Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori ll Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategorill (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategorill yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

T12Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori ll. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaYuliana Irmayanti (No. 653). (sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategorill Pemerintah Kabupaten Dompu.

MeniteriKeuangan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Politeknik Ilmu PelayaranMakassar sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh milyar empat ratus empatpuluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang kemudianditetapkan dan dituangkan dalam DIPA APBN TA. 2009 Nomor: 0746.0 / 999 06.1 / / 2009 tanggal 06 Oktober 2009 bagian Anggaran Bendahara UmumNegara (BABUN) sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh milyar empatratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), di manarincian alokasi

MenteriKeuangan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Politeknik Ilmu PelayaranMakassar sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh milyar empat ratus empatpuluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang kemudianditetapkan dan dituangkan dalam DIPA APBN TA. 2009 Nomor: 0746.0 / 99906.1 / / 2009 tanggal 06 Oktober 2009 bagian Anggaran Bendahara UmumNegara (BABUN) sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh milyar empatratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), di manarincian alokasi

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenMajene Nomor : 900/1169/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Dedi Mirwan,A.Md binErwin mencairkan dana tahap HI BLMPUAP TA.2012 sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), namun meskipun telah mencairkan dan menerima dana10tahap IIT BLMPUAP TA.2012 pada tanggal 1 Oktober 2012, terdakwa DediMirwan,A.Md bin Erwin tidak merealisasikan dan/atau menyalurkan dana tersebutkepada Kelompok Tani Bukit Layonga, Kelompok Tani Minyak Mandar danKelompok Tani Yahya dengan alokasi

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenMajene Nomor : 900/1169/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Dedi Mirwan,A.Md binErwin mencairkan dana tahap HI BLMPUAP TA.2012 sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), namun meskipun telah mencairkan dan menerima danatahap IIT BLMPUAP TA.2012 pada tanggal 1 Oktober 2012, terdakwa DediMirwan,A.Md bin Erwin tidak merealisasikan dan/atau menyalurkan dana tersebutkepada Kelompok Tani Bukit Layonga, Kelompok Tani Minyak Mandar danKelompok Tani Yahya dengan alokasi

setidaktidaknya pada tempattempattertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenangmemeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi

dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau serana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi

mengatakanMenteri Dalam Negeri SK itu keliru bahwa SK tersebut harus dikembalikandan surat dari KASN yang mengatakan bupati harus membuat suratpersetujuan tertulis ke Gubernur diteruskan ke Menteri dalam negeri sepertidalam bukti P8a dan P8b;Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanyaperubahan jabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelanganterhambat, terhambat juga membayar kepada kepihak ketiga, karenapengguna anggaran tidak mau mengambil resiko kesalahan, begitu jugatertundanya alokasi

dilantik pada saat itu ada yang tidakmempunyai kualifikasi menduduki jabatan dan ada seorang pejabat di bagiankeuangan yang ditempatkan di keuangan sampai sekarang belum ada SKnya danmempunyai catatan kurang baik di bagian keuangan;Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanya perubahanjabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelangan terhambat, terhambatjuga membayar kepada kepihak ketiga, karena pengguna anggaran tidak maumengambil resiko kesalahan, begitu juga tertundanya alokasi

Jayapura mendapat alokasi dana sebesar Rp.18.500.000.000, (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);e Bahwa oleh karena DPRD Kab. Jayapura merupakan salah satu SKPD padaKab. Jayapura, maka pencairan dana tersebut diproses melalui prosedur yangberkaitan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa;e Bahwa prosedur pencairan dana pada Sekretariat DPRD Kab.

Menimbang, sebagaimana kriteria keuangan Negara seperti tersebut di atas telahterbukti bahwa alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Kab. Jayapura sebesar Rp.18.500.000.000, (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kab.Jayapura tahun anggaran 2006, anggaran tersebut berada dalam penguasaanpengurusan dan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Jayapura yangmerupakan salah satu SKPD Kab.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori Il Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer KategoriIl (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

(Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaWalidah (No. 392). (sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3510. T1011. T1112. T1213. T1314. T14Il Pemerintah Kabupaten Dompu.

. ; ---------------- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ; ------ 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ; -------- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah

. ;593 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ; 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006berikut lampirannya, ; 26 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH)antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

;e 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ;2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung

No. 2000 K/PID.SUS/2016 Alokasi 3887/010 36405.5.01/21/20 Tahun11 201192.300.00 480.000.00 120.000.00 692.300.000 0 0 0 Terhadap dana sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh duajuta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkanuntuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2011 sebesarRp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap 5 (lima)Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 3 (tiga) Desa di KecamatanEmpang.Pada tahun 2012 Unit Pengelola

SK APBN APBD JumlahA Alokasi DOK Kegiatan (Rp)3263.0/010 6605.4/ Tahun 54.255.000 1.690.000.000 400.000.000 2.144.255.0002009/2009 Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyard seratus empatpuluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudiandialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam PerempuanReguler tahun 2009 sebesar Rp.459.500.000,00 (empat ratus lima puluhSembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompokSimpan Pinjam Perempuan

Ciater SubangJawa Barat, atau ditukar dengan tanah miliknya yang berlokasi di Ciatertersebut, tapi saksi tidak mau karena para ahli waris maunya dibayarkansaja, akhirnya pada tahun 2016 saksi melakukan pertemuan kembalidengah terdakwa di Kantor Pemasaran Telaga Bestari yang disaksikanoleh saksi Febrian Narizky selaku pihak PT Sinar Puspapersada, padawaktu itu terdakwa mengakui kesalahannya bahwa dirinya sudah pernahmendapatkan dana dari PT Sinar Puspapersada untuk pembayarantanah milik saksi, namun alokasi

Dalam menentukan kembali jumlahpenghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasarfungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauankembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur JenderalPajak nomor Kep01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentangPedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yangmempunyai Hubungan

Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;.

keterangan Tergugat Rekonvensi di dalampersidangan ketika pemeriksaan identitas, Tergugat Rekonvensimenerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai manager diperusahaan PT Adaro Energy dengan penghasilan setiap bulan sekitarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); bahwa berdarkan keterangan saksi dan bukti P5 berupa suratpengunduran diri ternyata Tergugat Rekonvensi bekerja di PI AdaroEnergy dengan jabatan Swnior Legal Counsel;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan jugakemampuan alokasi

Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkanBarang Kena

yang dalam kondisitekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari prosespenambangan Minyak dan Gas Bumi (vide : pasal angka ke3);Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariMinyak Bumi (Vide : pasal angka ke4);Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatanpengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi

telahterpenuhi ; Unsur Kedua : Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah; Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 55 UndangUndang RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud denganmenyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntunganperseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakatbanyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,Penyimpangan alokasi

Bahwa untuk menindaklanjuti ada/tidaknya perpanjangankontrak USAID Grant Agreement Nomor 497019, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) sudah memintakonfirmasi kepada Kepala Biro Perencanaan dan KerjasamaLuar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaandengan surat nomor : S7685/PJ.07/2014 tanggal 18 Desember2014 dan diperoleh jawaban bahwa tidak terdapat perpanjanganperiode kerjasama USAID Grant Agreement Nomor 497019hanya ditemukan amandemen terkait kenaikan alokasi hibah;3.6.2.

Bahwa Peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi SumateraBarat adalah mengawal penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkanalokasi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya di Sumatera Baratdengan melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidiyang mana alokasi pupuk bersubsidi perkabupaten dan kota yangditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 90 Tahun2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk BersubsidiSektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera

Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalahsemua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,analisis, perencanaan, konsultasi, pbembuatan keputusan, alokasi Sumber dayaikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsunganproduktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;Menimbang, bahwa

Adapun isi suratdimaksud adalah menguraikan tentang harga masing masingzona dengan luas tanah yang telah diukur dan siap untukdirealisasikan sebesar 78.864 M2 sehingga alokasi biayasebesar Rp. 14.531.458.000, dan ganti rugi bangunansebesar Rp. 616.708.901 dan ganti rugi tanaman sebesarRp. 73.160.000, ;Pada tanggal 24 Juli 2006 panitia pengadaan tanah Kab.Serang menyaksikan pembayaran dilakukan oleh Dinas PUkepada pemilik tanah.