Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohondengan lakilaki bernama Hasan tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban

bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapatterlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin7ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkahyang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksudoleh Pasal

26 huruf (c ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkanlebih lanjut.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya samasamatelah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belummencapai batas usia minimal 16 tahun.

danharusmemperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan AgamaSungguminasa; Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohondengan perempuan bernama R**** binti M**** tidak ada halanganHal 6 dari 10 Pen Nomor 235/Pdt.P/2017/PA Sgmperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatusjejaka dan calon istrinya berstatus perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal

26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentukpenekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanak untukmelakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksudoleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim

tersebut belumdapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usiaminimal 19 tahun untuk pihak lakilaki, sehingga Pemohon mengajukanDispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohontersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsurHal 7 dari 10 Pen Nomor 235/Pdt.P/2017/PA Sgmmenyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

26 huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohonyang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

jahat terhadap Penggugat, namun juga telah memperlihatkancontoh yang tidak baik untuk anak, hal ini bisa membawa dampaknegative kepada perkembangan psikologis/mental anak;13.Bahwa Tergugat sebagai ayah tidak mencerminkan sebagai orang tuayang baik, sebab seharusnyalah ayah sebagai symbol keluarga yangberkedudukan sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga mestinyamemberikan contoh telaan yang baik untuk masa depan anak, namunTergugat/ayah sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yangdiatur dalam Pasal

26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (f) UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan tugasseorang orang tua sebagai berikut ini mengasuh, memelihara, mendidikdan melindungi anak dan memberikan pendidikan karakter danpenanaman nilai budi pekerti pada anak, bahwasanya Tergugat telahmemperlinatkan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekertiyang buruk buat anak;14.Bahwa perbuatan Tergugat yang kerap kali bersikap

(dua juta rupiah) perbulan kepadamasingmasing anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.25.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, serta berdasarkanpada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 156 huruf (a)11Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nmor 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei1997, dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (f) UU No. 35

masih dibawah umurdan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari PengadilanAgama Sungguminasa; Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara kemenakanPemohon dengan perempuan bernama K****** binti U*** tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta kemenakanPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal

26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentukpenekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanak untukmelakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksudoleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim

menikahkan kemenakannya, tetapi keinginantersebut belum dapat terlaksana karena usia kemenakan Pemohon belummencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak lakilaki, sehingga Pemohonmengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwalangkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidakada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

26 huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemenakan Pemohon dengan calonistrinya Samasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anakPemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Pengadilam Tinggi Manado(Judex Facti) telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkansebagaimana mestinya, karena Judex Facti telah menerapkan penjatuhanpidana terhadap Terdakwa yang masih kategori anak sama denganterhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakalpaling lama 1/2 dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,serta secara a contrario dapat ditafsir pula paling lama 1/2 dari minimumancaman pidana

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa dapat dibenarkan, Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap saksisaksi danketerangan Terdakwa serta pendapat/Laporan Penelitian Kemasyarakatantanggal 17 September 2012; Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban yang masih berusia 16 tahunyang artinya korban masih tergolong anakanak; Bahwa dalam Pasal

26 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatunkan kepada anak nakalpaling lama 2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa; Bahwa setelah dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak yangberwenang maka Terdakwa dan keluarganya datang dan melamar korbanyang akhirnya telah bersepakat dan telah diurus segala sesuatunya untukpernikahan Terdakwa dengan korban, tetapi korban lari dari rumah hinggasekarang tidak diketahui keberadaannya, oleh

setempat karena anak Pemohonmasih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Sungguminasa; Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohondengan lakilaki bernama #Nama tidak ada halangan perkawinan baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dancalon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal

26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentukpenekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanak untukmelakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksudoleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim

bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belumdapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usiaminimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukanDispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohontersebut adalah langkahn yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsurmenyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

26 huruf (c ) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohonyang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun.

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bjrbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap ke persdiangan sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R.jJuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadirdan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnyaTergugat);Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96:eh as ald Schall alSs Cy aSle Cl ea Ge 2 JES Call Cel Ce

mempersingkat uraian dalam putusan ini, MajelisHakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalambagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini MajelisHakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang undangNomor 7 Tahun 1989, Pasal

26 ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person,sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2011/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyataHal. 5 dari 12 Pts.

Stb.Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat(1) Undang Undang Nomor. 7 tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat:Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat(1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;Pasal 19 huruf b, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) danayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor. 9Tahun 1975;Pasal

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019 /MS.Bnasebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,panggilan kepada Penggugat telan disampaikan secara resmi dan patutsebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya hadir dipersidanganselanjutnya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutangugatannya sebelum gugatan di bacakan

adalah perkarasengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkaraini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertamaterhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, MajelisHakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Pasal

26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2),ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telahmengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidakada mengajukan

S***** tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, hal

bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belumdapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usiaminimal 19 tahun untuk pihak lakilaki, sehingga Pemohon mengajukanDispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentu anPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohontersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsurmenyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

26 huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohonyang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

permohonan Pemohon;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakimmenunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanayang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimanayang dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara inperson;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohondengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan,

hukumPengadilan Agama Mojokerto (bukti P.1, P.2 dan P.3) ;Halaman 6 dari 9 halaman, penetapan nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Mr bahwa terbukti para Pemohon pernah menikah siri secara Islam padatanggal 11 April 2006, akan tetapi tidak dilangsungkan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku berdasarkan pengakuan para pemohondan para saksi, (oernikahan dilakukan melanggar Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 20 s/d Pasal

26 KompilasiHukum Islam) dan pada saat nikah sirri tersebut Pemohon berstatus jejakadan Pemohon II berstatus janda ; bahwa terbukti setelah menikah tersebut Pemohon II telah melahirkansatu orang anak lakilaki bernama XXX, yang lahir di Trenggalek padatanggal 08 Februari 2007, (bukti bertanda P.4), yang diakui oleh Pemohon sebagai anaknya ; bahwa terbukti para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 02Desember 2009 sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (bukti P.5) ;Menimbang, bahwa

dari faktafakta tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa anak yang bernama XXX, yang lahir di Trenggalek pada tanggal 08Februari 2007, adalah anak yang terlahir dari suatu pernikahan siri yangdilaksanakan oleh Pemohon dan Pemohon II pada tanggal 11 April 2006, yangtidak memenuhi Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 s/dPasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6,Pasal 20 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menetapkan nasab seorang anak (asal

Bahwa antara anak Pemohon dengan lakilaki yang bernama Calonmenantu tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab

bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belumdapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usiaminimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukanDispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohontersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsurmenyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal

26 huruf (c ) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonanPemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon mempelaipria Samasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anakPemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun.

mendapatpenolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anakPemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh PenetapanDispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang ;e Bahwa anak Pemohon dengan lakilaki bernama Ambo Asse binBaha tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal

26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalampersidangan Majelis Hakim

bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapatterlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikahke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkahyang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksudoleh Pasal

26 ayat (1) huruf (c ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkanlebih lanjut ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya samasamatelah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belummencapai batas usia minimal 16 tahun.

mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yangterjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itumerupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksudoleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat(2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituHalaman 7 dari 11 halaman.

Sehingga berdasarkanPasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesualketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975.

Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadirdan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnyaTergugat);Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96:568 ies ald Guchuall alSa ye Sle CM ea Ge SE al Oo Gull Seealga alleArtinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak

mengabulkanpermohonan Pemohon;Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakimmenunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan,sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989dan Pasal

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimanayang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadirsecara in person di persidangan,Menimbang, bahwa oleh karena masalah isbat nikah, maka berdasarkanPasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

Pasal 2 : Terkait Para Pihak sepakat bersamasamamendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkananak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sebagaimanadiatur dalam Pasal 26 (Ayat 1) Undangundang RI No. 23 tahun 2002tentang perlindungan anak.b.

G/2020.PA.Mn tanggal 15 Mel2020 tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam mengasuh danmendidik anaknya sedangkan orang tua mempunyai hak dan kewajibandalam mengasuh dan membesarkan anak nya sebagaimana diatur dalamPasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) huruf a,b dan cUndang a Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 41huruf (a), Pasal 42, Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo

Sehingga berdasarkanPasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugattelah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahunhalaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Bjr1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 :6d Saas ald Graliuall alSa Gye aSle CN) eo es SS alll Oh Ss Or y4 gn Y allbArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa