berwenang untuk mengeluarkanpenetapan;Menimbang, bahwa telan menjadi hal yang baku bahwa Permohonandalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious,sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkantersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan

nama padaHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN SbsKutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dan memang di luar ataupun dilingkungan sekolahnya Pemohon sudah dikenal dengan nama YESIANA;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap buktibuktidi atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karenaperubahan nama dari YESIANAAPLOLIA menjadi YESIANA tidaklah bertentangandengan hukum dan tidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalamadat istiadat ataupun kesusilaan

umur sebagaiamana dimaksudkan diatas, hukum dapatmemberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan mendesak dan kedua calonpengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalinhubungan cinta bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudahberhubungan cinta dengan begitu eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akanmelakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan

sangaterat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminyakiranya dapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya danbesar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

Pasal 26 Ayat 1 huruf A UndangUndang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal45 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara danmendidik serta melindungi anakanak mereka dengan sebaikbaiknya ;Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Para Pemohon,tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru IMade Putra Dharma Sanjaya, karena tidak bertentangan dengan normakesopanan, kesusilaan

maupun agama, sehingga menurut HakimPengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan a quonama I Made Putra Dharma Sanjaya tersebut bukan suatu istilah yangmelecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggarnorma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namunmerupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:Pasal 52(1) Pencatatan perubahan nama

Nopember 1991;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan nama, hanyasaja penyelarasan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terusmenerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak padasulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

Bbs.karena keterlibatan pemohon dengan halhal yang melanggar hukum karenaketerkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme ataukejahatankejahatan lain namun sematamata untuk kepentingan pemohonkelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagaipenyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidakbertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baik normaagama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan

Penetapan No.1076/Pdt.P/2020/PA.Bdw.pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalinhubungan cinta bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudahberhubungan cinta dengan begitu eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akanmelakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segeradinikahkan;Menimbang, bahwa calon pengantin pria (Mohammad

Penetapan No.1076/Pdt.P/2020/PA.Bdw.Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan karena anak Pemohondan calon suami anak Pemohon telah cukup lama berpacaran bahkan terlah bertunangansejak 2 minggu yang lalu dan keduanya sering sekali bertemu, maka hal ini dapatdipertimbangan sebagai suatu tindakan prefentif terhadap kerusakan dan keburukan

No. 123 K/MIL/2008dalam tahun dua ribu enam di Asrama Kiban Yonif 712/Wt Paniki KecamatanMapanget, Kodya Manado atau ditempat lain, setidaktidaknya ditempat dalamdaerah hukum Pengadilan Militer Ill17 Manado telah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".Dengan caracara sebagai berikut :1.

terbuka", sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 281 Ke1 KUHPidana, tidak terbukti secara materiil atau tidakterbukti secara sah dan meyakinkan.Dengan alasan sebagai berikut :(a).Yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja dan terbuka" dalamPasal 281 ke1 KUHPidana adalah suatu perbuatan yang dilakukansecara sengaja dan dilakukan ditempat terbuka atau umum.Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh pelakunya adalah suatuperbuatan yang diketahuinya secara sadar bahwa perbuatan atautindakannya melanggar kesusilaan

lebih lanjut syarat ke empat dari syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan

Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2Desember 1986 tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salahsatu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337KUHPerdata dijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabiladilarang oleh Undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan

lebih lanjut syarat ke empat dari syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan

Banding tanggal 2Desember 1986 tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis ternadap Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salahsatu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337KUHPerdata dijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabilaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMemperhatikandilarang oleh Undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan

bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anakpara Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta ayah kandung calon istrianak para Pemohon bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrabdan menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan kelamin dengan calonistrinya tersebut dan akibatnya calon istri anak para Pemohon tersebut telahhamil 6 bulan, oleh karena itu jika tidak segera dilanjutkan denganpernikahan maka dikhawatirkan dapat terjadi lagi halhal yang melanggarhukum /syariat Islam dan norma kesusilaan

perempuan yangberzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yangberzina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki yang berzina ataulakilaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orangorang yang mukmin;serta juga doktrin kaidah fighiyiah yang berbunyi :Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan;maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinyatersebut dipandang bisa mencegah terjadinya kembali perbuatan melanggarhukum Islam dan norma kesusilaan

Penetapan No.0951/Pdt.P/2020/PA.Bdw.melakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segeradinikahkan;Menimbang, bahwa calon pengantin pria (Muhammad Miftahur Rizki bin CungHaryono) telah berusia 17 tahun 4 bulan dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagaiGuru honorer dengan penghasilan bersih Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan, sedangkan calon pengantin wanita (Siti Sofiyah Ningsih binti Sutrisno), dilihatdari segi postur tubuhnya tidak menunjukkan

sangaterat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminyakiranya dapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya danbesar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

UndangUndang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal45 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara danmendidik serta melindungi anakanak mereka dengan sebaikbaiknya ;Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Nyoman Rai danChaja Kersten (Para Pemohon), tidak ada permasalahan dan tidak ada yangkeberatan dengan nama baru PUTU DARMA ISABELLE KERSTEN, karenatidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan

maupun agama,sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkanHalaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PN Ginperkara permohonan a quo nama PUTU DARMA ISABELLE KERSTENtersebut juga bukan suatu istilan yang melecehkan suatu Suku, Agamamaupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun normakesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tuaterhadap seorang anak;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

umur sebagaiamana dimaksudkan diatas, hukum dapatmemberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan mendesak dan kedua calonpengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalinhubungan cinta bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudahberhubungan cinta dengan begitu eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akanmelakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan

erat,Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya kiranyadapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya dan besarharapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalamPerkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehinggadalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklahboleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan

dokumenkependudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapatbahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5105LT301220130010 tertanggal30 Desember 2013, dari yang semula tertulis dan terbaca lahir di Klungkung padatanggal 22 Februari 2002 diubah menjadi tertulis dan terbaca lahir di Nyanglan padatanggal 22 Februari 2001, tidaklan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, kesusilaan

;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan tidak ada indikasitentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan yangdiberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama lain, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yangsesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secaramateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.

;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan tidak adaindikasitentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan yangdiberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama lain, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yangsesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secaramateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Penggugat mengenai dalildalil gugatan Penggugat adalah

Penetapan No.0917/Pdt.P/2020/PA.Bdw.melakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segeradinikahkan;Menimbang, bahwa calon pengantin pria (Muhammad Sofyan bin Abdul Hasan)telah berusia 27 tahun 1 bulan dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagangdengan penghasilan bersin Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari,sedangkan calon pengantin wanita (Fatmawati binti Muhammad), dilihat dari segi posturtubuhnya tidak menunjukkan bahwa ia masih berumur 17 tahun 11

sangaterat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminyakiranya dapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya danbesar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

umur sebagaiamana dimaksudkan diatas, hukum dapatmemberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan mendesak dan kedua calonpengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalinhubungan cinta bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudahberhubungan cinta dengan begitu eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akanmelakukan halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan

erat,Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya kiranyadapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya dan besarharapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohonadalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinanterjadinya halhal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

Sehingga, apabila tidak segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan, makadikhawatirkan akan terjadi lagi halhal yang melanggar hukum agama dannorma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan puladengan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telahterbukti bahwa kehendak untuk segera menikah adalah dari anak Pemohon dandari calon suami anak Pemohon sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang lainuntuk segera manikah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi

berkawan dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahui,dan juga doktrin kaidah fighiyiah yang berbunyi :lacs) ule GLe prio rawlaoll 555Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan",maka dalam hal ini, pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anakPemohon tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya kembali perbuatanmelanggar hukum agama dan norma kesusilaan

Dimana pergantian tersebutdibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P2 tentang Kartu Keluarga dan P4 tentang AkteKelahiran yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Indonesia Ibu Pemohon yang lazim digunakan adalah Lilik Yuniwati seperti yangtertulis dalam

Dimana pergantian tersebutdibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 dampai dengan P2 tentang Kartu Tanda Pendudukdan P3 tentang Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan olehketerangan Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa nama Indonesiayang lazim Suami

masih 15 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anakpara Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ayah kandung calonsuami anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon telah berhubunganakrab dan menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan kelamin dengancalon suaminya tersebut dan akibatnya anak para Pemohon tersebut telahhamil 5 bulan, oleh karena itu jika tidak segera dilanjutkan denganpernikahan maka dikhawatirkan dapat terjadi lagi halhal yang melanggarhukum dan norma kesusilaan

perempuan yangberzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yangberzina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki yang berzina ataulakilaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orangorang yang mukmin;serta juga doktrin kaidah fighiyiah yang berbunyi :Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan;maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut dipandang bisa mencegah terjadinya kembali perbuatan melanggarhukum Islam dan norma kesusilaan