Ditemukan 13820 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — R.E.BARINGBING vs PT. NADYA VILLA
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utamadan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili diIndonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut Penggugat berhakmengajukan gugatan PMH terhadap Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illmelalui Pengadilan Negeri Bekasi karena mayoritas Para
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 25/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : JOHNY YAPRI Diwakili Oleh : Bobby Albertus Kondoy SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Lisna Abdi Prima
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. PLN Persero Rayon Karebosi
68 — 46
  • sebagaimanadalil PEMBANDING/semula PENGGUGAT.Bahwa sekali lagi alasan Banding tentang "Penilaian Pembuktian"dan penilaian terhadap buktibukti Surat, saksisaksi ataupunketerangan saksi sudah merupakan wewenang penilaian hakim judexfactie Pertama terhadap fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihakuntuk membuktikan dalildalinya.Demikian menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.191KISip/1962 tertanggal 10101962 yang menyatakan:"Berapa banyak saksi yang hendak didengar dipersidangan, hal itu termasuk kebijaksanaan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 16-08-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/PDT/2010
Tanggal 25 Juli 2011 — KUMORO VS KRMH HAMIDJOJO SOEPARTO DAN/AHLI WARISNYA, DKK
72 — 21
  • selain dari pada yang tersebut pada huruf b)tersebut diatas, bahwa berdasarkan pasal 2 KEPRESNo. 26 Tahun 1988, tentang Badan PertanahanNasional menyebutkanBadan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalammengelola dan mengambangkan administrasipertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturanperundang undangan lain, yang meliputi pengaturanpenggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah,pengurusan hak hak tanah, pengukuran danpendaftaran tanah dan lain lain yang berkaitanmasalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Register : 26-07-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 71/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Juli 2018 — 1. VIVI HALIM LIM, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Kembangan Molek IV, Blok J-5, RT.10/ RW.03, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I. 2. MARDJAN SARONAMIHARDJA, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal Raya, RT.008/RW.014, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEBANDING II semula PENGGUGAT II. PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dan PEMBANDING II semula PENGGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING PERTAMA semula PENGGUGAT PERTAMA. 3. JONNY, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya nomor.125, RT.01/RW.04, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III. 4. JANUAR TOHARI, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya nomor.125, RT.01/RW.04, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV. PEMBANDING III semula PENGGUGAT III dan PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING KEDUA semula PENGGUGAT KEDUA. PEMBANDING PERTAMA semula PENGGUGAT PERTAMA dan PEMBANDING KEDUA semula PENGGUGAT KEDUA diwakili kuasanya DR.B.HARTONO,SH,SE,SE.Ak,MH,CA; MICHAEL SAMOSIR, SH,MH; TITIN HARIANTI SIBURIAN,SH dan EDELISNA HERNAULI RUMAHORBO,SH, Advokat beralamat di Komplek Taman Aries Blok E.6 nomor 4 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1814/SK.Pengacara/2017/ PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017. M E L A W A N 1. HENDRY WIDJAJA, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Direktur Utama PT.Bina Sarana Mekar, beralamat di Club Olah Raga Palem Semi, Perumahan Palem Semi, Jalan Imam Bonjol Karawaci Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I 2. DJOHAN WIDJAJA, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Direktur Utama PT. Bina Sarana Mekar, beralamat di Club Olah Raga Palem Semi, Perumahan Palem Semi, Jalan Imam Bonjol Karawaci Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II diwakili kuasanya FIFI LETY INDRA,SH,MH; JOSEFINA A. SYUKUR,SH.MH dan DANIEL SONY R.PARDEDE,SH, Advokat beralamat di Jalan Bendungan Hilir IV nomor.15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2425/SK.Pengacara/2017/PN.Tng tanggal 14 November 2017.
174 — 50
  • PIHAKPERTAMA atas penambahan nama dalam Perjanjiansebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus riburupiah).Selanjutnya, di hari yang sama yaitu pada tanggal 08 April2015, melalui email,m Para Tergugat berkeberatan denganpengenaan biaya sebesar Rp. 2.500.000, dan disaat yangsama meminta pelunasan 2 (dua) unit tanah kavlingdiselesaikan melalui Kredit Pemilikan Tanah (KPT) BIl.Atas keberatan tersebut, melalui email tanggal 16 April 2015,pukul 10:41 WIB, Para Tergugat memberikan kebijaksanaansebagai berikut: Kebijaksanaan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 27-05-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Tergugat:
PT. Jaminan Kredit Indonesia
235 — 105
  • atau pejabat yang berwenang sesuai denganyang diperjanjikan.Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGATuraikan di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara A quo menolak gugatan PENGGUGAT untukseluruhnya, karena selain tidak berdasar hukum, gugatan PENGGUGAT jugadiajukan dengan penuh itikad buruk.Maka berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, denganini Kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 08-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 209/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 18 Desember 2014 — ALOYSIUSIUS SUANDI Als DJIE KHUN FAH
52 — 7
  • aturan umum dari pidana diIndonesia tidak memberi pengertian secara eksplisit mengenai kealpaan/kelalaian/culpa maka27dalam praktek pidana di Indoneis sering mengacu pada M.v.T (Memorie van Toelichting)yang dalam uraiannya dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan ditinjau dari pada diri pelakusebagai ciri atau apa yang dikategorikan sebagai kealpaan/kelalaian itu sendiri yaituterdapatnya : Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, Kekuranganpengetahuan (ilmu) yang diperlukan, Kekurangan kebijaksanaan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 21-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 7 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw
Tanggal 6 Juli 2017 — HERDIANA INTAN PETRUS LONIKA JUNIANTO, S.Pd KASNAYATI ZEPHERINA RENI Melawan MARIA HERLINA
59 — 27
  • paraPenggugat mengandung cacat formil dan dailildalil gugatan paraPenggugat sudah terbukti tidak benar, hanya ingin mencobacobaTergugat oleh karena itu tuntutan atau permohonan para Penggugattentang harta warisan dan putusan serta merta atau uit voerbaar bijvoraad dalam sengketa harta warisan haruslah ditolak karena tidakmemiliki dasar sama sekali..Berdasarkan uraian dan faktafakta tersebut di atas, maka dengansegala hormat dan kerendahan hati Tergugat mohon agar dengansegala wewenang dan hikmah kebijaksanaan
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-10-2010 — Putus : 09-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 146/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 9 Februari 2011 — MARKISDIANTO PGL. MARKIS
24 — 5
  • Solok selatan tanggal 4Mai 2010 sejumlah Rp. 2.900.000, (dua juta sembilanratus ribu rupiah) berupa gaji saksi korban bulanJuli 2009 sampai dengan Desember 2009 = dankekurangan gaji saksi korban bulan Januari 2009sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp. 200.000, (duaratus riobu rupiah).Bahwa secara tertulis tidak ada aturan dimana WaliNagari diperbolehkan menahan gaji Wali Jorong, akantetapi secara kebijaksanaan untuk perbaikan kinerjabawahan menurut saksi boleh boleh saja, akan tetapigaji tersebut tetap
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 32/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I Diwakili Oleh : Sahat.B.J Pardede
Terbanding/Penggugat : PT. SAKALO
Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
95 — 53
  • Bahwa dalam melaksanakan pengerahan daya mampu dan kegiatantersebut, Presiden Panglima Tertinggi KOTI/KATOE dapat menunjukPenguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah apabila dianggap perlu, yangmempunyai tugaS memimpin pelaksanaan Dwikora di daerahnyamasingmasing sesuai dengan kebijaksanaan Presiden/PanglimaTertinggi Operasi Ekonomi, dan dalam melakukan tugas pokoknyabertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi AngkatanBersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/KomandoTertinggi Operasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-08-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 19 Februari 2013 — Ny. Hj. Tri Korani Iriana;1.Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,2.Budi Restu Leksono
66 — 42
  • Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidangkependudukan/kewarganegaraan ; Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa a quo, Surat keputusan ObjectumLitis (Bukti Surat P 20 = T 1), diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana CatatanSipil Kotamadya Jakarta Utara (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Administrasi Jakarta Utara) ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, menuruthemat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
646 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujuidan diambil alin sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara iniserta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";14.Bahwa hakim harus dapat mengolah dan memproses datadata yangdiperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi,persangkaan, pengakuan roaupun sumpah yang terungkap dalampersidangan (Pasal 164 HIR), sehingga dengan demikian keputusan yangakan dijatuhkan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 22-12-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 05_PDT_G_2011_PNBT_Tolak_22122011_HutangPiutang
Tanggal 22 Desember 2011 — Mimi Murni Dkk Lawan PT.BRI Dkk
140 — 53
  • nama Kamiliadalah berdasarkan permohonan Tergugat 1 dan telah memenuhisemua persyaratan yang ditetapkan Undang Undang, sehinggatindakan Tergugat 2 tersebut telah sesuai dengan peraturanperundang Undangan dan bukanlah merupakan perbuatan melawanMenimbang, bahwa Tergugat 3 tidak pernah hadir ataupunmengirimkan wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggiIdengan patut, maka untuk itu) Majelis berpendapat Tergugat 3tidak hendak mempertahankan haknya dan menyerahkansepenuhnya pada pertimbangan atau kebijaksanaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-11-2013 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 631/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 7 Januari 2015 — - Baihaki Nasution selaku Pembina Yayasan UISU LAWAN - Ketua Umum yayasan UISU - Rektor UISU AL Munawarah - DR.Ir.MHD Asaad, M.Si - Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I - T. Hamdy Osman Delikhan Al Haj selaku Ketua Pembina Yayasan UISU - Dr. Bahdin Nur Tanjung - Ir. Arfis Amiruddin - Edi Hanafi, SH
42 — 15
  • Bahwa hal tersebut Tergugat dan Il dilakukan, karena selama iniTergugat dan II telah menyelenggarakan program Study tersebut belum/tidak memperoleh ijin dari DIKTI Kemendiknas, sehingga untukmenyelesaikan masalh unjuk rasa mahasiswa atas penyelenggaraanProgram Study yang tidak mempunyai izin tersebut akhirnya tergugat dan Il mengambil kebijaksanaan membuat NOTA KESEPAHAMANPENYATUAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA(UISU) Dn SURAT PERNYATAAN masingmasing tanggal 11 September2013, untuk bergabung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203 K/PDT/2016
Tanggal 27 Februari 2017 — LIM SETIAWAN vs SANTOSO, ahli waris dari LIEM BENG GIOK dan LIM HOAT NIO, dk
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Dengan demikian hak atas tanah tersebut akan berakhir pada tanggal 24September 1980 dan kemudian diperpanjang haknya melalui prosedurberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asalkonversi hakhak barat, maka eigendom verponding Nomor 9599 dikonversimenjadi Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kelurahan Kebon Kelapa, atasnama Josefa Fransisca Maria (Oei Josefa);Kepres Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan dalam:Pasal 1(1) Tanah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 70/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : HENDRIK RUDY Diwakili Oleh : HENDRIK RUDY
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero,Tbk di Makasar
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
39 — 24
  • pengaturan terkait pemberianKredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 7Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 70/PDT/2020/PT MKS10.11.12.13.14.tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usahabank.Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BankIndonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang Kewajibanpenyusunan dan pelaksanaan Kebijaksanaan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PID.SUS/2011/PTK
Tanggal 9 September 2011 — Drs. MOHAMMAD KASIM DJOU
67 — 25
  • Merumuskan strategis perusahaan sesualdengan kebijaksanaan yang ditetapkan olehbadan pengawas. Melakukan penilaian terhadap kinerjaperusahaan. Melakukan evaluasi dan penyegaranpelaksanaan tugas. Melakukan hubungan baik denganmasyarakat, Pemda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 02-08-2001 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/PID/2001
Tanggal 2 Agustus 2001 — RAM GULUMAL al. V. RAM
336 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .... memberikan keterangan palsu kepada Notaris Atmadiredja, SH. untuk dimasukan kedalam akte pendirianYayasan The Gandhi Memorial Foundation yaitu keterangan bahwa masingmasing para pendiri Yayasan tersebut telah menyetor uang untuk Yayasan tersebut sebanyak S $ 10.000 padahal para pendiri tersebut tidakbenar menyetor uang tersebut.Pada tanggal 7 Desember 1976 terdakwa Ram Gulumal al.V.Ram mengirim surat tanggal 7 Desember 1976 kepada Gubernur DKI Jakarta yang isinya antara lain berbunyi :Atas kebijaksanaan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 14-07-2008 — Putus : 08-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 30/G/2008/PTUN-PTK
Tanggal 8 Januari 2009 — 1. HADI TIONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Blok. C 6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- PENGGUGAT I ; ---------------------------- 2. K A D I R, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Gg. Gajah Mada 12 No. 34, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PENGGUGAT II ;---------------------------- 3. P A R M I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan, Blok D No. 6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------PENGGUGAT III ;--------------------------- 4. BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 20 No. 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------PENGGUGAT IV ;--------------------------- 5. LIAU LIN HIN/ IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg. Pagar Alam 11 F, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- PENGGUGAT V ;---------------------------- 6. Nyonya BONG LIANA HANDOKO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan, Gg. Ruper 2 No. 25, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------PENGGUGAT VI ;--------------------------- 7. NG PENG KHIANG alias ALEXANDER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, RT. 004, RW. 028, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------PENGGUGAT VII ;------------------------ 8. TAN MUI KHIAM alias LILIWATY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Blok B. 1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------PENGGUGAT VIII ;----------------------- 9. RUDY HANDOYO LAY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 37, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT IX ;------------------------- 10. Ny. TIO PUE HUANG als. HUBERTA SULISTIO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan Blok B, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT X ;-------------------------- 11. TJHUA A HENG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT XI ;------------------------- 12. Drs. NG A DJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 21, Gg. Kedah Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------PENGGUGAT XII ;------------------------ 13. PUI DJIN KUI/ DJIN KUI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT XIII ; ---------------------- 14. ROSLINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- PENGGUGAT XIV ;----------------------- 15. TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Let. Jend. Suprapto II No. 9, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PENGGUGAT XV ;----------------------- 16. THE KOI HOK alias SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------PENGGUGAT XVI ;---------------------- 17. TJU SIE SIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Beringin No. 38, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------PENGGUGAT XVII ;---------------------- 18. HEFNI ABDUL MUTHALIB, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Budi Karya RT. 001, RW. 001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PENGGUGAT XVIII ;-------------------- Yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. SUTADI, SH dan 2. FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada “ SUTADI, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kompleks Martapura II Blok C No. 1 – 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2008, untuk selanjutnya PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XVIII, disebut sebagai -------------------------------------PARA PENGGUGAT ; --------------------------------- M E L A W A N : WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Rahadi Usman No. 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. HADI SURATMAN, SH. M. Si. 2. BERTY APRIANI, SH. MH. dan 3. SUGENG WAHYUDI, SH. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, untuk No. 1 dan 3 pekerjaan Advokat serta untuk No. 2 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Jabatan Kasubag. Hukum Pemerintah Kota Pontianak, beralamat di JL. Rahadi Usman No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/ST/ Huk. B/ Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------TERGUGAT ;----------------------------
87 — 25
  • dapatPara yang diwakiliSHPenggugatSH dan Fatkhurrahman,2008 telah mengajukan gugatanUsaha Negara PontianakPTUNPTK;registermenurut doktrin hukumUsaha Negara pada pokoknyapada waktu melakukan(dapattidaknya gugatanditerimanya gugatan)tidakdapatpada prinsipnyaboleh memperhatikan perubahan54keadaan yang terjadi setelah obyek sengketadikeluarkan (exnunc), dengan kata lain penilaianmengenai berdasar tidaknya gugatan harus dilakukanex tunc, artinya mengingat dan memperhatikankeadaan fakta fakta, kerangka kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — MUHAMMAD RIJAL, SH VS BUPATI KOLAKA DAN ALFIYAN;
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas inimemaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturankebijaksanaan, memben arah pada pelaksanaan wewenang bebas..
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
EMYLIA SAID
Termohon:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
233 — 139
  • dan Dewi Arriati inilan merupakansalah satu sarana PEMOHON terbebaskan penderitaanmoril maupun materiil yang terjadi.7) Bahwa selaku warga negara yang ingin taat hukum makabeban moril dan materiil yang terjadi serta gunamenegakkan hukum perkawinan agar tidak terjadiHalaman 22 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMDperistiwa serupa yang dialami PEMOHON menimpa padawarga Samarinda khususnya maka melalui permohonanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini diharapkanada keadilan dan kebijaksanaan