Ditemukan 100954 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rudi ruli regi runi ruri
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1218/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
Sunarti
Tergugat:
1.Hajah Sadiyah
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
4235
  • Merubahkejadian materiil berarti merubah pokok perkara;Penegasan ini, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 547K/Sip/1973 yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai pokokperkara adalah tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak ;2 Gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan ganti rugi :Bahwa pada umumnya gugatan ganti rugi tidak dapat dipisahkan denganperbuatan melawan hukum.
    Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi, dalam gugatan tersebut,Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dan Tergugat Il secaratanggung renteng ;3. Bahwa Tergugat I, menyangkal dalildalil yang dikemukakan penggugat kecualiyang diakuinya secara tegas;4. Bahwa Gugatan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum yang kuat. Oleh karena itu, gugatan gantirugi oleh Penggugat kami tolak.
    dimanakahkesalahan/kelalaian dari Tergugat Isehingga Tergugat harusmembayar ganti rugi?
    ganti rugi selanjutnya dirubah menjadi pembatalan jualbeli.Hal tersebut adalah menunjukkan perubahan kejadian materiil.
    Merubahkejadian materiil berarti merubah pokok perkara;Penegasan ini, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 547K/Sip/1973 yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai pokokperkara adalah tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak ;5 Gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan ganti rugi :Bahwa pada umumnya gugatan ganti rugi tidak dapat dipisahkan denganperbuatan melawan hukum.
Register : 26-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 01-10-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Kfm
Tanggal 20 September 2016 — - Drs. EDMUNDUS FALLO, M.M. sebagai PENGGUGAT - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERGUGAT
16661
  • Bahwa menurut Penggugat dengan adanya putusan praperadilan Nomor: 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 22 Oktober 2015 Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat ataspenetapan sebagai tersangka dan tindakan penahanan terhadapPenggugat yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi ;b.
    rugi,selanjutnya pasal 95 KUHAP mengisyaratkan bahwa terhadap ganti rugidimaksud mengikuti acara praperadilan, begitu pula halnya denganpenetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah melalui putusanpraperadilan hak untuk menuntut ganti rugi mengikuti acara praperadilan,dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapatdibenarkan secara kaedah hukum ;e.
    Bertentangandengan azas kepatuhan, ketelitian serta kehatihatian;Menimbang, bahwa lebih jauh disebutkan tuntutan ganti rugi akibat dariperbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsurunsur sebagi berikut : 1.Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 3.Harus adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian, 4. Harus adanya kesalahan, dan 5.
    rugi dengan Perbuatan melawan hukum melaluijalur gugatan perdata dapat dibenarkan atau apakah putusan PraperadilanPengadilan Negeri Kefamenanu yang meyatakan tidak sah surat perintahPenyidikan tanggal 06 Januari 2014 dan penahanan tidak sah tersebut harusdiajukan melalui praperadilan tuntutan ganti rugi sebagimana yang didalilkanoleh tergugat ?
    ;Menimbang, bahwa ruang lingkup ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dalam hukum perdata lebih luas dari pada ganti kerugian dalam hukumpidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada pasal 1365KUHPerdata) adalah mengembalikan penggugat kedalam keadaan yangsemula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.
Register : 23-07-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 41/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 20 Nopember 2014 — ERNA SULISYATI. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANGKA BARAT 2. PERSEROAN TERBATAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN INDONESIA FERRY;
6827
  • ASDP Indonesia Ferry ;Untuk itu Tergugat Intervensi menolak memberikan ganti rugi kepada Penggugat,karena terhadap tanah pelabuhan penyeberangan dimaksud telah dilakukanpemberian ganti rugi berupa pelepasan hak atas tanah oleh pihak PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Bangka, sesuai Surat Nomor : 592.23/31/LEG/1998(Leg.Kantor Camat Muntok) tanggal 20 Maret 1998.
    rugi tanah tersebut kakak dan adik saksi ; Bahwa saksi tahu ganti rugi tersebut tahun 1980an ; Bahwa yang mengganti rugi tanah nenek saksi tersebut adalah PT.
    rugi diberikan kepada masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh danbangunan tetapi tanahnya tidak diganti rugi ; Bahwa tanahnya tidak diganti rugi karena tanah Negara ; Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah Negara dari surat tanah tersebut ; Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi tersebut ; Bahwa tanah saksi berasal dari membeli tanah warga ; Bahwa saksi sebagai Lurah yang mempunyai tanah di lokasi juga mendapat gantirugi ;Bahwa saksi sebagai Lurah tidak dilibatkan waktu ganti rugi ; Bahwa ganti rugi
    rugi berdasarkan Perda, bukan hasil kesepakatan ; Bahwa yang mengundang warga adalah Lurah melalui Rt dan RW ;; Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati tentang pembangunan pelabuhan ;Bahwa kurun waktu pembayaran ganti rugi satu bulan ; Bahwa pembayaran dilakukan satu kali ; Bahwa saksi tahu yang mendapat ganti rugi tertinggi adalah Pak Munir ;Bahwa ASDP hanya beroperasi dilokasi ; Bahwa saksi lupa, apakah pernah bertemu Pak Wahab dilokasi ; Bahwa pada tahun 1993 dilokasi masih dikuasai warga ; Bahwa
    Mochtar Adjemain, yang mengetahui adanya proses ganti rugi tanah untukpembangunan pelabuhan Penyeberangan dikelurahan Tanjung, oleh karenanya tidak terkaitlangsung dengan prosedur ataupun subtansi dari penerbitan Objek Sengketa, melainkanpermasalahan ganti rugi yang dipermasalahkan., Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat fakta yangmasih dipermasalahkan antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat maupun pihakpemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tergugat II Intervensi
Register : 22-02-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 47/PDT.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — BOBBI W. S. RATU ELO, SPt Melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Walikota Kupang , dkk
7121
  • Bahwa menyangkut surat dari Camat Oebobo untuk pengosongan tanah untukkepentingan pembangunan pelaksanaan pekerjaan jembatan Liliba Il, bukannyatanpa ganti rugi.
    gugatan tentang ganti rugi dan gugatan tentangtanah,hal ini ternyata menyebabkan gugatan Penggugat menjadi KABUR,sebab:a. bahwa Penggugat tidak perlu menuntut ganti rugi kepada Tergugat VII, karenabatas tanah Tergugat VIl berbatasan dengan jalan Eltari Il Dan jugabangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah milik jalan (DAMWA) ;b.
    TENTANG EKSEPSIGugatan Penggugat Keliru.Penggugat keliru menempatkan Tergugat V, VI, X dan XI sebagai pihak dalamperkara ini, sebab pokok perkara di dalam gugatan Penggugat adalah mengenaituntutan ganti rugi.
    bahwna Penggugat tidak perlu menuntut ganti rugi kepada Tergugat VIl,karena batas tanah Tergugat VII berbatasan dengan jalan Eltari Il.
    rugi.
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : YUSTIAWATI
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Turut Terbanding/Penggugat II : MARTA DILA
Turut Terbanding/Penggugat III : KATARINA BANDONG
6419
  • luas tanah lebih kurang457,25 meter persegi dengan diberikan ganti rugi sebesar Rp. 115.331.000,( seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) yang sangattidak layak dan tidak adil.
    Bahwa nilai ganti rugi tersebut seharusnya dinilalsebesar Rp. 480.000.000, ( Empat ratus delapan puluh juta rupiah ) barudapat dikatakan ganti rugi yang layak.Bahwa untuk dua bidang tanah dan dua banguna milik Penggugat III diberikanganti kKerugian dengan nilai Rp. 53.406.000, ditambah 503.449.000, samadengan Rp. 556.855.000, (Lima ratus lima puluh enam juta delapan ratuslima puluh lima ribu rupiah ) penggantian tersebut sangat tidak layak,seharusnya diberikan penggatian kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000
    Bahwa karena ganti rugi yang diberikan dan ditawarkanoleh Para Tergugat sangat tidak layak dan tidak adil bagi Para Penggugatselaku pemilik tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut sehinggaPara Penggugat sangat keberatan atas ganti rugi yang diberikan dan ParaPenggugat tidak akan melakukan pelepasan hak atas tanah milik ParaPenggugat.Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak/ belum sepakat menerimapenawaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat untukpembebasan tanah tersebut
    ganti rugi sebesar Rp.115.331.000, ( seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu riburupiah ) yang sangat tidak layak dan tidak adil.
    rugi pembebasan tanah untukpembangunan jalan Batas SerawakAruk Kabupaten Sambas), sehingga adalahsudah tepat menurut hukum karena dalam fakta persidangan Para Tergugatasal/Para Terbanding telah berhasil membuktikan bahwa proses pembebasantanah dan pembayaran ganti rugi tersebut telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.
Register : 01-03-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 156/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Mei 2016 — IDVANTO DIREKTUR UTAMA PT.RASINDO ENERGY >< PT.PERTAMINA (PERSERO)
178165
  • ;Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat yangmeminta ganti rugi materiil atas keuntungan yang kemungkinandiperoleh di kemudian hari jelasjelas merupakan jenis ganti rugiyang masuk dalam kategori gugatan Wanprestasi. Sehingga jelasterlinat kKekeliruan Penggugat yang meminta ganti rugi untuk perkaraWanprestasi pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
    :Penggugat telah keliru dalam meminta perhitungan keuntungan yangakan diperoleh kemudian hari sebagai ganti rugi materiil dalam28gugatan Perbuatan Melawan Hukum.;d.Perlu dipahami bahwa ganti rugi yang dapat diajukan dalam gugatanPerbuatan Melawan Hukum merupakan ganti rugi materiil danimmateriil. Sesuai dengan pendapat Prof.
    Rosa Agustina dalambuku yang sama sebagaimana telah Tergugat terangkan di atas,sesuai dengan KU H Perdata, Penggugat hanya dapat memintaTergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanyasebagai ganti rugi materiil dan kKeuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari sebagai ganti rugi immateriil.
    ;Selanjutnya, permintaan ganti rugi yang disampaikan Penggugat merupakanpermintaan yang mengadaada dan tidak berdasar. Berikut Tergugatsampaikan bantahan atas dalil permintaan ganti rugi Penggugat sesuaidengan urutan nomor pada Gugatan:1 Kerugian Materiil berupa pengurusan pengalihan kepemilikan tanahmenjadi saham.;Permintaan ganti rugi ini justru bertentangan dengan dalil kepemilikantanah Penggugat sebelumnya dan tidak berdasar.
    ;Selanjutnya, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalamEksepsi, Ganti rugi yang dimintakan Penggugat tersebut merupakanperhitungan Penggugat sendiri atas kemungkinan keuntungan yangakan diperoleh di kemudian hari, yang sebetulnya merupakan bentukpermintaan ganti rugi pada perkara wanprestasi. Pada faktanya,perkara a quo merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum yangtidak mengakomodir permintaan ganti rugi atas perkiraan keuntunganyang diterima di kemudian hari sebagai kerugian materiil.
Register : 23-12-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 17 / Pdt.G / 2015 / PN. Mam
Tanggal 4 Agustus 2016 — - 1. A. AMIR DAI - 2. Drs. H. A. HATTA DAI, MM - 3. H. ANDI FATRI HUDURI, SH - 4. A. HERMADI CHAER DAI -MELAWAN - 1. H. A. MAKSUM DAI - 2. Hj. BAU SUPIAT RAJAB - 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Sulawesi Barat - 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Panglima TNI, Cq Kasal, Cq Pangarmatin Surabaya, Cq Danlantamal VI Makassar, Cq Danposal Mamju - 5. Drg. NURWAN KATTA - 6. ABDULLAH Y - 7. NUHUNG - 8. Hj. SABANIA - 9. Hj. HASRIAH - 10. HASNAWIAH - 11. HARDAWIAH - 12. MUHARDI - 13. HARIADI - 14. SITTI RAHMATIA (Istri) - 15. Hj. HARLAWATI - 16. Pemerintah Kabupaten Mamuju Cq Bupati Mamuju, Cq Camat Simboro, Cq Lurah Rangas, Beralamat di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju - 17. BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kabupaten Mamuju
17086
  • ;Bahwa dalil gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat IIL,adalah keliru menganggap Tergugat III telah melanggar hukum, hanyakarena Tergugat III telah melakukan pembayaran uang pelepasan hakatau ganti rugi atas sebagian obyek fisik tanah obyek sengketa kepadapihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III in casu dansebagai akibat telah dikuasainya sekarang eks obyek ganti rugi atau eksobyek pengadaan tanah oleh pihak Tergugat I, IL, III dan IV, serta paraTurut Tergugat in casu, maupun
    rugi dan pelepasanhak atas tanah obyek sengketa in casu, yang dilakukan oleh TergugatIll, terhadap Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IIL, adalah budelwaris antara Penggugat dengan Tergugat I, atas sebagian obyek fisikobyek sengketa in casu, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidakberalasan hukum, bahkan sebaliknya justru perintiwa dimaksud adalahtidak sama sekali terkait langsung dengan kedudukan dan kepentinganhukum Tergugat III sebagai pihak pemberi ganti rugi pelepasan hakatas tanah obyek
    ganti rugi tanah obyek sengketa in casu, maupun bentukkompensasi lainnya, sehingga dalil gugatan dan tuntutan Pengeugatuntuk menyatakan Tergugat II melanggar hukum adalah justru tidakberdasarkan dan tidak beralasan hukum, karenanya harus lah ditolak.
    Bahwa pada halaman 5 poin 8 gugatan menyatakan Tergugat 3, 4, 5dilibatkan dalam perkara ini... oleh karena Tergugat 3 melakukanpembayaran ganti rugi tanah yang masuk sebagai obyek sengketa kepadayTurut Tergugat 1, 2 dan3.....; Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat sebab Para Pengegugatmenyatakan bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3 memperoleh ganti rugi dariTergugat 3, namun dalam petitum Para Penggugat hanya meminta TurutTergugat 1, 2, 3... untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.Mengapa
    turut Tergugat 1, 2, 3 tidak dijadikan sebagai Tergugat padahalmereka yang memperoleh ganti rugi.; 30Mh6.
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 448/PDT/2015/PT-MDN
AGUS BURHAN X SUJATI, DKK.
3022
  • Chairijah ................100meter.Adalah berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidangtanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah,No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic.
    TurutTergugat Il d.r/Tergugat Il d.k) selaku ahli waris Tengku Chairijah dan ZuriatSultan Mamun AlRasyid Alamsyah, Sultan Deli ke9 berdasarkan AktaPelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan FaridaHanum, S.H (ic.
    Oleh karena itu, tindakan Tergugat Il yang melakukan Pelepasan Hakdengan Ganti Rugi No. 57 Tahun 2011 di hadapan Tergugat lllsebagai PPAT, adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugatyang menyatakan Tindakan Pelapasan Hak dengan Ganti Rugi dihadapan Tergugat Ill sebagai Perbuatan melawan hukum(Onrechtmatigtdaad),;2.7.
    Oleh karena itu, sudahselayaknya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa AktaPelepasan Hak dan Ganti Rugi dan Surat Ketarangan Hibah dimaksud,adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;3.4...
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
530424
  • Tentang : PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ataujasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Pasal 5Kewajiban konsumen adalah:a.9membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barangdan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;mengikuti
    rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterimaatau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.BAB IVPERBUATAN YANG DILARANGBAGI PELAKU USAHA(1)Pasal 8Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan
    rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ataudiperdagangkan.(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang ataupenggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatandan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaltransaksi
    .(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskankemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanyaunsur kesalahan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usahadapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.Pasal 20Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab ata iklan yang diproduksi dan segala akibat yangditimbulkan oleh iklan tersebut.Pasal 21(
    rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atasbarang dan/atau jasa tersebut;b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barangdan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh,mutu, dankomposisi.(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atastuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain
Register : 29-04-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN BATURAJA Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bta
Tanggal 13 Januari 2014 — Jimta Antonius Setio Bin Mudin Setio dikuasakan kepada Edison Dahlan, SH vs Katmin Bin Bawok
518
  • Bahwa dalam surat keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 24Desember 1997 diterangkan bahwa pihak kedua KATIMIN (Tergugat1) telah membayar uang sebesar Rp. 7.800.000, (tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama Ny. ISAH HASAN(Tergugat Il) atas pembayaran ganti rugi sebidang tanahperladangan seluas + 130.000 m?
    Surat Ganti Rugi / Jual Beli Hak Atas Tanah tanggal 14 Juni2010, antara SULIYAH (Penjual) dengan TUMIJO (Pembeli),mengetahui Kepala Desa Sidorejo. Surat dimaksud telah difotokopidan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II.3;19. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember1997, antara Ny. ISAH HASAN (Penjual) dengan KATIMIN (Pembeli),mengetahui Kepala Desa Sidorejo.
    Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 Desember1997, antara Ny. ISAH HASAN (Penjual) dengan KATIMIN (Pembeli),mengetahui Kepala Desa Sidorejo. Surat dimaksud telah difotokopidan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII.1;31. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 6 Nopember 1998,antara KATIMIN (Penjual) dengan WINTONO (Pembeli), mengetahuiKepala Desa Sidorejo.
    Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 29 April 2003,antara WINTONO (Penjual) dengan Drs. AHMADIN (Pembeli),mengetahui Kepala Desa Sidorejo. Surat dimaksud telah difotokopidan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII.4;34. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Kebun Kelapa Sawit)tertanggal April 2003 antara KATIMIN (Penjual) dengan H. HASANRAHMAT (Pembeli).
    Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 29 April 2003,antara ZUBAIDI (Penjual) dengan SUKANDAR (Pembeli), mengetahuiKepala Desa Sidorejo.
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT dua puluh dua
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.FITRIANI BR TARIGAN
3.NURATMIN
4.SANES
326
  • Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan dibacakan maka terhadap jaminan yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 1400 m2 berikut Bangunan Permanen dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut, yang terletak di Dusun IV Sei Litur Desa Sei Litur/Tasik Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti
    Rugi yang diketahui Camat Padang Tualang dengan Nomor Register : 592.2-38/1997, tanggal 29 April 1997, terdaftar atas nama Nuratmin dan Sebidang Tanah Seluas 5000 m2 berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut, yang terletak di Dusun IV Sei Litur Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi yang diketahui Camat Sawit Seberang dengan Nomor Register
    berikut Bangunan Permanen dan segala sesuatu yang tumbuh danberdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, yangterletak di Dusun IV Sei Litur Desa Sei Litur/Tasik Kecamatan PadangTualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, sebagaimanajelas diuraikan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Dan PelepasanHak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui Camat PadangTualang dengan Nomor Register : 592.238/1997, tanggal 29 April 1997,terdaftar atas nama NURATMIN (vide P.2) dan Sebidang
    berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidangtanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, yang terletak di Dusun IVSei Litur Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang KabupatenLangkat Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana jelas diuraikan dalamSurat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi yang diketahuiCamat Sawit Seberang dengan Nomor Register : 592.238/SPPH/SWS/2009, tanggal 22 Juni 2009, terdaftar atas nama JOKOSUSILO (vide P.3) ;2.
    berikut Bangunan Permanen dan segala sesuatu yangtumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yangdikecualikan, yang terletak di Dusun IV Sei Litur Desa Sei Litur/TasikKecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi SumateraUtara, sebagaimana jelas diuraikan dalam Surat PernyataanPenyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yangdiketahui Camat Padang Tualang dengan Nomor Register : 592.238/1997, tanggal 29 April 1997, terdaftar atas nama NURATMIN danSebidang Tanah Seluas
    berikut segala sesuatu yang tumbuhdan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan,yang terletak di Dusun IV Sei Litur Desa Sei Litur Tasik KecamatanSawit Seberang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara,sebagaimana jelas diuraikan dalam Surat Pelepasan Dan PenyerahanDengan Ganti Rugi yang diketahui Camat Sawit Seberang denganNomor Register : 592.238/SPPH/SWS/2009, tanggal 22 Juni 2009,terdaftar atas nama JOKO SUSILO, yang dibuktikan dengan TandaTerima Jaminan Kredit Nomor :
    Foto Copy Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Nomor :592.238/SPPH/SWS/2009 tanggal 22 Juni 2009, an. Joko Susilo, diberitanda P3;4. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 126/PT.BPR BANBP/22/VII/2010, an. Joko Susilo, diberi tanda P4 ;5. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit 126/PT.BPR BA NBP/22/VII/2010, an.Joko Susilo, diberi tanda P5 ;6. Foto Copy tanda bukti Penerimaan Jaminan Kredit Nomor : 001157 an.Joko Susilo, diberi tanda P6 ;7.
Register : 17-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 84/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs.H.DEHAR ANIS Diwakili Oleh : SAMBAS
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
11440
  • Bahwa perkara ini bermula dari pada sekitar tahun 2003, Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) melakukan Penjualan AsetDaerah yaitu: Rumah Golongan Ill Beserta Dengan Tanah, denganmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 September 2003 tentang Penjualan Rumah DaerahGolongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah KabupatenMusi Rawas ;2.
    Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah kabupaten MusiRawas adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;.
    Rugi AtasTanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No.04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003, dan pada amar poin 4meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan SAH Keputusan BupatiMusi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal O06 September 2003Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan Ill beserta ganti rugi atastanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas..
    Bahwa perlu untuk diketahui oleh Penggugat, bahwasanya SuratKeputusan Bupati Musi Rawas Nomor. 269/KPTS/X/2003 TentangPenjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi Atas TanahnyaMilik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah Fraud yang mengarahpada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau golongan secaramelawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindakpidana Korupsi.4.
    Penggugat tidak menjelaskan ganti rugi materiil SebesarRp10.000.000,00 dalam hal apa? Apakah kerugian materiil tersebutuntuk membayar jasa hukum untuk melakukan gugatan perkara aquo?Atau nilai dari obyek sengketa perkara aquo? apakah mengenai biayapengobatan Penggugat yang terus memikirkan perkara aquo?b. Penggugat tidak menjelaskan ganti rugi immaterial sebesarRp50.000.000,00 dalam hal apa bentuknya?
Register : 11-12-2013 — Putus : 17-10-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 33/PDT.G/2013/PN.DPU
Tanggal 17 Oktober 2014 — - MUKRAMAN M. SALEH - BUPATI DOMPU, DKK
8625
  • rugi kepadapemilik tanah obyek sengketa;.
