hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 773/74/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA KabupatenBogor alat bukti tersebut telan bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.L yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 11 Mei 2008;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Nama KUA, karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Nama KUA, oleh karenanya gugatan

dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/ 12/ IV/ 2003 tanggal 06 April 2003yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUAKabupaten Bogor alat bukti tersebut telan bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.L yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 06 April 2003;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.CbnMenimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

harapan lagi untuk hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabuaten Bogor alat bukti tersebut telahbermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuaidengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Juli 2012;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis HakimHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5480

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R..

Putusan No. 1052/PdtG/2017/PA.Slw.Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan No.0685/Pdt.G/2015/PA.SlwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti

yang sah, terbuktiPenggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itusesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quotermasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor

13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasanhukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agarPenggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Agustus 2012 yang sampai

rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 23 September2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng,Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 23 September 2010;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma, KabupatenMajalengka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Oktober 2011;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 1999Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 735/Padt.G/2019/PA.Cbnyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 23 Juli 1999;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Maret 2015 yangHalaman 5 dari 10, Putusan Nomor 562/Padt.G/2019/PA.Cbndikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Maret 2015;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

IItersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk(KTP), Buku Nikah dan akta kelahiran anakanak Pemohon dan Pemohon Il,dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon dan Pemohon Ilserta atas perkawinan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal

2 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya, in casu Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya, Pemohon danPemohon Il telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis ( P1 sampai dengan P5)dan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1.

Saksi II (tetangga Pemohon I dan Pemohon Il);Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan foto copyakta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya didepan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materalsesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a danayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 dan P5 adalah buktihim 6 dari 10 hlm.

sebagaimana diatur dalam BabIV Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapatdi dalam Kitab lanathut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :.Jg rArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan,maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan duaorang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon denganPemohon II telah sesuai ketentuan Pasal

2 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonanPemohon dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon denganPemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan,maka diperintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yangmewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Pemohon IItersebut (vide : Penjelasan

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus' danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Putusan No. 3944/Pdt.G/2018/PA.Bbs.tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang

Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak 11

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimeterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalan termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakanHim. 5 dari 9 hlm.

Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta P.3 kedua buktitersebut juga telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku(vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah , terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesualdengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah denganUndangUndang R.I.

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenangPengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1)Him. 5 dari 9 hlm.

Putusan No.3474/Pdt.G/2017/PA.SlwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta P.3 kedua buktitersebut juga telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku(vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat

sah, terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan Tergugat tidakdiketahul tempat tinggalnya yang jelas, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Keluranan Xxxxx,Kecamatan Xxxxx, Kota Tegal.

Putusan No. 0731/Pdt.G/2016/PA.SIw.Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3)

Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohontelah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (/egal standingin judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohonagar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antaraPemohon dengan Termohon

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX tanggal 04 Oktober 2010yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang,Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 5849/Pat.G/2018/PA.CbnKabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 23 Oktober 2010;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupaHalaman 5 dari 10 hal.Putusan Nomor : 5962/Pdt.G/2018/PA.Cbn.fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 29September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBojong gede, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup sertatelah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargaoleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 29 September 2017;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/35/V/2002 tanggal tanggal 25 April2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor alatbukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, halmana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 25 April 2002;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan

telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraHalaman 6 dari 10, Putusan Nomor 3727/Pdt.G/2019/PA.Cbnaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu

hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 07 Maret 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Maret 2015;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan permikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiHalaman 6 dari 10, Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019

rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1235/071/XII/2017 tanggal 06 Desember2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 826/Pat.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 06 Desember 2017;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang

telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan