Ditemukan 23084 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SHANDRA FALLYANA, SH
2.DEDEN NOVIANA, SH
Terdakwa:
ALPAN PRATAMA Bin MIFTAH SURUL
268
  • barang bukti berupa:
    1. 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF merek Hexymer, yang di sisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, T-PP.01.01.16A.16A1.08.21.74, sehingga terdapat sisa 105 (seratus lima) butir permukaan cembung satu sisi bergaris empat bagian, bagian sisi lain berlogo mf warna kuning adalah sampel positif Trihexiphenidil HCI profil masa depan dan struktur molekul baku
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
19465
  • kesepakatanantara para pihak, jika tidak ada kesepakatan para pihakmaka tidak akan terjadi prestasi para pihak bukan sepertijasa yang tersedia di masyarakat dan yang telah memilikistandar baku.Tidak ada satupun prestasi atau yang disepakati padaPerjanjian Kredit yang tidak dipenuhi oleh PemohonKeberatan.Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan bukan merupakan klausula bakumelainkan berdasarkan kesepakatan sehingga jelasMajelis BPSK Kota Singkawang tidak memahamipengertian akan klausula baku
    Klausula Baku;Hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa Termohon Keberatan tidak masukdalam kategori konsumen seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteritersebut, sehingga penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan inibukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).a.
    Generalis, UndangUndang KhususMengenyamping kan Undangundang yang umum) karena pemakai/penggunajasa dari pihak pemohon keberatan(pelaku usaha/dahulu tergugat) yangmerupaka lembaga ke uangan yang memberikan pinjaman dana(uang)kepadatermohon keberatan dan masyarakat, dengan imbal jasa termohon ataumasyarakat membayar bunga kepada pemohon keberatan dalam hal ini PTBANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT(BankKalbar) .dan sesuai dengan UndangUndang no 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen.Klausula baku
    denganUndangUndang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sah kan padatanggal 20 april 1999,dalam aturannya secara tegas telah di nyatakan bahwa kepadaseluruh pelaku usaha dalam setiap membuat kontrak/perjanjian di wajib kan untukberpedoman /menyesuai kan kepada aturan ini,terutama dalam hal pencantuman klausulbaku yang telah di larang oleh hukum yang berlaku.konsekwen yuridis dengan keluarnya UndangUndang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka setiappencantuman klausul baku
    Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999, Tugas danwewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan caramelalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasib. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
12053
  • BAMBANG SOEKARNODi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Dredging kegiatan regular yangharus kita lakukan untuk memaintane menjaga kedalaman sungai agarkapal kami yang membawa bahan baku semen dapat melewati Sungaitersebut menuju pabrik semen PT Holcim, karena kita harus memaintainmaka kita mempunyai fasilitas kolam dredging yang ada di KIC, Bahwa Di kolam tersebut ada kolam untuk pengendapan, treatmenair da nada kolam untuk pengambilan hasil
    Bahwa kolam dredging adalah sangat penting keberadaannyauntuk operasional pengangkutan bahan baku kapur untuk PT. Holcim; Bahwa Kolam dredging harus mempunyai jijin dan kami sudahmendapat ijin dari kemenrian LH karena tidak semua lokasi bisadipergunakan untuk kolam dredging, syaratnya 1 tidak boleh jauh dariarea pengerukan. 2.
    Holcim terkait dengan ganti rugiadalah senilai perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 23Desember 2016;Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2018/PN Clp Bahwa dalam melakukan kominikasi dengan pihak Pertaminamenggunakan surel (Surat elektronik) sehingga tida ada hard kopynya; Bahwa jika kolam dredging tidak ada maka kami tidak bisa menjagakedalaman sungai kalidonan sehingga bahan baku semen berupa kapurtidak bisa dikirim ke pabrik dan jika tidak ada bahan baku tersebut
    Bupati Cilacap Nomor 47 tahun 2013 untuk mengajukan HGBdiatas HPL di Kawasan Industri Cilacap menggunakan peraturan Bupatitersebut, yang mengajukan ini harus membayar sebesar NJOP dikalikanluas tanah untuk masa waktu 30 (tiga puluh) tahun, jadi karena timelocknya tahun 2017 menggunakan NJOP tahun 2017 dikalikan luas tanahsisa masa umur HGBnya yaitu 12 tahun lagi maka rumusnya 12 per 30dikalikan NJOP dan dikalikan luas tanah seperti itu cara menghitungnya; Bahwa penghitungan nilai HGB Itu sudan baku
Register : 28-04-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 506/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
KASROH BIN TARMUJI ALM
6533
  • (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku kertas dantinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasukjasa mencetak) dan setelah 1 minggu dan setelah terdakwa KASROH binTARMUJI mencetak buku nikah tersebut kemudian menyerahkannya kepadasaksi YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA denganmembawa 10 buku yang belum jadi atau masih berbentuk lembaran kosongdan belum di lipat kKemudian saksi YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK binATANG SUNARTA menyusun lembaran kosong buku
    sdr SUMARNO.Bahwa setelah 1 Minggu kemudian lalu sdr SUMARNO ada pesananbuku nikah dari orang yang tidak saksi kenal kemudian sdr SUMARNOHalaman 32 dari 56 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Jkt.Utrmenghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menyiapkan buku nikahkosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku).Bahwa kemudian saksi datang ke tempat percetakan sdr KASROH binTARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasangbuku nikah lalu saksi memberikan modal sebesar Rp.500.000. untukmembeli bahan baku
    kemudian hubungan TerdakwaHalaman 44 dari 56 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Jkt.Utrdengan sdr.YUSUF als DOYOK hanya pertemanan dan tidak ada hubunganpersaudaraan.Bahwa adapun yang cetak di tempat usaha Terdakwa adalah mencetak logogambar garuda di tas kertas duplek, mencetak logo gambar garuda di ataskertas hologram di atas stiker hologram dengan menggunakan mesinscanner, setelah selesai baru diserahkan kepada sdr.YUSUF als DOYOKuntuk dilakukan finishing (penyelesaian akhirBahwa adapun alat dan bahan baku
    untuk langsungTerdakwa cetak tanpa melalui prosedur, kemudian hubungan Terdakwadengan sdr.YUSUF als DOYOK hanya pertemanan dan tidak ada hubunganpersaudaraan.Bahwa adapun yang cetak di tempat usaha Terdakwa adalah mencetak logogambar garuda di tas kertas duplek, mencetak logo gambar garuda di ataskertas hologram di atas stiker hologram dengan menggunakan mesinscanner, setelah selesai baru diserahkan kepada sdr.YUSUF als DOYOKuntuk dilakukan finishing (penyelesaian akhirBahwa adapun alat dan bahan baku
    (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku kertas dantinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasukjasa mencetak) dan setelah 1 minggu dan setelah terdakwa KASROH binTARMUJI mencetak buku nikah tersebut kKemudian menyerahkannya kepadasaksi YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA denganmembawa 10 buku yang belum jadi atau masih berbentuk lembaran kosongdan belum di lipat kKemudian saksi YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK binATANG SUNARTA menyusun lembaran kosong buku
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 68/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat VI : FIRMAN Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat IV : H.MOH NASIR BR Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat II : IRWANDI Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat V : SAPARUDDIN Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat III : SYEH KARIM Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat I : H.RIDWAN, SE Diwakili Oleh : KAMISAH
Terbanding/Tergugat II : AHMAD RASIDUN
Terbanding/Tergugat I : H. AHMAD AMAN MIZAN
9014
  • KERUGIAN MATERILDengan dirampasnya Tanah Pesantren sirajudin beserta Mesjid SIRAJUL HUDAoleh Tergugat Kerugian berupa:1.Bantuan dari gubernur Aceh yang harus dikembailkan Rp.96.000.000,Bantuan dari Reje Kampung Burbiah yang tidak jadidiberikan Rp. 40.000,000Bahan bahan baku yang sudah dibeli dan belum dipasangdan terbengkalai:Granit ukuran 1,20 x 0,60;Satu unit Sanyo;Keramik warna hitam ukuran 0,60 x 0,60;Keramik ukuran 20 x 40 cm;Keramik ukuran 30 x 30 cm;Pipa PPC 4 dan pipa % ;Batako 15 buah yang
