Uang penggantian perumahan:15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjaadalah:15% X (Rp32.413.050,00 + Rp7.202.900,00) = 15% XRp39.615.950,00 = Rp5.942.392,00;d. Upah Selama Proses Penyelesaian Perselisihan10 bulan x Rp1.800.725,00 = Rp18.007.210,00Totala+b+c+d = Rp64.065.552,00;(Terbilang: enam puluh empat juta enam puluh lima ribu lima ratuslima puluh dua rupiah);Penggugat II:Uang pesangon 2 x 9x upah : 2x9 x Rpi.800.725,00 =Rp32.413.050,00;a.

Uang penggantian perumahan:15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjaadalah:15 % X (Rp32.413.050,00 + Rp9.003.625,00) = 15 % XRp41.416.675,00 = Rp6.212.501,00;c.

Uang penggantian perumahan:15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjaadalah:15 % X (Rp32.413.050,00 + Rp7.202.900,00) = 15 % XRp39.615.950,00 = Rp5.942.392,00;Hal. 6 dari 9 hal.Put.Nomor 475 K/Pdt.SusPHI/2018d.

Uang penggantian perumahan:15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjaadalah:15 % X (Rp32.413.050,00 + Rp9.003.625,00) = 15 % XRp41.416.675,00 = Rp6.212.501,00:c.

Saksi SURATMIN bin SANISMO>e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkanPenetapan Perbaikan nama anak Pemohon dari nama Wahrudin menjadiF ahrudin. 2222 n nnn neon nnn n nnn nnn ne nnn nnn ne nnn n neces ncnneee Bahwa Pemohon Sartiman mempunyai nama lain yaitu Hadi Siswoyo,nama Hadi Siswoyo adalah nama Pemohon yang diberikan olehMertuanya setelah Pemohon menikah.e Bahwa penggantian nama adalah adat di desa kami setelah menikahnamun sejak tahun 2000an tidak diberikan nama setelah menikah,

Menurut keterangan para saksi termasuk saksi Suratmin,penggantian nama setelah menikah adalah adat di desa kami (Desa Sampang)namun sejak tahun 2000an tidak diberikan nama setelah menikah, karena halitu. sering menimbulkan masalah atau kesulitan pada administrasikependudukan karena ada dua nama pada satu orang (vide bukti P.7);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keteranganpemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, Pengadilanberpendapat pergantian nama anak pemohon tersebut

FoOtokopi KTP 2 conse nn ne nnn conn enon nnnnnnann arene nennanassMenimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksudpemohon tersebut tidaklan bertentangan dengan undangundang maupunPeraturan Hukum lainnya serta untuk penggantian dan penetapan namatersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dariPengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyataPemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya, maka Hakimberpendapat

bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahberalasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohondapat dikabulkan dan oleh karena itu berdasarkan Undangundang AdministrasiKependudukan tersebut pemohon harus melaporkan penggantian nama inikepada instansi terkalt ;0 202220220 220202 22Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan makabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, serta memperhatikan pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun

Santo Herkulanus dengan nama Victor Mahardika Pieta Alleteya;Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut telahtercatat dalam Akta Kelahiran maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat(2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, apabila akanmelakukan perubahan nama/ penggantian

identitas dalam Akte Kelahiran harusdilaporkan kepada petugas pencatat untuk mendapat perbaikan seperlunya danHalaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN Yykuntuk pencatatan perubahan nama/ penggantian identitas tersebut didasarkanadanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.4 (Fotocopi KTP atasnama Pemohon dan Fotocopi Kartu Keluarga) ternyata Pemohon bertempattinggal di Jin.

Prapanca No. 34 Rt.057/Rw.012, Kelurahan Gedongkiwo,Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, maka yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan serta menerbitkan PenetapanPerubahan Nama/ Penggantian Identitas dalam Akta Kelahiran Pemohontersebut adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta; Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti berdasarkanketerangan saksi Vincentia Reny Rahayu dan saksi Rini Supariyanti, yang padapokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Surpiko Hapsari Murtisetelah

menikah dengan Andreas Nugroho Novianto memiliki anak yangbernama Mahardhika Pieta Alleteya, serta Pemohon mengajukan permohonanini dimaksudkan untuk menambah nama putranya tersebut menjadi VictorMahardhika Pieta Alleteya; Menimbang, bahwa merupakan hal yang wajar menurut kebiasaan dimasyarakat adanya perubahan/penggantian/penambahan nama seseorangkarena alasan dan tujuan tertentu untuk kebaikan orang yang bersangkutanantara lain untuk keselamatan, kesehatan, keberkahan ataupun limpahanrezeki dari

Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapanint ditunjukan kepadanya untuk melakukan penggantian namaterhadap nama pemohon dimaksud dan untuk membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipanakta pencatatan sipil penggantian nama terhadap namapemohon dimaksud ; 4.

Memerintahnkan kepada pegawai Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapanint ditunjukan kepadanya untuk melakukan penggantian namaterhadap nama pemohon dimaksud dan untuk membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipanakta pencatatan sipil penggantian nama terhadap namapemohon dimaksud ; .

Besarnya uang penggantian Hak:1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur12/30 X Rp3.900.000,00 = Rp1.560.000,002) Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar:15% X (Rp70.200.000,00 + #Rpt5.600.000,00) =Rp12.870.000,00Halaman 3 dari 9 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasiatas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses PHK,yang seluruhnya sebesar Rp114.270.000,00 (seratus empat belas jutadua ratus tujuh puluh ribu rupiah);4. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatkompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,yang seluruhnya sebesar Rp98.670.000,00 (sembilan puluh delapanjuta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);4.

Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLangkat untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon danpenggantian bulan lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohonyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLangkat Nomor: 149/CATPIL/1987;.

tanggal lahir 10 Mei1987;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas disertai denganbuktibukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohoncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanyapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkanpermohonan Pemohon mengenai Memerintahkan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penggantian

namaPemohon dan penggantian bulan lahir Pemohon pada pinggir Akta KelahiranPemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Langkat Nomor: 149/CATPIL/1987;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk

Maka permohonan Pemohon mengenai MemerintahkanDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkanHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Stbpenggantian nama Pemohon dan penggantian bulan lahir Pemohon padapinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 149/CATPIL/1987 adalahberdasar hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair,dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Atau mengikutiketentuan pasal 14 ayat (1dan 2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangwakaf yang pada pokoknya harus menunggu berakhirnya masa kerja nadzirselama 5 (lima) tahun, baru kemudian Penggugat Il/Terbanding Il mengajukanusul penggantian nadzir melalui Kepala KUA setempat untuk diteruskan ke BadanWakaf Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penggantian nadzir tersebutdiatas belum pernah dilaksanakan oleh Penggugat Il/Terbanding II maka petitumkelima tersebut harus ditolak;Menimbang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak BerupaTanah jo.

Sehingga jikaterjadi penggantian nadzir maka tidak perlu adanya penggantian sertifikat wakaf tersebut.Oleh karena itu dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf danPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaaan UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tetang wakaf tidak ada ketentuan tentang tata cara perubahan datayang tertulis pada Akta Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makapermohonan Para Penggugat/Terbanding untuk

MM. dan Agus Supriyanto, SH dan hal tersebut dicatat oleh saksiMarminah dalam buku kas tersendiri.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor tahunanggaran 2006 untuk jasa servis dan penggantian suku cadang, Sekretariat DPRD KabupatenGrobogan bekerja sama dengan Bengkel Surya Dharma Motor dan untuk bahan bakar minyak(BBM)/gas dan pelumas bekerja sama dengan SPBU Gadjah Mada dan SPBU Krangganharjo.Anggaran jasa servis dan penggantian suku cadang sesuai dengan ketentuan

suku cadang Rp = 238.635.462,00 Jasa BBM sebesarRp = 70.738.000,00Dan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 453.037.736,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tigapuluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi / Non Dinas Rp 54.773.000,00 Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari Jasa service dan penggantian suku cadang Rp =. 227.381.236,00 Jasa BBM sebesar Rp 170.883.500,00Untuk membayar biaya pemeliharaan , service serta penggantian

= 70.738.000,00Dan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 453.037.736,00 ( empat ratus lima puluh tiga juta tigapuluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi / Non Dinas Rp = 554.773.000,00 Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari Jasa service dan penggantian suku cadang Rp =. 227.381.236,00 Jasa BBM sebesar Rp 170.883.500,0021Untuk membayar biaya pemeliharaan , service serta penggantian suku cadang kendaraanpribadi anggota dewan

Bahwa pada tahun 2007 untuk penggantian bungkus jok, penggantian karet pintu,penggantian knalpot dan speedometer semuanya tidak benar; Bahwa pada tahun 2008 ada penggantian footstep orisinil, alarm power, tabung radiator,cover body speaker soundstream dan bemper belakang corm semuanya tidak benar. Bahwa mobil pribadi saksi tidak pernah diperbaiki di bengkel SDM. Bahwa setahu saksi, yang mendapat jatah BBM adalah pimpinan Dewan yaitu Ketua danWakil Ketua.

Tetap : Rp 9.680.071,00~ Uang Pesangon = Rp 174.241.278,009 x 2 x Rp 9.680.071,~ Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 106.480.781,0011 x Rp 9.680.071,~ Uang Penggantian HakHalaman 4 dari 15 hal.Put.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terdapat fakta hukumyang tidak terbantahkan, bahwa perselisinan a quo adalah perselisihanyang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap besaran Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dimaksud Pasal 74ayat (2) huruf a dan huruf d;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)perselisihan akibat

PKB antara PT.BASPBA Tahun 20142016, telah mengatur danmenetapkan hak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja yaitu:~ Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah Badan Usaha MilikNegara (BUMN), yang mempedomani Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Tahun 2014 2016 sebagai suatu ketentuan yangmelindungi hak dan kewajiban antara Pegawai dengan PT.

Nomor 1 K/Pdt.SusPHI/2017dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan perselisihan pelaksanaan norma dalam PKB adalahPerselisihan PHK merupakan kekeliruan yang nyata, olehkarenanya Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dantelah melanggar hukum yang berlaku, sehingga menyebabkanputusan a quo sangat pantas untuk dibatalkan;b.

Pokok Perkara Perselisinan Ini Disebabkan Adanya PerbedaanPelaksanaan Atau Penafsiran Terhadap Ketentuan Tentang BesaranUpah Sebagai Dasar Perhitungan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 74Ayat (2) PKB PT.BASPBA Tahun 20142016;~Bahwa yang menjadi pokok perkara hingga di ajukannyaperselisihan ini disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan tentang besaran upah sebagaidasar perhitungan pembayaran Uang Pesangon (UP), UangPenghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak(UPH

Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) sebesar 15%x Rp22.000.000, Rp3.300.000,4.

karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat bukan karena habisnya masa berlakunya perjanjian kerjaatau bukan pula karena kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, makaputusnya hubungan kerja yang demikian ini dapatlah dikategorikan sebagaipemutusan hubungan kerja karena efisiensi, sehingga terhadap pemutusanhubungan kerja tersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayar secaratunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian

Bahwa hak Pesangon karena Pemutusan Hubungan kerja karena efisiensiyang harus diterima oleh Penggugat dan belum dibayarkan oleh Tergugatadalah :a) Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 = Rp32.520.000,b) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000,x 2 = Rp5.420.000,c) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,)d) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp1.056.000,f) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp1.300.800

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dansekaligus kepada Penggugat :Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 Rp32.520.000,)2) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000, x 2 = Rp5.420.000,3) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,4) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,5) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp 1.056.000,6) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp 1.300.800.TOTAL Rp46.823.000,Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 301

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja sebesar Rp22.446.000, (Terbilang : Dua Puluh Dua JutaEmpat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaiberikut; Pesangon :4 x Rp1.740.000, = Rp6.960.000, Penghargaan masa kerja : 2 x Rp1.740.000, = Rp3.480.000, Penggantian hak 15% x Rp58.584.000, =Rp 1.566.000.= Rp12.006.000, Upah yang belum terbayar : 6 x Rp1.740.000, = Rp10.440.000,Jumlah = Rp22.446.000,(Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat

Nomor 46 PK/Pdt.SusPHI/201 721.Penggugat melayangkan Somasi melalui Surat Nomor 025/Sk/ KHGMKOS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan kembali melayangkan SOMASI ke IImelalui Surat Nomor 026/Sk/KHGM KOS/VII/2015;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Tergugat hendak melakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak atau dengan sengaja melakukanpembiaran dengan tujuan agar Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon,Uang Penghargan, Uang Penggantian hakhak lain, uang gaji yang belumdibayar, hal tersebut

156 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan:1.Pasal 151 ayat (3):Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungankerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dariLembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;Pasal 156 ayat (1):Dalam hal tetjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian

hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13/2003;Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh JudexFacti dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan kompensasi atasPemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Peninjauan Kembali yaituterhadap (yang sebelumnya Penggugat) kompensasi uang pesangonsebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerjasebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang

Nomor 46 PK/Pdt.SusPHI/201 7 Uang pesangon sebesar 2 x 9 x Rp2.441.000,00 = Rp43.938.000,00 Uang penghargaan masa kerja2 x 6 x Rp2.441.000,00 = Rp29.292.000,00 Uang penggantian hak 15 % x Rp73.230.000,00 =Rp10.984.500,00Jumlah = Rp84.214.500,00(delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa yang belum dibayar selam Penggugat sakit satu tahunterus menerus (Februari 2013 s/d Januari 2014); 4bulan pertama = 100% x 4 x Rp2.441.000,00 = Rp 9.764.000,00 4bulankedua

Bahwa Pekerja/Termohon Peninjauan Kembali benar sakit stroke danlumpuh dan apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus memenuhiketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan hakkompensasi 2 (dua) kali Uang Pesangon, 2 (dua) kali Uang PenghargaanMasa Kerja, Uang Penggantian Hak dan upah selama sakit, sesuaiketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 junctoPasal 26 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 tentang Perlindungan Upah;Menimbang

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), pekerja/ouruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);.

Penggantian Hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4)maka 15 % x Rp30.000.000,00 =Rp4.500.000,00Jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan PenggantianHak = Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Penggugat II (Handoko):a. Uang Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf (e) yaitu masakerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, berhak5 (lima) bulan Upah,maka 2 x 5 x Rp4.500.000,00 = Rp45.000.000,00b.

Penggantian Hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4)maka 15 % x Rp54.000.000,00 = Rp8.100.000,00Jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan PenggantianHak = Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);Penggugat IV (Febrion Fernandes):a. Uang Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf (e) yaitu masakerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi Kurang dari 4 (empat) tahun, berhak4 (empat) bulan Upah,maka 2 x 4 x Rp2.250.000,00 = Rp18.000.000,00b.

Penggantian Hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4)maka 15 % x Rp152.400.000,00 = Rp22.860.000,00Jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja danPenggantian Hak = Rp175.260.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta duaratus enam puluh ribu rupiah);.

Penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4), maka 15 % x22.500.000,00 = Rp3.375.000,00Jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan PenggantianHak = Rp25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh limaribu rupiah);Bahwa apabila dicermati secara seksama, tidak singkron atas putusan KetuaMajelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 34/Pdt.SusPHI/2015/PN.Smr.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;(2).

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) meliputi:a. cutitahunan yang belum diambil dan belum gugur;b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganyaketempat dimana pekerja/ouruh diterima bekerja;Cc. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uangpenghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;d. halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan

Apprenticetanggal 17 Mei 2013, oleh karena itutepat untuk diterapbkan dalam perkara ini, yaitu bahwa Tergugat selakuPekerja/ouruh berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa selanjutnya hakhak Tergugat yang wajib diberikanoleh Penggugat diperhtungkan sebagai beriut:1.

Uang penggantian hakMenimbang, bahwa mengenai hakhak Tergugat akan diperhitungkansesuai peraturan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, sebagai berikut:a. Kompensasi Sisa Hari Cuti:Menimbang, bahwa kompensasi sisa Cuti nilainya disesuaikan denganperaturan yang berlaku, dalam hal ini perhitungan yang dilakukan Penggugatdisetujui oleh Majelis Hakim, sejumlah Rp11.014.150,00 (sebelas juta empatbelas ribu seratus lima puluh rupiah);Halaman 12 dan 15 Putusan Nomor 05/Pat.SusPHI/2019PN Jaob.

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapbkan 15%(lima belas perseratus) dari uang pesangon, diperhitungkan sebagai berikut:Rp66.084.900,00 X 15% = Rp9.912.735,00 (Sembilan juta Sembilan ratusdua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);d.

Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar 2 (dua)kali ketentuan undangundang Tenaga Kerja berupa Pesangon, uangpenghargaan masa kerja 12 tahun 3 bulan dengan perincian sebagai berikut:a. Uang Pesangon 2 x 9(sembilan) x Upah Rp1.775.000,00 Rp31.950.000,00b. Uang Penghargaan 5 bulan x upah Rp1.775.000,00 Rp8.875.000,00c.

Uang Penggantian Hak: Perumahan + perobatan:Total Uang Pesangon + Total Uang PenghargaanHal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.SusPHI/20158.Rp40.825.000,00 X 15 %. Rp6.123.750,00SUMAN... eeeecccccccsseeeeeecessseeeeeeeeesseseeeeesesseeeeeeesecseaeeeeeeeseeaes Rp46.948.750,00(empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuhratus lima puluh rupiah);.

Penggantian Perumahan dan Perobatan15% X Rp22.500.000,00 Rp 3.375.000,00 (+)Sub Total Rp25.875.000,002. Upah yang belum dibayarkan Rp9.324.700,00 (+)Jumlah Total Rp35.199.700,00(tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Penggantian Perumahan Perobatan15% x Rp22.500.000,00 Rp 3.375.000,00 (+)Sub Total Rp25.875.000,004. Upah yang belum dibayarkan Rp 9.324.700,00Jumlah Total Rp35.199.700,00(tiga puluh lima juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratusrupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;.

Penggantian Perumahan Perobatan15% x Rp22.500.000,00 Rp 3.375.000,00 (+)Sub Total Rp25.875.000,004. Upah yang belum dibayarkan Rp 9.324.700,00Jumlah Total Rp35.199.700,00(tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratusrupiah);b.

No.714 K/Pdt.Sus/2010+Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.151.298 Uang penggantian Hak perumahan dan pengobatan 15 % x(Rp. 10.361.682, + Rp. 3.453.894, )IBs)ze3.453.894, Rp. 2.072.336,R Upah bulan April 2009 s/d Akhir Sept 2009 = 6xRp.1.151.298, p. 6.907.788,Jumlah = Rp. 22.795.700, + Membayar kekurangan JHT program Jamsostek =Rp. 340.784 = Rp. 340.784Jumlah = Rp. 23.136.484,4.

Uang penggantian Hak perumahan dan pengobatan 15 % x(Rp. 4.410.000, + Rp.) Rp. 661.500, Upah bulan April 2009 s/d Akhir Sept 2009 = 6xRp. 1.470.000, Rp. 8.820.000, +Jumlah Rp. 13.291.500, Membayar kekurangan JHT program Jamsostek =Rp. 435.120 = Rp. 435.120,Jumlah = Rp. 14.326.620,6.

Uang penggantian Hak perumahan dan pengobatan 15 % x = Rp. 351.808, Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.714 K/Pdt.Sus/2010(Rp. 2.345.392, + Rp.) Upah bulan April 2009 s/d Akhir Sept 2009 = 6xRp.1.172.696, = Rp. 7.036.176, 4Jumlah = Rp. 9.733.376, Membayar kekurangan JHT program Jamsostek =Rp. 347.120 = Rp. 347.120,Jumlah = Rp. 10.080.496,9.

Uang penggantian Hak perumahan dan pengobatan 15 % x(Rp. 3.576.000, + Rp.) = Rp. 536. 400, Upah bulan April 2009 s/d Akhir Sept 2009 = 6xRp.1.192.000, = Rp. 715.200, +Jumlah = Rp. 11.264.400, Membayar kekurangan JHT program Jamsostek =Rp. 353.040 = Rp. 353.040, Jumlah = Rp. 11.617.440, +11.

Rp. 1.432.651, = Rp. 4.297.953, Uang penggantian Hak perumahan dan pengobatan 15 % x(Rp. 11.461.208, + Rp. 4.297.953,) = Rp. 2.363.874, Upah bulan April 2009 s/d Akhir Sept 2009 = 6xRp. 1.432.651, Rp. 8.595.906, 4Se +Hal. 48 dari 49 hal. Put.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MAULINA MUSDHALIFAH diganti menjadi MAULINA MUSDHALIFA;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran (31/2010), tanggal 04 Januari 2010 dari semula tercatat atas nama MAULINA MUSDHALIFAH

Bahwa pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya sebagaimanatercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 31/2010, perlu dilakukanperubahan untuk prses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohonuntuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kota Surabaya;5.

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan KotaSurabaya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebutpada Akte Kelahiran ( 31/2010), tanggal 04 Januari 2010 dari semulatercatat atas nama MAULINA MUSDHALIFAH diganti menjadi MAULINAMUSDHALIFA;4.

Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonanini dibebankan kepada Pemohon.5 Penetapan No.1770/Pdt.P/2019/PN SbyMemperhatikan, ketentuan Pasal Pasal HIR dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN :Mengabulkan Permohonan Pemohon;Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaasal MAULINA MUSDHALIFAH diganti menjadi MAULINA MUSDHALIFA;Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan KotaSurabaya untuk mencatat tentang penggantian

-----------------------------------------

Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalamkutipan akta kelahiran No. 3578LT300120180078 perlu dilakukan perubahanuntuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon mendaftarkanpada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;5.

Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebutpada Akta Lahir No. 3578LT300120180078 tertanggal 31 Januari 2018 darisemula tercatat atas nama Cinta Dewi Khaira diganti menjadi Cinta AisyahKl all. j 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nee4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan turunan penetapanini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai / petugas pencatatkepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untukmencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta LahirNo. 3578LT300120180078 tertanggal 31 Januari 2018 dari semula tercatat atasnama Cinta Dewi Khaira diganti menjadi Cinta Aisyah Khaira ;4.

Sungai TabukKabupaten Banjar; Bahwa saksi tahu, Para Pemohon sudah mengajukan pembuatan AktaKelahiran untuk ANISA MAULIDA dan kemudian telah diterbitkan Akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BanjarNomor 6303LT230720130076 tertanggal 23 Juli 2013 atas nama ANISA MAULIDA; Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak ParaPemohon yang semula yaitu ANISA MAULIDA diubah menjadi MUTIA ANISAMAULIDA; Bahwa saksi tahu, Para Pemohon minta penggantian

Pemohon sudah mengajukan pembuatan AktaKelahiran untuk ANISA MAULIDA dan kemudian telah diterbitkan Akta Kelahiran yangHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtpdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BanjarNomor 6303LT230720130076 tertanggal 23 Juli 2013 atas nama ANISA MAULIDA; Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak ParaPemohon yang semula yaitu ANISA MAULIDA diubah menjadi MUTIA ANISAMAULIDA; Bahwa saksi tahu, Para Pemohon minta penggantian

Pemohon terikat dalam perkawinan yangsah sebagai orang tua dari ANISA MAULIDA yang telah memiliki Akta Kelahiran danselanjutnya Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimanapermohonan dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, makaalasanalasan yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya sudah cukupberalasan untuk dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenaitu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan berkaitan dengan penggantian

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari AKBAR FATAHILLAH menjadi SYAH DONI BARIANDRI WICAKSONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto agar penggantian/perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan

Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan nama yaituAKBAR FATAHILLAH;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pat.P/2019/PN Mjk5.Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon di dalamAkta Kelahiran Anak Pemohon dari AKBAR FATAHILLAH menjadi SYAH DONIBARIANDRI WICAKSONO;Bahwa, dikarenakan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan dankesalahan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat penetapaniin diadakannya pembetulan/penggantian nama pemohon dalam Akte

akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana,harus didasari adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkankepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakimyang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa alasan perubahan nama anakPemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semulabernama AKBAR FATAHILLAH menjadi SYAH DONI BARIANDRI WICAKSONOadalah bertujuan dengan Penggantian

Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anakpemohon dari AKBAR FATAHILLAH menjadi SYAH DONI BARIANDRIWICAKSONO;a: Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Mojokerto agar penggantian/perubahan nama anak Pemohon dalamAkta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dengan Nomor 3516LT210120150086 tertanggal 21 Januari 2015,dari AABAR FATAHILLAH menjadi

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian, sebagai berikut:- Pesangon: 2 x 1 x Rp2.056.750,00 = Rp4.113.500,00- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan: 15% x Rp4.113.500,00 = Rp671.025,00 +Total = Rp4.784.525,00 - Upah Proses 3 bulan X Rp2.056.750,00 = Rp6.170.250,00 +Grant Total = Rp10.954.775,00(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);5.

Primair1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demihukum, sejak putusan diucapkan;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat sepihak tanpa berdasar hukum;Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatmaka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugatbeserta hakhak lainnya yang dirinci sebagai berikut: Pesangon : 2 x 2 x Rp2.056.750,00 = Rp8.227.000,00 Uang Penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat besertahakhak lainnya dalam perincian, sebagai berikut: Pesangon: 2 x 1 x Rp2.056.750,00 = Rp4.113.500,00 Penggantian hak perumahan, perawatan danPengobatan: 15% x Rp 4.113.500,00 = Rp671.025,00 +Total = Rp4.784.525,00 Upah Proses 12 bulan X Rp2.056.750,00 = Rp24.681.000,00 +Grant Total = Rp29.465.525,00(dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus duapuluh lima rupiah);Membebankan biaya perkara yangt timbul dari perkara

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat besertahakhak lainnya dalam perincian, sebagai berikut: Pesangon: 2 x 1 x Rp2.056.750,00 = Rp4.113.500,00 Penggantian hak perumahan, perawatan danPengobatan: 15% x Rp4.113.500,00 = Rp671.025,00 +Total = Rp4.784.525,00 Upah Proses 3 bulan X Rp2.056.750,00 = Rp6.170.250,00 +Grant Total = Rp10.954.775,00(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuhHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Padt.SusPHI/2018puluh lima rupiah);5.