memohonkan wali bagi anaknyamendaftar TNI;Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang merupakan tetanggadari saksi;Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurwahidah, Subhan danAlamsyah;Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Alamsyah sebelumnyasejak kecil tinggal bersama Para Pemohon di Desa Bakajaya,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sekarang anak para Pemohontersebut tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bersamaNURLAILA untuk mengikuti seleksi penerimaan

setelahmeneliti dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Hakimmenyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan ini bukanlahperwalian sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorangsebagai wakil dari orang tua untuk mendampingi anak Para Pemohon dalammengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan

Kecamatan Simboro, Kabupaten MamujuPropinsi Sulawesi Barat guna mengikuti seleksi dan guna kepentinganmendampingi dalam proses seleksi masuk TNIAD, karena Para Pemohonterkendala jarak biaya dan waktu untuk mendampingi anak mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dan denganmemperhatikan alasanalasan permohonan Para Pemohon dan tujuanpermohonan ini serta dengan memperhatikan keadaan/kondisi Para Pemohondimana apabila para pemohon mendampingi langsung anaknya ke tempatseleksi penerimaan

Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara H. Hartaman Soekanda Bin (Alm) HM. Soekanda, dikembalikan kepada saksi Yanita selaku saksi korban. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uangsenilai Rp.11.000.000,(sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara H.Hartaman Soekanda Bin (Alm) HM. Soekanda, dikembalikan kepada saksi Yanitaselaku saksi korban.4.

Yenni Haryani, sebelah Timur : tanah milik Ir.Cepi dan sebelah selatan Saluran air.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp.11.000.000,(sebelas juta rupiah) yangditandatangani oleh saudara H. Hartaman Soekanda Bin (Alm) HM.

VAT 10: Atas penerimaan uang dari /nvoice yang Pemohon Banding terbitkandilakukan dengan mendebet Bank dan mengkredit AccountReceivable:Jurnal Penerimaan Uang atas pelunasan /nvoice:Dr. Bank 110:Cr. Account Receivable 110;Bahwa berdasarkan jurnal di atas, maka tampak bahwa terdapatperbedaan waktu antara pencatatan Sales dengan penerbitanInvoice.

Sehingga, jumlah penerimaan uang yang Pemohon Bandingterima hanya berasal dari invoiceinvoice yang Pemohon Bandingterbitkan (bukan Sales yang dicatat dalam General Ledger);. Penjualan Tanpa Down Payment;llustrasi: Nilai Purchase Order/Kontrak=100 dengan down payment =20%; Pemohon Banding melakukan pencatatan jurnal atas pengakuandown payment sesuai dengan persentase yang telah disepakatisebagai berikut:Halaman 7 dari 24 halaman.

VAT 8:Jurnal Penerimaan Uang atas pelunasan /nvoice:Dr. Bank 88:Cr. Account Receivable 88:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, alasanTerbanding untuk tetap mempertahankan koreksi tidak berdasar karenaberdasarkan uraian dalam surat keberatan maupun bukti pendukungyang ada, telah terbukti banwa koreksi Pemeriksa tidak benar;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, makakesimpulan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 24 halaman.

Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaanpembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak danatau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atauc. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; ataud. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihankepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai:4.

PER 59/PJ./2005, saat penerbitan FakturPajak tidak selalu dapat dikaitkan dengan pengakuan pendapatansesuai dengan PSAK 34, khususnya terkait ketentuan penerbitan FakturPajak dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahanBarang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak,maka Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran;10.Bahwa sesuai dengan PSAK 34, pembayaran berkala dan uang muka11.yang diterima dari para pemberi kerja seringkali tidak mencerminkantahap penyelesaian

, oleh terdakwa dijawabbetul pak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum, saya bisa bantu, karenasaya karyawan dan dibagian humas, lalu terdakwa membujuk saksi korbandengan mengatakan kamu sarjana kan, sayang kalau kamu tidak dapatpekerjaan yang baik, nanti kamu masuk saja dulu kerja traning selama 3 (tiga)bulan nanti setelah training kamu nanti jadi karyawwan dan nanti akhir tahun iniada pembukaan staf, terdakwa juga bercerita kepada saksi korban bahwapekerjaan di PT PP Lonsum tersebut sangat enak

