Ditemukan 14117 data
25 — 12
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.SkrMajelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori :pertama Peraturan Syara, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaksahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syariat Islam dankedua Peraturan Tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agarpernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakaiSurat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenanguntuk itu;Menimbang, bahwa dalam
27 — 9
ANAK, lakilaki, umur 2 tahun, serta tidak adaseorangpun yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundangnomor Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan adalah yang dilakukan13menurut hukum masingmasing agamanya, yang berarti bagi umat Islamdilakukan menurut syari at Islam, oleh Karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pada asasnya syarat matriil dan formil dalam Undangundang nomor Tahun 1974 merupakan Lex Generalis dan syarat yangditentukan
94 — 39
pemberitahuankepada Prajuru Desa Pakeraman sekarang disebut Desa Adat). dengandasar alasan sebagai berikut; Bahwa memang benar Perkawinan antara penggugat dengantergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapanPemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada 17 Desember 2015sesuai Kutipan akta perkawinan nomor XXX; Bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan Penggugat danTergugat secara Agama Hindu di Karangasem yang berada dalamlingkup daerah Bali maka berlaku pulalah hukum adat Bali danprinal perceraian umat
Penggugat bersifat Prematur (Belum waktunya diajukan untukdiperiksa oleh Lembaga pengadilan sebelum ada pemberitahuan kepadaPrajuru Desa Pakeraman sekarang disebut Desa Adat;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu gugatanPenggugat bersifat prematur karena Perkawinan antara penggugat dengantergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka AgamaHindu bertempat di Karangasem yang berada dalam lingkup daerah Bali makaberlaku pulalah hukum adat Bali dan perihal perceraian umat
82 — 19
Tergugat I.e Tergugat II yang telah mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen milikTergugat II untuk tempat tinggal Tergugat II, (satu) unit rumah semipermanen milik Tergugat II yang disewakan oleh Tergugat II kepadaTurut Tergugat V, 1 (satu) unit rumah semi permanen milik TergugatII yang ditempati/didiami oleh Turut Tergugat VI selaku keluargaTergugat II.e Tergugat III yang telah mendirikan 1 (satu) unit rumah permanenmilik Tergugat III untuk tempat tinggal Tergugat HI dan juga untuktempat Para Umat
berukuran lebar + 4 meter X panjang + 8meter milik Tergugat II yang disewakan oleh TergugatII kepada Turut Tergugat V, 1 (satu) unit semipermanen berukuran lebar + 4 meter X panjang + 5meter milik Tergugat II yang ditempati/didiami olehTurut Tergugat VI selaku keluarga Tergugat II.Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III seluas+ 1.248 M2, dan 1 (satu) unit rumah permanenberukuran lebar + 12 meter X panjang + 12 meter milikTergugat II untuk tempat tinggal Tergugat III dan jugauntuk tempat Para Umat
,di atas tanah tersebut telah didirikan (satu) unit rumah permenen berukuranlebar + 12 meter x panjang + 12 meter milik Tergugat III untuk tempattinggal Tergugat III, dimana tanah seluas + 1.248 M2 dengan ukuran danbatasbatas yang dikuasai oleh Tergugat III tersebut di atas juga dikuasaitanpa hak oleh Turut Tergugat VII dan juga 1 (satu) unit rumah permenenberukuran lebar + 12 meter x panjang + 12 meter milik Tergugat III jugaditempati oleh Turut Tergugat VII untuk tempat Para Umat GEREJAPENTAKOSTASION
yang berlokasi di Jalan PURNAMA, R.T. 13, KelurahanSuka Karya, Kecamatan Kota Baru, KOTA JAMBI di atas tanah yangdikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpaseizin Para Penggugat.Turut Tergugat VII telah menguasai tanah tanpa hak atas tanah seluas+ 1.248 M2 dengan ukuran dan batasbatas yang dikuasai oleh TergugatIi dan juga Turut Tergugat VII telah mendiami (satu) unit rumah semipermanen berukuran lebar + 12 meter X panjang + 12 meter milikTergugat III untuk tempat Para Umat
tinggal Tergugat I.e Tergugat II yang telah mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen milikTergugat II untuk tempat tinggal Tergugat II, (satu) unit rumah semipermanen milik Tergugat II yang disewakan oleh Tergugat II kepadaTurut Tergugat V, (satu) unit rumah semi permanen milik TergugatIl yang ditempati/didiami oleh Turut Tergugat VI selaku keluargaTergugat II.e Tergugat Il yang telah mendirikan (satu) unit rumah permanenmilik Tergugat III untuk tempat tinggal Tergugat III dan juga untuktempat Para Umat
20 — 5
Bila Pengadilan Agama memberikanpeluang bagi seorang ibu yang berkhianat pada10.13keluarganya untuk mendidik anaknya maka percayalahakan lahir pengkhianatpengkhianat yang = akanmengkhianati negerinya dan Dien yang diasuhnya,bahkan pengkhianat pada umat manusiaseluruhnya; Bagi Tergugat masalah keuangan tidak pernah adahitung menghitung seperti perusahaan, tapiPenggugat telah mengambil uang simpanan Tergugatyang diberikan orang tua Tergugat kepada Tergugat,yang semulanya Tergugat diberikan sebesar
16 — 9
selain mempertimbangkan aspek yuridis normatifHakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanyabisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkanmudharat bagi masa depannya;Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentangpernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahandibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam Nikah adalah fitrah manusia danPenetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA Pare Hal. 12 dari 15 halamansangat dianjurkan bagi umat
6 — 4
Oleh karena itu sebagai umat Islam, kita wajib menaati pemerintahyang dipilin secara sah dan diwajibkan mengikuti semua produk hukum yangdihasilkan dari kebijakan pemerintah, selama hal itu tidak bertentangan denganaturanaturan yang ada dalam syariat Islam, sebagaimana Allah SWT.berfirman dalam surat AnNisaa, ayat 59, yang berbunyi :QOQUUUU0000 QOUUUD000 QUUDDD00000 O000U00000 C000 QU0000000000 OOU0000U00 OOU0UUUU0 dOddd000QOOUU00 8 QOO00 OOQ0UUU0U0000 O00 OOU0U0 O0OUU0000 GO000 GO00 QOUD00000000
