Ditemukan 30848 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Mj
Tanggal 22 Mei 2014 — - Rahamin bin Shaleh
- Mariana binti Buang
1311
  • Bukti Surat.Fotokopi KTP atas nama Rahamin selaku pemohon NIK6471021011650006 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkanoleh PEMKOT Balikpapan, tidak bermaterai namun telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;Fotokopi KTP atas nama Mariana selaku pemohon Il NIK7605077112830013 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkanoleh PEMDA Majene, tidak bermaterai namun telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;2. Bukti Saksi.Saksi pertama Abd.
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Son
Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon:
Mansye Fransina Christina Pattipeilohy
238
  • Bahwa benar semasah hidupnya Almarhumah Olheny Lesly Pathipeilohy bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengendalian Penduduk dan keluargaberencana Pemda Kota Sorong ;5. Bahwa benar Almarhumah Olheny Lesly Pattipeilohy meninggal dunia pada tanggal29 September 2018, sedangkan suaminya Ferly Papilaya (Almarhum) meninggalpada tanggal 28 Agustus 2019 ;6.
Register : 15-05-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Mtr
Tanggal 24 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor :5271044101810004 , tanggal 29 Juli 2012 Maret 2019 ,yang dikeluarkanoleh Pemda ,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen,lalu olehKetua Majelis diberi kode P.2;3.
Register : 11-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 96/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2013 — ROCHMADI SULARSONO, Psikolog melawan BUPATI PONOROGO
9044
  • Harjorie POnorag es Bahwa, ...anBupati, Polres, Kodim dan sebagainya terkait apakah Penggugat sebagai PNSboleh merangkap sebagai LSM, yang dijawab bagian Hukum Pemda Ponorogoharus mendapat ijin pimpin an; eo nnn non non nen enoneBahwa, sepengetahuan saksi sebagai Wadir Administrasi, kondite Penggugatcukup baik tetapi Penggugat selalu mengkritisi halhal di RSUD Dr.
Register : 31-05-2016 — Upload : 03-12-2016
Putusan PA MATARAM Nomor 386/Pdt.P/2016/PA.Mtr
PEMOHON
106
  • Melinda Wati, yangdikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 12 Maret 2013. Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan aslinyadan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.Fotokopy KK. Nomor 5271062503130001, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram,tanggal 25 Maret 2013.
Register : 07-04-2014 — Putus : 18-07-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PDT/2014/PT.JPR
Tanggal 18 Juli 2014 — Dra. Margaretha Mano, Dkk VS PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kantor Wilayah Papua, Dkk
7433
  • MARGARETHA MANO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamatdi Ronggaiwa Waren Distrik Urei Feisei Kabupaten Waropen,RUTH ORPA MANGGRAT MANO, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat di Perum Pemda KM 24 RT.001.
Register : 15-05-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA BARRU Nomor 27/Pdt.P/2012/PA.Br
Tanggal 19 Juni 2012 — PEMOHON
196
  • TaspenMakassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup,diberi kode P3.Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 781/PEMDA/V/2012, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Ajakkang tertanggal 3 Mei 2012 yang telahdicocokkan dengan aslinya dibubuhi meterai cukup, diberi kode P4.II.
Register : 09-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA MOROTAI Nomor 4/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Tanggal 1 April 2014 — Perdata -Pemohon dan Termohon
11353
  • Bahwa, Pemohon sebagai suami berupaya bersabar dengan sifat dantingkah laku Termohon yang ada, namun Termohon selalu membuatmasalah yang menimbulkan perselisihnan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, dan setiap kali ada perselisihan Termohon minta untukdiceraikan;S Bahwa, kegoncangan hidup yang menimpa rumah tangga Pemohondan Termohon tersebut maka pada tahun 2009, Pemohon berangkat keMaluku Utara dan mengikuti tes CPNS di Pemda Pulau Morotai dankebetulan Pemohon lulus maka ditahun itu pula
Putus : 11-02-2010 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2768 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — Perp. Kasmia vs. Perp. Sennin, dkk
5128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2768 K/Pid.Sus/2009Bahwa atas pembukaan rekening dan speciment tanda tangan tersebutkemudian Terdakwa menempatkan dan melakukan penarikan dana KASDAPemkab Pasuruan yaitu :1.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2001 dengan Surat Nomor900/01 72/431 .041/2001 Terdakwa mengirim surat kepada Pimpinan PT.Bank Jatim Cabang Pasuruan di Pasuruan untuk mendebet RekeningDana Alokasi Pemda Kabupaten Pasuruan Nomor Rekening200.02.00/876 sebesar Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) untukditransfer pada PT.
    Bahwa pada tanggal 6 Desember 2001 dengan Surat Nomor900/0172/431.041/2001 Terdakwa mengirim surat kepada Pimpinan PT.Bank Jatim Cabang Pasuruan di Pasuruan untuk mendebet RekeningDana Alokasi Pemda Kabupaten Pasuruan Nomor Rekening200.02.00/876 sebesar Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) untukditransfer pada PT. Bank Bukopin Cabang Malang ;2.
    PokjaPSR/UKM Pemda PSR Nomor Rekening 1002164066 bulan Januari2007bulan Desember 2007 ;1 (satu) bendel RC Giro Bank Bukopin atas nama Rek. PembinaanSDM PSR/UKMPEMD Nomor Rekening 1002165062 bulan Januari2007bulan Desember 2007 ;Hal. 48 dari 80 hal. Put.
    PAD Psr/UKM Pemda Psr Rp. 0,00, No. 1002164065 Rek. Pokja Psr/UKM Pemda Psr Rp.9.029.637,00, (Sembilan juta dua puluh sembilan ribu enam ratustiga puluh tujuh rupiah); No. 1002165062 Rek. Pembinaan SDM Psr/UKM Rp.4.478.818,50, (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribudelapan ratus delapan belas koma lima puluh rupiah); No.1002291068 Rek. Pemda Kab.
    PAD Psr/UKM Pemda Psr Rp. 0,00,f. No. 1002164065 Rek. Pokja Psr/UKM Pemda Psr Rp.9.029.637,00, (Sembilan juta dua puluh sembilan ribu enam ratustiga puluh tujuh rupiah);g. No. 1002165062 Rek. Pembinaan SDM Psr/UKM Rp.4.478.818,50, (empat juta empat ratus tujun puluh delapan ribudelapan ratus delapan belas koma lima puluh rupiah);h. No. 1002291068 Rek. Pemda Kab.
Register : 24-12-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 65/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Agustus 2013 — EBIT WIDIANTORO, dkk. melawan KEPALA DESA WAUNG, KECAMATAN BARON, KABUPATEN NGANJUK.
6718
  • Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik diinstansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan, dan Swasta yangberkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha,Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan ;(2) Instansi pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan dan swasta wajibmemberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronikdengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik ; (3) Instansi pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan dan
Register : 01-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 11/G/KI/2016/PTUN.PLK
Tanggal 10 Mei 2016 — - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN Melawan - KETUA LSM MAKO NUSANTARA KABUPATEN KATINGAN
8720
  • MM),kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan GarudaNomor 1 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.
    ELMON SIANTURI, SHkewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Ahli Bupati Hukumdan Politik, beralamat Komplek Perkantoran Pemda KatinganJalan Garuda Nomor 1 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten KatinganProvinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor :180/26/HUK/2016 tertanggal 4 Maret 2016.2. DULLAH, SH.
    MAPkewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Katingan, beralamat KomplekPerkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km. 2,5Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,Halaman 1 dari 43 hal Pkr. No. 11/G/KI/2016/PTUN.PLKberdasarkan surat kuasa Nomor : 180/26/HUK/2016 tertanggal4 Maret 2016.3.
