Ditemukan 11307 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 89/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. DERANI : beralamat di Villa Permata Blok B-2/3 A RT.02 RW.01 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kab.Tangerang, Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya, yaitu : Sukhebi Mufea, SH,MH dan Aris Purnomohadi, SH,MH. Para Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Law Firm Sukhebi Mufea, SH,MH & Partner, beralamat kantor di Modern Golf Apartement, Jl.Hartono Raya Blok SRA/001 Kota Modern Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III; Melawan 1.Tn. SUHERMAN MIHARDJA, S.H.,M.H. beralamat di Jl.Joglo Raya No.59 RT.009/RW.008 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasanya yaitu : 1. Hartono Tanuwidjaja, S.H, MSi, 2. M.Yusuf Haseng, S.H, 3. Syamsudin, S.H, 4. Peter Wongsowidjojo, S.H, 5. Juda K Sembiring, S.H. Para Advokat pada Law Firm Hartono Tanuwidjaja & Partners, beralamat kantor di Wisma A.Rachim Lt.2 Jl.Suryopranoto 83 Harmoni Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; 2.Tn. ABDUL ROSYID alias OCID, beralamat di Kampung Curug Wetan RT.02/RW.07 Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I; 3.Tn. SUHARDI HADI SANTOSO, S.H., Notaris PPAT di Jakarta, beralamat di Jl.Kebayoran Lama Raya No.1 Jakarta Barat; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
96 — 213
  • Penyerahan tidak diharuskan, bila barangbarang yang harusdiserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yanghendak menerimanya ;Pasal 616 KUHPerdata yang menyatakan:Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yangditentukan dalam Pasal 620.Pasal 1459 KUHPerdata yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selamabarang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616Dengan mengacu
    bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukandengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci bangunan tempat barangbarang itu berada.Penyerahan tidak diharuskan, bila barangbarang yang harus diserahkan,dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendakmenerimanya ;Pasal 616 KUHPerdata yang menyatakan :Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-04-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SONANG SIMANJUNTAK, SH
Terdakwa:
TAUFIQ, SE Alias UPIK Bin ABDUL AZIZ
248 — 342
  • Indragiri Hilir Nomor: 620/DPU-BM/IV/2011/30 tanggal 08 April 2011;
  • 1 (satu) Eksemplar Verifikasi Pekerjaan dan Konfirmasi Rekening Pembayaran dari Bank BJB Nomor: 301/PKU-PEM/2011 tanggal 19 September 2011;
  • 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 630/DPU-BM/PPHP-PJBT/XI/2011/03;
  • 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomo : 600/DPU-IV/2011/479 Tanggal 04 April 2011 tentang Penetapan Pejabat
    Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 13 Juni 2013;
  • 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi 100% Pembangunan Jembatan Enok Tahun Anggaran 2013 Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir;
  • 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-VI/2013/463 Tanggal 03 Juni 2013 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;
  • 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Nomor 620
    SELARI KARYA KONSULTAN;
  • 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 620/DPU-BM/VII/2014/012 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak Bidang Bina Maga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2014 Tanggal 04 Juli 2014;
  • 1 (satu) Eksemplar ADM Pencairan Uang Muka 20 % (dua puluh persen) kepada Atas Nama PT. RAMADHAN RAYA untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Kec.
    Selari Karya Konsultan;
  • Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/BM-DPU/SPK-KONS/RHB.JMBT/VIII/2014/ 01.09 Tanggal : 18 Agustus 2014 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tahun Anggaran 2014;
  • 1 (satu) Jilid Laporan Bulanan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Periode Desember 2014 CV. Selari Karya Konsultan;
  • 1 (satu) Jilid Fotocopy Tagihan Bulanan (Invoice) Layanan Jasa Konsultansi Bulan : s/d Desember 2014 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan CV.
    Selari Karya Konsultan untuk paket Pekerjaan Pengawasasn Teknis Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2014;
  • 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 620/DPU-BM/VIII/2014/764 Tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Penarikan Kerugian Daerah Kepada Dir. PT.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 60/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. AMIRUDDIN, SE. MM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
120 — 0
  • IWAN SULISTIONO;

    2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;

    1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:

    1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.

Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 24 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR
2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN
3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES
119 — 19
  • Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
  • 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
  • 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
  • 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
    Keterangan Dukungan Bank;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
  • 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2020 — Putus : 13-07-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh
Tanggal 13 Juli 2019 — 1. M. SUS'A 2. WAHYUDI, S.PD.I (Penggugat) Lawan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (Tergugat) PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI BPN RI Cq BPN PROVINSI KALSEL Cq BPN KABUPATEN BARITO KUALA (Turut Tergugat)
202 — 89
  • Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan bila yang digugat adalah badan ataupejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenangpengadilan negeri;.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Kdr
Tanggal 30 Nopember 2017 — - R.PRIYONO SANTO lawan - ANIES ZYABIDI
148 — 37
  • Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan bila yang digugat adalan badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang mengadiliwewenang pejabat tersebut,
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
ACHMAD FARUQ HARJONO
79 — 21
  • dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Africa Black Ant 333 sachet;
    2. Africa Black Ant 7 252 sachet;
    3. Akar 18 No. 2 215 sachet;
    4. Akar Pinang 2250 sachet;
    5. Ambeien Sinar Serambi 8 330 sachet;
    6. Assalam Ramuan Obat Tradisional Asamurat & Flu Tulang 156 sachet;
    7. Batuk Pilek Sinar Serambi 9 840 sachet;
    8. Beruang Putih 440 sache;
    9. Boyok 620
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
240 — 68
  • BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751126. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882127. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882128. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882129. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882130. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431131. 587 Drg. Masrial, Sp.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751315. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882316. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882317. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882318. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882319. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431320. 587 Drg. Masrial, Sp.
    BKU :620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU :599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751504. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882505. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882506. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882507. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882508. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431509. 587 Drg. Masrial, Sp.
    Riau No.BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 13/PDT/2015/PT JMB
Tanggal 13 Mei 2015 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : MARYATI Als NGUI SIE LANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat : TANOTO UNANG
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN BIN MUHAMAD
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN HERMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KELURAHAN PAAL MERAH
Turut Terbanding/Tergugat : FIRDAUS ABU BAKAR, SH, MKN
Turut Terbanding/Tergugat : LUKAS TAHIM
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI
85 — 67
  • Keterangan Saksi DEDDY ARMIANTO.Bahwa Saksi kenal dengan Ratna Esih dan suaminya yangbernama Edi Wagiman, saksi pernah melihat Edi Wagimanmenawarkan tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Thehok,untuk dijual dengan bapak saya yang bernama Arzali, lalu diTahun 1979 orang tua saksi membeli tanah tersebut denganSertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Ratna Esih, saksi tahubahwa induk dari sertifikat No. 620 adalah Sertifikat Hak Milik No.44;Bahwa posisi letak Sertifikat Hak Milik yang orang tua saksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3259 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — MUHAMMAD (ALM) dalam hal ini diwakili para ahli warisnya RATNA DEWI, (JANDA ALM MUHAMMAD) DAN DRA.SUSILA WARDANI, SUSILA ARYANI, S.SUSI ERNI, T.MURSIDI, T.WAHYUDI, T. ADI SUARDI, T.MAULANA, T.MUSRI ANDI, T.ARDIANSYAH, T.HERMANSYAH, T.INDRA WARDANA, vs. 1. Drs.A.K. DJAUHARI, M, dkk
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena titel gugatan para Penggugat mendalilkan permasalahangugatan atas akta jual beli dan sertifikat, berdasarkan putusan MA No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999: bila yang digugat adalahbadan/pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 21-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BDW
Tanggal 21 Maret 2013 — A S M A R, dkk
42 — 3
  • Simah ( Tergugat V );Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat V membantahdengan menerangkan bahwa Tergugat V memiliki tanah dengan identitaspersil no. 26 Kohir no. 128 seluas + 125 m2 bagian dari tanah seluas 620 m2karena mendapat hibah berdasarkan akta hibah no. 213/HB/X/1999 tanggal 6Oktober 1999 ( bukti surat bertanda TV ); 72 Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaansetempat yang dilakukan Majelis Hakim terungkap fakta bahwa obyeksengketa VII dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 25 Februari 2016 — Tn. Roid bin Kasdi, DKK melawan Tn. Nuratin bin Tarjan, DKK
99 — 12
  • orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaanitu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";= Ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata "Hak Milik atas barang yang dijualtidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616"; Ketentuan Pasal 616 KUHPerdata "Penyerahan atau penunjukan ataskebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yangbersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620
    ";= Ketentuan Pasal 620 KUHPerdata "Dengan mengindahkan ketentuanketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksuddiatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantorpenyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barangbarang takbergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan membukukannyadalam register.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 25 Juli 2011 — FITUS EFI
88 — 23
  • berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskinjatah 31 KK tersebut kepada orangtermasuk rumah tangga sasaransebagaimana data BPS Kab.Kupang;bahwa tanggal 23 Juli 2009 saksipelaksana satker IV Kab.Kupangpenerimasebanyak 620
    Utara, namunsetelah menerima raskin tersebut atas perintahterdakwa saksi Dominggus Orde membagikan raskintersebut kepada rumah tangga sasaran penerimamanfaat yang berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — BAMBANG SUYENDRO, Anak Almarhum GaMoy, dk. vs GOENANTO TANOERAHARDJO
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tatausaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang PengadilanNegeri;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang tersebut di atas, sudah terbukti PengadilanNegeri Kediri tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa danmengadili
    Peradilan Umum, menyebutkan Pengadilan Negeribertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarapidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Bahwa sesuai Pasal 134 HIR, Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yangtidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidakberwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidakberwenang;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 14 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : AA UMBARA SUTISNA
317 — 204
  • Data Usulan Bansos Covid 19222. 1 (Satu) bundel printout warna SUMMARY REPORT Kode Tender4892703, Nama Tender : Peningkatan Jalan Rancapanggung Cijenuk,CijenukSarinangen, SarinagenBaranangsiang; Anggaran tahun 2020223. 1 (Satu) bundel printout warna SUMMARY REPORT Kode Tender4909703, Nama Tender : Peningkatan Jalan PurabayaJatiSaguling;Anggaran tahun 2020224. 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor 620/1928/DPUPRtanggal 15 April 2020,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
144 — 107
  • No. 620 K/Pdt/1999 tgl. 29121999 mengemukakan : Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkaranya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanwewenang Pengadilan Negeri ;Bahwa, dalam gugatan perdata yang objek sengketanya Sertifikat dengantuntutan sasaran pembatalan, cacat hukum atau pernyataan tidakmempunyai kekuatan berlaku Sertifikat (tanah) secara keseluruhan maupun1.10
    Bahwa, atas dasar alasan alasan tersebut dan sesuai dengan ketentuanPasal 1 ayat (9), pasal 53 ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yangtelah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UUNo. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto PutusanMARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994, Jo Putusan MARI No.2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997, Jo No. 3838 K/Sip/1971 tanggal3111971, Jo No. 716 K/Sip/1973 tanggal 591973, Jo No. 620 K/Pdt/1999tgl. 29121999 dan pasal
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
58 — 42
  • ., berkedudukan diSingaraja dengan Nomor : 620/Leg./1993, adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;7. Menyatakan hukum:a. Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 7 Djanuari 1957, dengan PipilNo.52, Persil No. 4 b, Kelas Ill, luas : 10, 235 Ha. terletak di BrMenginih, Antara Pan Pitja sebagai Penjual dengan Ngakan PutuMeregug sebagai pembeli;Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgrb.
    Fotokopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan sebagaiPenggarap tertanggal 2 Maret 1993, yang dibuat oleh Sang NyomanHalaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN SgrRiet.dkk. yang dilegalisir dihadapan Notaris SOETJIPTO,SH.BERKEDUDUKAN DI Singaraja Nomor 620/Leg/1993 tanggal 32 Maret1993, yang selanjutnya diberi tanda TI s/d.VII 10;11. Fotokopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Almarhum PanKasma, tertanggal 2 Agustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda TIS/d.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 59
  • BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PBR64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 24 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.RISKY FHONNA Bin SAMSUL BAHRI
2.YUDA DEDI SAHPUTRA, S.P. Bin SAMSUL BAHRI
101 — 16
  • Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
  • 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
  • 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
  • 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
    Keterangan Dukungan Bank;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
  • 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
  • 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 21-06-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 30 Nopember 2017 — YUSNI, Cs LAWAN I.Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang II.Asnidar, Cs
155 — 75
  • tanah tersebut, adalahkewenangan Pengadilan dalam perkara perdata (Pengadilan Negeri) untukmemeriksa dan memutuskannya, bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai KewenanganMengadili (Kompetensi Absolut) tersebut Para Penggugat telah mengajukanbantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwasesuai dengan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 620