Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2; Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.BO001/100020/2010S0 revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0O revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa.Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundelTata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SOrevisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembarSurat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S39, revisi ke 3, Judul: PengadaanBarang/ Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0O revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Sarmi;4) Tiga (3) Lembar Fotocopy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. sarmi tahun 2015 nomor: 600/ 073/DPU-SMI/II2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bidang Jasa Kontruksi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sarmi TA. 2015 beserta 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran SK Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Sarmi tahun 2015;5) Dua (2) lembar Foto Copy SK Nomor: 600/068/DPU.SMI/ V/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab Sarmi TA 2015 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran SK Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab Sarmi TA 2015 tanggal 2 Februari 2015;6) Tiga (3) lembar Foto Copy SK Bupati Sarmi Nomor: 188.4/37/TAHUN 2015 tanggal 9 Maret 2015 Tentang Penunjukkan

DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa: - 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap - Uang tunai senilai Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair

TURSANA, berupa: - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa : - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014.

DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani Dr. Agus Prabowo. - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M.

DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani EIKO WHISMULYADI.- 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.

009/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sarapan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

Barang / Jasa (KPBJ)

Pengadaan Barang / Jasa Berbasis Probity Audit pada RSUD Kota Dumai dari Inspektorat Kota Dumai kepada Direktur RSUD Kota Dumai Nomor Surat : 451./4.04/INSP/115 tanggal 29 Mei 2018.

435. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 014/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019
436. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 011/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019.

437. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 012/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019
438. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 029/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019.

445. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 024/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019
446. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa (PPHP) CV KARSA CONSULTANT Nomor : 009/KONS-PRC/BASTP/DISDIKBUD/2019, tanggal 07 Februari 2019
447. 1 (satu) bundel Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa

Barang/Jasa RSUD Kota Dumai Tahun 2018.

Menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantumdalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakanoleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akandilaksanakan secara swakelola;Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Melaksanakan pengadaan barang/jasa;Hal. 17 dari 153 hal. Put. Nomor 169 PK/PID.SUS/20166.

kuplauan pada satker MBR Provinsi NTT TA2013 dan daftar penerima honorarium PPK pelaksana kebijakan, kepulauan danstaf pengelola PPK. 1511 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 01/KPTS/PPKPRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada pejabat inti dan staf pengelolapada Satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium Pejabatinti dan staf pengelola 1521 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 27/KPTS/PPKPRNTT/XI/2013 tentang pembentukan pejabat pengadaan

barang/jasa padaSatker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorarium Pejabatpengadaan barang/jasa pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013 1531 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 28/KPTS/PPKPRNTT/XI/2013 tentang penunjukkan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaanpada Satker MBR Provinsi NTT TA 2013 dan daftar penerima honorariumPejabat/panitia penerima hasil pekerjan pada satker MBR Provinsi NTT TA 2013beserta lampiran pajak 1541 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor

MM,ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST dan Drs.USMAN HADI tidak melakukan adendum atas keterlambatanpekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLBDinas Pendidikan Kab.

USMAN HADI tidak melakukanadendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB97Dinas Pendidikan Kab. Jember tahun 2010 terhitung mulai tanggal 24Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011 mengalami sanksi dan dendaketerlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilaibarang yang terlambat sesuai Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja ;Bahwa perbuatan terdakwa SOEGENG B.

YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. ; Bahwa, prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban)tidak saja berlaku dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa saja, melainkandiberlakukan dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa ;Prinsip transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaanbarang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasilevaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyediabarang

FM.DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa: - 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap - Uang tunai senilai Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair

TURSANA, berupa: - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102/ VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa : - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014.

DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani Dr. Agus Prabowo. - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M.

DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani EIKO WHISMULYADI.- 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.

Wilayah Nomor257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwapemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan dalam data lelang dan syaratsyarat khusus dalamkontrak dengan mutu sesuai spisefikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;o1Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah : Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasabertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan

barang/jasa yang dilakukan; Pasal 36 ayat 2 dan 3 mengenai serah terima pekerjaan yangmenyatakan : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untukmemperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyediabarang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak; Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh

Wilayah Nomor257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwapemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan dalam data lelang dan syaratsyarat khusus dalamkontrak dengan mutu sesuai spisefikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah :Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasabertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan

barang/jasa yang dilakukan;Pasal 36 ayat 2 dan 3. mengenai serah terima pekerjaan yangmenyatakan :Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untukmemperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyediabarang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh

yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atauyang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukumyaitu Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung turut sertamelakukan manipulasi dan pemalsuan tanda tangan serta stempel 5 perusahaanguna mengikuti pengadaan

barang/jasa Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan diKecamatan Merek, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Simpang Empat,Kecamatan Dolat Rakyat, dan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo untukTempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran 2015 pada DinasKebersihnan dan Pertamanan Kabupaten Karo yang bertentangan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

akhir studi kelayakan pada 5 lokasi diKabuapten Karo tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013dan Lampiran 1 Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 oleh karena itu laporanakhir studi kelayakan yang dibuat oleh Saksi ARDIANSYAH dan SaksiEKA PRATAMA tidak dapat dijadikan dasar penetapan lokasi TPA.Bahwa selain tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 danLampiran 1 Permen PU No. 3 Tahun 2013, dalam pelaksaan PekerjaanStudi Kelayakan tersebut juga bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 50 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan :v Penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh direksi perusahaandimaksud tetapi ditandatangani oleh pihak lain yang tidak berwenang,sehingga keterangan pada kontrak tersebut palsu (tidak yangsebenarnya).

Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa dana untuk kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan untuk TempatPembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran 2015 pada DinasKebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo tersebut adalah PAPBDKabupaten Karo TA. 2015, Nomor DPPA 08/DPPADPPKAD/2015tanggal 30 Oktober 2015 dengan nomor rekening1.08.01.01.15.01.5.2.2.21.01.Bahwa kegiatan Studi Kelayakan untuk TPA Sampah TA. 2015dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung.Bahwa memulai proses pengadaan langsung berdasarkan surat dariPPK

SESAMA,hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahyaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yangberbunyi Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semuapengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan17bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telahditentukan, sebab PT.

SESAMA,hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10ayat (1) yang berbunyi Panitia pengadaan wajib dibentuk untuksemua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukanpengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimanayang telah ditentukan, sebab PT.

tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwapengadaan barang/jasa menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,terouka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel(dapat dipertanggungjawabkan) ;b) Pasal5d ;(1) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negaradalam pengadaan

barang/jasa ;(2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusidengan tujuan untuk keuntugaan ........keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan negara ;(3) Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksidinyatakan gagal oleh penggunan barang/jasa atau pejabat lainnya 4)51apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi

Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negaradalam pengadaan barang/jasa. 2.

Hal tersebut bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhirPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;e Pasal 6 huruf g, yang berbunyi para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagaiberikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.e

Hal tersebut bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhirPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah e Pasal 6 huruf g, yang berbunyi para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagaiberikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaranyang bersangkutan;e.

No.487 K/Pid.Sus/2016(seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah total harga yangdisepakati Saksi Nyonya Kristhina Lulupora bersama Saksi RenaldiNataniel Warere adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapanpuluh juta rupiah);Bahwa Pengadaan Batik Papua Tahun Anggaran 2012 adalah tidak benaradanya dan tidak sah, karena tidak melalui proses lelang atau tender sertabertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan

kepada Pengguna Anggaran ataspelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannyaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) menyatakan Penyelesaian tagihankepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalamHalaman 27 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT JAPAPBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran;4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 5 menyatakan Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

kepada Pengguna Anggaran ataspelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannyaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) menyatakan Penyelesaian tagihankepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuangHalaman 57 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT JAPdalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 5 menyatakan Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip: efisien, efektif, transparan, terouka, bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

kegiatan swakelola dapatdilaksanakan apabila telah diadakan perencanaan, pembahasan yang telahdituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan selanjutnya disampaikankepada Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk dibahas bersamasama denganDPRD sekaligus memberikan persetujuan lalu ditetapbkan dengan PeraturanDaerah (PERDA) serta membuat petunjuk operasionalnya.Menimbang, Bahwa kegiatan swakelola hanya dapat dilakukan apabilatelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah dalam Pasal 26, Pasal 27 danPasal 28 dengan uraian sebagai berikut :A.

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannyadirencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompokmasyarakat.2. Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola meliputi:a.

Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. PengadaanBarang oleh PT. IGLAS (Persero) bukan pengadaan barang/jasa yangdibiayai dengan APBN tetapi dibiayai oleh PT.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 22 Tahun 2013 : Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPKmeliputi kKegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggung jJawaban hasil pekerjaan.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 22 Tahun 2013: Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPKmeliputi kKegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggung jJawaban hasil pekerjaan.

menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas3) Keputusan Presidenkebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnyamenyatakan Pengguna Anggaranbertanggung jawab secara formal dan materialatas pelaksanaan kebijakan anggaran yangberada dalam penguasannya.Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakanbahwa pengadaan

barang/jasa menerapkan prinsipprinsipefisien, efektif,terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).b) Pasal 51)Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalampengadaan barang/jasa.Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan

menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.Pasal Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakanPengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal danmaterial atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang beradadalam penguasannya.3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a)b)Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakanbahwa pengadaan

barang/jasa menerapkan prinsipprinsipefisien, efektif, terobuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).Pasal 51) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalampengadaan barang/jasa.1)2)2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan

Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data InspektoratPemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan kontrakpihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahunanggaran 20042008 Nomor : 700/LAP05/INSPSS/2010, tanggal 1Juni 2010, dinyatakan berdasarkan evaluasi atas dokumen yangdiajukan PT Cartens Puncak Abadi belum dapat diakui sebagai tagihanyang sah dan sebagai hutang pemerintah;* Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah,diketahul tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untukmembuat Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan WensloloSasnek dengan penambahan volume pekerjaan yang nantinya akandijadikan dasar penagihan atas pembiayaan proyek tersebut;* Bahwa seluruh data yang diajukan Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yangdijadikan dasar untuk memohon diterbitkannya Addendum KontrakProyek Pembangunan Jalan WensloloSasnek dengan penambahanvolume

Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak ada alasanhukum yang dapat dijadikan dasar pembuatan Addendum KontrakProyek Pembangunan Jalan WensloloSasnek;d.