., Melalui SPTP MSPGpihakkaryawan,pekerja/buruh kembali melakukan aksi damai kali ini di kantorPemerintahan Provinisi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22Pebruari 2018, dan melalui suratnya tanggal 22 Pebruari 2018Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/758/B.Kesra yangditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yangpada kesimpulannya adalah ; Menugaskan Disnakertrans Provinsi Kaltimdan Dinas Perkebunan untuk hadir pada rencana pertemuan tanggal 24Pebruari 2018 di

Mahakam Sawit Plantation Group tanggal 5 Februari2018;P51 =: Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 560/758/B. Kesra dariSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perihal HasilPertemuan dengan Perwakilan Pekerja PT. Mahakam SawitPlantation Group;P52 : Fotocopy dari fotocopy Berita acara pertemuan antaraPemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengunjuk rasaPT.

KalimantanTimur ;Bahwa untuk menjaga komitmen Pemilik Perusahaan yang rencananyaakan datang pada tanggal 24 Pebruari 2018 untuk bertemu denganperwakilan karyawan,pekerja/oburuh., Melalui' SPTP MSPGpihakkaryawan,pekerja/ouruh kembali melakukan aksi damai kali ini di kantorHalaman 72 dari 103 Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr58.52,60.61.Pemerintahan Provinisi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22Pebruari 2018, dan melalui suratnya tanggal 22 Pebruari 2018Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560

. :560/365/SNTC/20121 (satu) lembar Formulir Daftar Harga Satua Upah Tenaga Kerja1 (satu) lembar Surat Penetapan Iuran program Khusus1 (satu) berkas Setoran Pajak yang terdiri dari:1 (satu) lembar foto copy Tanda Lunas Pajak Nomor : TLP / 0180/ DPPKADB / 2012 tanggal 27 November 2012;1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal27 November 2012;1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 27November 2012;1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal27 November

2 (dua) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor620/257/PPKBM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPHatas pembayaran uang muka 30%.3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar No.Seri : CTAUZ701, Oktober2012 atas pembayaran uang muka 30%4 (empat) lembar Back Up Data.1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiridari:e 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbare 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi No. :560

tanggal 10 Oktober 2012 ;3. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPHatas pembayaran uang muka 30%.Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR10.Hedin12.3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar No.Seri : CTAUZ701, Oktober2012 atas pembayaran uang muka 30%4 (empat) lembar Back Up Data.1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiridari:e 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbare 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi No. :560

Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTBRIDGESTONE TIRE INDONESIA, tercatat pada Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi No. 560/Reg.20/SPSI/HIJS/X/2010 tanggal 21 Oktober912010, beralamat di JI. Raya Bekasi Km. 27 Kel. Harapan Jaya Bekasi17124;c. Federasi SPKEP SPSI PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIAKP, tercatatpada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang No.

Bahwa di lingkungan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat iniberlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode 20162017 antara PTBRIDGESTONE TIRE INDONESIA dengan 3 (tiga) organisasi serikat pekerjadi lingkungan PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA yang berlaku mulai 1Januari 2016 s/d 31 Desember 2017, dan telah didaftarkan pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai Surat KeputusanNo. 560/649SK/Perlin tanggal 2 Februari 2016.4.

Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPSI) PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, tercatat pada DinasTenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/Reg.20/SPSI/HIJS/X/2010 tanggal21 Oktober 2010, beralamat di Jl. Raya Bekasi Km. 27 Kel. HarapanJaya Bekasi 17124;c. Federasi SPKEP SPSI PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIAPabrik Karawang, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Karawang No.

Penggugatmenerangkan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil sangkalannya, Tergugattelah mengajukan suratsurat bukti yaitu berupa :1.Foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT.Bridgestone Tire Indonesia, periode20162017 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember2017 , diberi tanda bukti T 1A ;Fotocopy Surat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmirasiProvinsi Jawa Barat tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antaraPT.Birdgestone Tire Indonesia dengan nomor :560

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi mengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor: 560/416HUS/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal Anjuran PHK an.

Oleh karenakedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat dalam perundinganBipartit tersebut, Kemudian Penggugat membawa permasalahan a quo keDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;Bahwa setelah itu, kedua belah pihak melakukan perundingan Tripartityang dimediasi oleh Disnakertrans Kabupaten Lahat, namun tetap tidakmenemukan Kesepakatan sehingga Mediator Disnakertrans KabupatenLahat mengeluarkan anjuran Nomor 560/210/Nakertrans/4/2015 tanggal08 Desember 2015 (Bukti T10).

Nomor 1355 K/Pdt.SusPHI/2017seksama dan berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota SurabayaNomor 560/6431/436.6.12/2015 tanggal 3 September 2015 PerihalAnjuran dan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya Nomor 69/PHI/IX/2015 Tentang Perselisihan PemutusanHubungan Kerja antara PT Infomedia Nusantara dan PT Infomedia SolusiHumanika dengan Sdr.

Telah diberi tandabukti T2.5Fotocopy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Nomor :560/NakerHI/JPP003/X/2014 dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karimun pada Bulan Oktober 2014. T2.6Fotocopy bukti Agreement No: 5000017003 Perihal:Penyediaan Tenaga Kerja Untuk Karimun Yard berlaku sejakTanggal 01042012 sampai dengan 31032013. Telah diberitanda bukti T2.7Fotocopy General Terms And Conditions For AgreementDocument Onshore High Complexity No: GTCGORSERV008E Rev.04 Date 02 Februari 2011.

Mangkubuana Hutama Jaya mengajukan penawaranberdasarkan Surat Nomor 103/MAJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yangdiajukan kepada Panitia Pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 untukmengikuti pelelangan, di mana HPS khusus 12 (dua belas) SILO HopperTank NCHT 301445U kapasitas 560 kg/m?

Mangkubuana Hutama Jaya mengajukanpenawaran berdasarkan Surat Nomor 103/MAJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.Pada dokumen penawaran tersebut dicantumkan bahwa harga 12 (duabelas) unit SILO Hopper Tank NCHT 301445U kapasitas 560 kg/m?termasuk harga satuan Conveyor dan Bucket Elevator untuk 3 (tiga) lokasiHal. 13 dari 109 hal. Put.

SUMARTONO, UMARSHOLICHUDDIN, RUDY AMRAN, saksi ANTON MARTONO, NASRI,ROBINSON, AMRAN NASUTION' dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti nomor 54 sampai 59 bahwa benar PT.Mangkubuana Hutama Jaya mengajukan penawaran berdasarkan SuratNomor 103/MAJ/VII/O6 tanggal 25 Juli 2006 yang diajukan kepadaPanitia Pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 untuk mengikutipelelangan, di mana HPS khusus 12 (dua belas) SILO Hopper TankNCHT 301445U kapasitas 560 kg/m?

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Barat menerima surat yang disampaikanoleh Walikota Bekasi Nomor 560/5374/Disnakertran.Set perihalpengantar Kesepakatan Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh danPara Pengusaha garment di Kota Bekasi yang isinya adalahpengantar kesepakatan sebagaimana perihal tersebut di atas ;q.

Sedangkan Walikota Bekasi menyatakanTuntutan untuk tidak ditetapbkan UMSP (Padat Karya) dengan nomorSurat: 560/4021.Disnaker.Set tertanggal 17 Mei 2017 ;Halaman 112 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGe. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 telah diterbitkan surat dari KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor561/3708/HIJamsos yang ditujukan kepada Kepala Dinas TenagaKerja Kab.

Kesepakatan BersamaSerikat Pekerja/Serikat Buruh dan para Pengusaha Garmen diKota Bekasi; Halaman 113 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDG4) Rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 560/0373Disnaker tanggal 20 Juli 2017 perihal Kesepakatan APINDOdengan Serikat Pekerja; Kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur sebagaiberikut: (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.644Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat KaryaTertentu Jenis Industri

Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 560/5374/Disnaker.Set tanggal20 Juli 2017 perihal Pengantar Kesepakatan Bersama SerikatPekerja/Serikat Buruh dan para Pengusaha Garmen di KotaBekasi;4.

Rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 560/0373Disnaker tanggal 20 Juli 2017 perihal Kesepakatan APINDO denganSerikat Pekerja; Bahwa rekomendasirekomendasi sebagaimana dimaksud di atas,dilandaskan atas Kesepakatan Bersama antara Dewan Pimpinan Provinsi(DPP) APINDO Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Pekerja/ SerikatBuruh Provinsi Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) Garmen/Pakaian Jadi Tahun 2017 pada hari Kamis, tanggal 16Maret 2017.

dibuat dihadapan Gusti Ngurah Oka, SH NotarisHalaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2018/PN DPs3)4)di Denpasar Ida Bagus Gede Ardana memberikan kuasakepada Putu Widhiarsana Witana, untuk menjual antara lainsebidang tanah Hak Milik No. 4380/Desa Panjer, luas 4230M2 atas nama Ida Bagus Gede Ardana.Bahwa Hak Milik No. 4380/Desa Panjer atas nama Ida BagusGede Ardana tersebut pada tanggal 31 Agustus 2007 beralihmenjadi Abdul Aziz Batheff berdasarkan akta jual beli tanggal28 Agustus 2007 No. 560

(TAUFIK HIDAYATIPENGGUGAT KALAH)6) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 SHM No.4380/Panjerdengan Luas : 4230 M2 atas nama Ida Bagus Gede Ardana,haknya beralin menjadi atas nama Abdul Aziz Batheffberdasarkan akta jualbeli No.560/2007 tanggal 28 Agustus2007 yang dibuat oleh Putu Chandra S.H. selaku PPAT diDenpasar.Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2018/PN DPs7) Bahwa peralihnan Hak Milik No.4380/Panjer menjadi atas namaAbdul Aziz Batheff tesebut diatas, kemudian diajukan gugatandi Pengadilan

Dian Permana,hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Tetap PutusanPengadilan Tinggi Medan No.560/1973, tanggal 27 Februari 1974, yangkaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:Suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapat dibenarkan jikadigugat itu pribadi dari pimpinan badan hukum jika tindakan yang dilakukanoleh pimpinan tersebut bertindak atas nama Badan Hukum,(Vide: Yurisprudensi Tetap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.560/1973);.

Tangerang;7) Sebidang tanah Hak Milik No. 9/Pamulang, luas 560 M2, terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;8) Sebidang tanah Kititir (C) No. 1748 Persil No. 101 D II luas 1.950 M2, terletak di Desa Layungsari Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;9) Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 25 seluas 6676 M2, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu Kab.

Tangerang;7) Sebidang tanah Hak Milik No. 9 / Pamulang, luas 560 M? terletak di DesaPamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;8) Sebidang tanah Kititir (C) No. 1748 Persil No. 101 D Il luas 1.950 M2terletak di Desa Layungsari Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;9) Sebidang tanah Sertifikat , Hak Milik No. 25 seluas 6676 M? terletak diDesa Sumurbatu, Kec. Setu Kab. Bekasi tercatat atas nama NY.AIN binKAISIN;10) Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 53 seluas 4.527 M?

Tangerang;Sebidang tanah Hak Milik No. 9 / Pamulang, luas 560 M? terletak di DesaPamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;Sebidang tanah Kititir (C) No. 1748 Persil No. 101 D Il luas 1.950 M?@ terletakdi Desa Layungsari Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;Sebidang tanah Sertifikat , Hak Milik No. 25 seluas 6676 M? terletak di DesaSumurbatu, Kec. Setu Kab. Bekasi tercatat atas nama NY.AIN bin KAISIN;Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 53 seluas 4.527 M? terletak di DesaSumurbatu, Kec.

Tangerang;Sebidang tanah Hak Milik No. 9 / Pamulang, luas 560 M? terletak di DesaPamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;Sebidang tanah Kititir (C) No. 1748 Persil No. 101 D Il luas 1.950 M? terletakdi Desa Layungsari Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;Sebidang tanah Sertifikat , Hak Milik No. 25 seluas 6676 M7? terletak di DesaSumurbatu, Kec. Setu Kab. Bekasi tercatat atas nama NY.AIN bin KAISIN;Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 53 seluas 4.527 M? terletak di DesaSumurbatu, Kec.

Tangerang;Sebidang tanah Hak Milik No. 9/Pamulang, luas 560 M2, terletak di DesaPamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;Sebidang tanah Kititir (C) No. 1748 Persil No. 101 D Il luas 1.950 M2, terletak diDesa Layungsari Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 25 seluas 6676 M2, terletak di DesaSumurbatu, Kec. Setu Kab. Bekasi tercatat atas nama NY.AIN bin KAISIN;Sebidang tanah Sertifikat, Hak Milik No. 53 seluas 4.527 M2, terletak di DesaSumurbatu, Kec.

Pelindo Ildi JICT No.UM.339/28/8/3/P L.Il14danUM.338/3/12/JICT2014 tanggal 28Agustus 2014 dan No.UM.339/11/4/2/PI.II16 HK.560/1/4/JICT2016 tanggal 11 April2016 adalah sahsecara hukumSPJICT (Tergugat VI)menghalanghalang!pekerja PT. Pelindo Iluntuk bekerja sejaktanggal 10 Desember2016 23 Desember2016 adalah tidak sahdan bertentangandengan hukum;(Tergugat VI) untukmenghentikan penempatan pekerja Hal 43 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr outsourcing13 Maret 2017;6.

Menyatakan Berita Acara Hal 94 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr KerjasamaPenggugatdengan PT.Pelindo lItentangPenempatanPekerja PT.Pelindo Il diOperasionalPenggugatNo.UM.339/28/8/3/PI.1I14 danUM.338/3/12/JlCT2014tanggal 28Agustus 2014dan No.UM.339/11/4/2/PI.1l16 HK.560/1/4/JICT2016 tanggal11 April 2016adalah sahsecara hukumdan tidakbertentangandengan PKBPT. JICT 20132015 dan UUNo. 13/2003;4. Menyatakanaksi Tergugat VImenghalanghalangi pekerjaPT.

Pelindo Il dan Albert Pang selaku Direktur Utama Penggugat (BeritaAcara 28 Agustus 2014) dan telah diaddendum melalui Berita Acara No.UM.339/11/4/2/P1.1I16 dan HK.560/1/4/JICT2016 tanggal 11 April 2016yang ditandatangani oleh Dede Martin selaku Plt.

Foto copy Berita Acara Nomor UM.339/11/4/2/PI.1I16 NomorHK.560/1/4/ JICT2016 tentang Penempatan Pekerja PT.PelabuhanIndonesia Il (Persero) Pada PT.Jakarta International Container Terminaltertanggal 11 April 2016, (diberi tanda P7);8. Foto copy Berita Acara Nomor UM.339/28/8/3/PI.II14 NomorUM.338/3/12/ JICT2014 tentang Penempatan Pekerja PT.PelabuhanIndonesia Il (Persero) Pada PT.Jakarta International Container Terminaltertanggal 28 Agustus 2014, (diberi tanda P8);9.

Nomor 2700 K/Padt/2016Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 560/Nagari Sit. BandaDalam, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2012 Nomor 00426/2012, luas 5.490M? atas nama AMRIL (Tergugat 11) tanah tersebut terletak di Jorong SubarangTabek, Kenagarian Situjun Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari,Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batasbatasnya sebagai berikut:Timur : Berbatas dengan tanah H. Gindo Dt. Palo Pasir (Dt.

Atersebut kepada Tergugat 11 (AMRIL) yang juga adalah menantunya, danoleh Tergugat 11 tanah objek perkara tesebut dimohonkan Sertipikatnyakepada Tergugat 40 (Badan Pertanahan Nasional/BPN) dan oleh Tergugat40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut denganNomor 560/Nagari Sit.

Nurdan Akuk serta Tumpak 2 Sub Dkepada RadiaS (Die Pokak) adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 27, 28 danTergugat 29 yang mensertipikatkan tanah Objek perkara adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh):Sertipikat Hak Milik Nomor 560/Nagari Situjuh Banda Dalam, Surat Ukurtanggal 27 Desember 2012, Nomor 00426/2012, luas 5490 M2, an.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilaiNota Pemeriksaan Nomor 560/02/NP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 danNota Pemeriksaan II, Nomor 560/03/NP/V1I/2011 tanggal 24 Juni 2011, yangditerbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau Bau,merupakan keputusan Tata Usaha Negara;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atauPejabat

Langkat bulan Mei2004 16.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bebat Tetap No 560 sejumlahRp.4.760.726, untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang dukawafat, uang gaji, kekurangan gaji) PNS Kab. Langkat bulan Mei 2004tanggal 04 Mei 2004 17.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 849 sejumlahRp 1.821.149.358, untuk pembayaran potongan gaji PNS Kab.

Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji;2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/XI/2015 terkaitmogok nasional;3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok;4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikutiaksi mogok;5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor keMyanmar sehingga menyebabkan kerugian;Halaman 6 dari 33 hal.Put.

MSP Barat, Dusun Selatai, Desa Lalang,Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan DumpTruck KB 9820 AD warna merah setelah dilakukan pemuatan TBSSebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tandan saksi langsung menulis diselembar kertas jumlah TBS yang telah dimuatnya untuk diserahkankepada petugas penimbangan di Kantor Kebun PT.

NomorPengesahan 560/383/DKKM/2017 Yang dikeluarkan oleh DinasKetenagakerjaan Kota Medan tanggal 11 Juli 2017.Dan Terkait hal tersebut Tergugat ingin menjelaskan bahwa Dalam PeraturanPerusahaan tersebut, ada dua Pasal yang mengatur lebih rinci tentang StatusPekerja Perusahaan RSU Sari Mutiara Medan yaitu sebagai berikut :Pasal 2 ayat (3) Calon Pekerja yang telah lulus seleksi dan Pemeriksaankesehatan diterima menjadi Pegawai tetap setelah masa percobaan yangdibuat secara tertulis dan diberitahukan