UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan SetiapPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun;Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi

Sosial:Bahwa Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara PecanduNarkotika dapat : a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jikaPecandu Narkotik tersebut terbukti bersalan melakukan tindak pidanaNarkotika;Bahwa untuk memberi petunjuk Hakim mengajukan Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapaHal. 11 dari 14 hal.

Mahkamah Agung RImengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan danPecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan PenyidikBNN dalam kondisi tertangkap tangan;b.

atau hanya digunakan untukkepentingannya sendiri;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksuddengan Narkotika Golongan adalah narkotika yang hanya dapat digunakanuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalamterapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabusabu tersebut bukanlah seorangpasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi

sama sekali tidak mempunyai hakuntuk menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dan tidak dengantujuan untuk ilmu pengetahuan tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri sehinggaoleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaipenggunaan narkotika golongan bagi diri sendiri tanpa hak atau melawanhukum ;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010tanggal 27 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korbanpenyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

medisdan rehabilitasi medis sosial bahwa fakta dipersidangan terdakwa mengakuiHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bnjsudah sering membeli sabusabu kepada Erik (DPO) adalah untuk dikonsumsisendin ;Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dariTerdakwa, yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat netto 0,45 (nol Koma empat puluhlima) gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urineTerdakwa

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorangyang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan2. Pasal 79 KUHAP Undangundang Nomor 8 Tahun1981 menyebutkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatupenangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanyakepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.3.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 82 ayat1:Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79,80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :a. Dalam waktu ketiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjukanmenetapkan hari sidang;b.

Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan ataupenahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapanatau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan adabenda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengarketerangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yangberwenang;c.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI No.SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban PenyalahgunaanNarkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaknipada butir ke 3 yang berbuny!

: Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka/Terdakwaadalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yangsedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, PenuntutUmum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan TerdakwaHalaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 26/PID.SUS/2021/PT SBY.ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepadaketentuan peraturan perundangundangan serta denganpertimbangan Sosiologis dan Filosofis.3.

yangbersangkutan mempergunakan melebihi ukuran yang telah ditentukan olehdokter atau Rumah sakit maka orang yang memakai tersebut adalah tanpahak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau bukan kepada orangorangyang menggunakan secara pribadi seperti Terdakwa Gusti MadeBismayana alias Gus Moyo dan dalam persidangan sama sekali tidakterbukti bahwa Terdakwa Gusti Made Bismayana alias Gus Moyo adalahseorang pengguna yang dalam perawatan dari lembaga rehabilitasi

kecanduanNarkotika; Narkotika yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ataupenggeledahan jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,10 gram, ini berarti jumlahsabusabu yang dibeli, dimiliki, dikuasasi Terdakwa kurang dari 1 gram.Bahwa pembelian Narkotika, kepemilikan Narkotika jenis sabusabu bagiTerdakwa sebagai penyalahguna Narkotika kurang dari 1 gram masihsesuai atau dalam batas toleransi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun2010, menegaskan kepemilikan Narkotika jenis sabusabu bagipenyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi

Oleh karena itu kepemilikan Narkotikajenis sabusabu oleh Terdakwa sebanyak 0,10 gram masih sesuaildengan kepemilikan Narkotika jenis sabusabu bagi penyalahguna yangsedang menjalani rehabilitasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara

bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapaimufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotikajenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;Bahwa Terdakwa dalam hal ini ketergantungan pada obatobatan sehinggadisamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan danpengobatan melalui rehabilitasi

medis dan sosial; (memperhatikan ketentuanPasal 54, 55, 103 dan 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalamLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang tepat kepada Terdakwaadalah dikenakan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor

. : Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi ataupengobatan dari dokter specialis narkotika dan Terdakwa tau dan sadar akantindakannya tersebut dilarang oleh undangundang; Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 887 /NNF / IV / 2015 tanggal 20 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani olehKepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Ir. SLAMET ISWANTO dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:A.

Bahwa adapun Narkotikajenis Shabu seberat 0,324 gram yang ditemukan dalam kost Terdakwa di sakucelana didalam lemari pakaianTterdakwa,terdakwa tidak memiliki ijin dari pihakyangberwenang; Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi ataupengobatan dari dokter specialis narkotika dan Terdakwa tau dan sadar akantindakannya tersebut dilarang oleh undang undang; Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 887 /NNF / IV / 2015 tanggal 20 April 2015, yang dibuat dan

Bahwa unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiappenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri, sehingga pada pasaltersebut jelas menyebutkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri (@emakai Narkotika);Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki Surat keterangandari dokter dan Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi ataupengobatan dari dokter ataupun dokter spesialis Narkotika

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara inidapatnya memberikan putusan Hukuman Rehabilitasi, mengingat danmempedomani Pasal 127 ayat (2) jo pasal 54, pasal 55 serta pasal103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo PP Nomor 25Tahun 2011 Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Jo Sema Nomor 3 Tahun2011.5. Atau setidaktidaknya membeikan amar putusan yang seadiladilnya.6.

Sdw (Narkotika)Bahwa selama terdakwa dan terdakwa II bekerja menjadi anggotapolisi di Polsek Long Bagun sepengetahuan saksi tidak pernahmengajukan bahwa terdakwa dan terdakwa II sedang dalamproses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaannarkotika, maupun upaya rehabilitasi baik secara medis maupunsosial demikian juga pihak keluarga para terdakwa tidak pernahmengajukan halhal tersebut;Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penyitaan, sabu yangterdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang

karena saksiAli Syafaat sudah saksi kenal dan sering ada disekitar asramaPolsek Long Bagun;e Bahwa para terdakwa sebelum dan sesudah dilakukanpenangkapan tidak dalam proses pengobatan atau kecanduanterhadap narkotika jenis sabusabu tersebut;e Bahwa selama terdakwa dan terdakwa II bekerja menjadi anggotapolisi di polsek Long Bagun sepengetahuan saksi tidak pernahmengajukan bahwa terdakwa dan terdakwa II sedang dalamproses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaannarkotika, maupun upaya rehabilitasi

sehingga sisa sabu tersebutyang menguasainya adalah terdakwa dan terdakwaIl;Bahwa saksi sebelum dan sesudah mengkonsumsi sabusabubersama terdakwa dan terdakwa Il tidak ada berkomunikasimenggunakan HP, maupun berkonukassi dengan terdakwa danterdakwa II mengenai menggunkan sabu atau bertransaksi sabusabu;Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa II dan saksi serta saksiTomy Nurdiasnyah mengkonsumsi sabusabu, tidak sedang dalamproses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaannarkotika, maupun upaya rehabilitasi

diberikan saksiArdiansyah sehingga Terdakwa dan Terdakwa II dapat mengkonsumsisabu di asrama Polsek Long Bagun bersama dengan saksi Ali Syafaat;e Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan bukan tanamanjenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sertatidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa seharihari;e Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu sabu, diketahui jugatidak sedang dalam proses pengobatan, kecanduan maupun korbanpenyalahgunaan narkotika, maupun upaya rehabilitasi

Bahwa, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam positaGugatannya pada poin 6 adalah tidak benar penggugat dan tergugat terusmenerus mengalami pertengkaran : Bahwa, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam positaGugatannya pada poin 6 huruf a adalah tidak benar Bahwa tergugatsering menggunakan barang haram (sabu), Bahwa Tergugat sudahmenjalani Rehabilitasi pada bulan September 2017 di Balai BesarRehabilitasi BNN ( Badan Narkotika Nasional) yang bertempat diCigombang, Lido, Kabupaten

Bogor Selama 6 (enam) bulan lamanya,Bahwa Tergugat di Rehabilitasi Merupakan Dorongan dari Penggugatdan Keinginan Besar Tergugat untuk berubah untuk menjadi lebih baiklagi dan Tergugat menjalani Rehabilitasi karena kepedulian Tergugatkepada Penggugat beserta ketiga anak penggugat dan Tergugat,bahwa terkait dalil yang mengatakan tergugat tidak stabil kejiwaannya,dan tergugat sering mencaci maki penggugat dengan katakata yangtidak pantas adalah Dalil yang mengadaada dan tidak berdasarkanpada fakta

adalah benar penggugat dan Tergugat sudahpernah didamaikan akan tetapi yang dibicarakan saat perdamaian bukanterkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugatmemang tidak pernah melakukan kekerasan kepada penggugat akan tetapihasil kKesepakatan perdamaian bahwa Tergugat berjanji tidak akan pernahmenggunakan lagi Narkotika (Sabu) dan Tergugat menyanggupi haltersebut dan hal tersebut terbukti bahwa Tergugat sudah menjalaniRehabilitasi pada bulan September 2017 di Balai Besar Rehabilitasi

terjadi percekcokan danpertengkaran;Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, tapi saksi tahu Tergugatada menghisap ganja karena saksi pernah melihat dirumahnyadibotol aqua dan sejenisnya, Tergugat juga pernah melakukanKDRT terhadap Penggugat dan Penggugat juga pernah melapor kePolsek;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahunyang lalu;Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudahmendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat pernah menjalani rehabilitasi

jawabannya telah menyatakan dalilsebagai berikut:1.Terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat,Tergugat telah mengakui sepenuhnya dengan menyatakan bahwa benarbuku nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang ketika bencana tsunamipada tahun 2004;Terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugatmembantah dalil mengenai alasan gugatan cerai yang didalilkan olehPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah menjalanirehabilitasi pada bulan September tahun 2017 di Balai Rehabilitasi

pidanasebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur initelah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika pun mewajibkan apabila terbukti terdakwa sebagaipenyalahguna sebagaimana pasal 127 ayat (1) maka hakimharusHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Ptkmemperhatikan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undangundang aquo, dimanapelaku tersebut harus menjalani rehabilitasi

sosial maupun medik;Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pasalpasal dimaksud telahdiatur dalam Peraturan Bersama Nomor : 0O1/PB/MA/III/2014 tentangPenanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakaisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkaraTerdakwa karena Terdakwa sejak awal penyidikan perkara ini tidak ditanganioleh Tim Asesmen Terpadu sehingga tidak ada hasil laporannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa wajib atau dapat untuk di Rehabilitasi atau diambiltindakan lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalamlembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata

VICTORY PUTRA PAPUA pimpinan FRANSISKUS MEKAWAberdasarkan kontrak Nomor 01/K/PDK/DAK (fisik) tanggal 10 Juli 2007tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, PengadaanSarana Penunjang SD Kibay di Distrik Arso ;Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV.

Konsultan Pengawasdan Pengawas Fisik ;Bahwa ternyata SD Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telahdisepakati oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Dinas Pendidikan danPengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun di tengah hutan yangberjarak kurang lebih 4 (empat) Km dari Kampung Kibay dan lokasi tersebuttidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda empat maupun rodadua, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki ;Bahwa Saksi YOSEP WILLEM SADIPUN selaku Staf teknis kegiatan dalampelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi

JAMES SIMAMORA, MMT. dimanatugas dan tanggungjawab Saksi YOSEP WILLEM SADIPUN adalah :Mengawasi/mengonirol kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor Pelaksanadan Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi FisikBerat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD Kecil Kibay Bewan sebesarRp999.497.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Kantor Dinas Pendidikan danPengajaran Kabupaten Keerom ;Bahwa pada bulan Desember 2007, FRANSISKUS

VICTORY PUTRA PAPUA pimpinan FRANSISKUS MEKAWAberdasarkan kontrak Nomor 01/K/PDK/DAK (fisik) tanggal 10 Juli 2007tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Mebelair, Pengadaan SaranaPenunjang SD Kibay di Distrik Arso ;Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV.

318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;Total Volume = 0, 279 m3Bahwa menurut keterangan Ahli Terdakwa tidak memiliki izin untukberaktifitas di lokasi hutan tersebut;Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan paraterdakwa ditaksir sejumlah :Kerugian Negara untuk kayu olahan : PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10%x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M3 = Rp.52.572 (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah ) DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi

ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus duapuluh rupiah )Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884(Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat rupiah); Kerugian Negara untuk kayu bulat :PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10%x Patokan Harga x Volume 10%x Rp.310.000x0,279 M3 = Rp.8.649(delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi

x diameter 10 cm = 0,025 m3;Total Volume = 0, 279 m3;Bahwa menurut keterangan Ahli para terdakwa tidak memiliki izin untukberaktifitas di lokasi hutan tersebut.Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan paraterdakwa ditaksir sejumlah :Kerugian Negara untuk kayu olahan : PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10%x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M3 = Rp.52.572 (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah ) DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi

ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus duapuluh rupiah )Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884(Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat rupiah) Kerugian Negara untuk kayu bulat :PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10%x Patokan Harga x Volume 10%x Rp.310.000x0,279 M3 = Rp.8.649(delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi

Sesuai dengan aslinya;Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor173/IB/T/S/71 tanggal 28 Oktober 1971, Memutuskan memberikan izin kepadaSoenardi untuk merubah bangunan, bukti P8, Sesuai dengan aslinya;Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 28101971 Nomor : 173/IB/T/S/71,bukti P8.a, Sesuai dengan aslinya;Surat Catatan Pelaksanaan bangunan yang dikeluarkan Kepala Suku DinasTata Kota Wil Kota Jakarta Selatan tanggal 06111971, bukti P8.b, sesuaidengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi

Daerah (IREDA) Nomor : 052530 tahun1972 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 21 Agustus 1972, bukti P9,sesuai dengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 115680 tahun1973 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 15 April 1973, bukti P9.a, sesuaidengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 191980 tahun1974 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 21 Mei 1974, bukti P9.b, sesuaidengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor

: 51563 tahun1975 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 22 Mei 1975, bukti P9.c, Ssesuaidengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 404050 tahun1976 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 30 April 1976, bukti P9.d, sesuaidengan aslinya;Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 432218 tahun1977 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 17 April 1977, bukti P9.e, sesuaidengan aslinya;Hal. 28 dari 41 hal.

Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 011804 tahun1978 yang dibayarkan oleh Soenardi tanggal 09 Februari 1978, bukti P9.f,sesuai dengan aslinya;20. Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 117324 tahun1979 yang dibayarkan oleh Soenardi, bukti P9.g, Sesuai dengan aslinya;21.

Surat Keterangan luran Rehabilitasi Daerah (IREDA) Nomor : 240286 tahun1980 yang dibayarkan oleh Soenardi, bukti P9.h, Sesuai dengan aslinya;buktibukti Surat tersebut kKesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dantelah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3)Undangundang No. 13 tahun 1985 jo.

dimaksud dalam Pasal 54,Pasal 55, dan Pasal 103, Majelis berpendapat bahwa oleh karena selamadipersidangan tidak terdapat satu pun alat bukti yang memberikan fakta kalauTerdakwa merupakan pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaanNarkotika terutama yang membuktikan adanya surat keterangan dokter jiwaHalaman 31 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid/Sus/2014/PN.Smdatau psikiater yang menyatakan Terdakwa seorang Pecandu atau korbanpenyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak dapat dikenakan kewajibanmenjalani rehabilitasi

medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa begitu pula dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika, Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial mempertimbangkan berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010, dengan ketentuan sebagai

Adanya hasil asesmen dokter yang dicatat pada rekam medis perlunyarehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial terdiri dari;1) Lembaga Rehabilitasi Medis dan Soaial yang dikelola dan atau dibina dandiawasi oleh BNN2) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;3) Rumah sakit Jiwa Seluruh Indonesia (Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia);4) Panti Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI dan UPTD;5) Tempat rujukan Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan olehMasyarakat yang mendapat

CitajokBintang Kejora.SPMK Nomor : 360/05/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaanpekerjaan Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, rumah ibadahdan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk CV.Nasee Mee Jaya.Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat sebagai berikut :1.Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/534/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober2012 tentang Penanganan Darurat Pembersihan, normalisasi dan pelebaranDAS di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara

Rp. 1.425.980.000,(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluhribu rupiah);Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/533/BPBA/2012 tanggal 02 Oktober2012 tentang Penanganan Jalan Darurat sebesar 1.745.975.000, (satu milyartujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ /BPBA/2012 tanggal 02 Oktober2012 tentang Penanganan Jalan Darurat, Rehabilitasi Rumah masyarakat,Rumah Ibadah dan Huntara sebesar Rp. 2.050.000.000

SPMK Nomor : 360/05/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pelaksanaanpekerjaan Penanganan Darurat Rehabilitasi Rumah masyarakat, rumah ibadahdan Huntara di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara menunjuk CV.Nasee Mee Jaya;Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat sebagai berikut :1.

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ /BPBA/2012 tanggal 02 Oktober2012 tentang Penanganan Jalan Darurat, Rehabilitasi Rumah masyarakat,Rumah Ibadah dan Huntara sebesar Rp. 2.050.000.000, (dua milyar limapuluh juta rupiah); Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 karena kewenangannya selaku PenggunaAnggaran, terdakwa telah menyerahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah) kepada rekanan PT.

Pasal 54 khususnya menyebutkan : PecanduNarkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.

Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika; ataub. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika.(2)

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkansebagai masa menjalani hukuman.Jadi, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikanatau terbukti sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah GunaHal 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN Pbmtersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Menimbang

bersama dan atas tawaran temannya yang bernama DEDI sebagaipemilik shabu dengan penuh kesadaran, dengan demikian perbuatan Terdakwamengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut adalah merupakan kesengajaan;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukandengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalah gunaan Narkotika; Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika danjuga bukan pula korban penyalah gunaan Narkotika, maka Terdakwa tidakwajid menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial, maka pidana yang paling tepat dijatunkan padadiri Terdakwa adalah pidana penjara;Hal 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN PbmMenimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringananhukuman, dengan alasan : Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua)orang anak yang sekarang dalam kondisi sakit, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat

bertanggungjawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UUNarkotika;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotikatersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajid menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana narkotika. Atau;b.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaterhadap pecandu narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika tidak wajibuntuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukanmerupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif ataupilinan;Menimbang

Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa merupakan pencandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwatidak mengalami ketergantungan terhadap sabusabu dan bukan sebagai pecandusehingga terdahap Terdakwa tidak perlu) untuk diperintahkan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaanpenjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepadaTerdakwa, berdasarkan fakta hukum yang

127 ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajibmemperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaansebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi

sosial;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasalpasal dimaksud belumdiatur dengan peraturan pelaksananya, maka Majelis Hakim berpedomandengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhipersyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun2010 tersebut di atas dan tidak adanya

Tim Assessment dalamperkara a quo,maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medismaupun rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .

Hakim harusnya memahami perbedaantersebut, Apakah ada motif ekonomis dari pembanding Narkotika tersebut, jikaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2021/PT MDNPike22.23.24.25.tidak ada motif ekonomis maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkanadalah vonis rehabilitasi di dalam UndangUndang RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika secara jelas disebutkan ada jaminan rehabilitasi bagikorban/Pecandu narkotika;Bahwa dari dakwaan pertama dan kedua diatas jelas Penuntut Umummengetahui dan menerangkan

Atau) = menetapkan = agarPEMBANDING/TERDAKWA direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi;3.

dengan hukumanyang sama seperti hukuman pengedar narkotika, Dalam memori bandingterdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa tidak adanya pedomanpemidanaan dalam uu narkotika mau tidak mau selalu memposisikanpengguna sama dengan penjual atau bandar, pembanding mengkonsumsiuntuk mengobat sakitnya sedangkan penjual atau pengedar tentu ada motifekonomis,hakim seharusnya memhami perbedaan tersebut apakah ada motifekonomis dari pembanding, jika tidak ada maka sudah seharusnya hukumanyang dijatuhkan adalah rehabilitasi

Terperiksa direkomendasikan untuk dilaksanakan proses hukum padatingkat penyidikan , penuntutan dan putusan.Apabila di dalam hasil pemeriksaan Tim TAT pada tingkat penyidikanberdasarkan hasil pemeriksaan tim medis maupun tim hukum ditemukan faktabahwa pemohon banding harus direhabilitasi; maka hasil Tim TAT akanmengeluarkan surat rekomendasi agar pemohon banding dilaksanakanrehabilitasi, akan tetapi faktanya berdasarkan surat keterangan di atas dapatdisimpulkan bahwa pemohon banding tidak dapat diajukan rehabilitasi

Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebutadalah untuk dikonsumsi sendiri dimana sebelum penangkapan Terdakwa telahmenggunakannya pada malam hari sekitar jam 00.00 WIB (jam dua belasmalam);Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saatpenangkapan Terdakwa memiliki dengan berat bersin 0,02001 gram olehkarenanya jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, danPecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial,maka jumlah tersebut termasuk dalam pemakaian untuk 1 (Satu) hari;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwasampai pada saat ini tidak ada orang lain yang ditangkap terkait perkara narkotikaatau jaringan peredaran narkotika yang menjerat Terdakwa, dan tidak ada yangmembuktikan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut bukan hanyauntuk dirinya sendiri;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN TmgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karenadalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, makadengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasarMajelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetaokan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan,;Menimbang, bahwa