Ditemukan 18146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muhayat mujakar muhamat muzakar muayat mupakat mufaat munajat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 21-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/PID/2017
Tanggal 21 Desember 2017 — Sutiyo bin Surip
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwatidak memenuhi delik komisi karena waktu dilaksanakannya kehendak yangsudah nyata itu belum/tidak terwujud/nyata; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ditambahpula bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang maka permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut haruslah ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA VS PEMERINTAH RI cq PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH cq PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH
87 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebenarnya atas seluruh permasalahanpermasalahan yang adadalam pelaksanaan proyek tersebut telah diselesaikan secara musyawarahdan mufakat tertanggal 6 Mei 2014 sesuai dengan :Halaman 15 dari 18 hal.Put.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
NERI TAN
Tergugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE
84 — 58
  • Segala perselisihan yang timbul dari suatu perbedaanpendapat atau perselisihan yang timbul antara PEMDA denganMUSAMUS sehubungan dengan perjanjian ini atau sehubungandengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalahmasalah yangberhubungan dengannya akan diselesaikan dengan itikad baiksecara musyawarah dan mufakat, mediasi dan konsiliasi;2.
    Segala perselisihnan yang timbul dari suatu perbedaanpendapat atau perselisihan yang timbul antara PEMDA denganMUSAMUS sehubungan dengan perjanjian ini atau sehubungandengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalahmasalah yangberhubungan dengannya akan diselesaikan dengan itikad baiksecara musyawarah dan mufakat, mediasi dan konsiliasi;Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb2.
    Segala perselisihan yang timbul dari suatu perbedaanpendapat atau perselisihan yang timbul antara PEMDA denganMUSAMUS sehubungan dengan perjanjian ini atau sehubungandengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalahmasalah yangberhubungan dengannya akan diselesaikan dengan itikad baik secaramusyawarah dan mufakat, mediasi dan konsiliasi;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2537 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Nopember 2011 — H. AZZAM HARIYOMO WD,dkk vs 1. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR;, dkk
203 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, terhadap dalildalil Para Penggugat dalam surat gugatannyapada halaman 2 Rowmari Il angka 4 yang mendasarkan gugatanperwakilan kelompok (Class Action) pada UndangUndang Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah juga berdasar, sehinggasecara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak karenamekanisme penyelesaian sengketa sumber daya air sebelum menempuhpenyelesaian melalui pengadilan pada tahap pertama harus dilakukanupaya berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, hal tersebutsebagaimana
    ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan :(1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertamadiupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upayapenyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;Bahwa, oleh karena Para Penggugat tidak melakukan penyelesaiansengketa a quo melalui tahap
    pertama berdasarkan prinsip musyawarahuntuk mufakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka ParaPenggugat terbukti juga tidak memiliki hak dan tidak memilikikualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo,.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
HANG HUANG, SE
Tergugat:
Tbk Nobu Bank Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
42 — 6
  • Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampaidengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belumjuga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal iniPENGGUGAT memandang, TERGUGAT bersikeras untuk melakukan upayalelang atas objek jaminan aquo dalam menyelesaiakan permasalah ini,sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengaiukan gugatan iniagar PENGGUGAT mendapatkan Keadilan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 30 April 2013 — H. TARJO, DKK VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
80 — 38
  • dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 120/G/2012/PTUNBDG*Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkankebijakan teknis pengelolaan untuk melindungi Kekayaan Desa; Disamping itu pula, untuk diketahui bahwa sebelum Tergugat melakukantindakan hukum dengan mengeluarkan objek sengketa a quo, sebenarnya telahdiupayakan musyawarah dengan melibatkan pihakpihak terkait yang dilaksanakanbeberapa kali pertemuan baik yang dilakukan oleh Camat Kroya KabupatenIndramayu maupun upaya musyawarah mufakat
    Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2008 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; e Bahwa sebelum Tergugat melakukan tindakan hukum dengan mengeluarkanobjek sengketa a quo, sebenarnya telah diupayakan musyawarah denganmelibatkan pihakpihak terkait yang dilaksanakan beberapa kali pertemuanbaik yang dilakukan oleh Camat Kroya Kabupaten Indramayu maupun upayamusyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak Pemerintah KabupatenIndramayu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Sugeng Imam Suprapto
Tergugat:
PT. KERASAAN INDONESIA
64 — 23
  • Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Pihak Perusahaan agar dirinya tidak di PHK dan bersedia bekerja dimana saja.TERGUGAT SUDAH MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN, MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DAN TELAH DILAKUKANPERUNDINGAN BIPARTIT ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT.19.Bahwa Undang Undang No.: 2 Tahun 2004 Penyelesaian PerselisihanHubungan IndustrialPasal 3:(1) Perselisihan hubungan industrial wajid diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai
    mufakat;(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejaktanggal dimulainya perundingan;(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telahdilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagal.20.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 14-04-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 479/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tanggal 1 Juni 2016 — PEMOHON
74 — 31
  • dan Para TergugatBerkepentingan sebagai ahli waris XXXXXX bin XXXXXX berhak menuntut danmendapat menerima hak bagian harta bersama perkawinan sebesar Rp 16.750.000.000(enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa sewaktu XXXXXX bin XXXXXX masih hidup, harta bersama dalamperkawinan (gono gini) dikuasai sepihak oleh Tergugat secara melawan hukummeskipun sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap membagi hartaperkawinan masingmasing bagian separo.Bahwa apabila tidak tercapai mufakat
    pada harihari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara inipara pihak yang berperkara telah samasama dipanggil secara resmi dan patut, terhadappanggilan tersebut sebagian dari Para Penggugat prinsipal dan Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir inperson, demikian pula Kuasa Turut Tergugat Idan Kuasa Turut Tergugat II hadir di persidangan, kemudian majelis hakim berusahasecara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan ataubermusyawarah untuk mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3614 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — Ny. MELIA HANDOKO, DK VS DEEPAK RUPO CHUGANI
98 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa para pihak yang diwakili oleh Para Kuasanya sudahmengadakan pertemuanpertemuan guna menyelesaikan permasalahanhukum tersebut secara musyawarah dan mufakat, yang dilandasi olehsemangat kekeluargaan serta adanya itikad baik dari ke2 (dua) belahpihak;C. Bahwa pihak pertama setuju untuk menerima pengembalian danabeserta dengan bunga dari pinak kedua, sesuai dengan jumlah yangpernah diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, ditambahHalaman 33 dari 39 hal. Put.
    parapihak yang dibuat dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;6.3 Para pihak setuju bahwa segala dokumen, suratsurat dan segalasesuatu yang dilekatkan sebagai lampiran dan yang timbul dariPerjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dariPerjanjian Perdamaian ini;6.4 Para pihak setuju banwa segala perselisihan yang timbul dari dan/atau6.berkenaan dengan perjanjian ini akan diselesaikan dengan caramusyawarah untuk mencapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-02-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. DAMAI INDAH GOLF, Tbk VS STENLY
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 833 K/Pdt.SusPHI/201517.18.19.20.21.sepihak tidak pernah diupayakan perundingan bipartit antara Penggugatdan perusahaan Tergugat yang mana ini diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 pasal42 bahwa: setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat;Bahwa setelah masalah perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dengan perusahaan
    Akan tetapi surat yang Penggugatsampaikan tersebut tidak mendapatkan tanggapan opositif dariperusahaan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hubunganindustrial ini secara musyawarah untuk mufakat;Bahwa atas tindakan PHK sepihak dan perlakuan yang terindikasi jugatelah melanggar Hak Asasi Manusia maka Penggugat melanjutkanpermasalahan hubungan industrial ini ke Dinsosnakertrans TangerangSelatan dengan menyampaikan permohonan mediasi permasalahanPenggugat tertanggal 4 Juli 2013;Bahwa atas permohonan
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 27-05-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Dp
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
121 — 50
  • mungkin meninggalkan rumah,namun Pemohon tibatiba saja keluar dari rumah awalnya dengan alasanhendak tidur diruang kantor depan rumah namun setelahnya Pemohonsecara diamdiam menyewa rumah kost di Kelurahan Karijawa.Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 adalah tidak benar danharus ditolak karena alasan Pemohon katanya menderita lahir bathinadalah alasan yang dibuatbuat sekedar untuk mengugatkan dalilgugatannya;Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada angka 8 dapat dijelaskanbahwa tidak tercapai mufakat
    menilai sebagai salah satu dalil yang perlu dibuktikan olehTermohon;Menimbang, bahwa terkait dengan upaya damai yang didalilkanPemohon pada posita angka 8, Termohon dalam jawabannya membantahsekaligus menolaknya, karena Termohon dan Muzakir (atasan langsungTermohon) telah diklarifikasi pada saat upaya damai, yang pada intinyakomunikasi via handphone antara Termohon dengan Muzakir hanyasebatas mengenai kepentingan dinas, namun Pemohon tidak mauberdamai, sehingga upaya damai tersebut tidak tercapai mufakat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
RUSLI AHMAD
Tergugat:
1.BUPATI NAGEKEO
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
176 — 210
  • Padahalnyaamanat Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Tata CaraPemilihan Kepala Desa dalam pasal 76 ayat (2) berbunyi Keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasilpenghitungan suara yang mempengaruhi terpilinnya calon kepala desa ,dan dalam Pasal 77 ayat (2) berbunyi Panitia Pemilinan menyelesaikankeberatan dalam rapat musyawarah mufakat, dan dalam ayat (4)berbunyi Hasil musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara ; .
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 12-10-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 21 Juni 2017 — PEMOHON
17 — 9
  • Bahwa agar harta peninggalan ( objek sengketa ) tersebut dapat dinikmatioleh seluruh ahli warisnya, kemudian akan dibagi atas dasar musyawarah/mufakat secara kekeluargaan, maka PENGGUGAT bersamaPENGGUGAT II telah memprakarsai untuk melakukan penjualan atas objeksengketa tersebut.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0280/Pdt.P/2020/PA.Pkj
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 6
  • Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Jamaluddin bin Saman dan Nurbaya binti Nami, ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 2 bulan,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG.
Tanggal 19 Juli 2017 — IWAN FIRMANSYAH LAWAN PT. KHARISMA MITRA LESTARI,
63 — 40
  • Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada butir 10 dalam gugatannya,sebelum mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, sebenarnyatelah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (diwakili olehsaudara Tatang bagian Personalia) melalui musyawarah mufakat, yangmenghasilkan kesepakatan secara lisan, dan hasilnya adalah sebagaiberikut : bahwa permasalahan antara perusahaan (Tergugat) dan pekerja(Penggugat) sepakat masalahnya diselesaikan dengan musyawarah dankekeluargaan, kKemudian disepakati bahwa
Pengadilan PA POSO Perdata Agama
Register : 09-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA POSO Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Pso
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • pertimbangan hukum sebelumnya bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohontelah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad) sebagaimana yang dimaksudoleh ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasit Hukum Islam, maka dengan merujukpada pendapat Abdul Rahman Al Jaziri di dalam kitab Al Fighu Alaa Al Mazaahibi AlArbaah, Juz IV dari halaman 223 sampai dengan 236 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keempatmazhab mufakat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Plk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.BERNARD E.K. PURBA, SH
Terdakwa:
HADRI Alias BARON Bin IJAL
39 — 6
  • dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuspertanggungjawaban pidana diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasanpembenar, maka atas kesalahannya itu terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapatdicapai mufakat
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 04-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Bjb
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 13
  • Mufakat RT.04 DesaKali Besar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut ,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Putusan Nomor 215/ Pdt.G/2019 /PA.Bjb Halaman 1 dari 20 halamanTelah mempelajari berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;Telah memeriksa alat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 215/Pdt.G/
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 02-03-2009 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 777/Pdt.G/ PA. Sby/ 2014
Tanggal 25 September 2014 — PEMOHON TERMOHON
33 — 8
  • putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acarapersidangan sebagai bagian yang tak terpisahan dengan Putusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak,bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telahmemberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk menyelesaikan danmengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 22-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tdn
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
RIKI APRIYANSYAH, SH., MH.
Terdakwa:
ARSALNAA Als ARI Bin OSKAR ZANZIBAR
63 — 8
  • Utomo;Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena HakimAnggota tidak menemukan adanya motif atau alasan yang menyebabkanTerdakwa telah menyadari kemungkinan dapat melukai Saksi Prio Utomo danmenghendaki melukai Saksi Prio Utomo, maka tidak ada unsur kesengajaanpada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila tidaktercapai musyawarah mufakat