Kesatuannya namunternyata sejak Februari 2012 sampai putusan ini dibacakan Terdakwa tidakpernah hadir dipersidangan tanpa alasan dan keterangan yang sah.Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untukTerdakwa dalam persidangan.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliterII09 Bandung Nomor : Sdak/142/K/AD/H09/1/2012 tanggal 27 Januari 2012,telah melakukan tindak pidana :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakanBarangsiapa dengan terbuka melanggar kesusilaan

karenadidakwa :Kesatu :Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/MIL/2015Bahwa Terdakwa pada wakiuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribuempat belas sekira pukul 11.00 WIT atau setidaktidaknya dalam tahun dua ribuempat belas di Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ill18 Ambon telahmelakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja danterbukamelanggar kesusilaan

kain.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan :Kesatu : Pasal 281 Ke1 KUHP.AtauKedua : Pasal 281 Ke2 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I18Ambon tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Prada TERDAKWA NRP. bersalah melakukan tindakpidana :"Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situbertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Terdakwa TERDAKWA, Prada NRP. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di depanorang lain.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Menetapkan selama waktu Terdakwamenjalani penahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.Menetapkan barang bukti berupa :a.

ringannya hukuman yang dijatunkan merupakankewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkatkasasi ;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya) tidak salah dalammenerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan in casu telahsecara tepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukum dipersidangan, karenanya telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yaknimelakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan di depan orang lain yang adadi situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAFLamintang dan Theo Lamintang di dalam buku DelikDelik Khusus KejahatanMelanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua, cetakan pertama,Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkansebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakantindakan yang berkenaandengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksudmaksuduntuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandanganumum tentang

kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukanhubungan kelamin;Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R.Soesilo di dalam buku Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) SertaKomentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang, Politea, Bogor,1993, him. 212.

Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalahsegala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji,kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciumciuman, merabaraba anggota kemaluan, merabaraba buah dada dan sebagainya.

Selain itu, ParaPemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan terjadi pelanggarannorma agama dan kesusilaan;Bahwa, kemudian dibacakan Permohonan Para Pemohon, yangatas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya, tidak ada perubahan atau tambahan atasPermohonannya tersebut;Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan anaknyayang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam,pekerjaan: Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman diKota Probolinggo

bersama, telah melakukanhubungan badan, dan khawatir terjadi halhal yang semakinmenjerumuskan ke jurang kemaksiatan, melanggar normanormaagama dan juga masyarakat, maka anak Para Pemohon dengan calonsuami anak Para Pemohon tersebut memutuskan untuk menikah,yakni agar dapat mencegah terjerumusnya anak Para Pemohon dancalon suami dari halhal yang melanggar normanorma agama danmasyarakat berikutnya; Bahwa anak Para Pemohon khilaf, dan menyesal telah melakukanperbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan

Pemohon sudah seringmenghabiskan waktu bersama, telah melakukan hubungan badan, dankhawatir terjadi halhal yang semakin menjerumuskan ke jurangkemaksiatan, melanggar normanorma agama dan juga masyarakat,maka saya menyampaikan kehendak untuk menikahi anak ParaPemohon dengan meminang anak Para Pemohon, agar dapatmencegah terjerumus ke perbuatanperbuatan yang melanggar normanorma agama dan masyarakat berikutnya; Bahwa saya khilaf, dan menyesal telah melakukan perbuatan yangmelanggar norma agama dan kesusilaan

badan yangsepatutnya hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, sehingga untukmencegah terjadinya pelanggaran normanorma agama dan kesusilaanberikutnya, yakni hubungan di luar nikah, maka perkawinan dianggapsebagai solusi untuk kondisi anak Para Pemohon saat ini sebagaikepentingan terbaik (the best interest of the child) bagi anak tersebut;Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa ada potensi tercegah dan terjadinyapelanggaran normanorma agama dan kesusilaan

menghimpun dana deposito dari masyarakat, dimana menuruthemat Penggugat pemberian insentif tersebut adalah bukan merupakansuatu pelanggaran hukum;Bahwa pemaksaan dari Para Tergugat kepada Penggugat untukmengembalikannya uang insentif yang telah diterima Penggugat dalamwaktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan atau pada bulan Juni 2010kepada Turut Tergugat 2, menurut hemat Penggugat adalah hal yangsangat mengadangada dan merupakan suatu tindakan yang sangatbertentangan dengan norma kepatutan juga norma kesusilaan

Pasal 1365 KUHPdt, mengingat perbuatan Para Tergugattelah melanggar hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kewajibanhukum, kepatutan dan kesusilaan;Hal. 5 dari 21 hal. Put.

No.686 PK/Pdt/2014dan tindakan pembinaan bertentangan dengan kewajiban hukum,kepatutan dan kesusilaan jelas sangat mengadaada;Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa sikap paraTergugat dalam perkara a quo nyata merupakan perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur ex Pasal 1365 KUHPdt mengingat perbuatanpara Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat, bertentangandengan kewajiban hukum, kepatutan dan kesusilaan (vide surat gugatanangka 20).

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : ZAENUR ROFIK, Praka NRP 31060252020185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakimpada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :a.Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengansengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut Pasal 281 ke1 KUHP.b.Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan.Cc.d.10.00Mohon menetapkan barang bukti berupa suratsurat yaitu : 1 (satu) lembar Visum Et

Madiun atau setidak tidaknyapada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III13 Madiun, telahmelakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :a. Bahwa Terdakwa Praka Zaenur Rofik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya.

Demikianpula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atauarti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yangmungkin dapat melihat.21Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yangmelanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengankelaminan atau bagianbagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa mallu,jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.Berdasarkan keterangan

telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas adalahmerupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dimana unsurunsur tindak pidana atasperbuatan Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat sudahterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan , sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : ZAENUR ROFIK, Praka NRP31060252020185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .2.

Rekam jejak yangbaik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yangburuk kepada anak yang akan diasuhnya;Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikanadalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapbkan sebagai pemegang hakasuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan,serta norma adat setempat;Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang yang perlu diperhatikanadalah

Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebutbekepribadian baik (tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama,hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya.

284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMaterai, buktibukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi AktaKelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan,tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1, terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah bercerai, P.2 terbukti bahwa ANAK , umur5 tahun dan P.3, terbukti bahwa ANAK II , adalah anak dari Penggugat ;Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat danTergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai denganpasal 1820 KUH Perdata jo. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undangundang, norma kesusilaan

bermaksud untuk merubahnama Pemohon dan Suami pemohon pada Kutipan Akte Nikah yang semula tertulis FATIMAHdirubah/diganti menjadi FATMAH, dan nama Suami pemohon didalam Kutipan Akta Nikahtertulis nama FAUZI MUHAMAD drrubah/diganti menjadi FAUZI, sehingga lengkapnya namaPemohon dan Suami Pemohon menjadi FATMAH dan Suami Pemohon menjadiFAUZI;Halaman I dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.TGL Menurut hemat Pemohon perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangandengan Adat istiadat, Kesusilaan

selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannyatersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkanputusan dalam perkara terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalamamar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan pertimbangan tindak pidanatersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yangmemegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama,kesusilaan

1992alas nama Rian Mangapul Sirait;Menimbang, bahwa kesemua Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya22n ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan dan menghubungkan antaracal permohonan PEMOHON dengan buktibukti surat yang diajukan, Majelis Hakimsempendapat bahwa permohonan PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum, tidaksementangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangandengan kepatutan dan kesusilaan

dengan undangundang yang berlaku;Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yangmenentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalahSuatu Sebab Yang Halal serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinyamenyatakan:Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebabyang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;Serta Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan:Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atauapabila berlawanan dengan kesusilaan

Soal kebatinan menginjak lapangankeagamaan dan kesusilaan, yang pada hakekatnya agak lain daripada lapangan Hukum. Bahwa selalu ada saling mempengaruhidiantara dua lapangan tersebut, adalah betul, akan tetapi ini adalahperkara lain.Hal. 44 dari 74 hal. Put.

Dan sebagai penjelasan dapat dianggap pasal1337 B.W. yang mengatakan, bahwa causa adalah tidakdiperbolehkan, apabila dilarang oleh undangundang atau apabilabertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.Suatu larangan dalam undangundang yang selayaknya merupakanhalangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifatmelanggar larangan itu. Misalnya seorang berjanji akan membunuhorang lain atau akan mencuri barangbarang milik orang lain.

Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, kausa yangtidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undangundangatau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Eggens itu, bahwaketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya,adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwakalau orang ingin dihormati sebagai manusia, ia harus dapatdipegang perkataannya, namun Hukum yang harusmenyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalammasyarakat, memerlukan asas konsensualisme itu demi untuktercapainya kepastian hukum.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Pras Setyawan Bin Timpun Jonson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN NORVATTONI Bin SUYONO ABDULOH dan Terdakwa II TRISKA PUTRI ANGGRAINI Binti SLAMET tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

1. Menyatakan Terdakwa YULIATIN Binti MASKUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan

FAIQ FAHRIZA AJIE, Laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Rahmantika Als Ang Eizel Hadar Bin Sutrasno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Dengan demikian Oditur Militer menolak pertimbangan putusanPengadilan Militer IIl14 Denpasar Nomor : 11K/PM.III14/AD/IV/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang menyatakan Majelis menyakinibarang terlarang tersebut dari Sdri Eka bukan dari Terdakwa karenajawaban Saksi1 sesuai dengan hukum acara pidana.4.

Keterangan yang benar menurut kami tidak selalubergantung kepada keadaan kejiwaan tersebut, justrusebaliknya keadaan keadaan tersebut telah membuka peluangbaginya untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnyakarena memang terkait dengan cara hidup dan kesusilaan yangburuk.Dengan demikian Oditur Militer menolak pertimbangan putusanNomor : 11K/PM.III14/AD/IV/2012 tanggal 21 Juni 2012 yangintinya menyatakan, Majelis hakim berkeyakinan atas keteranganSaksi1 benar adanya karena Saksi1 tidak tertekan

Cara hidup dan kesusilaan Saksi segala sesuatu yang padaumumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itudipercayaMaka pertimbangan dan Putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar.4.

Tidak bijak rasanyabila dengan satu kesalahan kecil, kKemudian kita mengatakan bahwaorang tersebut memiliki latar belakang kehidupan dan cara hidupserta kesusilaan yang buruk.Kita selalu diajarkan untuk berbaik sangka kepada setiap orang danbukan sebaliknya, demikian adalah jalan untuk melapangkan hati,meluaskan persahabatan dan pada akhirnya adalah mendatangkanrezeki yang baik dan berlimpah.Umar bin Khattab r.a..... Dahulu adalah pembunuh berdarah dingin,kejam dan tidak mengenal batas.

danagen perekrutan dari Pengguna di Taiwan (Vide Bukti P4 danP5)Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 keluar UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang PenempatanDan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Vide Bukti P13)Bahwa Pasal 30 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di LuarNegeri menyatakan bahwa '"Setiap orang dilarangmenempatkan calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat.pekerjaan yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaandan norma kesusilaan

biaya Penempatan TKI Ke Taiwanyang menetapkan 12 (dua belas) komponen biaya denganjumlah total biaya penempatan sebesar Rp. 12.944.500, (duabelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratusrupiah).BERTENTANGAN DENGANPasal 30 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di LuarNegeri yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarangmenempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempatpekerjaan yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaandan norma kesusilaan

(enam) komponen biaya tidak tetap denganjumlah total biaya penempatan sebesar Rp. 14.725.400, (empatbelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) +US $ 315 (tiga ratus lima belas US dollar).BERTENTANGAN DENGANPasal 30 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di LuarNegeri yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarangmenempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempatpekerjaan yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaandan norma kesusilaan

Kerja Indonesiadi Luar Negeri adalah sangat keliru, dengan alasan bahwaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP158/D.P2TKLN/III/2005 adalah mengenai biaya penempatantenaga kerja Indonesia di Taiwan, sedangkan Pasal 30 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kera Indonesia di Luar Negeri yangberbunyi bahwa; "Setiap orang dilarang menempatkan calonTKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangandengan nilainilai kKemanusiaan dan norma kesusilaan

Menyatakan terdakwa FITRIANI Alias OCA BINTI ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ''sebagai mata pencaharian, mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang laindengan orang ketiga'' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;

3.