, kalu tidak dibawa ya sudahdikirim saja nantilewat rekening, oleh Awaluddin dijawab uangnya kami bawa,kemudian sakis koroban menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) kepada terdakwadengan bukti kwintasi penerimaan uangdan perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah menerima uangtersebut terdakwa pulang.Setelah 2 (dua) bulan saksi korban maupun saksi Malis berulangulangmenanyakan bantuan terdakwa untuk memasukkan saksi korban sebagaikaryawan di PT PP Lonsum

, oleh terdakwa dijawabbetul pak ada penerimaan karyawan di PT PP Lonsum, saya bisa bantu, karenasaya karyawan dan dibagian humas, lalu terdakwa membujuk saksi korbandengan mengatakan kamu sarjana kan, sayang kalau kamu tidak dapatpekerjaan yang baik, nanti Kamu masuk saja dulu kerja traning selama 3 (tiga)bulan nanti setelah training kamu nanti jadi karyawwan dan nanti akhir tahun ini4ada pembukaan staf, terdakwa juga bercerita kepada saksi korban bahwapekerjaan di PT PP Lonsum tersebut sangat enak

, kalau tidak dibawa yasudah, nanti kirim saja lewat rekening lalu dijawab olehorangtua saksi Maulana Syahri tersebut uangnya kami bawakemudian uang yang dimaksudkan terdakwa yaitu sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) saksi dan Awaluddinserahkan kepada terdakwa dengan surat perjanjian besertakuitansi penerimaan uang (barang bukti);Bahwa menurut terdakwa uang tersebut adalah untukpengurusan masuk sebagai karyawan tersebut;Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi MaulanaSyahri bahwa

1. Asli tanda terima setoran retribusi terminal tertanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 dari bendahara penerimaan sebanyak 9 lembar.
2. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) penerimaan 2019 dari bendahara penerimaan.

• Legalisir Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bendahara pengeluaran SKPD, Bendahara pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, tertanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani Walikota Padang Panjang Fadli Amran berikut lampiran X Dinas Perhubungan atas nama Ronaldo Tismel dan Ardison, A.Md.

1. 1 (satu) lembar asli rekap penerimaan retribusi terminal bulan Agustus 2019, tertanggal 6 September 2019 yang ditandatangani oleh kasi terminal dan perparkiran a.n Nazaruddin, S.E
2. 1 (satu) lembar asli laporan penerimaan retribusi pos depan Dishub bulan Agustus 2019 tanggal 6 September 2019 yang ditan-

datangani oleh Kasi terminal dan perparkiran a.n Nazaruddin, S.E

• 14 lembar asli bukti Setoran harian pos tempat pemungutan retribusi terminal

Pasal 122 ayat (2) menyebutkan setiap SKPD yang mempunyai tugasmemungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakanpemungutan dan /atau penerimaan berdasarkan ketentuan yangditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Md.m.Legalisir Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019tentang Bendahara pengeluaran SKPD, Bendahara pengeluaran PPKD,Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD,Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantudilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019,tertanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani Walikota Padang PanjangFADLI AMRAN berikut lampiran X Dinas Perhubungan atas namaRONALDO TISMEL dan ARDISON, A.Md.Tetap terlampir didalam berkas

Md..Legalisir Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019tentang Bendahara pengeluaran SKPD, Bendahara pengeluaran PPKD,Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD,Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaanpembantu dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang TahunAnggaran 2019, tertanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani WalikotaPadang Panjang Fadli Amran berikut lampiran X Dinas Perhubunganatas nama Ronaldo Tismel dan Ardison, A.Md.Tetap terlampir didalam berkas

Nazif tanggal 09082019.Dikembalian kepada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.Asli tanda terima setoran retribusi terminal tertanggal 1 Agustus2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 dari bendaharapenerimaan sebanyak 9 lembar.1 (Satu) buah buku kas umum (BKU) penerimaan 2019 daribendahara penerimaan..

SUMBAGSEL ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PTPLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia PengadaanTanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011PT.

SUMBAGSEL ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PTPLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia PengadaanTanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutaRupiah) ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011PT.

;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterimadari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT.

Sehingga perbuatanTerdakwa tersebut memperkaya saksi Henry Anggakusumasetelah dipotong pajak sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belasmilyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah); Bahwa Terdakwa telah menerima honor sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah) dari saksi Yuni Prawoto pada hal penerimaan honortersebut bertentangan dengan SE Menkeu No. 132/163/1996tanggal 24 Oktober 1996, sehingga penerimaan uang tersebutmemperkaya diri Terdakwa sendiri.Berdasarkan

;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PTPLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia PengadaanTanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) ;Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011PT.

Pengadilan Negeri pada penerimaan perkaraHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.G./2019/PN Tkadalam pendaftaran angka 10 batas waktu terhitung dari surat pemberitahuanuntuk penambahan panjar biaya tertanggal 15 November 2019 sampai dengan15 Desember 2019 untuk penetapan mencoret perkara a quo;Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, setelahMajelis Hakim meneliti surat permohonan dan surat kuasa yang dihubungkanketerangan kuasa Tergugat tentang keadaan Penggugat di persidangan, makaMajelis

Pengadilan Negeri pada penerimaan perkaradalam pendaftaran angka (10) ;Mengingat Pasal 271 Rv, 272 Rv, Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkuan Peradilan edisi 2007dalam sub . Tehnis Administrasi huruf A. Pengadilan Negeri pada penerimaanperkara dalam pendaftaran angka (10) dan UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN:Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.G./2019/PN Tka1.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk memperolehputusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusanbdan dan/atau pejabat tata usaha negara dengan acara khusus telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara ;1.

Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telahmengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa pada Persidangan hari : Kamis, tanggal, 06Pebruari 2020 Pemohon telah menyampaikan Permohonan secaralisan, untuk mencabut Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor :1/P/FP/2020/PTUNMDN ;Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diatur dalam Pasal12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNoomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk MemperolehPutusan atas Penerimaan

Bukti Penerimaan Negara, penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu;b. Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu; c. Bukti Penerimaan Negara, Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah; d.

Bukti Penerimaan Negara, penerimaan kembali belanja modaltahun anggaran yang lalu;b. Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementrian ,Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang penerimaan kembailibelanja modal tahun anggaran yang lalu;c. Bukti Penerimaan Negara, Pendapatan denda keterlambatanpenyelesaian pekerjaan Pemerintah;d.

Laporan Bulanan pekerjaan pembangunan jalanlingkar kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;1 (satu) bundle Laporan Akhir pekerjaan pembangunan jalan lingkarkampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;1 (satu) bundle As Built Drawing (Gambar Terlaksana) pekerjaanpembangunan jalan lingkar kampus Politeknik Pertanian NegeriPangkep T.A. 2015;1 (satu) bundle dokumen pembayaran proyek pembangunan jalanlingkar kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015,yang berisikan : Bukti Penerimaan

Negara, penerimaan kembali belanja modaltahun anggaran yang lalu; Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga KementrianRiset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang penerimaankembali belanja modal tahun anggaran yang lalu; Bukti Penerimaan Negara, Pendapatan denda keterlambatanpenyelesaian pekerjaan Pemerintah; Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga KementrianRiset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang pendapatandenda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; Laporan Pelaksanaan

Bukti Penerimaan Negara, penerimaan kembali belanjamodal tahun anggaran yang lalu;b. Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/LembagaKementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi,tentang penerimaan kembali belanja modal tahun anggaranyang lalu;c. Bukti Penerimaan Negara, Pendapatan dendaketerlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah;d.

Rekening Koran BCA no. 7100001530 a.n 25 Fotokopi1216 s/d 31118 JAYA LITE INDONESIA PT periode 31 lembar Huruf B yang disita dari WANG XI :Nomor urut 1 sampai dengan 5sebagai berikut : Print out percakapan We Chat antara saksiWANG XI dengan FITRI CHEN aliasFITRI ANDRIYANI.5 lembarPrint out Bukti Penerimaan Elektronik SPT PPN danPPnBM 1111 Pembetulan 2 Masa Maret2017 PT.GEMA MAJU GLASS1 lembarFoto copi Bukti Penerimaan Elektronik SPT PPN danPPnBM 1111 Pembetulan 1 Masa Juni2017 PT.GEMA MAJU GLASS1

lembarFotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajakatas nama PT.GEMA MAJU GLASS tanggalbuku 9/5/2018 dengan nilai setoranRp.50.000.000,001 lembarFotokopi Bukti Penerimaan Nee DeherinasPAGRatas nama PT.GEMA MAJU GLASS tanggalbuku 9/5/2018 dengan nilai setoranRp.259.176.000,00TERS PIBEIPN Huruf B yang disita dari MULYADIRomawidengan 7 sebagai berikut :IV Huruf A yang disita dari WAHYUNINomor urut 1 sampaiNomor urut 1 sampai dengan10 1.Print Out dari email thuri7388@gqmail.com1 lembarPrint Out

Bukti Penerimaan Elektronik SPT PPN dan 1 lembar Foto copiPPnBM 1111 Pembetulan 2 Masa Maret2017 PT.GEMA MAJU GLASS 3. Bukti Penerimaan Elektronik SPT PPN dan 1 lembar FotokopiPPnBM 1111 Pembetulan 1 Masa Juni2017 PT.GEMA MAJU GLASS 4. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak 1 lembar Fotokopiatas nama PT.GEMA MAJU GLASS tanggalbuku 9/5/2018 dengan nilai setoranRp.50.000.000,00 5.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak 1 lembar Fotokopiatas nama PT.GEMA MAJU GLASS tanggalbuku 9/5/2018 dengan nilai setoranRp.259.176.000,00 Romawi IV Huruf A yang disita dari WAHYUNI Nomor urut 1 sampaidengan 7 sebagai berikut :Halaman 39 Perkara Nomor 193/PID.SUS/2019/PT.DKI Print Out dari email thuri7388@gqmail.com 1 lembar Print Out Print Out dari email artajaya57@yahoo.com 6 lembar Print Outbeserta lampiran yang terdiri dari : Faktur Pajaknomor : 010.03216.02451466 tanggal 26November 2016

Bahwa setelah itu saksi Heri Sasongko Bin Ahmad Tohyani bersamapetugas Satpam lain melihat kondisi kerusakan lubang kunci kontaksepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi Yuwono AhmadTrisutrisno Bin Siswanto.Bahwa setelah itu saksi Yuwono Ahmad Trisutrisno Bin Siswantodisarankan saksi Heri Sasongko Bin Ahmad Tohyani untuk mendorongsepeda motornya ke area Penerimaan untuk dibantu diotakatik kuncikontaknya diupayakan agar bisa distarter, sedangkan motor milik saksitidak bisa karena dalam

Bahwa Pada kurang lebih pukul 15.30 Wib saksi Achmad Abdul MuInBin Judi karyawan bagian administrasi Supermarket Superindo datang dilokasi keberadaan Saksi Heri Sasongko Bin Ahmad Tohyani, saksiYuwono Ahmad Trisutrisno Bin Siswanto dan beberapa karyawan lain didekat area Penerimaan barang sebelah utara Gedung utama Superindo,dan saksi Achmad Abdul MuIn Bin Judi memberitahukan bahwa padahari itu kurang lebih pukul 06.30 Wib saat dirinya akan memarkir sepedamotor miliknya di lokasi parkir sepeda motor

barang, dan saksi HeriSasongko Bin Ahmad Tohyani menanyakan apakah saksi mengenalinya.Saat itu saksi menjawab bahwa tidak mengenalinya dan hanya bertemusekali itu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 kurang lebih pukul 06.30Wib di lokasi penerimaan barang, dan belum pernah melihat sebelumnyalalu saksi Heri Sasongko Bin Ahmad Tohyani menyatakan bahwa orangitu yang dicurigai sebagai pelaku yang membobol kunci kontak sepedamotor milik saksi Yuwono Ahmad Trisutrisno Bin Siswanto dan sepedamotor milik

saksi Mukhamat Nasikin Bin Ikhwanurrohim, tapi sepedamotornya tidak berhasil diambil karena kepergok saksi Achmad AbdulHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN MggMuln Bin Judi yang datang ke lokasi parkir karyawan Superindo pagji itusehingga orang itu pura pura membungkuk di sebelah sepeda motorsaksi Yuwono Ahmad Trisutrisno Bin Siswanto dan langsung pergimeninggalkan lokasi Supermarket Superindo, namun sempat bertemudengan saksi di lokasi penerimaan barang.

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukanTerdakwa di daerah belakang Gedung Supermarket Superindo pada saatitu, yang jelas menurut saksi bahwa area Penerimaan barang, areabelakang gedung dan area parkir kendaraan karyawan bukan untuk lalulalang masyarakat umum, melainkan khusus karyawan atau orang yangtelah mendapat ijin dari petugas satpam Superindo dan saat itu saksisempat curiga dengan keberadaan Terdakwa yang muncul tiba tibadari belakang gedung Superindo sehingga saat

o) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara. Surat Setoran Pajak. NPWP: 029327186-042-000. Nama WP: Mardhika Adhidarma Jakarta Utara.p) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Setoran PPh 22 & PPN bulan Juni 2011 ditanda tangani Papekas TNI Wilayah Jakarta III Drs. Rahmat Hermawan, AK Letkol Cku NRP. 1910020470166.

ss) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP). NPWP: 00-287-182-0-045-000. Nama WP : Pekas TNI Wilayah Jakarta III yakni sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).tt) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01047 390/SKP/WPJ.21/KP.0403/ 2013. Nama : Pekas TNI Wilayah Jakarta III. NPWP : 00-287-182-0-045-000. Tanggal terima : 9 Desember 2014. Nilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

ww) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP). NPWP : 00-287-182-0-045-000. Nama WP: Pekas TNI Wilayah Jakarta III yakni Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).xx) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat Nomore S-01047 389/SKP/WPJ.21/KP.0403/2013. Nama : Pekas TNI Wilayah Jakarta III. NPWP : 00-287-182-0-045-000 Tanggal terima 9 Desember 2014 Nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

aaa) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP). NPWP: 00-287-182-0-045-000. Nama WP : Pekas TNI Wilayah Jakarta III yakni sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).bbb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1. NPWP : 00-287-182-0-045-000. Nama WP : Pekas TNI Wilayah Jakarta III. Jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

eee) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP). NPWP : 00-287-182-0-045-000. Nama WP : Pekas TNI Wilayah Jakarta III yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).fff) 4 (empat) lembar foto copy Aplikasi setoran/transfer ke Bank Mandiri Cakung tanggal 30 Des 2010, 31 Des 2010, 28 Juni 2011 dan 30 Juni 2011. Pengirim : Pekas TNI Wilayah Jakarta III, Rahmat Hermawan Babek ke: Kas Negara.

Setelah wajib pajak menerima bukti SSP yang telahdivalidasi oleh Bank dan Bukti penerimaan negara suratsetoran pajak, kemudian melaporkan pajak yang telahdisetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar,setelah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat pihakpenyetor pajak dilengkapi dengan slip setoran dari Bankditerima, dan pihak Bank telah memvalidasinya dengandiberi bukti penerimaan negara berupa Surat SetoranPajak (SSP) oleh Bank, lalu oleh Kantor Pajak diberi buktipenerimaan surat.Bahwa pada

Setelah wajib pajak menerima bukti SSP yang telahdivalidasi oleh Bank dan Bukti penerimaan negara suratsetoran pajak, kemudian melaporkan pajak yang telahdisetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar,setelah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat pihakpenyetor pajak dilengkapi dengan slip setoran dari Bankditerima, dan pihak Bank telah memvalidasinya dengandiberi bukti penerimaan negara berupa Surat SetoranPajak (SSP) oleh Bank, lalu oleh Kantor Pajak diberi buktipenerimaan surat.547.

Mardhika Adhidarma melaporkan SPTBadan setiap tahunnya berdasarkan transaksi pengadaanbarang di Babek TNI dengan mengacu SSP Pajak yangditerima dari Pekas kemudian dilaporkan ke KPP PratamaTanjung Priok dan karena Bank Mandiri Cabang Cakungmerupakan Bank Persepsi KPP Pratama Tanjung Priok yangsistem pemasukan penerimaan negaranya online (ModulPenerimaan Negara) ke sistem laporan penerimaan negarayang ada di KPP Pratama Tanjung Priok kemudian dicocokkanMPN dengan laporan SPT PT.

negara berupa Surat Setoran Pajak (SSP)oleh Bank, lalu oleh Kantor Pajak diberi bukti penerimaan surat.6.

Pengirim Rahmat Hermawan.ww) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak (SSP). NPWP : 002871820045000. Nama WP:Pekas TNI Wilayah Jakarta III yakni Rp. 400.000.000, (empat ratus jutarupiah).xx) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat Nomore S01047 389/SKP/WPVJ.21/KP.0403/2013. Nama : Pekas TNI WilayahJakarta III.

Sumarno (suami saksi Muryani)bersama saksi Muryani dan saksi Fatmawati datang ke rumahsaksi, kemudian saksi Muryani menanyakan~ kepada saksimengenai proses penerimaan pegawai atas nama saksi FatmawatiBahwa atas pertanyaan saksi Muryani, saksi merasa kagetkarena saat itulah saksi baru mengetahui' dengan adanyapengurusan penerimaan pegawai atas nama Fatmawati, setelahberbicara panjang lebar, ternyata keluarga saksi Muryanitelah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untukpengurusan adaministrasi

penerimaan PNS di Semarang = atasnama Fatmawati ;Bahwa saksi memang pernah ke Semarang sebanyak 2 (dua)kali yaitu) pada tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei2011 dalam acara diklat Fungsional Penilik di Ungaran Kab.Semarang dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2011 dalamrangkat rapat koordinasi Ikatan Penilik Indonesia (IPI)tingkat Propinsi di Ungaran Kab.

Kebumen, saat itu hanyauntuk urusan dinas dan tidak mengurus urusan lain, apalagimengurus penerimaan PNS atas nama saksi Fatmawati ;2223 Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa,baik sebelum maupun sesudah berangkat dinas ke Semarang,bahkan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uangdari terdakwa, akan tetapi saksi yang sering memberikanuang bensin kepada terdakwa pada saat terdakwa memintakepada saksi ; Bahwa terdakwa pernah ikut saksi ke Semarang pada tanggal7 Juni 2011 dalam rangkar

Rakor IPI di Ungaran Kab.Semarang dan saat itu terdakwa hanya ikut saksi untukjalan jalan saja ; Bahwa saksi mengenal terdakwa padasekitar bulan Mei2011 dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa masih adahubungan keluarga dengan Bupati Kebumen atas pengakuanterdakwa ; Bahwa saksi tidak pernah klarifikasi perihal penerimaan PNSatas nama saksi Fatmawati kepada terdakwa dan saksi tidakpernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengandijanjikan kepada saksi suatu jabatan terkait pekerjaansaksi dengan

uang dengan jumlahtotal sebesar Rp. 11.900.000, (sebelas juta sembilan ratusribu) rupiah) kepada terdakwa dan setiap penyerahan uangkepada terdakwa tidak diberi kwitansi sebagai buktipenyerahan uang ;36Bahwa selain itu, terdakwa juga menjanjikan bahwa padasekitar bulan Juli 2011 dan bulan Agustus 2011 akan ada tesCPNS di Kebumen, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksiFatmawati harus mengikuti Tes CPNStersebut, namunsebenarnya saat itu tidak ada pengumuman pembukaanpendaftaran tentang seleksi penerimaan

Barang kemudian memintasaksi Ichsan Tjan selaku Bendahara Barang Dinas Perhubungan danTelekomunikasi Kabupaten Halamahera Timur untuk menandatangani beritaacara tersebut dengan alasan barang berupa speed boat sementara dalamperjalanan menuju Maba; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barangdan dokumentasi kegiatan dibuat saksi Jufri Karepesina, S.T. seolaholahpekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak namun padakenyataannya barang belum lengkap atau masih

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016Jufri Karepesina, S.T. pun meminta saksi Junaidi Do Said menandatanganiberita acara tersebut dengan alasan barang berupa speed boat masih dalamperjalanan menuju Maba ibu kota Kabupaten Halmahera Timur;Bahwa di samping berita acara pemeriksaan barang, saksi Jufri Karepesina,S.T. juga membuat Berita Acara Penerimaan Barang kemudian meminta saksiIchsan Tjan selaku Bendahara Barang Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halamahera Timur untuk menandatangani berita

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/201623) Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris barang TA. 2013 Dinas Perhubungandan Telekomunikasi Kabupaten Haltim;24) Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris barang per 1 Januari 2012 31Desember 2012 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi KabupatenHaltim;25) Fotocopy 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Haltim Nomor 18845/95617/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pengangkatan BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara sertaatasan langsung pada satuan kerja

pemerintah Daerah Kabupaten HaltimTA. 2013 yang terdiri dari 2 (dua) lembar surat keputusan dan 4 (empat)lembar lampiran surat keputusan;26) Fotocopy 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor18845/95423/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang pengangkatanBendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta Atasan Langsungpada Satuan Kerja Daerah Kabupaten Haltim TA. 2013 yang terdiri dari 2(dua) lembar surat keputusan dan 5 (lima) lembar lampiran suratkeputusan;27) 2 (dua) lembar Daftar

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/201617)18192021))))22)23)24)25)26)27)28)29)30)Fotocopy 1 (satu) bendel surat keputusan Bupati Haltim, Nomor 1884.45/14954/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, serta atasan langsung padasatuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Haltim TA. 2009;Asli 1 (satu) bendel SPP Keputusan sampai dengan III;Asli 1 (satu) bendel SPM Keputusan sampai dengan III;Asli 1Asli 1Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran angsuran 20%

PUTUSANNomor 38 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI), tempatkedudukan di

Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentangPenyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap TidakBerbayar (Free To Air), dengan dalildalil sebagai berikut:KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;Perkenankan terlebih dahulu Pemohon menjelaskan kedudukan hukum(Legal Standing) dari Pemohon atas Uji Materiil yang Pemohon ajukan;Sebagaimana yang telah disyaratkan melalui Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Mahkamah Agung, bahwa Pemohon Uji Materiil

Keterlibatan KPI dalam pengusulan izin lokasi dan penggunaanspektrum frekuensi radio;Pengaturan kebijakan mengenai penggunaan spektrum radio untukkeperluan penyiaran, diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriNomor 22, yang berbunyi:"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterimenetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluanpenyelenggaraan penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetaptidak berbayar (free to air)";Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (4) huruf

permohonan a quosebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupaPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Rl Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerimaan

hukum baik dalam mempertahankaneksistensi anggotaanggota ATVJI maupun membela kepentingan industripenyiaran khususnya pada anggotaanggota AT VJI dalam melakukan penyiaran,maka ATVJI memiliki kKepentingan atas keberadaan Peraturan Menteri Nomor 22tersebut;Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan hakuji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang PenyelenggaraanPenyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan

Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadisebelum akhir bulan berikutnya setelanh bulan penyerahan BarangKena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaanpembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atausebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; ataud. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; ataue.

Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadisebelum akhir bulan berikutnya setelan bulan penyerahan BarangKena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaanpembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atausebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; ataud. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; ataue.

Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelumakhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaranterjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelumpenyerahan Jasa Kena Pajak;d.

Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagiantahap pekerjaan;Dari dua peraturan, PMK 11/2005 dan PER159/2006 diatas, dapat diketahuibahwa saat pernungutan bagi para KKKS dan saat pembuatan Faktur Pajak olehRekanan dilakukan di saat yang sama.

tanggal muat 27 April 2012 sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012 ; 2620) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor RevoFit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak Sumba NTT tanggal muat26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000, (dua puluh juta delapan ratus riburupiah) tanggal 10 Mei 2012 ; 21) 1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincianpembayaran ; 22) 1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua ; 23) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan

Harian Tanggal 04 Juni 2012 ; 24) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012 ; 25) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012 ; 26) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012 ; 27) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 JuLi 2012 ; digunakan dalam Berkas Perkara atas nama FANDI TJIANG. 5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; i Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut

(tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012 ; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motorRevo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak Sumba NTT tanggalmuat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000, (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ;1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran ;1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua ; 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012 ; 1 (satu) bundel Asli Penerimaan

Harian Tanggal 06 Juni 2012 ; 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012 ; 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012 ; 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 JuLi 2012 ; 9.

dilakukan oleh pihak lain.Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2005 menyatakan:Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER159/PJ/2000 tanggal 31Oktober 2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuatpaling lambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahanBarang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa KenaPajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulanberikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak;b. pada saat penerimaan

pembayaran dalam hal pembayaran terjadisebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BarangKena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaanpembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; ataud. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; atauHalaman 10 dari 32 halaman.

menyampaikan tagihankepada Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai;Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER159/PJ/2000 tanggal 31 Oktober2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuat palinglambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahanBarang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa KenaPajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnyasetelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak;b. pada saat penerimaan

pembayaran dalam hal pembayaran terjadisebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BarangKena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaanpembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; ataud. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; ataue. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihankepada Bendaharawan pemerintah sebagai

pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelumakhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak;c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terj adisebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan JasaKena Pajak;d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagiantahap pekerjaan; atauDari dua peraturan, PMK 11/2005 dan PER159/2006 diatas, dapat diketahuibahwa saat pemungutan bagi para KKKS

Menetapkan agar barang barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan Rp 171.150.000.00- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan Rp 171.150.000.00 (terlampir dalam berkas perkara.- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jl prime warna hitam dengan layar retak (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi A Udin Bin A.Nasir)6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah

Udin Bin Kh Pathul Mahdi A.Abd Karim PungAmin Sahar Musakkar bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai suratdakwaan kesatu.Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Udin Als Karaeng Udin Bin KhPathul Mahdi AABD Karim Pung Amin Sahar Musakkar dengan Pidana Penjaraselama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah supaya terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti; 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan

terdakwa melakukan penipuan terdakwa memberi iming iming ataujanji seakan akan ada emas seberat 35 Kg dan terdakwa memberijanji apabilaikut investasi menjadi anggotanya akan men dapat uang sebesar 15 milyarakhirnya para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uangyang total seluruhnya dari para saksi korban sebesar Rp 171.150.000. ( seratustujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapatalasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai denganPasal 197 ayat (1) huruf k Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Majelis Hakimmemandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1(satu) lembar kwitansi penerimaan

Menetapkan agar barang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang titipan Rp 171.150.000.00 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan Rp171.150.000.00 (terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J prime warna hitam denganlayar retak (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi A UdinBin A.Nasir)6.

Dengan demikian, Pemohon Banding mengalami kesulitan didalam memberikan tanggapan terhadap jumlah koreksi fiskal tersebut ;Bahwa berdasarkan perhitungan peredaran usaha sesuai pendekatan arus kas,menurut Pemohon Banding peredaran usaha seharusnya adalah sebagai berikut : Jumlah penerimaan Rp. 73.303.142.390,00 Penerimaan dari penjualan aktiva Rp. 118.000.000,00Penerimaan dari transaksi sebagai distributor Rp. 15.338.477.450,00Penerimaan dari penjualan Rp. 57.846.664.940,00Ditambah : saldo akhir piutang

Arga Swara Kencana Musik sebesar Rp.1.227.078.196,00 tidak dimasukkan karena penerimaan dari kegiatan ini tidakdimasukkan sebagai penerimaan dari kegiatan ini tidak dimasukkan sebagaipenerimaan dari penjualan ;Selisih disebabkan karena penjualan yang dilaporkan di dalam SPTmenggunakan angka yang belum diaudit.