MARKUS RECKY TEURUPUNM.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor:056/634 kepada Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.Zenam Jaya Putra sebagai pemenang lelang pembangunan dermaga kayu,sungai dan penyeberangan Kumbe lI.Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:056/634, Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.

MARKUS RECKY TEURUPUNM.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:056/634 kepada Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.Zenam Jaya Putra sebagai pemenang lelang pembangunan dermaga kayu,sungai dan penyeberangan Kumbe lI.Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:056/634, Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.

MARKUS RECKY TEURUPUNM.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor: 056/634 kepada Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku DirekturCV. Zenam Jaya Putra sebagai pemenang lelang pembangunan dermagakayu, sungai dan penyeberangan Kumbe lI.Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:056/634, Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.

Zenam Jaya Putra.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 550/688 Tanggal 5Juni 2010 PT. DEFINDO UTAMA CONSULTANT TA. 2010Rp47.550.000,00.1 (satu) Bundel Rencana Kerja Dan SyaratSyarat (RKS)Pekerjaan Pembangunan Dermaga Sungai /Penyeberangan TA.2010 PT. DEFINDO UTAMA CONSULTANT.1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) PekerjaanPembangunan Dermaga Sungai /Penyeberangan TA. 2010 PT.DEFINDO UTAMA CONSULTANT.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (GPK) No. 550/689 tanggal 5Juli 2010 PT.

MARKUS RECKY TEURUPUNM.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor: 056/634 kepada Terdakwa YOHANES YANCE MAHUZE selakuDirektur CV. Zenam Jaya Putra sebagai pemenang lelang pembangunandermaga kayu, sungai dan penyeberangan Kumbe I.Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:056/634, Terdakwa Yohanes Yance Mahuze selaku Direktur CV.

Samarinda llir KotaSamarinda telah dilakukan penggeledahan oleh Termohon tanpaada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.Bahwa dalam Pasal 32 KUHAP sangat bertentangan denganPasal 33 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP;5. Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah pengangkapan No.SP.Kap/03/I/2021/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2021bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dandi dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP;6.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor.SP.Kap/03/l/2021/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 202, diberi tanda (BuktiP1);2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Penangkapan Nomor.B/O3/I/VRES.4.2./2021 tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda (Bukti P2);3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor.SP.Han/06/I/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda(Bukti P3);4.

Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin. Tugas/01/1/2021,tanggal 11 Januari 2021;b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin. Tugas/02/I/2021,tanggal 11 Januari 2021;C. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 02/I/2021,tanggal 17 Januari 2021, diberi tanda (Bukti T2);3.

Samarinda llir KotaSamarinda telah dilakukan penggeledahan oleh Termohon tanpaada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.Bahwa dalam Pasal 32 KUHAP sangat bertentangan denganPasal 33 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP;. Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah pengangkapan No.SP.Kap/03/I/2021/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2021bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dandi dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP;.

Surat perintah penahanan No. SP. Han/06/I/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Januari 2021; yang diterima tanggal26 Januari 2021.Bahwa surat Perintah Penangkapan dan surat PerintahPerpanjangan Penangkapan dalam Pasal 16 KUHAP bertentangandengan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang dilakukan olehTermohon;ll.

Nomor 283 PK/Pid.Sus/201720)f.13 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor16/SPPLS/DKP/X/2007 tanggal 28 November 2007;. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 16/SPMLS/DKP/XI/07 tanggal 28 November 2007;. 1 (Satu) lembat Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja tanggal 2Oktober 2007;1 (satu) rangkap Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor 909/SPD/Tahun 2007 Tahun Anggaran 2007tanggal 4 Desember 2007;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka dua puluhpersen Nomor

14/BAUMK/DKP/XI/2007 tanggal 28 November2007;(satu) rangkap dokumen asli Pencairan Dana 50% senilaiRp1.947.916.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuhjuta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) berupa:a.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Wakatobi Nomor 523.3/184 tanggal 15 September2008 perihal Penarikan Denda;. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1320/LSBJ/2008 tanggal 15 September 2008;1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan

Dokumen SPP tanggal 9September 2008;. 1 (Satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 8 September 2008;. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 40/SPMLS/DKP/IX/08 tanggal 8 September 2008;3 (tiga) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor LS/DKP/1X/08 tanggal 8 September 2008;. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran 50% Nomor84/PPKDKP/IX/2008 tanggal 8 September 2008;. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor24/PPKDKP/IV/2008 tanggal 14 April 2008;1 (satu) rangkap

ZainalNomor 32 DSSpt/XIl/2007 perihal Permohonan PerpanjangannWaktu (Addendum) tanggal 12 Desember 2007;r. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja DaerahNomor 1746/SPD/Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008;1 (satu) rangkap dokumen asli Pencairan Dana 100% senilaiRp3.246.527.500,00 berupa:a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2474/LSBJ/2008 tanggal 24 Desember 2008;b. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 15Desember 2008;c. 1 (satu) lembar Tanda

Bukti Kas tanggal 15 Desember 2008;d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 87SPMLS/DKP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 87/Hal. 6 dari 15 hal.

Benge;97) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008tanggal 10 Oktober 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;98) Asli Surat Tugas Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 atasnama Yohanes Philipus, S.H. dkk;99) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008tanggal 10 Oktober 2008 Yohanes Philipus, S.H;100) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.c/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Th.

Jalima;120) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Wendelinus D.

Djojo, A.Md;220) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 480/TU.1/E/X1/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E.

Imma, S.T.;89.Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 173/TU.1/E/IV/2008tanggal 25 April 2008 atas nama Mohamad Orba K.

Jalima, ST;37.Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008tanggal 06 Maret 2008 Wendelinus D.

serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa;Pasal 18 ayat (3) KUHAP :Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelahpenangkapan dilakukan.2.

RUSDI, serta dibuatkan Berita AcaraPenangkapan pada tanggal 16 April 2021, yang sebelumnya telahterdapat Laporan Polisi Nomor: LP/K/145/IV/2021/NTB/Res Domputanggal 13 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Dik/20/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, SuratPerintan tersebut telah diberikan kepada keluarganya, sehinggapenangkapan terhadap Para Pemohon telah sah menurut hukum.bahwa Posita Para Pemohon menyatakan dalam Penggeledahan,Termohon tidak memperlihatkan Surat Perintah

Perintah Nomor : Sprin/35/IlV/Res.4.2/2021/Resnarkoba,tanggal 07 April 2021, selanutnya diberi tanda T1 ;Fotocopy Laporan Polisi tentang Kejahatan / Pelanggaran Yangdiketemukan Nomor : LP/K/140/IV/2021/NTB/Res Dompu, tanggal 13 April2021, selanjutnya diberi tanda T2 ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik / 20 / IV / Res.4.2 /2021 /Resnarkoba, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberita tanda T3 ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/20/IV/Res.4.2/2021/Resnakoba, tanggal 13 April

2021, selanjutnyadiberi tanda T 4 ;Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/25/IV/RES.4.2/2021/Resnakoba, tanggal 13 April 2021, selanjutnyadiberi tanda T5 ;Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap / 258/ IV / RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberitanda T6 ;Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/24/IV/RES.4.2/2021/Resnakoba tanggal 13 April 2021, selanjutnyadiberi tanda T7 ;Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor

: SP.Kap /24.a / IV /RES.4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 16 April 2021, selanjutnyadiberi tanda T8 ;Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : SP.dah /13.a /IV /RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnyadiberi tanda T 9 ;Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : SP.dah /12.6 / IV/RES.4.2/2012/Resnarkoba tanggal 13 April 2021, selanjutnyadiberi tanda T10;Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah / 13 / IV /RES.4.2 /2021/Resnarkoba tanggal

Perintah Kerja (SPK)untuk beberapa pekerjaan pada areal tersebut, yaitu : Surat Perintah Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 10Januari 2011 untuk kegiatan Pembuatan Stacking di kebun kaliau 2.

