Ditemukan 10176 data
126 — 56
UDAR PRISTONO, MT sebagaiKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK (SuratKeputusan) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 990/2010 tanggal 01Juni 2010selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan GubernurDKI Jakarta, Nomor : 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan pada Tahun 2013 jugaselaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor : 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/PenggunaBarang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
75 — 78
SUGIYANTO, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimanan termuat dalamberita acara penyidikan;Bahwa pada Tahun 1999 s/d 2013 saksi menjabat sebagai KasubbagProgram Dinkes Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2014 sampaidengan sekarang saksi menjabat sebagai staf Subbag ProgramDinkes Provsu.Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubbag Program DinkesPropinsi Sumut yaitu atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.821.24/3657/2013
A. NAWAWI DKK
Tergugat:
PT.EIGHT INTERNASIONAL
125 — 34
Bahwa Tergugat dalam pembayaran upah Penggugat tidak sesualdengan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung setiap tahunnyayang mengakibatkan selalu ada selisih upah dan keterlambatan upahyang di terima oleh Para Penggugat setiap menerima upah yang diperoleh setiap bulannya, dengan demikian Tergugat agar segeramembayar selisih upah dan kekurangan upah dan keterlambatan upahPara Penggugat;7.
132 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
Bagian pendidikan, pemuda dan olah raga;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
H.ANANG BAKHRANIE adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April 2010. Dengan demikian, olehkarena dana bansos tersebut bersumber dari APBD Provinsi KalimantanSelatan, Terdakwa Drs. H.
152 — 75
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian PejabatSementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Periode 20112015 yang mengangkat saksi Ir.
Sumatera Utara pada waktukegiatan IPA Martubung sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/217/KPTS/2011 pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode 2011s/d 2015 yang ditandatangani oleh Syamsul Arifin.Bahwa yang diangkat Samsul Arifin pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode2011 s/d 2015 adalah Ir. Azzam Rizal, M.Eng selaku Direktur Utama, Ir.
Sumatera Utara pada waktukegiatan IPA Martubung sebagai Direktur Perencana dan Produksi diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/217/KPTS/2011 pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode 2011s/d 2015 yang ditandatangani oleh Syamsul Arifin.Bahwa tupoksi saksi sebagai Direktur Perencana dan Produksi adalahmembantu Direktur Utama, mengadakan rapat rutin pada pihakpihak yangterkait dibidangnya, bekerja sama dengan direksi yang lain, Direktur Keuangandan Direktur Tehnik, membuat
HERI BATANGARI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 1118 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPkK/2018/PN MdnBahwa saksi bekerja di PDAM Tirtanadi yang menjabat sebagai Direktur Air Limbahberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/129/KPTS/2015 tanggal 11 Maret 2015.Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur Air Limbah saksi menjabatansebagai Kepala Divisi Produksi.Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA)dan Jaringan
Lesindo Jaya Utama denganAnggaran Rp.58.379.117.000,.Bahwa terkait jabatan saksi selaku Direktur Utama di PDAM Sumatera Utaraadalah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provsu Nomor188.44/129/KPTS/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015.Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut adanya PA, PPK, ULP danPPHP.Bahwa saksi ada mengeluarkan SK PPHP pada saat saksi menjabat sebagaiDirut dengan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Nomor : 143/KPTS/2015 tentang Panitia Penerima Hasil
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
453 — 92
OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pupuk Kaltim17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi Pemesanan Sahamtanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas.18. 1. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun 1987/1988tanggal 16 September 1987;2. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.
OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun PupukKaltim 17.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi PemesananSaham tanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas. 18. 17. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun1987/1988 tanggal 16 September 1987;18. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. AZMAN TAUFIK
157 — 52
18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
92 — 72
I NENGAH WARKA; ---161) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB; ----162) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK; ----163) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA; -------------------------------------------------164) Fotocopy Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik an I WAYANRENTEB;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik atas nama INYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA,; Fotocopy Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan SekretarisDaerah Kabupaten Klungkung.
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.GIOVANI,SH.MH
Terdakwa:
1.ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin SOHAR
2.SARJONO, SP, M.Si bin REJA SUMARTO
3.ATENG KURNIA, M. ENG BIN MUSI
256 — 170
- 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : GIOVANI,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : ATENG KURNIA, M. ENG BIN MUSI
Terbanding/Terdakwa I : ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin SOHAR
Terbanding/Terdakwa II : SARJONO, SP, M.Si bin REJA SUMARTO
148 — 178
- 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
117 — 103
Januari 2008. 131 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang = $=Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KospinSyariah) tanggal 13 Oktober 2009. 132 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa KeuanganSyariah No. : 04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari2011 oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah Provinsi Jawa Tengah Ir.
Januari 2008. 137 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KoperasiSimpan Pinjam Syariah (Kospin Syariah) tanggal 13 Oktober 2009.138 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah No. :04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 oleh KepalaDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi JawaTengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
161 — 68
keterangan Saksi didalam BAP yangdibenarkan Saksi di muka persidangan merupakan salah satu faktapersidangan.Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan TindakPidana Korupsi sehubungan dengan pengadaan alat fitness di SMAN danSMKN Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014 yang merugikan keuangannegara Rp5.630.017.735,20.Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II KotaAdministrasi Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Bendahara PengeluaranPembantu dengan dasar pengangkatan Surat
Keputusan Gubernur Prov.DKI Jakarta Nomor Nomor 488/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangpenetapan Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu dan atasan Halaman 142 dari 360 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstlangsungnya pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014 dengan jabatan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat dengan dasarpengangkatannya adalah Surat Keputusan
Gubernur Propinsi DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 488 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat yang menyusun dan mengusulkanDPAUKPD sebagai berikut, yaitu: mengajukan SPP kepada Kuasa PenggunaAnggaran; melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkanbukti tagihan yang sah; mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaranberdasarkan SP2D serta buktibukti pengeluaran yang sah secara tertibdan teratur
77 — 13
Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 sebartlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 grtlchfcs1 abaiafoltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 ian rtlchfcsl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 Kelurahanrtlchfcsl abaia0ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 Patehan Berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala DaerahIstimewa Yogyakarta rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid8748629charrsid8149372 Nomorrtlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 13.83/rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 1Hrtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 ., tanggal 26 Mei rtlchfcsl abaiafO
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Penuntut Umum III : I WAYAN RIANA
Terbanding/Penuntut Umum IV : YADYN
Terbanding/Penuntut Umum V : FERDIAN ADI NUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum VI : AMIR NURDIANTO
446 — 338
Perihal Surat Penyampaian BeritaAcara Rapat Pleno BKPRD Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanandan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial AreaHalaman 146 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
152 — 34
dari perusahaan lain, tetapi ataspermintaan SABAR JASMAN supplay beton atas namapribadi;Bahwa semua semen yang dipesannya telah sesuai dengankwitansi dan faktur yang ada;Bahwa semua semen yang kami kirim telah diterima olehpetugas lapangan PT Sabar;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya.21.WINDRA SAPUTRA RIADY, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi selaku Kelompok Kerja 55/Dis.Ciptada/L;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerjaberdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.280/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016 TentangPembentukan Kelompok kerja Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Riau;Bahwa saksi melaksanakan proses Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan SDA ProvinsiRiau.
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
AHMAD VICKRY Als AHMAD VICKRY ALKAFF
145 — 28
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48 / 1064 / BPTSP / IX / 2015, tentang Persetujuan Perubahan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT SATUI TERMINAL UMUM (TB. 11 MEIPR 007 / KALSEL), tanggal 10 September 2015, beserta lampiran Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KANAKA ENERGI NUSANTARA Nomor : 09, tanggal 12 April 2019.
100 — 23
Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut
190 — 202
kerja akibat gagalnya Perundinganbeberapa kali mengenai tuntutan hakhak Para Penggugat yan tidakdilaksanakan oleh T ergugat.Bahwa selama bekerja didalam perusahaan Tergugat, Para Penggugat bekerjasecara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti.Bahwa para Penggugat menerima upah setiap bulan dari Tergugat sebesar Rp.2.617.500, (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dalamHalaman 33 dari 182 Putusan Nomor : 21/Pdt.SusPHI/2019/PN PbrTahun 2018, berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet,Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi RiauTahun 2018.
129 — 83
MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Meraukeberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NURAINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.
MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Meraukeberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NUR AINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.
Merauke. 159.1 (satu ) bendel dukumen yang berisi:a 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor : SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormatSdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai KepalaDinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai SekertarisDaerah Kab.