Ditemukan 173016 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-01-2012 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 22-02-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Januari 2012 — PEMOHON
9 — 4
9 — 4
Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan; Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewayjibansebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untukmelangsungkan perkawinan; Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubunganerat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut dapat mencegah
Register : 21-01-2014 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 86/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg Tanggal 4 Februari 2014 — PEMOHON
11 — 1
11 — 1
terdapat kekhawatiran anakPemohon dengan calon suaminya tersebut akan melakukan perbuatanyang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;e Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapatlarangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari seginasab, susuan dan semenda ;e Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telahmenyetujui rencana pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut dapat mencegah
Register : 09-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.Kra Tanggal 22 Oktober 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
14 — 0
14 — 0
1 #, # ule prioS"& Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diuttamakan daripada mencapaimaslahat; mS "# 46 ! ( 7 yt S$ "HME S$ "HM OF (l, S$(he ") Pyt ( SF )ytMEl= = te S$ yl. +& yy! 6s" INH, #! #,# 0 #, # " INH, # 1S + ,' Porm,+S ry tm , yy 8 , " Ft $ Sh He 7 +," 74< * ( % +y 75 95% )$% (S$#, # Ww I WHt, # ) i st ,%! Ww re Ww & y ( j os 25" (+, #+ !
Register : 13-03-2020 — Putus : 27-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Sub Tanggal 27 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
11 — 7
acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak dipanggil olehJurusita Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini didasarkan Surat Keputusan KetuaPengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 19 Maret 2020 dengan alasanmenghindari dan mencegah
Register : 18-01-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 92/Pdt.P/2012/PA.Smdg. Tanggal 2 Mei 2012 — AYAT BIN DIDI
6 — 0
6 — 0
tidakditentukan berdasarkan umur tertentu, maka berdasarkan pasal 6 ayat ( 6)Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada yang bersangkutan untukmenikah sesuai dengan kehendaknya kerena dipandang telah dewasa ;5 Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1Tahun 9274 Penmohon selaku ayah dari anak yang bersangkutan berhakmengajukan permohonan dispensasi ini kepada Pengadilan ;6 Menimbang, bahwa kerena pernikahan ini telah dikehendaki oleh para pihakyang bersangkutan, maka untuk mencegah
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Cbi Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK
27 — 14
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK
27 — 14
Saksi SYUKUR WALUYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganyang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik(BAP) adalah benar;Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Cbi.Bahwa saksi adalah anggota Bakornas (Badan Koordinasi NasionalGarda Mencegah dan Mengobati) GMDM (Garda Mencegah
danMengobati) yang dibentuk pada bulan Mei 2008 dan bergerakmembantu Pemerintah dan masyarakat dalam mencegah jatuhnyabanyak korban narkoba, HIVAID, seks bebas, aborsi, premanisme danmengantisipasi ketertinggalan pendidikan dan saksi menjadi anggotaGMDN sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;Bahwa saksi bersama dengan anggota Brimob Kedung Halang yaitusaksi Susanto telan melakukan penangkapan terhadap saksiMUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan temantemannyayaitu FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, Terdakwa
BIN SAEFUL HOER alias AENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMAD RAMDONI AlsDODON Bin JAMHARI dan temanteman yang bernama KAMALUDINAls KAMAL Bin SIDIK dan FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI(berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggotamasyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah danMengobati) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wibbertempat di kediaman orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP BinMULYADI yang
Bin JAMHARI (alm), di bawahHalaman 37 dari 61 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Chi.Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganyang Terdakwa berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik (BAP) adalah benar;Bahwa saksi bersama dengan temanteman yang bernamaFIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL BinSIDIK dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN dananggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah
dan 9Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa bersama dengan temanteman yang bernamaFIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, MUHAMAD EGI FAUZY alsEGI, RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI (berkas terpisah) telahHalaman 47 dari 61 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Chi.ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggota masyarakat dari ormasIPWL GMDM (Garda Mencegah
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks Tanggal 20 Maret 2017 — pidana
- MIRZA
180 — 117
180 — 117
Biofarma bergerang di bidang produksi vaksindan anti sera, termasuk pemasaran dan pendistribusiannya;Bahwa produk vaksin yang diproduksi oleh PT.Biofarma sebagai berikut:e vaksin campak, vaksin untuk mencegah penyakit campak pada bayi;vaksin pentabio, vaksin untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, pertusis,hepatitis B dan HIB dalam satu kali suntik;vaksin Tetanus, vaksin untuk mencegah penyakit tetanus;vaksin Hepatitis B, vaksin untuk mencegah penyakit Hepatitis B;PPD, Test Kit untuk mendeteksi
penyakit TBC;Bio SAT, serum pengobatan tetanus;Bio SAVE, serum untu anti bisa ular;Vaksin bOPV, vaksin untuk mencegah penyakit polio;e Vaksin BCG, vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosa.Bahwa Biofarma memiliki ijin edar dari Kemenkes untuk vaksin tersebut diatas;Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa benar Biofarma merupakan BUMN pemasok produk vaksin untukpemerintah; Bahwa Biofarma memproduksi sendiri vaksinnya di jalan Pasteur No. 28 Bandungkecuali produk PPD diimpor
B;Bahwa kandungan vaksin tripacel untuk mencegah penyakit tetanus, pertusisdan difteria;Bahwa pendistrousian vaksin ke selurunh wilayah dengan harga pasaranberdasarkan keputusan manajemen per April 2016 harga eceran tertinggi (HET)produk adalah pediacel Rp. 866.250; tripacel Rp. 399.699; Euvax B Rp. 73.054.Bahwa vaksin tidak bisa diimpor dalam kemasan kardus;Bahwa PT.
Biofarma bergerang di bidang produksi vaksindan anti sera, termasuk pemasaran dan pendistribusiannya;Bahwa produk vaksin yang diproduksi oleh PT.Biofarma sebagai berikut:= vaksin campak, vaksin untuk mencegah penyakit campak pada bayi;= vaksin pentabio, vaksin untuk mencegah penyakit difteri, tetanus,pertusis, hepatitis B dan HIB dalam satu kali suntik;= vaksin Tetanus, vaksin untuk mencegah penyakit tetanus;" vaksin Hepatitis B, vaksin untuk mencegah penyakit Hepatitis B; PPD, Test Kit untuk mendeteksi
penyakit TBC; Bio SAT, serum pengobatan tetanus; Bio SAVE, serum untu anti bisa ular;" Vaksin bOPV, vaksin untuk mencegah penyakit polio; Vaksin BCG, vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosa.Bahwa Biofarma memproduksi sendiri vaksinnya di jalan Pasteur No. 28 Bandungkecuali produk PPD diimpor dari SS!
Register : 11-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 327/PID.B-LH/2020/PT PBR Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAT HIDAYAT, SH
Terbanding/Terdakwa : PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
613 — 300
Terbanding/Terdakwa : PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
613 — 300
SSS. itu, sudah MEWAJIBKANkepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan ataulanan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi yang termuatdidalam Dokumen ANDAL Terdakwa PT. SSS.tersebut (pasal 13).Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki Saranadan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana danprasarana yang WAJIB diadakan Terdakwa PT. SSS., selaku BadanUsaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :a.
SSS. tersebut,sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinyakebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasilidentifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL Terdakwa PT.SSS. tersebut (pasal 13).
Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakniWAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)),serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan Terdakwa PT.SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutandan atau lahan; Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangiterjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; Perangkat organisasi yang bertanggung jawab
SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal14 (2)), meliputi : Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutandan atau lahan; Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangiterjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegahdan menanggulang!
SSS.tersebut (pasal 13).Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki Saranadan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana danprasarana yang WAJIB diadakan Terdakwa PT. SSS., selaku BadanUsaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutandan atau lahan;b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangterjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;d.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014 Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN
PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
BNPT merupakan instansi pemerintah yang memilikikewenangan untuk menentukan apakah satu websitedikategorikan website yang mengandung terorisme sehinggaperlu dilakukan respon cepat untuk mencegah penyebarluasankonten tersebut.
Yang menjadi perhatian utama dari pemblokiran atau filtering pornografi,baik dewasa maupun anak, bukanlah semata mencegah akses terhadappornografinya, tetapi mencegah bahaya kecanduan yang merusakmoral yang dapat berdampak bagi keluarga dan masyarakat;b.
Putusan Nomor 77 P/HUM/2014dalam mencegah dampak negatif dari diseminasi konten yang dilarangperaturan perundangundangan. Pengaturan pemblokiran atau filteringkonten dalam Permen Kominfo 19/2014 tidak dimaksudkan sematamatauntuk mencari pelaku tindak pidana karena adanya tindak pidanamenurut hukum Indonesia.
Pemblokiran inidapat bermanfaat untuk mencegah timbulnya korbankorban akibatperjudian online, atau mencegah munculnya kekerasan fisik ataupenyerangan antar warga yang dipicu oleh konten SARA yang dimaksud.Ad. 4 Bab V dan Bab VI Permen Kominfo 19/2014 tidak berhubungan sehinggatidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)Selaras dengan pejelasan sebelumnya bahwa Pemblokiran atau filteringterhadap konten negatif utamanya merupakan
Bahwa pada bagian sebelumnya telah dijelaskan, ada banyak kementeriandan lembaga pemerintahan membutuhkan Permen Kominfo 19/2014 dalamrangka mencegah kontenkonten yang dilarang dapat diakses olehmasyarakat di Indonesia. Selain itu, Permen Kominfo 19/2014 juga lahirkarena kebutuhan masyarakat.
Register : 04-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1009/Pdt.G/2014/PA.Kra Tanggal 17 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonisnamun kemudian sejak bulan Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggasekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;SAKSI II: SUKARMI binti KARSO KARMIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,bertempat tinggal di Dusun Gunungwatu RT. 004 RW. 004 Desa KalijirakKecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ; e bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak iparPETOGUGAL ~ ule prio rwlasll sy.Artinya: Mencegah
Register : 24-02-2012 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.Jmb Tanggal 3 April 2012 — Penggugat vs Tergugat
10 — 0
10 — 0
Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya,dengan meminta bantuan kepada orang tua maupun melalui pihak keluargaPenggugat yang lain untuk mencegah dan menyelesaikan kemelut rumah tangga,namun upaya tersebut tidak berhasil;8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudahtidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untukmembina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;9.
Register : 20-10-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 18-02-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0659/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg Tanggal 2 Nopember 2011 — PEMOHON
8 — 3
8 — 3
terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islammaupun peraturan hukum lainnya ; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuandan semenda ; Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujuirencana pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut dapat mencegah
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si
Vs.
- JPU
151 — 38
151 — 38
adil/tidak diskriminatif,akuntabel.Pasal 5 menegaskan penggunabarang/jasa,penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusmemenuhi etika sebagai berikut:Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancarandan ketepatan tercapainya tujuan pengadaanbarang/jasa.Bekerja secara professional dan mandiri atas dasarkejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumenpengadaan barang dan jasa yang seharusnyadirahasiakan untuk mencegah
mencegah terjadinyapenyimpangan dalam pengadaan barang dan Jjasa.Tidak salig mempengaruhibaik langsung maupuntidak langsung untuk mencegah dan menghidariterjadinya persaingan tidak sehat.Menerima dan bertanggung jawab atas segalakeputusan yang ditetapkan sesuai dengankesepakatan para pihak.e)Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait, langsungmaupun tidak langsung dalam proses pengadaanbarang/jasa (conflict of interest).Menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosandan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaanbarang/jasa.Menghindari dan mencegah penyalagunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikanNegara.Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan berupa apa saja kepada siapapun yangdiketahui atau patut dapat diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa.Pasal 11 Ayat (3), menegaskan: Pegawai Negeri
Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, sertamenjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yangseharusnya dirahasiakan untuk mencegah mencegah terjadinyapenyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsunguntuk mencegah dan menghidari terjadinya persaingan tidaksehat.d). Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yangditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.e).
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentinganpara pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan barang/jasa (conflict of interest).f). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.g). Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikanNegara.h).
Register : 02-08-2019 — Putus : 23-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA SERANG Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Srg Tanggal 23 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabilapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula memperhatikan ketentuanPasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, yang menegaskan: "bahwa orang tua berkewajibandan bertanggung jawab untuk: mencegah perkawinan pada usia anak";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 07-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1433/Pdt.G/2014/PA.Wsb Tanggal 24 Desember 2014 — T binti M
MELAWAN
A S bin M
11 — 0
11 — 0
Perkara 1433/Pdt.G/2014/Wsb Halaman 3 dari 15HalamanATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusanS@ad iad iNy ay Artinya : Mencegah kemadlorotan harus lebih diuttamakan daripada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telahdipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talaksatu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan,yaitu cerai
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 26-07-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 300/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 8 April 2013 — PEMOHON
12 — 8
12 — 8
terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebutakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturanhukum lainnya ;e Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dansemenda ;e Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujuirencana pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut dapat mencegah
Register : 04-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Wgw Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 9
23 — 9
hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalanperceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalahmerupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjagaikatan suci sebuah perkawinan (Mitsaqgon Ghalidha) sudah pudar, makaperkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinanserta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakankedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harusmengupayakan untuk mencegah
Register : 12-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA CIANJUR Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Cjr Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyalhalangan perkawinan menurut UndangUndang No.1 Thaun 1974;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidangperkawinan dalam perkara Itsbat Nikah dengan komulasi Cerai Talak yangtermasuk dalam hukum perorangan (Personal Rech), lagi pula Termohon tidakhadir dalam persidangan, maka untuk memastikan permohona Pemohontersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinyarekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap
CjrArtinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharapkebaikan;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagidalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidakada
Register : 26-08-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Kra Tanggal 4 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
7 — 1
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwaperkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabilatetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besardaripada maslahat, sedang mencegah
prio le Ul> alesArtinya :*Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mencapalmaslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 01-08-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 632/Pdt.G/2018/PA.Rks Tanggal 24 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
hilang dan tujuan darisebuah perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraianadalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastiandan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjagan, walaupun dalamIslam perceraian adalah perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah SWT namunbila dipaksakan untuk tetap bersatu justru akan menimbulkan kerusakan(mafsadah) dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat selanjutnya, padahal mencegah
1,Artinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diuttamakan daripada menarik(mempertahankan) kemaslahatan,Dan sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh SayyidSabiq dalam kitabnya Figh alSunnah Jilid yang diambil alin menjadi sebagaipendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut : Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0632/Pdt.G/2018/PA.Rksaso gli V Le le cosll jlpol aco sll cxcol Isye ull ol lgligw Legllol gu opus! ely>Is agh adll wolall Lgallls stuoy 5,0!