    Bahwa dengan adanya alasan bahwa Tergugat I telahmelakukan pembebasan dan membayar ganti rugi atastanah obyek sengketa kepada pemiliknya, maka penggugatberseta siapa pemilik tanah tempat Tergugat amembayarkan ganti rugi dimaksud, dan samapi saat iniTergugat I tidak bias menunjukan secara jelas bukti bukti pembayaran ganti rugi dimaksud dan kepada siapaganti rugi tersebut dibayarkan;.
    Bahwa kembali Turut Tergugat I menegaskan bahwa tanahtersebut diambil alih oleh Pemerintah Dompu tampapernah memberi ganti rugi kepada alm.
    Bahwa kembali Turut Tergugat It mnegaskan bahwatanah tersebut diambil alih oleh pemerintah domputanpa pernah memberi ganti rugi kepada alm.
    rugi atas tanah sengketa?
Register : 11-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HERMAN
Termohon:
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV SUMUT SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
12368
  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan ganti rugi harga bidang-bidang tanah/kebun/rumah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi dengan perincian sebagai berikut:

    Tanah seluas 18.726 m2 :

    • Nilai Tanah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua
    Harizal, S.H.; selaku kuasahukum dari Saudara Herman melalui suratnya tanggal 11 Oktober 2019kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan keberatanatas penetapan nilai ganti rugi atas tanah seluas 7.347 M2 sebesar Rp.551.084.597, dan nilai ganti rugi tanaman sebesar Rp. 115.402.000, dankerugian non fisik (Beban dan Bunga Masa Tunggu) sebesar Rp.48.373.933, sehingga jumlah Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp.714.860.530, yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (appraisal).
    Bahwa kewenangan untuk menilai ganti rugi terhadap tanah yang akandibebaskan bukanlah kewenangan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Cq.
    Tinggi di Huta III; Bahwa saksi ada memiliki bukti kKepemilikan atas tanah yang kena jalurkereta api tersebut masih surat Lurah; Bahwa saksi terima atas ganti rugi yang kena jalur kereta api tersebutsejumlah Rp. 119.000.000, (Seratus Sembilan belas juta rupiah) atasganti rugi tanah dan tanaman sawit sebanyak 17 (tujuh belas) pohon ;Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN SimBahwa saksi tidak mengetahui berapa ganti rugi yang di tawarkankepada Herman atas tanah miliknya
    api tersebut digantirugi sebesar Rp 116.000, (Seratus enam belas ribu rupiah) harga tanahsaya per meter ditambah ganti rugi tanaman;Bahwa luas tanah milik saksi kirakira 6 (enam) rante dan hanyasebagian yang kena pembangunan jalur kereta api;Bahwa saksi tidak ada melakukan keberatan atas ganti rugi tanahtersebut saat itu karena uang ganti rugi yang saksi terima sudah diatasharga ratarata dimana saat itu tahun 2015 harga tanah per rante adalahRp 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000, (lima belas
    M (limaratus meter);Bahwa saksi ada menerima ganti rugi terhadap tanah saksi yang kenapembangunan jalan kereta api tersebut dimana saksi memperoleh gantirugi atas tanah saksi seluas kirakira 2 (dua) rante seperempat atau kirakira 806 M2 sejumlah Rp.136.000.000, (Seratus tiga puluh enam jutarupiah) dan ada tanaman kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) buahdan tanaman jengkol sebanyak 2 (dua) buah;Bahwa saksi menerima karena ganti rugi tersebut dan tidak keberatankarena saksi untung dengan harga tanah
Putus : 28-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pdt/2007
Tanggal 28 September 2010 — PT. BANK SUMUT d/h BPDSU Cabang Tebing Tinggi Deli vs NG KOEI SOEI, DKK
2424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 89 PK/Pdt/2007Mahkamah Agung No.2972 K/Pdt/2003 tanggal 10 Maret 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para TermohonPeninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi , I/Pelawan, Terlawan I/Terbanding dan Turut TermohonKasasi/Terlawan Ill, V/Turut Terbanding dengan posita perlawanan sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi No. : 48/3/CR/1980bertanggal 26 September 1980, Terlawan ada membeli dari GINO SUSANTOsebidang
    Wakil Notaris Sementara di Tebing Tinggi, menerangkan bahwa MINUTAKTA Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 85Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2007bertanggal 25 Juni 1986, yang dibuat di hadapan Paidjan, SH.
    Wakil NotarisSementara di Tebing Tinggi Deli (sekarang telah meninggal dunia, dan selakuprotokol/repertorium almarhum Paidjan, SH. adalah Terlawan IV) dengan AktaPelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 85 bertanggal 25Juni 1986, padahal tanah dan rumah terperkara telah pernah dibeli Terlawan dari Gino Susanto pada tanggal 26 September 1980 berdasarkan SuratPerjanjian Ganti Rugi No. 48/3/CR/1980 bahkan Terlawan telah menjual tanahdan rumah terperkara kepada Pelawan pada tanggal 24 Januari
    Menyatakan Surat Perjanjian Ganti Rugi No. 48/38/CR/1980 bertanggal 26September 1980 yang dibuat oleh Terlawan dan Gino Susanto adalah sahdan berkekuatan hukum ;4. Menyatakan Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor 112bertanggal 24 Januari 1986, yang dibuat Terlawan dan Pelawan di hadapanRaden Sudibio Djojopranoto, SH. Notaris di Jakarta, adalah sah danberkekuatan hukum ;5.
    Bahwa yang menjadi alas hak Terlawan atas tanah terperkara sehinggadapat mengagunkannya kepada Terlawan Il adalah Akte Pelepasan danPenyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 85 tanggal 25 Juni 1986 yangdiperbuat oleh Paidjan, SH. Wakil Notaris Sementara di Tebing Tinggi Deliserta S.K.P.T. No. 594284/6/1986 dan Gambar Situasi No. 463/1985masingmasing tanggal 26 Juni 1986 yang diterbitkan Kepala Kantor AgrariaKota Tebing Tinggi.EKSEPSIPERSONA STUNDI NON JUDICIO1.
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. WANA NUSA PERKASA, DKK vs SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
111100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Sengketa;1.Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratNomor : $.45/SekjenKeu/2/2015, tanggal 30 Juni 2015, yangditerbitkan Tergugat, Perihal :Pengembalian Setoran Ganti Rugi NilaiTegakan (GRNT) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu KalimantanHalaman 3 dari 46 halaman.
    Rugi Nilai Tegakan (GRNT) bertentangan dengan:37.1.
    Para Penggugat sangatmerugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mendapatkanpengembalian dana Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian NilaiTegakan (PNT) yang telanjur disetorkan ke rekening KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RL;Bahwa, kebijakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusanyang berupa Surat Nomor : $.45/ SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Tegakan(GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada KetuaAsosiasi
    Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang ditjukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses lebih lanjutPengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada paraPenggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo jelastelah melanggar AsasAsas Umum Pemarintahan Yang Baik terutamaAsas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan sebab dalampenerbitan objek sengketa tersebut Tergugat tidak berusaha lebihdahulu mengadakan kajian
    Menyatakan batal Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni2015, perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolakPengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada ParaPenggugat;3.
Putus : 31-01-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3490 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dkk vs M. MUCHSINUN, dkk Bin H. PAIMAN
6529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga ratus meter persegi) atau dengan ukuran 20m x 15 m (dua puluh meter kali lima belas meter):Menyatakan Tergugat dan Tergugat Ill juga Tergugat Il, Tergugat IV,Tergugat V, Turut Tergugat VI telah lalai dan melakukan perbuatanmelawan hukum;:Menghukum oleh karena itu kKhusus kepada Tergugat dan Tergugat Illmembayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:1. Penggugat yaitu: Ganti Rugi atas: Tanah dengan luas 700 m?
    Penggugat II yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 350 m? x Rp500.000,00/meter = sebesarRp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);3. Penggugat Ill yaitu: Ganti rugi atas:Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2017 Tanah dengan luas 700 m? x Rp500.000,00/meter =sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);4. Penggugat IV yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 350 m? x Rp500.000,00/meterRp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);5.
    Penggugat V yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 350 m? x Rp500.000,00/meterRp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);6. Penggugat VI yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 455 m? x Rp500.000,00/meterRp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribusebesarsebesarsebesarrupiah);7. Penggugat VII yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 350 m? x Rp500.000,00/meter = sebesarRp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);8.
    Penggugat VIII yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 700 m? x Rp500.000,00/meter = sebesarRp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);9. Penggugat IX yaitu: Ganti rugi atas: Tanah dengan luas 300 m?
    x Rp500.000,00/meter = sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Jumlah seluruh ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II, PenggugatIll, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, PenggugatVIIl dan Penggugat IX sebesar Rp2.127.000.000,00 (dua miliar seratusdua puluh tujuh juta rupiah); Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk membayarbiaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kiniditaksir sebesar Rop1.277.000,00 (satu juta
Putus : 27-05-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Mei 2014 — JULPIAN, S. Sos. bin SAID
13579 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., maka Panitia P2Tmembebaskan dengan memberikan ganti rugi tanah seluas 34,995,10m2 dengan biaya APBD sebesar Rp4.449.197.120,00 (empat miliarempat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribuseratus dua puluh rupiah) termasuk tanah dan bangunan milik Sdr.Ikkhsan yang dibayarkan sebesar Rp1.420.756.000,00 (satu miliar empatratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yangdiperincikan sebagai berikut : Ganti rugi tanah seluas 387 m2 =Rp 49.536.000,00 Ganti rugi
    No. 239 PK/Pid.Sus/201411)12)Bahwa menurut hukum, pembayaran ganti rugi atas tanah danbangunan milik Sdr.
    rugi maupun santunan;Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada parapemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada diatas tanah;.
    rugi oleh SaksiSdr.
    rugi tanahSdr.
Register : 29-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PDT/2019/PT.PLG
Tanggal 25 Maret 2019 — 1.ADY TARUNA PRASETYA, 2.FITRIA AGUSTINI, MELAWAN 1.JHON HERRY, 2.SUMEDIYONO 3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMATERA SELATAN 4.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3721
  • rugi dari Turut Tergugat Il, dengan Nomor Urut DaftarNominatif 515 dengan nilai ganti rugi Rp. 160.524.000, (seratus enampuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Nomor Urut DaftarNominatif 516 dengan nilai ganti rugi Rp. 70.876.000, (tujuh puluh jutaHalaman 8 dari 53 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT PLG.delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan total adalah Rp.231.400.000, (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).6.
    rugi sebesar Rp. 160.524.000, (seratus enam puluhjuta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Nomor Urut DaftarNominatif 516, dengan ganti rugi sebesar Rp. 70.876.000, (tujuh puluhdelapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga Para Penggugatterhalang untuk mendapat ganti rugi sebesar Rp. 231.400.000, (dua ratustiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dari Turut Tergugat ll,sehingga perbuatan Tergugat dan Tergugat Il adalah Perbuatan MelawanHukum.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal
    Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menerimauang ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang termasuk dalam NomorUrut Daftar Nominatif 515 seluas 3.087 M2 (Tiga Ribu Delapan PuluhTujuh Meter Persegi) sebesar Rp. 160.524.000, (Seratus Enam PuluhJuta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Nomor Urut DaftarNominatif 516 seluas 1.363 M2 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh TigaMeter Persegi) dengan nilai ganti rugi Rp. 70.876.000, (Tujuh Puluh JutaDelapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu
    Enam Puluh Tiga Meter Persegi)dengan nilai ganti rugi Rp. 70.876.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan RatusTujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), adalah Perbuatan Melawan Hukum.5.
    PenyerahanBahwa Turut Tergugat , dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan asasasas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat juga dikatakanbahwa Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa jika dalam pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Jalan Tol PalembangIndralaya tersebut, terdapat sengketa kepemilikan tanah antar para pihak,maka uang
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
I Made Bagus Tirtha
Tergugat:
Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,M.Kn
10681
  • Penggugat harus di hukum untuk membayar ganti rugi yang selama initelah merugikan aktifitas bisnis Tergugat di KAMPUNG UBUD VILLAS ,yaitu ganti rugi sebesar Rp. 5.130.000.000,3.
    Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi di hukumuntuk membayar ganti rugi yang selama ini telah merugikan aktifitasbisnis Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di KAMPUNG UBUDVILLAS , yaitu ganti rugi sebesar Rp. 5.130.000.000,3.
    rugi sebanyak Rp.1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta) kepada Penggugat untukbiaya pemindahan kandang babiMenghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugatkarena telah merugikan aktifitas bisnis Tergugat di KAMPUNG UBUDVILLAS, yaitu ganti rugi sebesar Rp. 5.130.000.000, (lima miliar seratustiga puluh juta rupiah)Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.DALAM REKONVESI :A.B.DALAM EKSEPSIMenolak gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalamRekonvensi seluruhnya.Menerima
    Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalamRekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalamKonvensi / Penggugat dalan Rekonvensi karena telah merugikanaktifitas bisnis Tergugat di KAMPUNG UBUD VILLAS, yaitu ganti rugisebesar Rp. 5.130.000.000, (lima miliar seratus tiga puluh jutarupiah)8.
    Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar ganti rugi kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalanRekonvensi karena telah merugikan aktifitas bisnis Tergugat di KAMPUNGUBUD VILLAS, yaitu ganti rugi sebesar Rp. 5.130.000.000, (lima miliarseratus tiga puluh juta rupiah) ;8.