Surat Perintah Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/V2011 tanggal 10Januari 2011 untuk kegiatan Pembuatan Stacking dan potongtunggul di kebun kaliau 2. Surat Perintah Kerja Nomor: 19/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 10Januari 2011 untuk kegiatan Pembuatan Tapak Perumahan Divisi dikebun kaliau 2. Surat Perintah Kerja Nomor: 18/SPK/KMP/JKT//2011 tanggal 17Januari 2011 untuk pekerjaan Tumbang di kebun kaliau 2.

Surat Perintah Kerja Nomor: 34/SPK/KMP/JKT/VIIV2011 tanggal 15Agustus 2011. Surat Perintah Kerja Nomor: 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05September 2011 untuk Pembuatan Stacking di kebun kaliau 2. Surat Perintah Kerja Nomor: 41/SPK/KMP/JKT/V2011 tanggal 14November 2011 untuk perbaikan jalan poros jalan poros kebun dikebun kaliau 2.

Surat Perintah Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 10Januari 2011 untuk kegiatan Pembuatan Stacking dan potong tungguldi kebun kaliau 2. Surat Perintah Kerja Nomor: 19/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 10Januari 2011 untuk kegiatan Pembuatan Tapak Perumahan Divisi dikebun kaliau 2. Surat Perintah Kerja Nomor: 18/SPK/KMP/JKT/V2011 tanggal 17Januari 2011 untuk pekerjaan Tumbang di kebun kaliau 2.

Surat Perintah Kerja Nomor: 34/SPK/KMP/JKT/VIIV2011 tanggal 15Agustus 2011 Surat Perintah Kerja Nomor: 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05September 2011 untuk Pembuatan Stacking di kebun kaliau 2.

Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan ganda menjadisalah satu) alasan hakim kabulkan praperadilan Benny Hermanto(Suara Karya , 26 September 2019);e.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya 2(dua) Surat Perintah Penyidikan tidak serta merta dinyatakan sebagaiadanya Surat Perintah Penyidikan Ganda.

Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print:157/P.1.12.8/Fd.1/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019; dan;2.

Menyatakan Surat Perintah Surat Perintah Penyidikan NomorPrint: 174/P.1.12.8/Fd.1/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 An.Tersangka ANWAR MOODUTO, S.E., yang diterbitkan oleh Termohonadalah sah menurut hukum.4.

perintah penyidikan khusus guna melakukan penyidikan khususterhadap tersangka yang telah ditemukan berdasar atas alat bukti tersebut;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun terdapat 2 (dua)surat perintah penyidikan namun ternyata 2 (dua) surat perintah penyidikandimaksud adalah merupakan 1 (Satu) kesatuan dan tidak memuat dugaanperistiwa pidana yang berbeda maka tidaklah menyebabkan hilangnyakepastian hukum, lebih lanjut adanya 2 (dua) surat perintah penyidkansebagaimana dimaksud dalam perkara

Karya Putra(6.) 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :020/3473Disdikbud/2015/3473 tanggal 06 November 2015 pekerjaanBelanja Cetak Buku Nyungsi Titinggal Bihari (Unakunik) titinggal sejarahBaheula di Kabupaten Bandung kegiatan Pengembangan PenyusunanData Base Sistem Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan KabupatenBandung Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pelaksana CV.Mughni Sejahtera(7.) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :020/3473Disdikbud/2015 tanggal

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.(13.) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :020/3523Disdikbud/2015 tanggal 06 November 2015 pekerjaan BelanjaPengadaan Buku Sejarah Lokal Kabupaten bandung (Buku PEdomanUmum dan Khusus Sejarah Lokal SD) kegiatan pendukung,pemeliharaan, pelestarian dan implementasi kebijakan sejarah danpurbakala program pengelolaan kekayaan budaya, pelaksana CV.Kencana Utama(14.) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (GPK) nomor : 020/3481Disdikbud

Hasanah Multiguna Ekspres(20.) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :020/3476Disdikbud/2015 tanggal 06 November 2015 pekerjaan Belanjacetak buku Wirahma Lingkung LEmbar Kabupaten Bandung (KumpulanGuguritan jeung sajak sunda) kegiatan pengelolaan karya cetak dankarya rekam program pengelolaan kekayaan budaya pelaksana CV.Mughni Sejahtera(21.) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :020/3472Disdikbud/2015 tanggal 06 November 2015 pekerjaan Belanjapengadaan

Perintah Mulai Kerja.Bahwa terdakwa Drs.

Cipta Pesona Sejahtera adalah perusahaan yang bergerakdibidang Percetakan dan Penerbitan;Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/3474Disdikbud/2015 tanggal 6 November 2015 CV.

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00086/DPKPALS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesarRp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00181/DPKPALS/2012 tanggal O02 Februari 2012 sebesarRp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00687/DPKPALS/2012 tanggal O01 Maret 2012 sebesar Rp.Rp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana

Sus/201943.4.45.46.47.48.49.50.51.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :02657/DPKPALS/2012 tanggal O01 Mei 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.350.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03813/DPKPALS/2012 tanggal O01 Juni 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.050.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :05365/DPKPALS/2012 tanggal O06 Juli 2012 sebesarRp.1.893.750.000, beserta lampirannya

(asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06630/DPKPALS/2012 tanggal O6 Agustus 2012 sebesarRp.1.894.925.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :07666/DPKPALS/2012 tanggal O03 September 2012 sebesarRp.Rp.1.894.650.000, beserta lampirannya (aslli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :08855/DPKPALS/2012 tanggal O1 Oktober 2012 sebesarRp.1.894.175.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar

Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2019100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d NomorHAA 02 876225 (asli):1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00189/BUDLS/2013 tanggal O7 Februari 2013 sebesar Rp.3.903.100.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00982/BUDLS/2013 tanggal O6 Maret 2013 sebesar Rp.1.947.350.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah

/2013 tanggal O02 Juli 2013 sebesar Rp.1.935.050.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06381/BUDLS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.1.934.000.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :07194/BUDLS/2013 tanggal O02 September 2013 sebesarRp.1.930.250.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06461/BUDLS/2013 tanggal O02 Oktober 2013

/2013, tertanggal 12 April 2013, jika dibandingkan dengan Surat PerintahBongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, maka jangkawaktu terbitnya Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, adalah20 (dua puluh) hari setelah terbitnya Surat Segel Nomor 239/SS/JB/2013, jelaspenerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, tersebuttelah menyalahi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentangPengenaan

Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013,tertanggal 02 Mei 2013 terhadap bangunan yang terletak di Jalan Lingkar LuarBarat RT.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaa quo mengenai perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02Mei 2013 dilakukan dengan melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik;2.

Kepala Suku Dinas Pengawasan PembangunanKota";Bahwa dengan demikian kewenangan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugatbanyak menandatangani Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan10.11.12.

Surat Peringatan,Surat Segel dan selanjutnya Surat Perintah Bongkar, kenapa ketika pembangunansedang dikerjakan tidak dihentikan, supaya tidak menimbulkan kerugian bagiPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa mengenai jangka waktu proses penerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02 Mei 2013 telah menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubemur Provinsi DKIJakarta Nomor 128 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi PelanggaranPenyelenggaraan

Bahwa beberapa putusan Praperadilan yangdijatunkan oleh Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonanPraperadilan dengan menyatakan tidak sahnya Surat Perintah PenghentianPenyidikan dan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut,misalnya Putusan Praperadilan dengan perkara Nomor11/PID.PRAP/2016/PN RAP, tanggal 30 November 2016 dan PutusanPraperadilan dalam perkara Nomor 3/Pid.PraPeradilan/2018/PN Gto,tanggal 04062018;5.

Hal tersebut meliputi penggunaan wewenang yang bersifatmengurangi atau membatasi hak seseorang, seperti dalam halnyamemberikan surat perintah penghentian penyidikan secara tidak sah dantidak berdasarkan hukum.

PENYIDIK TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN DANMENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYAPENYIDIKAN KEPADA PELAPOR.1. Bahwa berdasarkan putusan majelis hakim MK atas permohonanuji materi nomor perkara 130/PUUXIII/2015. "Penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapordalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya suratperintah penyidikan.;2.

Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohonmendapatkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik / 337.b / V / 2019 / Ditreskrimum yang diterbitkan oleh Termohonadalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;3.

Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.Dik / 337.b / V/2019/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2019.

Dari serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukansebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.

perintah penyelidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 berupa Surat PerintahPenyelidikan Nomor: SP.Lidik/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 4 Januari 2022dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/02.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 4Januari 2022 diketahui bahwa pada pokoknya telah dikeluarkan Surat PerintahPenyelidikan dan Surat Perintah Tugas kepada Robert Rellua sebagai ketua tim danHalaman 52 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt Parat 4 anggota untuk melakukan penyelidikan

perintah penyidikan, kKemudian setelah surat perintahpenyidikan diterbitkan, dibuat SPDP;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/2015 yang pada pokoknya penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum,Terlapor, dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia

HAN/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Imin Onyitertanggal 11 Januari 2022, bukti P5 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11Januari 2022, bukti P9 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ikram Onyi alias Iku tertanggal 11Januari 2022, dan P13 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Nirwan S Isa alias Nirwan tertanggal11

Januari 2022, diketahui bahwa Surat Perintah Penahanan kepada Pemohondidasari oleh Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/PoldaGorontalo dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.

Bahwayang menjadi Pertanyaan Surat Perintah Penangkapan11.dan Surat Perintah Penahanan Apakah diperbolehkan apabilaseorang pelaku yang ditangkap dan ditahan baru diberi suratperintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 jam atausetelah 1 hari?.

Jawabannya adalah Surat Perintah PenangkapanBerdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan tugas penangkapandilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesiadengan memperlihatkan surat tugas serta memberikankepada tersangka surat perintah penangkapan yangmencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasanpenangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

perintah penangkapan atau suratperintah penahanan, sehingga surat perintah yang barudiberikan 1 (satu) hari setelah penangkapan dan penahanantersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan undangundang Incaso (dalam perkara ini Tersangka dan Keluarganyasama sekali tidak menerima surat perintah penahanan dankeluarga tidak menerima tembusan surat perintah penahanan)sedangkan Tersangka telah ditahan dan ditempatkan didalamruang tahananan LAPAS KELAS IIB Langsa.

Daud Siregar,SHberdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum pada KantorKejaksaan Negeri Langsa Nomor.

Surat Perintah Penahanan (T7).2. Berita Acara Penahanan yang sudah ditandatangani terdakwa dan JPU(BA7) dan3. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16A).Karena kelengkapan dokumen tersebut telah dipenuhi kemudian tersangka /terdakwa diterima sebagai tanahan titipan disana.Adapun tembusan surat perintah penahanan kepada tersangka /terdakwa sudah diberikan kepadanya namun tersangka / terdakwa menolakdengan alasan semua harus melalui kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUSRIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengandisertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, kemudia para saksilangsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksimelihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikanterdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat PerintahPenggeledahan

tempat kejadian,sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendaraisepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian denganmenunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada terdakwa,pada saat para saksi melakukan penggeledahan para saksi membawa (satu) orang saksiROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahanterhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam

Saksi DEDY NOFENDRA Als DEDI ;e Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUSRIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampardengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan,kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksiditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor danpara saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan suratPerintah Tugas dan

Saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR ;e Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUSRIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampardengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan,kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksiditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor danpara saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan suratPerintah Tugas dan

perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan,kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksiditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor danpara saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan suratPerintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada terdakwa, pada saatpara saksi melakukan penggeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksiROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian

(satu) jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari2008 dan I1(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran GajiKantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008,bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan kep13, Juli, Agustus,September, Oktober dan Nopember 2008.1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009,Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji

ke13, September,Oktober, November dan Desember 2009.1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke 13, Juli, Agustus,September, Oktober dan November 2010.

Bulan Juni2010.1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPPLS Gaji Tunjangandan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli2010.

(satu) jepitan Ash Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari2008 dan I(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran GajiKantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008 ;1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan kep13, Juli,Agustus, September, Oktober dan Nopember 2008 ;1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2009, Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji

ke13, September,Oktober, November dan Desember 2009 ;1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2010 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke 13, Juli,Agustus, September, Oktober dan November 2010 ;1(satu) bundel Surat Perintah Membayar ( SPM ), SPPLS Gaji Tunjangandan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Januari2009 ;(satu) bundel Surat Permtah Membayar ( SPM ), SPPLS Gaji Tunjangandan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada

Surat Perintah Nomor 814/22/426.13/2003 tertanggal 31 Januari2003.2. Surat Perintah Nomor 821.29/30/426.511/2004 tertanggal 31 Maret2004 dengan masa berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31Desember 2004.3. Surat Perintah Nomor 821.29/10:a/426.13/2005 tertanggal 7 Maret2005 dengan penugasan di Pasar Semampir dengan masa berlakusejak tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005.4.

Dasar Termohon Dalam Menerbitkan Surat Perintah PenahananBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.1.

Tanggal dikeluarkannya Surat Perintah serta nama dan tandatanganPejabat yang mengeluarkan perintah.Terkait dengan Surat Perintah Penahanan, Termohon telah pulamenyampaikan satu eksemplar Surat Perintah Penahanan kepada diriPara Pemohon.Bahwa selain mendasarkan pada Surat Perintah, atas tindakanpenahanan terhadap diri Para Pemohon juga dibuatkan suatu BeritaAcara yaitu Berita Acara Penahanan tertanggal 4 September 2021 yangditandatangani oleh Penyidik Termohon pelaksana tindakan penahanan,Para Pemohon

Tanggal dikeluarkannya Surat Perintah serta nama dan tandatanganPejabat Penuntut Umum pada Termohon.Terkait dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Termohontelah pula menyampaikan satu eksemplar Surat Perintah Penahanankepada diri Para Pemohon.Bahwa selain mendasarkan pada Surat Perintah, atas tindakanperpanjangan penahanan terhadap diri Para Pemohon juga dibuatkansuatu Berita Acara yaitu Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggalHalaman 59 dari 79 Putusan Nomor 94/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.17

diberi tanda P.I8;Fotokopi Surat Perintah Penahanan NomorSprin.Han/55/DIK.01.03/01/09/2021.

NAJIBKASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Takalar dan dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPPLS (SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Saat itu saksi DR.H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Takalar menandatangani Surat Perintah PencairanMembayar (SPM) nomor 146/SPM/LS/2014. Setelah SPM ditandatanganioleh saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si.

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS10.11.12.1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluanPembayaran uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada PekerjaanPembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari : Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014; Berita Acara Pembayaran; Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak; Surat Perintah Kerja.1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal

11 Desember 2014 untukkeperluan Pembayaran Termin Pekerjaan PembangunanDocking/Slipway (DAK) yang terdiri dari : Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan PekerjaanPembangunan Docking/Slipway; Pekerjaan Tambah Kurang CCO; Berita Acara Pembayaran; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Surat Perintah Kerja.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3641/SP2D/2014

Takalar sesuaikesepakatan bersama dengan Nomor : CF 473443 (Bank Sulselbar)tanggal 16 Desember 2014;1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluanPembayaran uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada PekerjaanPembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari : Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014; Berita Acara Pembayaran; Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak; Surat Perintah Kerja.1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan PekerjaanPembangunan Docking/Slipway; Pekerjaan Tambah Kurang CCO; Berita Acara Pembayaran; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Surat Perintah Kerja.m. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3641/SP2D/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluanPembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan

Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor 1662/BP/2007 tanggal 5Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 332/SPMLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesarRp563.357.878,48;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6029/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yangdikurangi dengan

Rp68.181.818,40;e Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;e Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;11 1 (satu) berkas terdiri dari:e Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;e Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar

Rp57.118.181,82;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 184/SPMLS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5690/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;10 1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar

Rp68.181.818,40;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;11 1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6324/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar

Rp68.181.818,40;Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;10 1 (Satu) berkas terdiri dari:aSurat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38

perintah penahanan atau penahanan lanjutan ataupenetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya, penasehathukum dan terdakwa.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 1842 /L.7/Fd.1/09/2020tanggal 24 September 2020 dugaan tindak pidana korupsi pembangunanpengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Bengkulu TA.2019adalah sah menurut hukum;Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl3.

Perintah Penyidikan yang telah dikeluakanoleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;4.

Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Terhadap Diri PEMOHON SebagaiTersangka Nomor : PRINT 14/L.7/Fd.1/01/2021 Tanggal 06 Januari2021 yang sudah dileges (nahzegeling), selanjutnya diberi tanda P4;. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Terhadap Diri PEMOHON SebagaiTersangka dengan Nomor : PRINT 15/L.7/Fd.1/01/2021 yang sudahdileges (nahzegeling), selanjutnya diberi tanda P5;.

Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :Print1691/N.7.1/08/2020, selanjutnya diberi tanda T1;2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi BengkuluNomor : Print1842/N.7/Fd.1/08/2020, selanjutnya diberi tanda T2;3. Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Tehnik Sipil Universitas BengkuluNomor : 3617/L.7.5/Fd.1/09/2020 Tanggal 25 September 2020, selanjutnyadiberi tanda T3;4.

BERKAT ILAHI dengan Nomor Jaminan1202.36.2013.08.00062 dengan nilai sebesar Rp85.000.000,00;5) 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01820/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC. 01 & 02(30,538%) atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa NunpoTA 2013, CV.

BERKAT ILAHI, tanggal 11 November 2013;6) 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01165/LS/TTU/2013, untuk pembayaran uang muka 30% ataspaket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA 2013, CV.BERKAT ILAHI, tanggal 28 Agustus 2013;7) 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor03054/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC.03 sebesar45,30% atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA2013, CV.

BERKAT ILAHI, tanggal 30 Desember 2014;9) 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor03055/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC.03 sebesar45,30% atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA2013, CV. BERKAT ILAHI, tanggal 30 Desember 2013;10) 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01821/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC. 01 & 02(30,53%) atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan, tanggal 11November 2013, Kefa Nunpo TA 2013, CV.

BERKATILAHI, tanggal 28 Agustus 2013;1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor03054/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC.03 sebesar45,30% atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA2013, CV. BERKAT ILAHI, tanggal 30 Desember 2013;1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor03230/LS/TTU/2014, untuk pembayaran biaya MC.04 sebesar90,03% atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA2013, CV.

BERKAT ILAHI, tanggal 30 Desember 2014;1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor03055/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC.03 sebesar45,30% atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefa Nunpo TA2013, CV. BERKAT ILAHI, tanggal 30 Desember 2013;1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01821/LS/TTU/2013, untuk pembayaran biaya MC. 01 & 02 (30,53%)atas paket peningkatan Jalan Ruas Jalan, tanggal 11 November2013, Kefa Nunpo TA 2013, CV.