    terbengkalai;Galon isi 1000 liter 1(satu) unit;Jumlah keseluruhan bahan baku yang terbengkalai senialai Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah);Kas bulan yang hilang Rp. 4.700.000,Hutang masjid yang belum terbayar Rp. 19.500.000,Jumlah kerugian Materil selurunnya adalah: 245.200.000, (dua ratusempat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);B.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 02/Pid.B/2014/PN-Sdk
Tanggal 27 Februari 2014 — RAHMAD EDY SYAHPUTRA
654
  • ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan faktafakta yang telahterungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlakudan baku
    Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalamketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiapdiktum putusan perkara pidana yang menyatakan secara sah dan meyakinkan. Katasah dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkanpada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangundangan lainnya.
Register : 08-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
RUDI RUKIANTO
Tergugat:
PT. BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA
4816
  • .@ Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentu sajaorder/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untuk membiayalongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku, pembelian bahankomponen pendukung, upah pekerja dan lain.
    sebagai berikut :> Bahwa Tergugat adalah perusahaan industri komponen untukfurniture dari bahan kayu karet yang berorientasi 100 % produk untukexport.> Bahwa pemesanan dan atau penjualan hasil produksi Tergugattergantung dari order/pesanan dari pembeli diluar negeri khususnyaTaiwan dan Republik Rakyat Tiongkok.> Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentusaja order/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untukmembiayail ongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku
Register : 08-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
WAGIYEM
Tergugat:
PT. BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA
8825
  • .@ Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentu sajaorder/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untuk membiayalHalaman 7 dari 55 Putusan Nomor 107/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku, pembelian bahankomponen pendukung, upah pekerja dan lain.
    industri komponen untukfurniture dari bahan kayu karet yang berorientasi 100 % produk untukexport.Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 107/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn> Bahwa pemesanan dan atau penjualan hasil produksi Tergugattergantung dari order/pesanan dari pembeli diluar negeri khususnyaTaiwan dan Republik Rakyat Tiongkok.> Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentusaja order/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untukmembiayai ongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku
Putus : 07-09-2010 — Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/PID.SUS/2010
Tanggal 7 September 2010 — JEFREY HERYANTO Alias GUNAWAN PRIYANTO Alias JIMMY
3126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 1867 K/Pid.Sus/2010Alias SUBIANTORO kembali ke Surabaya untuk selanjutnya TerdakwaJEFRY HERYANTO Alias GUNAWAN PRIYANTO Alias JIMMY dengandibantu oleh saudari NURYANTI Alias NOVI membuat sendiri shabushabudikamarnya hanya dilakukan pada malam hari saja dan setiap sekaliproduksi shabushabu dengan bahan baku Repfosfor, Yudium Kristal danEfidreen dengan perbandingan 150 gram Repfosfor, 100 gram YudiumKristal dan 50 gram Efidreen air 200 ml soda api sebanyak 500 ml, Toulenasebanyak 500 ml dan
    dipegang kepalanya lalu diputar sekitar 15 menit,setelah bahanbahan tersebut tercampur kemudian dicampur lagi dengansoda api sebanyak 500 ml, Toulena sebanyak 500 ml dan HCL sebanyak100 ml, setelah bahanbahan tersebut tercampur dengan rata kemudianbahanbahan tersebut dipindah ke botol lain dengan cara disaringmenggunakan kertas penyaring lalu di keringkan dengan menggunakankipas pendingin hingga proses pembuatan shabushabu tersebut selesai dansiap untuk diedarkan ;Setiap sekali produksi dengan bahan baku
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mokhammad Mukhlas, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
4391140
  • negeri dari kerugian serius akibat dari lonjakan jumlah barang imporbaik secara absolut maupun relatif dengan menerbitkan PeraturanPemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping,Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/MDAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil,disebutkan bahwa Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen(APIP) hanya dapat mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebagaibahan baku
    Irianto impor.Seolaholah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi(konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. Iriantomengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor TeksilHal. 9.
    Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia No. 64/MDAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Perdagangan No. 85/MDAG/PER/10/2015 TentangKetentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil: Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan pemilikAPIP hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/ataubahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri.
    Irianto impor.Seolaholah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi(konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. IriantoHal. 32.
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN Pbr
Tanggal 23 Juli 2019 — ILHAMDI YULES Bin M. YUNIR Alm Alias HAMDI jpu PINCE PUSPASARI, SH
10042
  • Perusahaan SUHENDRI kepada Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI total Setoran 740.000 (IDR) (Tujuh ratus empat puluh)pada tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai T38;Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Nama Perusahaan SUHENDRI kepada Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI total Setoran 5.550.000 (IDR) (lima juta lima ratus limapuluh) pada tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai T39;Fotocopy Surat Perjanjian kerja Sama Supply bahan Baku
    antaraSUHENDRI adalah pemilik Hutan Hak Suhendri (Pihak Pertama) denganVictor Handoko (Pihak Kedua) pada hari rabu tanggal 2 Januari 2019,selanjutnya disebut sebagai T40;Hal 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN PbrAt.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.Fotocopy Surat Perjanjian kerja Sama Supply bahan Baku antaraSUHENDRI adalah pemilik Hutan Hak Suhendri (Pihak Pertama) denganVictor Handoko (Pihak Kedua) pada hari selasa tanggal 1 Mei 2019,selanjutnya disebut sebagai T41;Fotocopy Surat
    (IDR) padatanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai T132;Hal 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN Pbr133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR), NamaPerusahaan Kelompok Tani Sungai Pauh Dua kepada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan total Setoran 996,08 (USD)(Sembilan Ratus Sembilan Puluh enam Koma Delapan) (USD) padatanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai T133;Fotocopy Kontrak Supplay Bahan Baku
    dengan Nomor : 03/KTSPDSUPPLAY/I/2018 pada tanggal 03 Januari 2019, selanjutnya disebutsebagai T134;Fotocopy Kontrak Supplay Bahan Baku dengan Nomor : 02/KTSPDSUPPLAY/I/2019 pada tanggal 03 Januari 2019, selanjutnya disebutsebagai T135;Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat KB.B.4650872dari Hutan Hak Kelompok Tani Sungai Pauh Dua ke IUIPHHK FA KO &CO, selanjutnya disebut sebagai T136;Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat KB.B.462940 dariHutan Hak Kelompok Tani Sungai
    Dharmasraya dan Lampirannya, selanjutnya disebut sebagai T156;Fotocopy Surat Keterangan Tanah Milik Adat No. 01 WN/BN2017 danlampiran, yang bertanda tangan Wali Nagari Banai RANDI ELWARMAN,selanjutnya disebut sebagai T157;Fotocopy Surat Kuasa Hutan Hak Atas Nama ILUSIA dan memberikankuasa kepada Junaidi pada tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya disebutsebagai T158;Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Supply bahan baku pada hariJumat, Tanggal 11 Januari 2019 dari Hutan Hak Ilusia/Hutan Hak Dt.Penghulu
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
29441549
  • Tentang : Cipta Kerja
  • mutu lingkungan hidup.Baku mutu lingkungan hidup meliputi:a. baku mutu air;b baku mutu air limbah;c. baku mutu air laut;d. baku mutu udara ambien;baku mutu emisi;m oObaku mutu gangguan; danbaku mutu lain sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.(3) Setiap...SK No 050579 A(3)gerS%PRESIDENREPUBLIK INDONESIA79 Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbahke media lingkungan hidup dengan persyaratan:a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; danb. mendapat persetujuan dari Pemerintah
    mutu air, baku mutu airlaut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidupyang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yangdimilikinya dikenai sanksi administratif.Pasal 82CSanksi administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) berupa:a. teguran tertulis;paksaan pemerintah;denda administratif;pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau9 pOpencabutan Perizinan Berusaha.e. pencabutan...SK No 050596 A33.34.35.36.
    mutu air adalahukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air.Huruf bYang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalahukuran batas atau kadar polutan yang ditengganguntuk dimasukkan ke media air.Huruf cYang dimaksud dengan baku mutu air laut adalahukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,atau komponen yang ada atau harus ada dan/atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam
    air laut.Huruf dYang dimaksud dengan baku mutu udara ambienadalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/ataukomponen yang seharusnya ada, dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya dalamudara ambien.Huruf eYang dimaksud dengan baku mutu emisi adalahukuran batas atau kadar polutan yang ditengganguntuk dimasukkan ke media udara.Huruff...
    Apabila PTB memberikan sumbangan bahan baku kepada PTA, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PTA merupakan objek pajak.Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukanmerupakan objek pajak apabila diterima olehkeluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, dan oleh badan keagamaan, badanpendidikan, atau badan sosial termasuk yayasanatau orang pribadi yang menjalankan usaha mikrodan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, sepanjang diterima tidakdalam rangka hubungan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 266 / Pid.B / 2015 / PN.Sda.
Tanggal 24 Juni 2015 — WIDIGDO
218
  • terdakwa Fiqih Puja Maheindar berperanuntuk mengolahnya dan memasukkan dalam kemasan botol ;Bahwaterdakwamembelibotolbaruseteladiisiditutupdandisegel.sHalaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.edangkan miras buuatan terdakwa belum pernah di lab.kan kedinas Kesehatan ;Bahwa usaha terdakwa membuat miras sebagai modalnya adalahkontrak rumah sebesar Rp. 15.000.000. untuk membeli bahanperalatan untuk mengolah arak sebesar Rp. 50.000.000. s/d Rp.60.000.000. dan juga membeli bahan baku
    tersebut para terdakwa membuatmiras bersama sama dengan bahan bahan gula pasir ,ragidan pernipan kemudian bahan dimasak setelah itu difragmentasimenggunakan alat filter dimasak yang hasilnya ditampng dalamdrum dan terakhir kali dimasukkan dalam botol a qua seukuransatu setengah liter ;Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.e Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan secara bersama sama secara sadar dan telah melakukan perbuatan pelaksanaansecara phisik yaitu mengolah bahan baku
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 46/Pid.B/2013/PN-SDK
Tanggal 30 April 2013 — JULFIKAR MUNTHE
208
  • tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasarpemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secaratunggal yaitu :e Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yangberlaku dan baku
    Aktualisasi dari kombinasikedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusankalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan secara sah danmeyakinkan. Kata sah dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusantersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP danperaturan perundangundangan lainnya.
Putus : 12-01-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/G/2014/PHI.Sby
Tanggal 12 Januari 2015 — PT SETIA PESONA CIPTA vs 1. MUHAMMAD RIFA’I, dkk
4514
  • PENUNJANGdari perusahaan Penggugat; 3 Bahwa, penyerahan sebagian pekerjaan kepada mitra / rekanan usaha adalahbenarbenar pada KEGIATAN PENUNJANG Perusahaan BUKAN pada CoreBussinessnya; 4Bahwa, kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan pada bidang"PACKING" hasil produksi;5Bahwa, untuk memberikan gambaran secara benar dan tepat agar tidak terjadikesalahan asumsi maupun persepsi terhadap KEGIATAN PENUNJANGtersebut, kiranya dapat kami gambarkan ALUR PRODUKSI pada Perusahaankami sebagai berikut: Behan Baku
    No. 108/G/2014/PHISby. 21 Bahwa untuk memberi gambaran yang benar dan tepat dapat digambarkanmengenai alur produksi perusahaan yaitu bahan baku Pemilahan Proses PemasakanPengemasan Produk jadi.