7 — 7
pernikahan telah ditetapkan dan undangan telahdisebarkan, maka untuk menghindari halhal yang negatif dan kemungkinanterjadinya halhal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhikriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dansangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuanpasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat
10 — 1
'SAKSI NIKAH 1 seringkallimempertimbangkan kemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkan nash secara zhahir, sementaratujuan hukum (magashid alsyarv?ah) tidak tercapai. Misalnya, demikemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di Suatu daerah, 'SAKSINIKAH 1 menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam, tetapidigarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkansekian persen kepada pemerintahan Islam.
36 — 5
telahmemenuhi syarat materil, Sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309RBg;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alihmakna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnyaumatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan (HR. lbnuMajah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlumempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal inimasyarakat Minangkabau, sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat
16 — 3
kawin.Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatifmajelis juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi YusrinAdam bin Tasrif Adam (anak Pemohon) bisa memberi manfaat yang lebihbesar atau justru berpotensi menimbulkan mudharat bagi masa depannya.Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentangpernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam Nikah adalah fitrah manusiadan sangat dianjurkan bagi umat
11 — 2
dengan Termohon telahpecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974) dan ataukeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah vide pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkanfirman Allah dalam Kitab Suci AlQuran yang menjadi pedoman bagi kehidupanseluruh umat
19 — 0
Apalagi Saya umat muslim.Dan masalah utang piutang, belum pernah tanpa sepengetahuan istri ataupihak ke (Penggugat ).
101 — 32
yes CxArtinya: Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seoranghakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka iaadalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginyaHalaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Pj.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
16 — 3
Dengan demikian dapat diyakini bahwa sudah tidak ada harapanlagi Termohon akan kembali lagi kepada Pemohon guna melanjutkankehidupan berumah tangga bersama Pemohon;Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkanfirman Allah dalam Kitab Suci AlQuran yang menjadi pedoman bagikehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayatayat sebagaimana berikut di bawah ini:Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21: ; agi) OLY als 28 cy Aeayy Baye aS aay Leal) piSuil Lal yj) aSuaiil ye aSl LS oy!
18 — 6
Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2016/MSSkImembimbing serta mengajarkan anakanak tersebut kepada agama Termohonsemula yaitu ke agama Kristen mengingat Termohon sebelum menikahdengan Pemohon telah beragama Kristen;Menimbang,berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimberpandangan bahwa Pemohon sebagai umat muslim berkewajiban melindungidan menjaga agama anakanaknya dari gangguan yang ingin merusak akidahatau keyakinannya dan selaku orang tuasudah sepantasnya Pemohonmemberikan bekal pendidikan agama Islam
10 — 6
kePengadilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusan keluargaserta demi mempunyai kekuatan hukum, maka atas dasar hal tersebut menurut Majelismengabulkan permohonan itsbat nikah dari pasangan suami istri tersebut dapatdilakukan dengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam, yakni denganmenggunakan methode istisilah atau mashlahat berdasarkan konsep MaqasidusSyarah (tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep magqasidus syariahdiharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat
10 — 2
Umar WALI NIKAH ngkali mempertimbangkankemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibandingsekedar menerapkan nash secara zhahir, sementara tujuan hukum (maqashidalsyariah) tidak tercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yangditaklukkan pasukan Islam di Suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebuttidak diambil pasukan Islam, tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengansyarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahanIslam.
14 — 1
rumah orang tuanya namun ternyata Termohoh tetap bersikerasuntuk pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon menjatuhkan talakterhadap Pemohon via telepon;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan,maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohontersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yangdiriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:AS GAY abs 565 Cand alb Gultaal M&S Ge Sl Gl ged bsArtinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat
13 — 2
Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 01 April 2016,sekitar pukul 21.00 Wib di Jin Pertahanan Dusun V Desa PatumbakKampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang, tepatnya di Mesjid AlIsmailiyah ; Bahwa adapun barang yang dicuri terdakwa adalah kotak uang infag(dana umat) ; Bahwa Kotak infaq diletak dekat tiang, diikat dengan besi ; Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengaji ;Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2016/PN Lbpuang tunai 59.000, (lima puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu