Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2; Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.BO001/100020/2010S0 revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0O revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa.Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundelTata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SOrevisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembarSurat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S39, revisi ke 3, Judul: PengadaanBarang/ Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0O revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atauyang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukumyaitu Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung turut sertamelakukan manipulasi dan pemalsuan tanda tangan serta stempel 5 perusahaanguna mengikuti pengadaan

barang/jasa Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan diKecamatan Merek, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Simpang Empat,Kecamatan Dolat Rakyat, dan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo untukTempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran 2015 pada DinasKebersihnan dan Pertamanan Kabupaten Karo yang bertentangan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

akhir studi kelayakan pada 5 lokasi diKabuapten Karo tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013dan Lampiran 1 Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 oleh karena itu laporanakhir studi kelayakan yang dibuat oleh Saksi ARDIANSYAH dan SaksiEKA PRATAMA tidak dapat dijadikan dasar penetapan lokasi TPA.Bahwa selain tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 danLampiran 1 Permen PU No. 3 Tahun 2013, dalam pelaksaan PekerjaanStudi Kelayakan tersebut juga bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 50 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan :v Penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh direksi perusahaandimaksud tetapi ditandatangani oleh pihak lain yang tidak berwenang,sehingga keterangan pada kontrak tersebut palsu (tidak yangsebenarnya).

Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa dana untuk kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan untuk TempatPembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran 2015 pada DinasKebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo tersebut adalah PAPBDKabupaten Karo TA. 2015, Nomor DPPA 08/DPPADPPKAD/2015tanggal 30 Oktober 2015 dengan nomor rekening1.08.01.01.15.01.5.2.2.21.01.Bahwa kegiatan Studi Kelayakan untuk TPA Sampah TA. 2015dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung.Bahwa memulai proses pengadaan langsung berdasarkan surat dariPPK

DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa: - 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap ;- Uang tunai senilai Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair

TURSANA, berupa: - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa : - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014.

DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani Dr. Agus Prabowo. - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M.

DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani EIKO WHISMULYADI.- 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.

Wilayah Nomor257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwapemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan dalam data lelang dan syaratsyarat khusus dalamkontrak dengan mutu sesuai spisefikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;o1Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah : Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasabertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan

barang/jasa yang dilakukan; Pasal 36 ayat 2 dan 3 mengenai serah terima pekerjaan yangmenyatakan : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untukmemperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyediabarang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak; Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh

Wilayah Nomor257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwapemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan dalam data lelang dan syaratsyarat khusus dalamkontrak dengan mutu sesuai spisefikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah :Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasabertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan

barang/jasa yang dilakukan;Pasal 36 ayat 2 dan 3. mengenai serah terima pekerjaan yangmenyatakan :Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untukmemperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyediabarang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh

SESAMA,hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahyaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yangberbunyi Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semuapengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan17bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telahditentukan, sebab PT.

SESAMA,hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10ayat (1) yang berbunyi Panitia pengadaan wajib dibentuk untuksemua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukanpengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimanayang telah ditentukan, sebab PT.

tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwapengadaan barang/jasa menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,terouka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel(dapat dipertanggungjawabkan) ;b) Pasal5d ;(1) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negaradalam pengadaan

barang/jasa ;(2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusidengan tujuan untuk keuntugaan ........keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan negara ;(3) Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksidinyatakan gagal oleh penggunan barang/jasa atau pejabat lainnya 4)51apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi

Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihakyang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negaradalam pengadaan barang/jasa. 2.

Hal tersebut bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhirPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;e Pasal 6 huruf g, yang berbunyi para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagaiberikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.e

Hal tersebut bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana perubahan terakhirPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah e Pasal 6 huruf g, yang berbunyi para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagaiberikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. PengadaanBarang oleh PT. IGLAS (Persero) bukan pengadaan barang/jasa yangdibiayai dengan APBN tetapi dibiayai oleh PT.

kegiatan swakelola dapatdilaksanakan apabila telah diadakan perencanaan, pembahasan yang telahdituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan selanjutnya disampaikankepada Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk dibahas bersamasama denganDPRD sekaligus memberikan persetujuan lalu ditetapbkan dengan PeraturanDaerah (PERDA) serta membuat petunjuk operasionalnya.Menimbang, Bahwa kegiatan swakelola hanya dapat dilakukan apabilatelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah dalam Pasal 26, Pasal 27 danPasal 28 dengan uraian sebagai berikut :A.

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannyadirencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompokmasyarakat.2. Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola meliputi:a.

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaranyang bersangkutan;e.

No.487 K/Pid.Sus/2016(seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah total harga yangdisepakati Saksi Nyonya Kristhina Lulupora bersama Saksi RenaldiNataniel Warere adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapanpuluh juta rupiah);Bahwa Pengadaan Batik Papua Tahun Anggaran 2012 adalah tidak benaradanya dan tidak sah, karena tidak melalui proses lelang atau tender sertabertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan

kepada Pengguna Anggaran ataspelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannyaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) menyatakan Penyelesaian tagihankepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalamHalaman 27 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT JAPAPBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran;4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 5 menyatakan Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

kepada Pengguna Anggaran ataspelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannyaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) menyatakan Penyelesaian tagihankepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuangHalaman 57 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT JAPdalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 5 menyatakan Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip: efisien, efektif, transparan, terouka, bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa: - 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap - Uang tunai senilai Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair

TURSANA, berupa: - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa : - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014.

DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani Dr. Agus Prabowo. - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M.

DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani EIKO WHISMULYADI.- 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.

009/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sarapan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

Barang / Jasa (KPBJ)

HAIDIR melaluimekanisme yaitu:a) Kades membentuk Tim pelaksana kegiatan yang didanai oleh DanaDesa di tetapbkan dengan keputusan Kepala Desa Rambung EstateNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan KegiatanYang Bersumber Dari Dana Desa Di Desa Rambung Estate KecamatanSei Rapah Tahun Anggaran 2016;b) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Desa berpedoman kepada Peraturan BupatiNomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa;c) Tim

NASRUN ALI;Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekdes dalamPengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) T.A.2016 adalah: melakukan verifikasi terhadap pengadaan barang/jasa;Bahwa, besaran anggaran desa yang diterima olen Desa Rambung Estatepada tahun anggaran 2016 adalah:a. Dana Desa(DD) disalurkan secara bertahap masingmasing :> Tahap (Pertama) disalurkan sebesar Rp. 352.210.200.

menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas3) Keputusan Presidenkebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnyamenyatakan Pengguna Anggaranbertanggung jawab secara formal dan materialatas pelaksanaan kebijakan anggaran yangberada dalam penguasannya.Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakanbahwa pengadaan

barang/jasa menerapkan prinsipprinsipefisien, efektif,terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).b) Pasal 51)Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalampengadaan barang/jasa.Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan

menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.Pasal Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakanPengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal danmaterial atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang beradadalam penguasannya.3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :a)b)Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakanbahwa pengadaan

barang/jasa menerapkan prinsipprinsipefisien, efektif, terobuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).Pasal 51) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan Negara dalampengadaan barang/jasa.1)2)2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan barang/jasa harus menghindaridan

FM.DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa: - 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap - Uang tunai senilai Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair

TURSANA, berupa: - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102/ VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa : - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014.

DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani Dr. Agus Prabowo. - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M.

DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangani EIKO WHISMULYADI.- 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.

Kantor KONI Provinsi Papua Barat yangmenggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi PapuaBarat dengan nilai di atas Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk halaman 14 dari 316seharusnya dilakukan proses pelelangan baik dalam menunjukKonsultan Perencanaan, Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, KonsultanPengawas Pekerjaan, namun dalam kenyataannya tidak dilakukanproses pelelangan sehingga bertentangan dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintahyang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun2015, yang menyatakan : 2222 =o oon nnn nnn nee1) Pasal 2 ayat (1) ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputiPengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannyabaik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD ;2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumberdari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupPengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananyabersumber

KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 saksi mempunyai tugassebagai berikut :1.10.11.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional PelaksanaanAnggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telahditetapkan dalam Petujuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya ;Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaananggran unit kerjanya ;Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja ;Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakannnya ;Tugastugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa, menerbitkansurat penunjukkan penyedia barang/jasa, menandatangani danmengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkanhasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sertamenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa ;Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas ;Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasionalkantor sesuai ketentuan yang berlaku ;Memeriksa

kerjanya antaralain : Buktibukti pengeluaran yang sah (kuitansi), Berita AcaraPembayaran , Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Copybukti pembayaran pajak, SPP, Surat Pernyataan Pembayaran Langsung(LS)e Menadatangani dokumen lain yang berkaitan dengan lingkup tanggungjawabnya .e Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Pasal 9angka 5 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah PejabatPembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik,keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yangdilaksanakannya.e Bahwa pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun Anggaran2009 , Kementerian Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran(PA) dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian LingkunganHidup menguasakan pengelolaan sebagian dari AnggaranKementerian Negara/Lembaga kepada unitunit organisasi

Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadan barang dan jasakepada PA/KPA.f.Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan Berita Acara Penyerahan.g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan. Bahwa pada Tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso dalamhal ini Saksi Ir. Andi Rifai, M.

Mengawasi pelaksanaan anggaran; adapun kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan danKelautan Kab. Poso Tahun 2016, yaitu : No Kegiatan / Pekerjaan dan Vol No & Tgl Kontrak Anggaran Rekanan/Lokasi /SPK (Rp ) Kontraktor1 2 3 4 5 61. Pendampingan pada 1 No. 523/01/ SPK 30.000.000. CV. Kamikazekelompok nelayan PPKKNPT/ Dir. Moh. Sahrilperikanan tangkap DAU/V/2016 Tgl. 30 LAkita jl. P.pekerjaan : pengadaan mei 2016 Kalimantan No.perahu 49 Kel.Gebangrejo,Poso.2.