Register : 18-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 59/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : MISNO BUDI WASITO Diwakili Oleh : Ahmad Joni, SH
Terbanding/Tergugat : PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTA JAMBI
6934
  • Sesuai KemapuanPengugat atas pengajuan tersebut tidak ada kepastian yang didapatpihak Pengugat Malah PT ADIRA Finance Datang ke rumah untukmeminta tunggakan dan ingin meng exekusi kendaraan yang menjadijaminan pasilitas kredit dengan dan tampa ada nya putusan daripengadilan.Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, PT ADIRA Finance CabangKota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggarketentuan Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999Pasal 18 tentang Ketentun Klausula baku
    Bahwa Berdasarkan pasal 18 Pelaku usaha menawarkan barangdan/atau jasa atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumendan/atau perjanjian apabila :a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;d.
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN TEBO Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
Toyo Siswo Nugroho
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rimbo Bujang
14032
  • Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanyamenguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalaniperjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT,seharusnya lebih dulu duduk bersamasama untuk membuat perjanjian atauklausula klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak.
    Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT danTERGUGAT sebagaimana posita angka 18 ( Delapan Belas) diataskarena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT;22.Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yangdibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjianpembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat O01 disebut;Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan
Putus : 27-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Ny. LILY MULIONO VS 1. Tn. ANDI LIEM ALIAS ACIEN, , DKK
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Bank Mega cabangCirebon, bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan Klausula Baku,karena Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding yaitu Ny. LilyMuliono adalah konsumen yang membeli barang dan atau jasa dari PihakTermohon Kasasi dahulu Termohon Il/Terbanding II yaitu PT Bank MegaKantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Mega cabang Cirebon berupaPemberian Kredit yang disertai jaminan, yang dibeli olen Pemohon Kasasidahulu Pelawan/Pembanding yaitu Ny.
    Lily Muliono dan dibayar secaraangsuran dalam bentuk Pencicilan Pengembalian Pokok dan Bunga;Bahwa menurut Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap Klausula Baku yang telahditetapbkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yangmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)dinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit Nomor098/PKSME/BYS/11 yang dilakukan oleh Pemohon
Upload : 09-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 43/PDT/2016/PT-MDN
SURYADHARMA, SE X PT. BNI
208
  • Perjanjian yangdemikian perjanjian baku atau perjanjian standart..
    Bahwa artinya perjanjian kredit sama dengan Perjanjian baku adalahperjanjian yang hampir seluruhnya klausulaklausulanya sudahdibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah yangbersangkutan) dan pihak lain (dalam hal transaksi perbankan adalah10.11.12.13.14.nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluanguntuk merundingkan atau meminta perubahan.
Putus : 15-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 466/PID.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 Juni 2015 — Cathy Alexandra Gumanti, SE Bnti Arend(alm)
6312
  • AW LAKE SPA & CONCEPTS73. 7 (tujuh) buah buku resep cara pembuatan kosmetik74. 1 (satu) bundel bukti pembelian bahan baku75. 1 (satu) bundel pemeriksaan balai pom76. 2 (dua) lembar report of analyse sucofindo77. 1(satu) buah kompor listrik merk bluesky Dirampas untuk dimusnahkan4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
    Aw Lake Spa dan bahan baku untuk pembuatan kosmetikatersebutBahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwamenunjukkan Surat jin Produksi yang dimiliki oleh PT Aw Lake Spa yaitu SuratKeputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.07.IKOS/V/542/14 Tentang Izin ProduksiKosmetika tertanggal 12 Desember 2014, dan saat di lakukan pengecekanterhadap Surat tersebut ternyata hasilnya benar kalau PT.