Ditemukan 2217963 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemerintah daerah
Penghinaan
Pemerintah
Pemerintah kota padang
Barang jasa pemerintah
Register : 02-01-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0052/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
Oleh karena itu, MajelisHakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125ayat (1) HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :aid ai Lil jle aut gl ayigi gl j5nis 55 lsArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi ataughoib, maka perkara
Putusan No. 0052/Pdt.G/2020/PA.SIwperselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Putusan No. 0052/Padt.G/2020/PA.SIwkediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksudoleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIRjo.
Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makaMajelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secaraverstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaHim. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 0052/Pdt.G/2020/PA.
Register : 12-07-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 2187/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwadalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisinan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengandemikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;Hlm. 9 dari 13 hlm.
Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2)dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 KompilasiHukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 06-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0059/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanyasecara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Him. 6 dari 13 hlm.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.
Pasal70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan denganPasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuanPasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR jo.
Register : 30-09-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3127/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 30 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
Oleh karena itu, MajelisHakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125ayat (1) HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :andl ai Lil Sle aut gl ayiys gl j5nie 55 olsArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi ataughoib, maka perkara
Putusan No. 3127/Pdt.G/2019/PA.SIwperselisinan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Putusan No. 3127/Pdt.G/2019/PA.SIwmenunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, makamendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengandemikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2)dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 KompilasiHukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 02-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0915/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133Him. 6 dari 13 hlm.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.
Pasal70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhiketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 25-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3757/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
9 — 3
tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwadalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
SlwHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengandemikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangHim. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 3757/Pdt.G/2019/PA.SIlwNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2)dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 KompilasiHukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3775/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
Oleh karena itu, MajelisHakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125ayat (1) HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :aid ai Lil jle aut gl ayiyi gl j5nis 55 lsArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi ataughoib, maka perkara
Putusan No. 3775/Pdt.G/2019/PA.Slwberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Putusan No. 3775/Pdt.G/2019/PA.SIw133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengandemikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2)dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 KompilasiHukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 11-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0710/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
dan Pasal 27ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula denganpendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alin sebagaipendapat Majelis sebagai berikut :ai Lil jl> aut gl ayia ol 55a 5505 UlsArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwadalam membina
Putusan No. 0710/Padt.G/2021/PA.SIwberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Him. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 0710/Padt.G/2021/PA.SIwtentang Perkawinan jo.
Pasal70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhiketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 18-05-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1550/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisinan dan pertengkaran, kKemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Putusan No. 1550/Padt.G/2021/PA.SIwHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Him. 9 dari 13 hlm.
Pasal70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan denganPasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuanPasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR jo.
Register : 22-08-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 2675/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
Putusan No. 2675/Pdt.G/2019/PA.Slwsebagaimana ketentuan dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimanadimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.
Putusan No. 2675/Pdt.G/2019/PA.Slwayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danpasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan denganPasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIRjo.
Register : 20-05-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1604/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwadalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisinan dan pertengkaran, kKemudian Tergugat telah pergi meninggalkanrumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakimberpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.
Pasal70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhiketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 15-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3692/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 14
59 — 14
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Him. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 3692/Padt.G/2020/PA.SIwtentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraiansebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.
Pasal70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhiketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR jo.
Register : 24-06-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0985/Pdt.G/2016/PA.Lpk Tanggal 25 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
18 — 9
(PNS)", hal inidiatur secara limitative dalam Pasal 1 huruf a angka 2 butir cPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan sebagai berikut :Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:(a) Pegawai Bulanan
hs Bahwa isi Surat Nomor : 0152/MUM.00.01/P3BS/2015R,Perihal: Permohonan izin melakukan perceraian, yangditandatangani General Manager EKO YUDO PRAMONO, didugatidak benar dan sangat menyesatkan karena hingga sampai saat iniPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, tidak pernah dicabut dan
PP No. 45 Tahun 1990 (vide:Pasal 1 huruf a angka 2 butir c Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 10 Tabun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);8.
Pemerintah No.10Tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, bukan hukum acara bagi Pengadilan Agama, tetapimerupakan Hukum Administrasi, jika tidak memenuhi ketentuan yangtermuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak membatalkan suatuputusan Pengadilan;Menimbang, bahwa Termohon diwakili Kuasanya telah salahdalam memahami mana yang dapat dieksepsi dan yang bukan, hal inimengingat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bukan HukumAcara yang berlaku
Register : 08-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 15/P/FP/2020/PTUN.SBY Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
SUHARDI alias SUWARDI
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
299 — 203
SUHARDI alias SUWARDI
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
299 — 203
Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; jo.c. Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015tentang Badan Pertanahan Nasional; jo.d. Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah; jo.e.
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo.
Pasal 81 dan Pasal 87ayat (2) hingga ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah. Sekuensnya juga berarti Permohonan Pendaftaran Tanah a quotelah memenuhi semua tahap prosedural Administrasi Pemerintahanmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;. Asas keterbukaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1)huruf f UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;. Asas pelayanan yang baik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10ayat (1) huruf h UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan jo.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yang terkandungdalam ketentuan Pasal 4 huruf UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. Asas persamaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiHalaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.
Register : 03-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/TUN/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — I. KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DI PEKANBARU., II. WALIKOTA BATAM VS AMELIA LINGGA RIZKY;
65 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 K/TUN/2017Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang PerubahanPeraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FormasiPegawai Negeri Sipil.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perbuahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2002;2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;3.
Dimana syaratsyarat umum pelamar CPNS dalam Pasal 6 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubahHalaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 23 K/TUN/2017dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah mutlak harusdipenuhi oleh semua pelamar umum CPNS tanpa terkecuali. Hal tersebutdidasarkan pada:1.
Bahwa Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kota Batam Tahun2014 melakukan verifikasi lamaran yang masuk sesuai alur seleksipenerimaan CPNS tahun 2014 dan ketentuan peraturan yang adatepatnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi selaku pelamar CPNSKota Baitam Tahun Anggaran 2014 telah melanggar ketentuan Pasal 6Huruf Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor II 1rahun 2002 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa syarat yang harusdipenuhi setiap pelamar salah satunya adalah syarat lain yang ditentukandalam jabatan termasuk kualifikasi pendidikan.
Register : 02-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1392/Pdt.G/2019/PA.Lmg Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)orang saksi Pemohon yakni Hartutik binti Moh.
Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalamrangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddaharahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 jo.
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 04-08-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 13-01-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1088/Pdt.G/2014/PA.Bms Tanggal 28 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 1
6 — 1
Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Banyum asmengirim kan salinan putusan perkara ini yang telah mem punyai kekuatan hukumyang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan .. .. , Kota Banyumasuntuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untukkepentingan tersebut;8. 0067;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar K etuaPengadilan Agama Banyum as segera mem eriksa dan
bali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal18 ayat (3) Perma Nomor tl Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nom or 7tahun 1989 jo. pasall42,143 Kom pilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dari posita 0053 0046, majelis menilai bahwayang dijadikan alasan 0053 0046 adalah karena dalam rumah tangga antara0046 dengan 0047 telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untukdirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f)Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal 00530046 patut diterima dan dipertim bangkan;Menim bang, bahwa dari posita 0053 0046, majelis menilai bahwayang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara 0046 dengan 0047adalah 0421 yang mengakibatkan 0008;M enim bang, bahwa oleh karena 0047 tidak melakukan bantahanterhadap 0053 0046 maka pada dasarnya dalildalil 0053 0046 dapatdinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan A kta
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal116 huruf (f) Kom pilasi Hukum Islam;M enim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan M ahkamah A gungRepublik Indonesia tanggal, Lo M aret 1999 nom or 237/K / AG/1998 yangmengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai
dengan maksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;M enim bang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kom pilasi Hukum Islam,sedangkan usaha perdam aian sesuai dengan PermaNomortl Tahun 2008 tentang M ediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nom or 7tahun 1989 juncto UndangUndang Nom or 3 tahun 2006 dan pasal 31!
Register : 10-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1778/Pdt.G/2020/PA.Mdn Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai /egal standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaasrelaas panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan(2) dan Pasal 146 R.Bg, juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Panggilan tersebut dinyatakan
Bg, juncto Pasal39 ayat (1) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, junctis Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 UndangUndang ayat (1)dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat
Pasal 283 R.Bg) berupa P.1. dan 2 orang saksi sepertitersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg,junctis Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai,Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksidalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan melihat danmendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehinggamengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Juli 2020 dan sampaisekarang tidak pernah
Dengan demikian maksud ketentuanPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dan dikaitkan denganbuktibukti ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah padatanggal pada tanggal 13 maret 2018 M; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran terus menerus; Bahwa penyebab perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat adalahkarena
Register : 05-05-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 26-11-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 1274/Pdt.G/2017/PA.Slw Tanggal 2 Nopember 2017 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
8 — 4
8 — 4
Putusan No. 1274/Pdt.G/201 7/PA.SIlwMenimbang, bahwa Tergugat sekarang tidak jelas alamat tempattingggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepadaTergugat dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 09Juni 2017 dan 10
Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danPenggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasalhlm. 7 dari 12 him.
Pasal19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf( f ) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR jo.
Register : 15-09-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Ktl Tanggal 29 Oktober 2014 — Penggugat vs Tergugat
11 — 1
11 — 1
pemerintah Nomor 9 tahun1975, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantahdalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak ada pertengkaran yang berarti yang terus menerus yangmengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untukrukun lagi oleh karena itu Penggugat
dibebani kewajiban bukti;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, dalam perkara perceraian dengan alasansigaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami danistri yang hal ini oleh majelis hakim dimaknai sama dengan maksud pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di atas, maka untukHalaman 8 dari 12 halamanPutusan No. 259/Pdt.G/2014/PA.Ktlmendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksisaksiyang berasal dari
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari ketentuan pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak terbukti makaunsur ketiga yang merupakan kelanjutan dari unsur kedua tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harusdinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun kembalisebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI;Halaman 10 dari 12 halamanPutusan No. 259/Pdt.G/2014/PA.KtlMenimbang, bahwa alasan perceraian karena terjadi perselisihandan pertengkaran hanya dimungkinkan dengan mempergunakan pasal 19huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan unsurunsurdalam pasal tersebut tidak terpenuhi, olen karena itu gugatan harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yangbesarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama;Mengingat: ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang Nomor 7 tahun 1989jo 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 segala peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitandengan