Terdakwadari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag VanAlle Rechtsvervolging) dengan alasan dalam hal tuntutan yangdiajukan JPU Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan hasilpemeriksaan persidangan dan hasil temuan dari substansi Pasaltersebut, perbuatan dilakukan para terdakwa tidak memenuhi unsuratau delik

Berdasarkanhal tersebut rumusan anak dalam delik ini yang ditafsirkan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa, dimana anak yang menjadi korban harus tinggal satu rumahdengan pelaku atau dibawah perwalian atau asuhan pelaku adalah tidak benar ,karena rumusan delik dimana korban harus tinggal atau satu rumah dengan pelakuadalah rumusan delik pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam RumahTangga, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan

Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukumpelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delikdalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di mukasidang;Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.

Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF.SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: HUKUM PIDANA KUMPULANKULIAH, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dandimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIKMATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan KESENGAJAANSEBAGAI MAKSUD apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dariperbuatannya.

Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akantetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibatlain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang.Menimbang, bahwa unsur pasal ini menuntut Majelis Hakim adalah merupakandelik materil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidakdikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itutelah terjadi.

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangmerupakan padanan dari unsur barang siapa yang dalam hukum pidana ialahsetiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusiapribadi (Natuurliike Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diaturdalam undangundang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemensubjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensidari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan

dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaiandan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksisaksi yangdihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjekHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Prphukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagaipelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yangdiajukan sebagai Terdakwa di persidangan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalamrumusan delik

Tidak terpenuhinya inti delik (Bestanddeel Delict) ;3. Barang bukti tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan ;4. Mahkamah Agung sebagai Judex Juris : kewajiban penemuan hukum(Recht Vinding) ;BUKTI KEKHILAFAN NYATA HAKIM ;1.

TIDAK TERPENUHINYA INTI DELIK (BESTANDDEEL DELICT) :Inti dari delik yang dipidanakan terhadap Terdakwa Peninjauan Kembaliadalah delik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentangpercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidananarkotika dan prekursor narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan sengajaadalah mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikutHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2016/ PN.Slw.akibatnya, sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakannyata dalam bentuk suatu perbuatan;Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan suatu perbuatan dilakukandengan suatu kesengajaan atau opzettelijk;Menimbang, bahwa menurut Memorie van Teolichting (MvT), apabiladidalam rumusan delik

itu terdapat perkataan Opzettelijk, maka perkataantersebut juga menguasai atau meliputi selurun rumusan delik yang terdapatdibelakangnya.

perbuatanpara terdakwa adalah memang ada dan benar telah dilakukan oleh para terdakwadan hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan jugaAhli yang dihadirkan dalam perkara ini serta bersesuaian dengan barang buktiyang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan telah dibenarkan oleh paraterdakwa dalam keterangannya dipersidangan, dengan demikian menurut hematMajelis Hakim unsur Dengan Sengaja dalam rumusan pasal ini tidak dapatditafsirkan sebagian atau terpisah dari rumusan delik

yang terdapat dibelakangnya, melainkan harus ditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik,sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur DenganSengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi SecaraBersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;3.

Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalamhukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibankewajiban atau manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) sebagai rumusan formilsuatu delik yang diatur dalam undangundang;Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemensubjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensidari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaituTerdakwa sebagai orang

23 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Prpdicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dantidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku(error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidanadalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagaiTerdakwa di persidangan;Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalamrumusan delik

rumahnya untuk mengambil wang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uangkepada Pratu Mawardi (saksi 1) sebesar Rp 15.000.000 (lima belas jutarupiah) dan Pratu mawardi menyerahkan 1(satu) unit Mobil Isuzu TurboPanther Pickup Nopol BL 8215 AK tanpa dilengkapi BPKB, hanyaSTNKnya saja.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke2 Membelisesuatu benda telah terpenuhi.Unsur ke3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan.Bahwa dalam delik

ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan)sebagaimana tersurat dalam kata diketahui dan delik culpa yang tersuratdalam katakata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan.

Olehkarenanya ancaman pidananya sama.Bahwa kendati unsur kesalahan yang diketahui dan sepatutnya harusdiduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telahmencakupi seluruh unsur di depannya.Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwabarang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dansebagainya.Bahwa

putih olehSaksi2. dicocokan dengan STNK yang dibawanya danternyata Nomor mesin dan Nomor rangkanya cocok.Keberadaan 4 (empat) unit sepeda motor di dalam garasirumah dinas di Jin Pahlawan No.G 100 Bandung tersebutatas ijin dan sepengetahuaan dari Terdakwa.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua yaitu Membeli, menyimpan dan menyembunyikansesuatu benda telah terpenuhi.24Menimbang24Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan.Bahwa dalam delik

ini tersirat dua pengertian delik dolus(kesengajaan) sebagaimana tersurat dari kata diketahuidan delik culpa dalam katakata sepatutnya harusdikatahui yang keduanya disenafaskan.

Oleh karenanyaancaman pidananya disamakan.Bahwa kendati unsur kesalahan dikatahui dan sepatutnyaharus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik,namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur didepannya.Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harusdiduga (culpa) bahwa barang tersebutdiperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannyamenerima titipan, menyimpan dan menyembunyikan.Bahwa

Palsu Atau Yang DipalsukanItu SeolahOlah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan DenganMempergunakannya Mendatangkan Kerugian :Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satusub dalam unsur ini telah teroenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsurini juga telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan suatu perbuatan dilakukandengan suatu kesengajaan atau opzettelijk;Menimbang, bahwa menurut Memorie van Teolichting (MvI), apabiladidalam rumusan delik

itu terdapat perkataan Opzettelijk maka perkataantersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapatdibelakangnya.

DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 304Penerbit SINAR BARU Bandung);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsurDengan Sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidanaini tidak dapat ditafsirkan sebagian atau terpisah dari rumusan delik yang terdapatdi belakangnya, melainkan harus ditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik;Menimbang, bahwa menurut Drs. P.AF.

Sianturi, dalam bukunya yang berjudul AsasAsasHukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (hal. 237),cara membedakan delik formil dan delik materil dalam halperumusannya, yaitu: Pada delik formil, yang dirumuskanadalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya)dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakanitu. Misalnya pasal: 160 Kitab Undang Undang HukumPidana (KUHP) tentang penghasutan, 209 KUHP tentangpenyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHPtentang pencurian.

Sedangkan delik material selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus adaakibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakantelan terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya(voltooid).

Lamintang,dalam bukunya yang berjudul DasarDasar Hukum PidanaIndonesia (hal. 213), menyebutkan: Delik material ataumateriel delik itu adalah delik yang dianggap telah selesaidengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang..Bahwa mencermati pada Pasal378 KUHPidana merupakan Delik Materil yang mensyaratkanbahwa harus ada akibat dari perbuatan yang dilakukan, dankemudian unsurunsur:e Barang siapa;e dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara

sangat jelas menyebutkan bahwa seseorang dapat dilakukanpenangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan buktipermulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor21/PUUXII/2014 adalah bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalampasal 184 KUHAP, bahwa dalam Hal penangkapan dan Penahanan yangdilakukan oleh kepolisian Sektor Banjarmasin Utara tidak mempunyai buktipermulaan yang cukup karena Surat Penetapan sebagai Tersangka sajabelum ada bagaimana mungkin dalam perkara Pidana Delik

Pra/2018/PN Bjmatas tindak pidana (delik aduan) tersebut, akan tetapi hal tersebut diberlakukan terhadap Pemohon saat ini.lil. DUDUK PERKARA ATAU ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILANA. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON1.

Bahwa melihat tindak pidana yang dipersangkakan kepadaPemohon belum jelas tindak pidana apa yang dilakukan olehPemohon yang termasuk dalam delik aduan, bahwa dalam delikaduan seharusnya Termohon melakukan pemanggilan resmi terlebihdahulu kepada Pemohon untuk dimintal keterangan terkait dugaantindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sehingga dariketerangan tersebutlah nantinya akan memberikan gambaran kepadaTermohon apakah Pemohon memenuhi unsur melakukan suatutindak Pidana, bahwa dalam kasus Pemohon

Bahwa melihat tindak pidana yang dipersangkakan kepadaPemohon sebagimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 351Kitab UndangUndang Hukum Pidana merupakan tindak pidana yangtermasuk dalam Delik Aduan, bahwa dalam delik aduan seharusnyaTermohon melakukan pemanggilan resmi terlebin dahulu kepadaPemohon untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon sehingga dari keterangan tersebutlahnantinya akan memberikan gambaran kepa Termohon apakahPemohon memenuhi unsur melakukan

menyelesaikan suatu kasus tersebut agartidak sampai ke Pengadilan apabila ditinjau dari segibiaya atau kemanfaatannya ; Bahwa opini masyarakat dapat mempengaruhi penegakanhukum, asalkan opini masyarakat tersebut tidak melencengdalam proses penegakan hukum ; Bahwa opini masyarakat adalah dalam ranah sosial,tergantung kepada penegak hukum akan memakainya atautidak, yang terpenting adalah keadilan dan keharmonisandalam masyarakat dapat tercapai ; Bahwa dalam hukum pidana apabila ada orang yangmelanggar delik

materiil tetap harus diproses dandipidana ; Bahwa pasal 359 KUHP adalah delik materiil =;Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa tidakmenanggap1 ;Saksi ahli III : dr.

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka25 Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan danmenurut saksi ahli SUDARYONO, SH.M.Hum, dalam rumusanPasal 359 KUHP, istri adalah orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kausalitas dalamhukum pidana adalah penyebab dari timbulnya akibat yangdilarang tersebut adalah suatu kelakuan yang telahmemenuhi unsur inkasu perbuatan/kelakuan yang tidak hati hati atau kealpaan sehingga merupakan delik

Dalamteori akibat langsung mengatakan bahwa ada hubungan kausalantara suatu. kelakukan dan akibat yang merupakan delik(Prof. Moeljatno, SH.

Asas Asas Hukum Pidana, Th.2008,hal.139) artinya kelakuan tersebut dapat memenuhi suatuunsur delik atau tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, MajelisHakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukumterdakwa bahwa pada terdakwa tidak terdapat suatukealpaan/kelalaian =;Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kealpaan telahterbukti bahwa terjadinya kecelakaan karena adanya unsurkealpaan dari terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakimmenilai antara kealpaan terdakwa dengan meninggalnyakorban

Waktu, tempat dan keadaan ;Sedangkan menurut Leden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, terbitan Sinar Grafika, 2005, halaman 12,menyebutkan, unsurunsur delik adalah sebagai berikut :Unsur Subjektif : Adanya kesengajaan (Dolus) ; Adanya kealpaan (Culpa) ;Unsur Objektif : Adanya perbuatan manusia ; Akibat dari perbuatan tersebut ; Adanya sitat melawan hukum (Wederrechtelijkheid) dan dapat dihukum ; Keadaankeadaan ;Bahwa dari uraian doktin hukum mengenai unsur tindak

pidana sebagaimanatersebut di atas, selain adanya kesalahan unsur essensial lainnya dari tindakpidana adalah sifat melawan hukum, dengan demikian sifat melawan hukumdari suatu delik atau perobuatan harus ada dan dibuktikan dalam suatu tindakHal. 28 dari 36 hal.

AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, terbitan SinarGrafika, 2005, halaman 44, menyebutkan sejak perubahan pendapat HogeRaad, doktrin membedakan wederrechtelijk (melawan hukum) atas : Melawan hukum dalam arti materiil ; Melawan hukum dalam arti formil ;Lamintang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :Menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formil, suatu perbuatan hanyadapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebutmemenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik

perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijkheid atautidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukumyang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asasasas hukum umumdari hukum tidak tertulis ;Bahwa selain itu pengertian sifat malawan hukum menurut Simons, dalambukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya, halaman 143 adalah bertentangan dengan hukum padaumumnya, akan tetapi dalam hubungan sifat melawan hukum sebagai salahsatu unsur delik

, Simons mengatakan supaya selalu berpegang kepadanorma delik sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang HukumPidana ;Bahwa adanya sifat melawan 'hukurn dalam tindak pidana tentunya terkaitdengan unsur "Kesalahan" yang merupakan faktor penentu untuk dapattidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana ;Bahwa dalam "bukunya Asasasas Hukum Pidana, Prof.Moeljatno, SH,halaman 165, menyebutkan "Apakah orang yang melakukan perbuatankemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana tetah diancamkan, initergantung

penjelasan secara yuridis dalam Undangundang tersebut guna menentukan kualifikasi perbuatan pidana apa yangdilakukan oleh pelaku kejahatan Narkotika ;Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pengadilan Tinggipengertian perbuatanperbuatan yang diatur dalam Undang undang RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yuridis dimanauntuk menentukan kualifikasi perbuatan pidana atau kejahatan Narkotikaharus dilihat niat dan tujuan terdekatnya atau kehendak sipelaku itu sendiridan lagi pula delik

Narkotika mempunyai kekhususan tertentu yang berbedadengan/dari perbuatan pidana lainnya dalam hal untuk menentukan saatHalaman 31 dari hal 43 Putusan No.192/Pid/2015/PTBNAdimulainya terjadinya perbuatan pidana yaitu bahwa delik Narkotika adalahmerupakan delik formil dalam arti bahwa delik Narkotika terjadi pada diri sipelaku dalam kedaan "tertangkap tangan karena dalam delik Narkotikadengan diketemukannya barang bukti Narkotika pada diri si pelaku maka darisitulah baru dapat diketahui jenis atau

Bahwa pasal 56 KUHP itu adalah bentuk penyertaan yang ke 5, Pasal51 kerkaitan dengan pembantuan beda dengan turut melakukan jadipembantuan dibagi dua lagi,ada pembantuan saat delik dilakukan danpembantuan sebelum delik dilakukan.sarana yang diberikan tadi masukdalam pembantuan sebelum dilakukan delik.

