DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA;

PUTUSANNomor 49/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Nomor SKU2258/PJ./2015, tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Peninjauan Kembali

Sehingga perhitungan PPh Pasal26 menjadi sebagai berikut: Uraian Rp RpPenghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 94.627.304.903PPh Pasal 26 Terutang 16.094.710.740Kredit Pajak 14.557.187.230Pajak Kurang Dibayar 1.537.523.510Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 707.260.816Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 2.244.784.326 Bahwa adapun atas pajak kurang dibayar sebesar Rp1.537.523.510,00 telahPemohon Banding setor dengan SSP pada tanggal 1 November 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60459/PP/M.XIIIA/13/2015, tanggal 24 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1326/WPJ.19/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari Desember 2010

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1326/WPJ.19/2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010Nomor 00042/204/10/092/12 tanggal 2 Oktober 2012, atasnama: PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP01.061.523.5092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1326/WPJ.19/2013 tanggal 01 Oktober2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010Nomor : 00042

DIRJEN PAJAK VS PT. BUMI RESOURCES Tbk;

melalui Surat SekretariatPengadilan Pajak Nomor P.1171/SP.23/2011 tanggal 13 April 2011 perihal PengirimanPutusan Pengadilan Pajak ;3 Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangUndang PengadilanPajak), menyatakan:Pasal 111.

Pengadilan Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :Apabila pada suatu tahun pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (3) huruf g UndangUndang Pajak Penghasilan 1984memperoleh dividen yang bukan merupakan objek PPh dari penyertaan,maka bunga pinjaman yang berkaitan dengan penyertaan sahamtersebut bukan merupakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan 1984. ;6.2.

harus dibatalkan ;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.28907/PP/M.X/15/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP136/PJ.07/2009 tanggal 16Maret 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00004/206/06/054/08 tanggal 15Februari 2008, atas nama : PT.

yangmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP136/PJ.0712009 tanggal 16 Maret 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 Nomor : 00004/206/06/054/08 tanggal 15 Februari 2008, atas namaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penghitunganPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang terutang menjadi pajak lebih bayarsebesar US$ 2,351,096.00 (duajuta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011, Nomor 00051/107/11/059/16,tanggal 16 Februari 2016, atas nama PT Sojitz Indonesia, NPWP01.070.673.7059.000, dengan alamat di Menara Standard Chartered Lantai20, Jalan Prof.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01996/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 04 Juli 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP01996/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal O04 Juli 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2011, Nomor:00051/107/11/059/16, tanggal 16

Februari 2016, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Masa Pajak Mei 2011, Nomor: 00051/107/11/059/16, tanggal 16Februari 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaPenggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengakui telahmengkreditkan/menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya dari PT Unindo Prima Sarana untuk masapajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BROMELAIN ENZYME;

PUTUSANNomor 2643/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4929/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi

Menyatakan batal Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00014/KEB/WPJ.28/2018 tanggal 2 April 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015Nomor 00022/207/15/321/17 tanggal 13 Februari 2017, atas nama PTBromelain Enzyme, NPWP 02.991.531.1321.001;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004974.16

Keluaran 10 Jumlah Pajak Masukan 401.985.382,001.

Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015Nomor 00022/207/15/321/17 tanggal 13 Februari 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.991.531.1321.001; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan (6) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs

Undangundang,nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badanperadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan".

Umum Dan Tata CaraPerpajakan (UU KUP), antara lain mengatur:Pasal 12 ayat (2)Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Pasal 12 ayat (3)Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajakyang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajakmenetapkan jumlah pajak yang terutang.UndangUndang

Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, antara lain mengatur:Pasal 16B ayat (1)Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya,untuk:a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalamDaerah Pabean;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak tertentu

;c. impor Barang Kena Pajak tertentu;pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; danHalaman 14 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2017memperoleh perlakukan khusus yaitu Barang Kena Pajak tidakdipungut Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang diaturpada Pasal 16B UU PPN juncto Pasal 7 dan Pasal 14 PPNomor 32 Tahun 2009;bahwa kemudian Barang Kena Pajak asal impor yang telahmemperoleh perlakukan khusus yaitu Barang Kena Pajak tidakdipungut Pajak Dalam Rangka Impor kemudian diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yangmemperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)di Daerah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;

Membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor00538/207/09/051/11 tanggal 12 Oktober 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 April 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53374/PP/M.1A/16/2014, tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1426/WPJ.19/2012 tanggal 30

Oktober2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor00538/207/09/051/11 tanggal 12 Oktober 2011, atas nama: PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1426/WPJ. 19/2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009Nomor 00538/207/09/051/11 tanggal 12 Oktober 2011, atas nama:PT. Perkebunan Nusantara XIII, NPWP: 01.061.131.7051.000,Halaman 3 dari 8 halaman.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1426/WPJ.19/2012, tanggal 30 Oktober 2012,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2009,Nomor: 00538/207/09/051/11, tanggal 12 Oktober 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.131.7051.000, sehingga pajak

Putusan Nomor 457/B/PK/Pjk/2018yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori dari TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo Pajak Masukan yang penyerahan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA;

PUTUSANNomor 551/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto, No. 4042, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan Banding;3.

yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

Penerbitan dan Penerimaan SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 20091. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunyingmenerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009 Nomor 00028/201/09/423/11 tertanggal penerbitan 16Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut: Keterangan eeDasar Pengenaan Pajak 6.202.306.395PPh Terhutang Kurang Dibayar 92.760.447Kredit Pajak (18.622.667)Sanksi Kenaikan Pasai13 (2) KUP 26.689.601Jumlah Pajak YMH Dibayar

Putusan Nomor 551/B/PK/PJK/2017dapat mempertimbangkan untuk menerima Surat Keberatan Nomor013/OM/PH/KKCN/IX/2011 sebagai surat keberatan yang seharusnyadiproses lebih lanjut sebagai keberatan wajib pajak, dengan perhitunganjumlah pajak terhutang sebagai berikut: Keterangan Menurut WP(Rupiah)PPh Pasal 21 Terhutang 15.779.480Kredit Pajak (18.622.667)Sanksi Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 17.355.270Jumlah Pajak YMH Dibayar 53.512.083 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39330/PP

atau sejak tanggal pemotongan ataupemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabilaWajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.ayat 5a.

PRIMA PERMATASARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nomortanggal 4 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Penerbitan Nomor:KEP2393/WPJ.07/2014 Tanggal 15 September 2014, tentang keberatanatas Surat Pemberitanuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak 2012 Nomor: 31.71.000.000.044.5284.3 Tanggal 30 April 2013,atas nama: IV, NPWP01.061.389.3081.000, Jenis Usaha: Pertambangan Gas Alam (06201),beralamat di PHE Tower, Jalan TB Simatupang

Putusan Nomor 1255/B/PK/Pjk/20183.2.Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2393/WPJ.07/2014 Tanggal 15 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 Nomor:31.71.000.000.044.5284.3 Tanggal 30 April 2013, atas nama:PT Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung IV, NPWP01.061.369.3081.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya tidak sah dan berkekuatan

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2393/WPJ.07/2014 Tanggal 15 September 2014, mengenaiKeberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan

Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili dengan amar putusan: menolak banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP2393/WPJ.07/2014 Tanggal 15 September 2014, mengenaiKeberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 Nomor:31.71.000.000.044.5284.3

Putusan Nomor 1255/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp448.009.600,00; dengan perincian sebagai berikut : Nilai Jual Objek Pajak (Rp) Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 1.600.120.000 200 140 224.016.800.000,00Bangunan 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SEJAHTERA MITRA SOLUSI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA;

PUTUSANNomor 541/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.

Penerbitan dan Penerimaan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 20091. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunyingmenerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor00118/207/09/423/11 tertanggal penerbitan 16 Juni 2011 dengan rinciansebagai berikut : Keterangan Sire(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 503.730.278PPN Terhutang Kurang Dibayar 50.373.028Sanksi Kenaikan Pasa113 (2) KUP 24.179.053Jumlah Pajak YMH Dibayar 74.552.081 2.

Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 tersebut di atas,Penggugat baru menerimanya pada tanggal 30 Juni 2011;3. Bahwa keterlambatan penerimaan SKPKB PPN Masa Pajak Januari2009 yang baru Penggugat terima pada tanggal 30 Juni 2011 adalahkarena Agen Pos Fajar baru mengambil SKPKB tersebut pada tanggal23 Juni 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying;4.

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak1:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor23/PMK.03/2008 Pasal 5 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapanadalah Sebagai berikut:(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harusdisampaikan kepada Wajib Pajak;(2) Penyampaian surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud padaayat 1, dapat dilakukan:a. Secara langsung;b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atauc.

Bahwa dari penjelasan Penggugat di atas, dan demi keadilanPenggugat sangat mengharapkan kepada Majelis Pengadilan Pajakdapat mempertimbangkan untuk menerima Surat Keberatan Nomor001/OM/PH/KKCN/IX/2011 sebagai surat keberatan yang seharusnyadiproses lebih lanjut sebagai keberatan wajib pajak, dengan perhitunganjumlah pajak terhutang sebagai berikut: Keterangan BSH ie(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 203.921.277PPN Terhutang Kurang Dibayar 20.392.128Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 9.788.221Jumlah Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BMW INDONESIA;

Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor:00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008;Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 (dalam Rp); UraianPer Wajib Pajak 1 Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya hams dipungut sendiri32.036.542.583,00 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.343.054.514,00. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (3.139.400.259,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya (3.141.062.854,00)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (3.141 .062.854,00)4 PPN yang Kurang Dibayar 1.662.595,00 Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 Pasa (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 Pasal (3) huruf c KUP 1.662.595,00Cc.

Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008, atas namaPT BMW Indonesia, NPWP 02.058.770.5056.000, alamat Place IndonesiaOffice Tower Lt. 21 Unit A, B, C, Jalan M.H.

Thamrin Kav. 2830,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya 10350, sehinggaPajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Juli 2008, dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp32.036.542.583,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.203.654.248,00Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3.

SKPPKPd Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane Jumlah perhitungan PPN yang kurang (lebih) dibayarKelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c. JumlahPPN yang kurang dibayarSanksi Administrasi:a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPg.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TIMAH (PERSERO) Tbk

PUTUSANNomor 2110/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU824/PJ./2018, tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2018 DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89266/PP/M.XVB/16/2017 tanggal22 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89266/PP/M.XVB/16/2017 tanggal 22 November 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 7 halaman.

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00669/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 12 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor : 00026/407/14/051/15 tanggal 18 November 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.001.665.7051.000, sehingga pajak yangHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp47.493.466.218,00; dengan perincian sebagai berikut : DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TIMAH (PERSERO) Tbk

PUTUSANNomor 2108/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU816/PJ./2018, tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00014/407/14/051/15 tanggal 31 Agustus 2015, atas nama PT Timah(Persero) Tok, NPWP: 01.001.665.7051.000, beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 51, Pangkal Pinang, Bangka, 33121, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89263/PP/M.XVB/16/2017 tanggal22 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89263/PP/M.XVB/16/2017 tanggal 22 November 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00574/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 13 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor : 00014/407/14/051/15 tanggal 31 Agustus 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.001.665.7051.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp32.962.659.227,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:Halaman

Putusan Nomor 2108/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp32.962.659.227,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA NORMALINDO;

PUTUSANNomor 500/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.

yangditerima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuksebagai pemotong pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan olehpenyewa;Pasal 3:Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayarsendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanahdan/atau bangunan dan bersifat final;Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK120/KMK.03/2002tentang Perubahan KMK394/KMK.04/1996 tentang PelaksanaanPembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan

atasPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan:Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orangpribadi maupun wajib pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan ataubangunan dan bersifat final;Pasal 2 ayat (2):Halaman 9 dari 17 Halaman.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60995/PP/M.1B/25/2015 tanggal 22 April 2015 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP62/WPUJ.27/2014 tanggal 10 Januari2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari 2011Nomor 00004/240/11/331/13 tanggal 15 April 2013 yang telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP02/

berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP62/WPJ.27/2014 tanggal 10 Januari 2014 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00004/240/11/331/13 tanggal 15 April2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP02

BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Pengadilan Pajak, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BUMA/DIR/2017/III/0435, tanggal 8 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4021/PJ./2017, tanggal 3 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung

Putusan Nomor 469/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding memohon agar koreksi Pajak Pertambahan Nilai dapatdibatalkan dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan seharusnyaadalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79731/PP/MXIV.B/16/2017 tanggal 11 Januari

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Direktur Jenderal Pajak No. S182/WPJ.19/2016 tanggal 13Januari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan; danHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 469/B/PK/Pjk/2018(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00055/207/13/09/15 tanggal 22 Juni 2015; dengan segala akibathukumnya;3.

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp)1. Jumlah Seluruh Penyerahan 620.333.843.0882. Pajak Keluaran 6.437.156.4563. Pajak dapat Diperhitungkan 174.382.418.8054. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (167.945.262.350)5. PPN yang dikompensasikan 168.028.817.7846. Pajak yang tidak/kurang dibayar 81.555.434/. Sanksi administrasi 81.555.4348.

karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 5 dari 7 halaman.

PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2018tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor:90001/206/10/217/15 tanggal 29 Desember 2015;3.

gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP04862/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 27September 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 90001/206/10/217/15tanggal 29 Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT.

Dengan mengadili sendiri:3.1.Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPenggugat);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP04862/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 27 September 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:90001/206/10/217/15 tanggal 29 Desember 2015 Tahun Pajak2010, atas nama PT.

yang menyatakan tidakdapat diterima permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor: KEP04862/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 27 September2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor:90001/206/10/217/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama Penggugat,NPWP: 02.045.111.8.217000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP04862/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 27 September 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor:90001/206/10/217/15

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. UNELEC INDONESIA (UNINDO);

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajid Pajak yangmenyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atauPenggantian, dan potongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f.

Konfirmasi Faktur Pajak denganAplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimanadiatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;Pasal 3Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem InformasiPerpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkanpada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 danseterusnya;Lampiran butir 1.4.

Faktur Pajak tersebut belum direkamKPP domisili PKP Penjual;b. Faktur Pajak tersebut terlambatdilaporkan oleh PKP Penjual; makaFaktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan;.

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;b. Nama, alamat, dan Nomor PokokWajib Pajak pembeli BarangKena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian,dan potongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang.

sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Dengan demikianPenggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak;10.

LAMPIRAN IV huruf C Format Surat Keputusan PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak;2. LAMPIRAN IV huruf E Format Surat Keputusan PembatalanTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak;2.

Putusan Nomor 676/B/PK/Pjk/2015Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan; 29 5 pPengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.

Bahwa Tata Cara Pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai sehinggamenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN tidaksesuai dengan PMK No. 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubahterakhir dengan PMK No. 82/PMK.03/2011;12.

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara a quo yaituPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00003/207/10/824/13 tanggal 08 Mei 2013 berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf b UU KUP dari permohonan Wajib Pajak tidak dapatdibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan KontraMemori dari Termohon Peninjauan Kembali

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA KIMINDO PRIMA;

Pajak (DJP) Nomor Dokumen:201312300458.2.

perpajakan.Pasal 29 ayat (3) hurufa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a.

Pajak berwenang menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secarajabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidakhanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.Pembuktian atas uraianpenghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatanoleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak.Sebagaicontoh diberikan antara lain :1.

Wajib Pajak, atau objek yang terutangpajak.maka menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuaidengan UndangUndang KUP untuk melakukan pemeriksaandan penetapan pajak yang dalam hal ini memerlukan klarifikasiberupa dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak/TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding).