Ditemukan 18271 data
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung di Jakarta dalam perkara a quo,sebagaimana yang dimaksud dapat dilihat dalam pertinmbangan hukum halaman20, yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa Pelawan dalam perkara a quo dalam positanya mengakui membelitanah dari Terlawan Tersita I/Marimun pada tahun 1998, tetapi tidak jelasapakah proses jual beli itu di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) atau tidak, dan apakah penjual, yaitu Marimun/Terlawan Tersita adalah penjual yang memiliki bukti kepemilikan;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Juris
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara Medan yang menangani perkara ini sehingga dengandemikian telah terbukti bahwa Hakim Majelis pada tingkat Kasasi telahmengakodomir kesalahan yang diidap pada penerapan hukum yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sehinggaputusan Majelis Hakim Peradilan Kasasi dalam perkara ini haruslahdibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan alasanalasan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali sebagai berikut :e Putusan Judex Juris
216 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkaitan dengan hasil kejahatan saja yang harus dirampas seperti :minyak Crude Oil 375 ton tanpa dokumen yang ada di dalam kapal KM LimindoDjaya 2 sedangkan Kapal KM Limindo Djaya 2 harus dikembalikan kepadapemilik karena kapal KM Limindo Djaya 2 ini adalah merupakan Kapal sewa,begitu juga dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidakmemberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam memutus perkara ini ;Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia (Judex Juris
102 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Il tentang adanya kekhilafan Hakim ataukekliruan nyata tidak dapat dibenarkan sebab alasan tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan judex facti dan judex juris dalam menafsirkan Pasal 281 (1) huruf aUndangUndang No. 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yangdijadikan dasar oleh judex facti dalam memutus dan mengesahkan PerjanjianPerdamaian tertanggal 02 September 2009 tersebut dan kemudiandibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hal mana bukanmerupakan
Terbanding/Tergugat : HJ. NAJEMIAH MUIN
Terbanding/Tergugat : MUHYINA
Terbanding/Tergugat : MUH. NUR NAJMUL MUIN
Terbanding/Tergugat : BOBBY SUNARDI EDWAR
Terbanding/Tergugat : LENNY SETIONO
Terbanding/Tergugat : DAENG BOMBONG
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
48 — 22
MenurutBudi Harsono, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukumyang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli.Pendaftaran...Pendaftaran tidak membikin orang yang memperoleh tanah daripihak yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru.Dalam sistem ini berlaku asas nemo plus juris in alium transferepotest quam ipse habet yang berarti orang tidak dapat menyerahkanatau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai.
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa adanovum dalam permohonan peninjauan kembali berupa Surat Keterangan Doktertanggal 09 Juli 2012 dari dokter Eko Hariawan, yang menerangkan bahwaTerdakwa sebagai pasien ketergantungan obat, tidak dapat dibenarkan karenaketerangan dokter tersebut pada acara persidangan peninjauan kembali diPengadilan Negeri bahwa surat tersebut diminta Terpidana pada bulan Februari2014 untuk keperluan pengajuan peninjauan kembaili ;Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Judex Juris
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidaknyabagian dalil gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karenameneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tertanggal 5 April 2012 dankontra memori peninjauan kembali tertanggal 16 Mei 2012 dihubungkan denganpertimbangan Putusan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassaryang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Putusan Judex Juris
130 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechisfeit) dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Bandingdi Pengadilan Pajak (tegenbew/js) atau setidaktidaknya telah membuatsuatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
45 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ratiem dan kemudian oleh anakanaknya, hak merekasebagai ahli waris yang lain dari almarhnum Atma untuk menuntut tanahtersebut telah sangat lewat waktu (Rechtsverwerking);Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah menerapkan hukum, disiniTergugat Il, Ill, IV, V, Vi dan VII, adalah tidak mempunyai kepentingan atastanah objek sengketa (putusan halaman 5 Poin 4b) karena bukan anakangkat H. Ali, (mohon periksa halaman 10 poin 3 jawaban dari Tergugat I/H. Samsul Anang al.
FEBRIAN DIRGANTARA ,SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMMAD FADLIL Als FADIL Bin MUHAMMAD NASIR
23 — 5
., PenasihatHukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law beralamat di Jalan Raya PermataNomor 6, Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor292/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gsk tertanggal 22 Agustus 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelanh membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 292/Pid.Sus/2019/PNGsk tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 15Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi Menyangkut Pertimbangan HukumJudex Facti Dan Judex Juris Telah Tidak Tepat Dan Tidak BerdasarkanHukum, adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengakomodir apa yangmenjadi pertimbangan hukum Judex Facti, sedangkan apa yang menjadidasar hukum dalam memori banding tidak dipertimbangkan sama sekali;Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali dimana Judex Factidalam pertimbangan hukumnya halaman 29 "berpendapat bahwagugatan Penggugat mengandung cacat
46 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, Putusan Judex Factie tersebut harusdibatalkan oleh Judex Juris agar tidak terjadi putusan yang bertentangandengan hukum.IV.
73 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidakterdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Jurisdenganalasan sebagai berikut: Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan ParaPemohon peninjauanKembali tidak memenuhi kriteria sebagai novum menurut UndangUndang Mahkamah Agung karena buktibukti itu sudah diajukan padapemeriksaan sebelumnya/pemeriksaan Judex Facti dan buktibukti itutidak bersifat menentukan; Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.47577/PP/M.1/12/2013 tanggal 30 September 2013tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
21 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ranteni/Rantina Petok C Nomor 1518 dan KohirNomor 337 Nomor Persil 334 D 3 luas + 880 m, tidak dapat dipertahankandan harus dlbatalkan, karena selain katakata atau kalimatnyamembingungkan, bahkan menyesatkan, Tergugat 1I/Terbanding/PemohonKasasi dalam Jawaban, Duplik maupun kesimpulan yang diajukan tidakpemah memberikan pernyataan sebagaimana pertimbangan Judex FactiPengadilan Tinggi Surabaya yang sangat menyesatkan tersebut, untuk itumohon Judex Juris berkenan untuk memeriksa dan mempertimbangkankembali
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60663/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaanbanding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan ke1 dan ke2: Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari para Pemohon PeninjauanKembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah dilakukan penelitianternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan JudexJuris maupun Judex Facti, alasan Pemohon hanya berisi pengulangan terhadap halhalyang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Juris
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
para Pemohon Peninjauan Kembali NENGAH MINTA,DKK tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dan dengan membatalkanputusan Mahkamah Agung RI No.1313/Pd/2009, tanggal 14 Desember 2009 dan menguatkan putusan PengadilanNegeri Singaraja No. 103/Pdt.G/20071 PN.Sgr, tanggal 26 Mei 2008 ;Alasanalasan ke21.Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo telah melakukansuatu) "kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata" dimanapertimbangan hukum putusan Judex Juris
33 — 25
peradilan bebas, maka dalam ketentuan ketentuanhukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang Undang menunjukkan kepadapara Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (Billiikheid )dan Rasa Keadilan (Gerehtifheid), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; Menimbang, bahwa dalam melaksanakan Azas kebebasan guna dapatmenjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interprestasi, penghalusan hukum(rechtfervijning) dan kostruksi hukum dengan sebaik baiknya, dan seorang Juris
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1831 K/Padt/2009alasan dalam memori banding dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung denganharapan Majelis Judex Juris sependapat dengan kami dan selanjutnyamembatalkan putusan Judex Facti..