Register : 23-07-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2014/PTUN.MDO
Tanggal 9 Desember 2014 — Penggugat: PT. MAESA NUGRAHA; Tergugat: BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
9946
  • , terhitung sejaktanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan 20 Agustus 2028, yang terletak didalam lokasi lahan Pelabuhan Perikanan Amurang, dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Pemda ;Sebelah Selatan : Tanah PLTU ;Sebelah Timur : Tanah Pemda ;Sebelah Barat : Tanah PLTU ;1 Bahwa seluruh kewajiban kontraktual Penggugat dalam Perjanjian Sewa PakaiBagian Tanah Lokasi Pelabuhan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatanberjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Nomor : 05 Tahun 2008, tanggal 20Agustus
    ;Bahwa tanah yang berbukit, pada awalnya di kating oleh Pemda, namunselanjutnya kating tersebut dikerjakan oleh Penggugat, demikian jugadengan jalan yang akhirnya dipasang paving blok oleh PT. Maesa Nugraha;Bahwa saksi tahu ada bolder yang dibuat oleh PT.
Register : 23-12-2010 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 926/Pid.B/2010/PN. Sky
Tanggal 11 Mei 2011 — Drs. H. Fathul Rozik Zen Bin Mohamad Zen Tetap dan Terdakwa Drs. Imam Supeno Bin Yakub
8818
  • Halaman 53 dari 88 halaman Putusan No. 926 /Pid.B/2010/PN.Sky e Bahwa dari dana pos bantuan Pemkab untuk mobilitas/sewa kendaraan rodqempat adalah sebesar Rp.144.000.000, (seratus empat puluh empat jutdrupiah) ; Bahwa dana untuk sewa kendaraan roda empat tersebut setelah dicairkan olehSekretaris dan Bendahara, selanjutnya diberikan kepada Ketua KPUD waktu itumasih dijabat saksi Basuni,S.Pd kemudian diadakan rapat pleno untuk membahassewa mobil tersebut ; Bahwa seingat terdakwa dana bantuan dari Pemda
    Banyuasin sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) danatas usulan KPU Banyuasin tersebut Pemda Kab.
    dari dana kegiatan tersebut diperuntukan sebagaiberikut:1 sosialisasi Rp. 99.000.000,2 Keperluan Kantor :a ATK Pengadaan & peralatan Rp. 44.950.000,b Daya dan jasa Rp. 51.800.000,c Pengangkutan PPK,PPS dan KPPS Rp. 229.550.000,d Operasional KPPS/TPS,PPS,PPK Rp. 313.900.000,Halaman 61 dari 88 halaman Putusan No. 926 /Pid.B/2010/PN.Sky62e Rehabilitasi/perbaikan Rp. 5.800.000,3 Perjalanan dinas Rp. 111.000.000,4 Sarana mobilitas Rp. 114.000.000,Jumlah Rp. 1.000.000.000,Bahwa, benar dari dana bantuan Pemda
    Yakub dan para anggota KPUD KabBanyuasin yang lain mengadakan rapat pleno untuk pengadaaan sewa menyewamobil untuk keperluan operasional KPUD dalam rangka mendukung tugas KPUDKab Banyuasin mensukseskan Pemilu tahun 2004 telah memutuskan untuk menunjukSdr Agus Salim dan Ny Martini sebagai pemilik mobil untuk disewa gunaOperasional KPUD Banyuasin dengan surat tertanggal 2 Januari 2004;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencairkan uang sewa mobiloperasional KPUD tahun 2004 yang berasal dari bantuan Pemda
    menurut Hakim Majelistidaklah adil apabila kerugian Negara seluruhnya dihitung dengan systemtotal loss oleh karena kegiatan pengadaan sarana mobilitas tersebutsecara fakta ada digunakan untuk kepentingan KPUD Kab Banyuasindan pajak telah dibayarkan ke kas Negara maka Hakim Majelisberkesimpulan terdapat kerugian Negara didalam perkara ini sebesar Rp.36.000.000, (Rp. 18.000.000, X 2 (dua) unit mobil ;Menimbang, bahwa oleh karena dana untuk sewa mobil operasional KPUDBanyuasin bersumber dari bantuan Pemda
Register : 17-12-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 20 Maret 2015 — - JUMRAH,AR
6925
  • Dasarnya Surat Perintah20dari Kadivre Wilayah II Bima dan dasar pengangkatan Saksi yaituSurat Keputusan Direksi Perum Bulog tahun 2012;Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Sub Divisi RegionalWilayah II Bima yaitu : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan gabah beras sesuaidengan proposal yang ditetapkan ; Merencanakan pelaksanaan penyuluhan Raskin berdasarkan PaguRaskin untuk Kabupaten dan Kota ; Koordinasi dengan Pemda Kota dengan Kabupaten maupuninstansi terkait mengenai pengadaan Raskin
    ;Bahwa dasar dari penyaluran beras Raskin adalah Surat perintahAlokasi Raski dari Pemda Kabupaten Dompu;Bahwa kalau Terdakwa Jumrah sebagai Staf Tehnis Pemdes DesaWawonduru dan Terdakwa Ari Evyan sebagai Petugas kebersihanGudang Bulog Kabupaten Dompu;Bahwa dari Januari sampai dengan bulan Desember 2012 ada 13 kalisurat permintaan Alokasi Raskin dari Pemda Kabupaten Domputermasuk Raskin ke 13;Bahwa beras Raskin untuk seluruh warga Indonesia dan untuk wilayahsaksi ada mendapatkan Beras Raskin;Bahwa
    berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Raskin dari PemdaKabupaten Dompu tahun 2012 sebagian besar sudah disalurkan;Bahwa ya, ada raskin ke 13 yang dikeluarkan pada bulan Agustus2012;Bahwa dasar dari penyaluran Raskin 13 tahun 2012 adalah suratPermintaan Alokasi dari Pemda Dompu No.050/144/App/2012 tanggal9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin ke 13;21Bahwa untuk Kabupaten ada 8 Kecamatan yang ditunjuk sebagaialokasi Penerima Raskin antara lain : No.
    Huu 1.610 24.150Jumlah 20.622 309.330 Bahwa Kami Bulog Bima melayani permintaan DO berdasarkan Suratpermintaan alokasi dari Pemda Dompu yang memuat rincian alokasiperkecamatan termasuk desa (RTS) dan kuantumnya/jumlah berasyang diperkuat dengan nota intern tentang permohonan beras raskindari satker Raskin.
    iniKepala Gudang, kemudian kepala gudang Dompu berdasarkan DOtersebut akan berkoordinasi dengan satker Raskin untuk pelaksanaandan pendistribusiannya;Bahwa ada petunjuk Tehins yaitu No. 7 Tahun 2012 tentangpenyaluran beras miskin tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 yangditandatangani oleh Bupati Dompu;Bahwa tugas pokok saksi hanya ada di SK dengan menandatanganiDO yang ditujukan kepada kepala Gudang yang tujuannya agar beras22raskin yang mana terlebih dahulu diawali dengan adanya alokasipermintaan dari Pemda
Register : 17-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
MUSLIHIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN SERANG PROPINSI BANTEN
Intervensi:
SUNARDI
17389
  • Desember 2019 mengatakan bahwa: "Sengketa pilkades bukan lagiranahnya Pemda, tapi di Pengadilan. Itu hak Calon, silahkan bilamemang belum puas hasil Pilkades".7. Bahwa ketentuan Pasal 47 UndangUndang RI No 5 Tahun 1986tentangPengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa PengadilanHalaman 8 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRGTata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus. danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.8.
    Bahwa Penggugat berkalikali meminta salinan atau hard copy SuratKeputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa CirangkongKecamatan Petir Kabupaten Serang kepada Tergugat baik melalui BagianHalaman 9 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRGHukum dan/atau Kepala DPMO Pemda Serang namun salinan suratkeputudan Bupati Serang sebagaimana dimaksud tidak pernah diberikan;.
    Bahwa akhirnya Penggugat menerima dan mendapatkan salinan atauhard copy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang pada hariKamis, tanggal 19 Februari 2020 dari pihak Polres Kota Serang setelahsebelumnya akan melakukan aksi damai di Pendopo Pemda KabupatenSerang namun tidak jadi dilakukan karena polres Kota Serang memberikansalinan atau hard copy dimaksud;.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Y. ARIF GUNAWAN, S.H., vs KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI
4842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada pertemuan tanggal 6 Januari 2015 tersebut, Kepala BagianHukum Pemda Kabupaten Sukabumi, Bapak H. Ade Suryaman, S.H.,M.M. mengusulkan:A. Agar Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IzinGangguan (dan juga Izin Membangun Bangunan/IMB) SPBG PTGagas Energi Indonesia sampai masalah keberatan Penggugatterhadap SPBG PT Gagas Energi Indonesia selesai;B. Agar Penggugat dan PT Gagas Energi Indonesia bermusyawarahuntuk menemukan kesepakatan.
    Apabila telah menemukankesepakatan, Penggugat diminta membuat surat pernyataan danmenandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga;Usul Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi diterima olehsemua pihak yang hadir dalam pertemuan dan disepakati sebagaikesimpulan pertemuan;15.
    JOKIDJUPARDI selaku Kepala Bidang Pengaduan dan PelayananMasyarakat BPMPT Kabupaten Sukabumi dan juga dihadiri olehKepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi yaituBapak Ade Suryaman, S.H., M.M;Pada pertemuan tersebut, Bapak Ade Suryaman, S.H., M.M.selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi,mengusulkan:1) Agar Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkanIMB dan Izin Gangguan untuk PT Gagas Energi Indonesiasampai masalah keberatan Penggugat terhadap PT GagasEnergi Indonesia terselesaikan
    Pertemuan tersebut dipimpin olehBapak H JOKI DJUPARDI selaku Kepala Bidang Pengaduan danPelayanan Masyarakat Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, dan juga dihadiri olehKepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi yaitu Bapak ADESURYAMAN SH, MM.
    (Keduanya kemudian menjadi Kuasa HukumTermohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pada perkara aquo),Bahwa pada pertemuan tersebut, Bapak ADE SURYAMAN SH, MMselaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi,mengusulkan:1) Agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuksementara waktu tidak mengeluarkan Izin Gangguan (dan IMB)untuk PT Gagas Energi Indonesia sampai masalah keberatanHalaman 68 dari 74 halaman.
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MSi BINJUBAEDI.tempat lahir : Majalengka.umur / tanggal lahir : 47 Tahun (03 Desember 1961).jenis kelamin > Lakilaki.kebangsaan : Indonesia.tempat tinggal : Kampung Tegalsari No.21 Rt.03 Rw.04Desa Langensari Kecamatan TarogongKaler Kabupaten Garut .agama : Islam.pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Garut.Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :PERTAMABahwa ia Terdakwa Drs. H.
    Pemda Kabupaten Garut ;Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/20106.5.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Garut No.312 Tahun 2004 tentangTugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas PU Bina Marga KabupatenGarut ;.
    Berkasberkas antara lain : Berkas Dana Alokasi Umum Rekapitulasi Kebutuhan Upah danBahan/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten ; Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2007 ; Berkas Peraturan Gubernur Jawa Barat No.44 TahunSupaya dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut Cq. Dinas PUBina Marga Kabupaten Garut ;Menghukum terdakwa Drs. H. Uu Saepudin. ST.
    Berkasberkas antara lain : Berkas Dana Alokasi Umum Rekapitulasi Kebutuhan Upah danBahan/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten ; Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2007 ; Berkas Peraturan Gubernur Jawa Barat No.44 TahunDinyatakan dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut Cq. Dinas PUBina Marga Kabupaten Garut ;5.
    Garut, yang harusnya atas dasar status Terdakwa sebagaiPegawai Negeri Sipil di Pemda Kab.
Register : 08-01-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.
564185
  • Bahwa pihak pertama mengetahui ada permasalahan tanah denganpihak Badan Pengelola dan Penyertaan Modal Pemda DKI Jakartatapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengurusanmasalah tersebut yang akan dituntaskan dengan pembuatansertipikat baru atas tanah tersebut oleh karena itu maka pihakkedua bersedia untuk membiayai proses penyelesaian danpembuatan sertipikat tanah tersebut.
    ZAINUDIN OLII yangbelum diselesaikan kepada Pemda DKI yaitu Direktorat Agraria di manapernah adanya surat dari Direktorat Agraria Pemda DKI Nomor :3115/1/077/Sekrida/ 1980 tanggal 03 Juli 1980 yang ditujukan kepadaSAMSIDAR SOFYAN HAKIM (ister!
    ./ M2 dan di dalamnya termasuk biayaadministrasi sebesar Rp.756.000,Bahwa pembayaran yang belumselesai tersebut kemudian dari pihak saksi bayarkan sejumlahRp.62.638.400, kepada kas Pemda DKI tanggal 29 Pebruari tahun2000.Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Jkt.
    ZAINUDINOLII, saksi tidak mengetahui bahwa bidang tanah tersebut sudahmenjadi hak milik Pemda DKI atau sudah ada Surat KeputusanPembatalan atas Sertipikat dimaksud.10. Saksi DEEPAK RUPO CHUGANI, yang keterangannya dibacakan olehPenuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa sekarang ini saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Putra Mahkotadan terkait dengan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepadaperusahaan. Bahwa PT.
    ZAINUDIN OLII yang belum diselesaikankepada Pemda DKI yaitu Direktorat Agraria di mana pernah adanya surat dariDirektorat Agraria Pemda DKI Nomor : 3115/1l/077/Sekrida/ 1980 tanggal 03Juli 1980 yang ditujukan kepada SAMSIDAR SOFYAN HAKIM (ister!
Putus : 28-05-2008 — Upload : 22-04-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Psr
Tanggal 28 Mei 2008 — ENNY ARLINA SUSANA melawan USMADI
266
  • PUTUSANNomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Psr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :ENNY ARLINA SUSANA, Tempat / tanggal lahir Malang, 6 April 1960,pekerjaan PNS Pemda Kota Pasuruan, agama Kristen, alamatdi Jl. Apel 2 Blok D4 No.9 RT 005 RW 005 Kel.
    Bugul KidulKecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT; Melawan:USMADI, Tempat / tanggal lahir Pasuruan 5 Oktober 1960, pekerjaanPNS Pemda Kota Pasuruan, agama Kristen, alamat di Jl. Apel 2Blok D4 No.9 RT 005 RW 005 Kel. Bugul Kidul KecamatanBugul Kidul Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan No. 03/Pdt.G/2008/PN.
Putus : 25-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pdt/2010
Tanggal 25 Januari 2011 — Drs. PIET FAR-FAR ; PEMERINTAH RI C.Q. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA C.Q. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON C.Q. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Penyidikan Perkara Korupsi PEMDA Maluku TenggaraTualmengenai pembayaran ganti rugi tanah Kolser milik Keluarga Matorbongssebesar Rp.3.500.000.000, yang dilakukan oleh Drs. Piet FarFar selakuSetda Tual bersama dua orang tersangka lainnya yaitu Drs. MuutiHal. 2 dari17 hal. Put.
    Piet FarFar) melakukan pembayaran tersebutdi atas, sudah jelas melawan hukum atas jabatannya yang dikategorikansebagai penyelewengan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain sehingga PEMDA dirugikan sebesar Rp.3.500.000.000, bahwa benaruntuk itu Bupati melaporkan hal ini kepada Kejaksaan untuk diusut/diproses hukum lebih lanjut...Bahwa keterangan tersebut secara jelasterbaca pada surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 7 Agustus2004 No. Reg.