Ditemukan 32149 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-01-2007 — Upload : 23-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207K/Pdt/2005 Tanggal 11 Januari 2007 —
34 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA TUAL Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Tul Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 40
25 — 40
mengakar dimasyarakat dan masihbanyak berpandangan bahwa urusan Akta Nikah akan diurus kemudian;Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islammenyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan PegawalPencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihatkondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwaketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secaraprinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya
Putus : 28-04-2008 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292K/PDT/2005 Tanggal 28 April 2008 — Hj. KASTURAH ; M U N T O Y O
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 22-01-2003 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775K/PDT/2001 Tanggal 22 Januari 2003 — YOSEPH SUNYATA JAYA ; vs. LIEM SUNG NIO ; LIEM SIONG NIO ; Dkk
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 22-03-2006 — Upload : 04-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385K/PDT/2004 Tanggal 22 Maret 2006 — Pathul bin A. Goni ; Cik Mat bin H. Hasan ; M. Umar Usman
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 24-04-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459K/PDT/2002 Tanggal 24 April 2007 — WAGIYO GITOMIARSO; SLAMET RAHARJO; LELA NUR ANISAH; SUPARNO; HERU WALUYO; DWI SETIANINGSIH; NY. KARDIYEM; ABDULLAH ROSYAID SAEFUDIN; KUSNUL KHOTIMAH; ABDUL AZIS; ROHMAD NURHADI; KOMAR NUFUDIN; SITI RODIYATIN KOLIFAH; SARYONO; NY. WAGIYEM; RINI SETIAWATI; SOEDARNO; NY. TUMINEM ALIAS PAIROSUMARTO; NY. TUMIEM ALIAS MITROSUPARTO; NY. TUMINAH ALIAS WIRYOSUAHARJO; NY. JUMINAH ALIAS TOHIRUN; DULMUSRI; FAJAR SAMIASIH; FATKHUROYAN; NY. MASWATI; TUTIK
AMIRUL MU'MIN; YASID NASRULLOH; BASRI SYUHUDI;
RUSDI MUNAWAR; LAILAI RAKHAMAWATI; MUKHAMAD
RIDWAN; ANIS KHOIRUL MARDIYAH; ROFIQ IBROHIM; BASUKI RAHMAT; ABDUL ROSYID; H. SOEKIRNO; SUROTO
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 22-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62K/TUN/2006 Tanggal 22 Januari 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, ; H. MUHAMMAD SAID bin SARONI,
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 19-01-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/TUN/2006 Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; PT. MULTI PRAWN INDONESIA
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 27-12-2007 — Upload : 10-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139K/PDT/2007 Tanggal 27 Desember 2007 — M. HABISI ; PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA II CABANG BANTEN ; PT. KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CILEGON ; NOTARIS/PPAT Ny. R. ARIE SOETARDJO, SH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 09-11-2006 — Upload : 16-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012K/PDT/2006 Tanggal 9 Nopember 2006 —
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 06-10-2005 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014K/PDT/2003 Tanggal 6 Oktober 2005 — MUHAMMAD YUSUF KALLO, SH.; Hj. HASNAH; SYAMSUL BAHRI; ALANG; WATI; HASNI; ANCING; UDING; RUKIAH; ISIAH; Hj. AMINAH binti H. HALING; ALFIS; MUCHLIS UTTA; MANSYUR; SYAHRIR
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 14-08-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2007 Tanggal 14 Agustus 2007 — PT. WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Register : 13-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PA TUAL Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Tul Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
mengakar di masyarakat dan masih banyakberpandangan bahwa urusan Buku Nikah akan diurus kemudian;Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (Satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islammenyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasaan PegawaiPencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihatkondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, Majelis berpendapat bahwaketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secaraprinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya
Putus : 30-03-1981 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1780 K/SIP/1978 Tanggal 30 Maret 1981 — -
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 20-06-1979 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163K/Kr/1977 Tanggal 20 Juni 1979 — -
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 04-09-2003 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1608K/PID/2002 Tanggal 4 September 2003 — MUHAMMAD SABAR BIN H. BORIN MAHMUD ; RICKY HAPOSAN TAMBUNAN, SE
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 24-12-2002 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860K/PID/2002 Tanggal 24 Desember 2002 — AL USTADZ KH. ABU BAKAR BA'ASYIR ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
88 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 20-12-2004 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373K/PID/2002 Tanggal 20 Desember 2004 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ; vs. H. MOHAMMAD ABDUL SYUKUR GHANNY
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 12-04-2005 — Upload : 22-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182K/PID/2005 Tanggal 12 April 2005 — DONI ASRIL PGL DONI
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya
Putus : 28-02-2007 — Upload : 15-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2904K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFI
40 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya