Ditemukan 11697 data
88 — 58
Gubernur Kepala DaerahTingkat Lampung Nomor : 823.3/436/08/ 1999,tanggal 9 Maret 1999, atas nama M. Nasir, SE.,(fotokopi dari fotokopi) ;Petikan Surat Keputusan An. Gubernur LampungSekretaris Daerah Propinsi Nomor : 823/601/IV07/2003, tanggal 8 April 2003, Tentang KenaikanPangkat PNS atas nama M. Nasir, S.E, (fotokopi darifotokopi);Petikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :823.3/1695/IV.07/2007, tanggal 1 Mei 2007, TentangKenaikan Pangkat PNS, atas nama M.
ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
NURHAYATI Binti Alm. H. YAHYA
117 — 12
- Fotokopi Perjanjian Kerja No : 436/HC/2014, tanggal 1 Juli 2014 atas nama NURHAYATI, A.Md selaku Pegawai Tidak Tetap dengan posisi sebagai Teller Cabang Pasir Pangarayan PT. Bank Riau sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2015, yang telah dilegalisir.
- Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : 82/KEPDIR/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang KEBIJAKAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA TABUNGAN PT.
NURHAYATI;
- Photo copy yang telah dilegalisir Surat Kontrak Kerja nomor : 436/HC/2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Human Capital & Service selaku Kuasa Direksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau tanggal 01 Juli 2014 an. NURHAYATI.
- Data mutasi rekening koran (history inquiry) yang telah dilegalisir nasabah an. HJ.
MELAWAN
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GADING ARTHAMAS JAWA TIMUR UNIT SIMPAN PINJAM, KANTOR PUSAT,DKK
73 — 19
Bahwa barang Jaminan milik debetor (Penggugat) yangdiserahkan kepada Kreditor (Tergugat) adalah sertifikat HakMilik Nomor : 436/ Desa Selosari sebagaimana diuraikan dalamsurat ukur nomor : 00044/Selosari/2012 tanggal 30 Nopember2011 seluas : 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu meterpersegi) terletak di Desa Selosari Kecamatan Kandat,Kabupaten Kediri tertulis atas nama : PUJIATI ( Penggugat ),maka suedah sepatutnya tunduk pada Undang Undang Nomor :4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah BesertaBenda
84 — 24
105) 1(122) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 792.00 Tm/E7 1 Tf(4) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 792.00 Im/E7 1 Tf(36) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 104.00 763.00 Tm/F30 1 TE(1) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 122.00 763.00 Tm/E7 1 TfBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 162.00 763.00 Tm/E7 1 Tf(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 171.00 763.00 Tm/E7 1 Tf(114) 1(105) 1(126) 6(115) 5(4) 436
11 — 1
Putusan No. 2810/Pat.G/20 18/PA Sda.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensiadalah sebagaim ana telah diuraikan di atas;Menim bang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balikbersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talakTergugat, maka Meajelis berpendapat bahwa gugatan balik PenggugatRekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuaidengan maksud Pasal 132 b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,register Nomor 436 K/SIP/
21 — 6
., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensiberupa nafkah iddah dan mutah dan hak asuh anak dan nafkah anak sertaharta bersama masingmasing adalah sebagai berikut : Pengugat menuntutagar Tergugat dibebani memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, ( satujuta rupiah), mutah berupa uang sebesar Rp. 200.000, ( lima ratus ribu rupiah)33dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah ) setiap
Anik Utaminingsih, S.H.
Tergugat:
1.Gabriel Hendra Kurniawan
2.Dipo Rumansyah
3.Maulana
4.Bripka Dedy Setyo . Polsek Lamper Tengah
5.Soes Asmara Argawati, S.H.
41 — 8
BRI Agroniaga Tok, Semarang yang dibuat dan ditandatangani dihadapanTergugat V ;Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat telahmenjaminkan sertifikat HGB Nomor 436 / Kelurahan Tembalang, KecamatanTembalang dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.639/2014 tanggal 18Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V ( bukti TI, Il,Il) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat , Il, Ill, merekadatang ke tempat tinggal Penggugat untuk melaksanakan tugas sesuai denganbukti
90 — 48
Rasyid Bin Ilyas Yulianse( Turut Tergugat (15) dan Ismail Bin Ilyas Yulianse ( Penggugat (1)dan juga termasuk bibinya sebagai adik / Ssaudara kandung dariHarisah Binti Yusuf (Alm) bernama : Siti Hawa Binti Yusuf ( Penggugat(2) sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Jatiwangi, KecamatanAsakota, Kota Bima nomor : 1002/436/XI/2019, 12 November 2019dapat pula peroleh bagian hak warisan peninggalan Harisah BintiYusuf (Alm) baik terhadap Obyek Sengketa (1) maupunterhadapObyek Sengketa (2), menurut Kompilasi
35 — 12
Daeng Rusnadii MBA ; 1 (satu) lembarKwitansi No.436 sebesar Rp.825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima jutarupiah), tanggal 10 Desember 2004, yang diterima oleh Drs. H. Daeng Rusnadi,MBA ;; (satu) lembar Nota Dinas No.016/NOTA DINASDPRD/X/2004, tanggal1 Oktober 2004, perihal Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah, yangditandatangani oleh Drs. Daeng Rusnadi, MBA ;1 (satu) lembar Kwitansi No.470sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang diterima olehDrs. H.
194 — 110
LP/773/X1/2013/SPKT Polda Sumsel tanggal 29 Nopember 2013.Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sebelum melakukan upaya pelaporankepada pihak kepolisian, Tergugat telah memperingatkan secara tertulismelalui Surat Nomor 436/EP1170/2011SO tanggal 20 September 2011 danSurat Nomor 071/EP3050/2012SO tanggal 31 Januari 2012 bahwa tindakanpengambilan pipa pipa besi yang dilakukan Penggugat merupakan tindakanmelawan hukum, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan yangdisampaikan oleh Tergugat I.65.
Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, melalui Surat No.436/EP1170/2011SO tertanggal 20 September 2011, Penggugat Rekonvensitelah memperingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa tindakan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum.91.
Bukti T1.21 Fotocopy dari fotocopy Surat Tergugat Nomor 436/EP1170/201 1SO tanggal 20 September 2011;22. Bukti 71.22 Fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3760/95/SJN.A/ 2014 tanggal5 Juni 2014 Perihal Tanggapan atas Permasalahan Besi Tua Belas KegiatanPerminyakan Hindia Belanda, sesuai asli;23.
174 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero)pada Sistem Kelistrikan JawaMadura Bali (Jamali)PT Surveyor Indonesia Nomor Srt 436/DRO/X/2003tanggal 1 Oktober 2003;b. PT Multidecon Internal Nomor: 087/02IMI/X/003 tanggalCc.84.Cc.1 Oktober 2003;PT Indomas Mulia Nomor : 36 / 1M/ X/ 2003 tanggal2 Oktober 2003;Fotokopi legalisir Surat Kuasa :PT Surveyor Indonesia Nomor SKU564/DROBHKI/X/2003tanggal 24 September 2003 yang ditanda tangani olehGANNET PONT JOWINOTO selaku pemberi kuasa dan ISMAILRIZANIS selaku penerima kuasa ;PT.
PT Surveyor Indonesia Nomor Srt 436/DRO/X/2003tanggal 1 Oktober 2003;b. PT Multidecon Internal Nomor: 087/02IMI/X/003tanggal 1 Oktober 2003;. PT Indomas Mulia Nomor : 36 / 1M / X / 2003tanggal 2 Oktober 2003;84. Fotokopi legalisir Surat Kuasa :a. PT Surveyor Indonesia Nomor:SKU 564/DROBHK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 yangditandatangani oleh GANNET PONT JOWINOTO selakupemberi kuasa dan ISMAIL RIZANIS selaku penerimakuasa ;b.
114 — 23
Sanggahan kami sangat beralasanberdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971yang isinya berbunyi Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikatHakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehinggakalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapatmenyimpang dari keputusan tersebutBahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada KerapatanAdat Nagari (KAN) Ganggo Hilia tahun 2009 Nyata tidak sama dengan apayang didalilkan penggugat pada surat
Sanggahan kami sangat beralasanberdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971yang isinya berbunyi Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikatHakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehinggakalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapatmenyimpang dari keputusan tersebutBahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada KerapatanAdat Nagari (KAN) Ganggo Hilia tahun 2009 Nyata tidak sama dengan apayang didalikan penggugat pada surat
151 — 617
LOADER29 WAS003 52725 WAS5003 KOMATSU 03/08/2008 SA6D140E3 118154WHEEL LOADER30 WA5003/S1 52636 WAS5003 KOMATSU 25/11/2007 SA6D140E3 117266WHEEL LOADER31 CWB520PHN 2284 CWB520PHN ND CARGO 23/09/1996 RF8& 126461TRUCK, 6 X 432 CWB520PHN 2316 CWB520PHN ND CARGO 23/09/1996 RF8& 126468TRUCK, 6 X 433 CWB520PHN 2317 CWB520PHN ND CARGO 23/09/1996 RF8& 126475TRUCK, 6 X 434 CWB520PHN 2318 CWB520PHN ND CARGO 23/09/1996 RF8 126485TRUCK, 6 X 435 CWB520PHN 2319 CWB520PHN ND CARGO 23/09/1996 RF8 126490TRUCK, 6 X 436
WA5003 52725 WAS5003 KOMATSU 03/08/2008 SA6D140E 118154WHEEL 3LOADER30 WAS00 52636 WAS5003 KOMATSU 25/11/2007 SA6D140E 1172663/S1 WHEEL 3LOADER31 CWB520P 2284 CWB520P ND CARGO 23/09/1996 RF8 126461HN HN TRUCK, 6 X 432 CWB520P 2316 CWB520P ND CARGO 23/09/1996 RF8 126468HN HN TRUCK, 6 X 433 CWB520P 2317 CWB520P ND CARGO 23/09/1996 RF8 126475HN HN TRUCK, 6 X 434 CWB520P 2318 CWB520P ND CARGO 23/09/1996 RF8 126485HN HN TRUCK, 6 X 435 CWB520P 2319 CWB520P ND CARGO 23/09/1996 RF8 126490HN HN TRUCK, 6 X 436
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
154 — 514
DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu
DESY;6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal17 Juni 1994;1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/REGJID/0693, tanggal 15 Juni 19931(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994tanggal 6 september 1994;= 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;=1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Belinomor;20, tanggal 29 April 2009;1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30Desember
DESY;6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal17 Juni 1994;1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/REGJID/0693, tanggal 15 Juni 19931(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994tanggal 6 september 1994; 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;=1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Belinomor;20, tanggal 29 April 2009;1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30Desember
DESY;6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal17 Juni 1994;1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/REGJID/0693, tanggal 15 Juni 1993=1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994tanggal 6 september 1994; 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;=1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Belinomor;20, tanggal 29 April 2009;1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30Desember
Terbanding/Jaksa Penuntut : Rosna Mulyati, SH, MH
154 — 90
Luas Tanah Tanah Tanah Kav Pemilik Lapangan Kosong Pemukiman Perumahan1 1 me20 Mukayat Tanah Kosong Didalam 56 193.440602,2 m21 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 74 95.232.9203 Tanah 712, 122 Roziki Pemukiman Dipinggir Jalan 41 117.547.6504 Tanah 260, 223 Roziki Pemukiman Dipinggir Jalan 69 43.013.8505 Tanah 303, m224 Dasinem Pemukiman Dipinggir Jalan 84 50.133.6006 Tanah 303, m25 Masriyah Pemukiman Dipinggir Jalan 38 50.057.7007 Tanah 297, m26 Supriati Pemukiman Dipinggir Jalan 49 49.085.8508 Tanah 436
Kav Pemilik Lapangan Kosong Pemukiman Perumahan1 1) oe20 Mukayat Tanah Kosong Didalam 56 193.4407 602, 21 Tanah Kosong Dipinggir Jalan 74 95.232.9203 Tanah 712, ) 222 Roziki Pemukiman Dipinggir Jalan 41 117.547.6504 Tanah 260, 1p23 Roziki Pemukiman Dipinggir Jalan 69 43.013.8505 Tanah 303, 224 Dasinem Pemukiman Dipinggir Jalan 84 50.133.6006 Tanah 303, 25 Masriyah Pemukiman Dipinggir Jalan 38 50.057.7007 Tanah 297, m26 Supriati Pemukiman Dipinggir Jalan 49 49.085.8508 Tanah 436, m227 M.
280 — 88
(dua ratua tiga puluh lima jutaRupiah) (Buktiq Tergugat juga telah mengurus pencoretan sertifikat Hak Pakai Nomor 411/Tomang dan Hak Pakai No. 436/Tomang tanggal 20 September 1980,atas tanah seluas 16.000 M2 yang berlokasi di Jalan S Parman Nomor 2,Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, yang terdaftar atasnama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sehingga SertifikatHak Pakai tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hakatas tanah yang sah berdasarkan Keputusan Kepala
Kanwil BPN ProvinsiDKI Jakarta Nomor SK 214/HP/BPN.31/BTL/2010, tanggal 3 September2010 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 411/Tomang (BuktiT26), akan halnya Sertifikat Hak pakai No. 436/Tomang belumdibatalkan karena tanah a quo belum dikosongkan dan dieksekusi dariKejaksaan Negeri Jakarta Barat.
,joNo. 343 1/Pdt/2002, Bukti T23 ( sesuai204 Fotocopy sesuai fotocopy bukti pengurusan pencoretan sertifikat HakPakai Nomor 411/Tomang dan Hak Pakai No. 436/Tomang tanggal 20September 1980, atas tanah seluas 16.000 M2 yang berlokasi di Jalan SParman Nomor 2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat,yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,sehingga Sertifikat Hak Pakai tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaitanda bukti hak atas tanah yang sah berdasarkan Keputusan
ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED
Tergugat:
PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Turut Tergugat:
1.BUPATI LABUHANBATU
2.PT. HIJAU PRYAN PERDANA
3.CAMAT PANAI TENGAH
4.KEPALA DESA PASAR TIGA
364 — 243
Surat Keterangan Nomor : 593.3/436/1522/2006 atas namaPAIMUN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;155. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas PenyerahanDan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Pasar TigaKecamatan Panai Tengah, antara PAIMUN dengan PT.HIJAUPRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006, Diketahui OlehKepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;156. Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau PryanPerdana kepada Sdr.
Surat Keterangan Nomor : 593.3/436/1522/2006 atas namaPAIMUN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;155. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas PenyerahanDan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Pasar TigaKecamatan Panai Tengah, antara PAIMUN dengan PT.HIJAUPRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006, Diketahui OlehKepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;156. Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau PryanPerdana kepada Sdr.
Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 503.3/436/1522/2006atas nama PARMIN T BOLON yang diterbitkan oleh Kepala DesaPasar Tiga tertanggal 1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah,selanjutnya diberi tanda BUKTI P136;137.
Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593.3/436/1522/2006 atas namaPAIMUN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal 15Halaman 97PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Rap62006 dan diketahui Camat Panai Tengah, selanjutnya diberi tandaBUKTI P178;179.
229 — 484
Menyatakan Sertpikat Hak Pakai No.411/Tomang tanggal 20091980 atas nama Turut Tergugat II yang saat ini dikuasaiTergugat dan Sertipikat Hak Pakai No.436/Tomang tanggal 27121984 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatanhukum;g. Menyatakan Surat Mendagri No. 181.131/1584/Sj tanggaM 0061989 tidak mengikat Penggugat;h. Menyatakan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 118/073.541 tanggal, 16011996 tidak mempunyai kekuatan hukum;i.
Da.11/2/29/1972 tanggal 24011972, beserta segala suratsurat yang diterbitkan siapa saja yangberhubungan dengan surat Keputusan Gubernur tersebut tidak sah;Menyatakan Sertpikat Hak Pakai No.411/Tomangtanggal 20091980 atas nama Turut Tergugat II yang saat ini dikuasai Tergugat dan Sertipikat Hak Pakai No.436/Tomang tanggal 27121984 atas nama Tergugat II tidak sah;Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengosongkan dan menyerahkan segera
Menyatakan syah sertifikat hak pakai No. 436/Tomang atas nama pelawan;4. Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarsebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah);5. Menolak perlawanan pelawan untuk selebih dan lainnya;Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 285/Pdt.G/1996/PN. Jkt.
80 — 17
Januari2015, bukti P.434 ;434 Asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi MitraKencana , Keputusan Pengurus Koperasi Nomor : 01/KP/KSUMK/II/2011 tentang Standar Operasional Prosedur UnitSimpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Mitra KencanaKaranganyar, tanggal 22 September 2011 , bukti P.435 ;435 Fotokopi Keputusan Pengurus Koperasi Nomor :01/KP/KSUMK/IX/2011 tentang Standar Operasional ManagemenUnit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Mitra KencanaKaranganyar, tanggal 22 September 2011, bukti P.436
;436 Fotokopi Keputusan Pengurus Koperasi Nomor: 03/Kep.
Bahwa SOP (standar operational Prosedure) danSOM (standar operational management) baru dibuat pada tahun 2011 dimana yangmenjadi Ketua SURAWIJATI berdasarkan bukti P.435 dan P.436;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi SAYEM dan saksi MARNI yangmenyatakan para saksi adalah anggota non aktif KSU Mitra Kencana dan Nasabah(peminjam) yang benar telah meminjam dan mengembalikan pinjaman yang diperoleh dariTergugat, setelah Majelis meneliti bukti P.421 sampai dengan bukti P.426, Majelis tidakmenemukan
99 — 54
Danapabila terdapat perintah, maka sudah barangtentu putusan tersebutmelampaui batas kKewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum(Ultra Petita);Terhadap posita angka 6 s/d 10, perlu dijelaskan;a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatanmenurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lainadalah pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 413 sampaidengan Pasal 436 Kitab UndangUndang hukum Pidana (KU
/G/2019/PTUN JPR.Sipil yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorangPegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut di atas, bahwa definisi tindakpidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilantara lain adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampaidengan Pasal 436