Bahwa dalam kasus ini ahli lihat justru barang yang dibeli tidak sesuaibukan karena soal barang itu milik siapa, barang Negara ataubukan.karena awalnya Pemohon melihat ada barang ditransaksikan; Bahwa Secara teori unsureunsur deelneming khususnya unsure criteriaturut melakukan,menurut putusanputusan Mahkamah Agung baik diIndonesia maupun Belanda, itu yang pertama ada kata sepakat, adakerjasama yang disadari saat delik itu dilakukan tetapi Sepakat terlebihdahulu dan pelaksanaannya dilakukan bersama

Itu prinsipdari turut melakukan,ketika kata sepakat tadi samasama setuju untukdilakukan hal itu dan mereka juga harus melakukannya secara bersamasama.perkembangan teori yang ada bukan hanya pelaksanaan bersamayang dilakukan tetapi saat delik dilakukan itu ada kerjasama yangdisadari.3.

ANDI HAMZAH, dalam bukunya Delik delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP mengemukakan bahwakesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, sehinggadengan demikian pengertian Dengan Sengaja dalam delik ini harus dipandangbahwa perbuatan merampas nyawa orang lain haruslah telah menjadi bagian daritujuan pelaku dalam melakukan perbuatannya dan bukan sebagai akibat darikeadaan yang mengikuti pelaksanaan suatu tindak pidana, sehingga unsur niatuntuk menjadikan perampasan nyawa

orang lain menjadi bagian dari delik pokokharuslah nyata nyata ada;) 222 on nnn n nn nnn nnn nnnwonenes Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa sebilahparang dengan panjang keseluruhan 59 cm, panjang uluh (pegangan parang) 11cm, panjang mata parang 48 cm dan terdapat bercak darah yang sudah mengeringpada bagian mata parang, barang bukti mana telah diperlihatkan dan diakui olehTerdakwa sebagai parang yang ia gunakan untuk membunuh Korban ;wonene= Menimbang, bahwa parang

ANDI HAMZAH (Delik delikTertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP) yang menentukan adanya unsur iniialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusanuntuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya, jika adarencana memang sudah pasti merupakan pembunuhan yang dipikirkan lebihdulu (moord / murder) tetapi tidak mesti ada rencana, dan sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya terlihat bahwa sebelumnya Terdakwa memang telahmemiliki rencana untuk membunuh Korban

rupa,sehingga perbuatan atau tindakan masingmasing secara terlepas hanya menimbulkansebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atauperbuatan masingmasing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atautindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhisemua unsur dari suatu tindak pidana ; Oleh karenanya, maka di dalam unsur Turut serta melakukan ada 3 (tiga) kemungkinan,1 Mereka masingmasing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik

; 2 Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak ; 3 Tidak seorangpun memenuhi unsurunsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersamasama mewujudkan delik itu ; 42Selain itu, di dalam unsur Turut serta melakukan juga terdapat kesengajaan yang diarahkanuntuk terwujudnya suatu delik, harus ada kerjasama yang disadari, dan mempunyaikepentingan / tujuan sendiri ; nn Menimbang, bahwa dari berdasarkan faktafakta di persidangan, bahwa Terdakwa I,maupun Terdakwa II dan Terdakwa HI mempunyai

ribulima ratus rupiah: 7). barang siapa secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengankekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sesuatu perbuatan lainmaupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itusendiri maupun orang lain.Bahwa akan tetapi, melalui Permohonan Pengujian Pasal 335 Ayat (1)KUHP terhadap UUD 1945 sebagaimana Putusan MK No. 1/ PUU XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Menurut Mahkamah sebagaisuatu rumusan delik

, kualifikasi Sesuatu perbuatan lain maupunperlakuan yang tak menyenangkan tidak dapat diukur secara objektif.Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif danhanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntutumum semata dan Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yangdemikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntutumum untuk berbuat sewenangwenang terhadap orang lain berdasarkansuatu laporan.

Alat bukti unsur memaksa yang sah dan sederhana serta utamasekali sesuai bentuknya sebagai delik materil adalah Apakah daripadanyakorban telah melakukan hal yang dikendaki pelaku?. Apabila korbantelah melakukan kehendak pelaku, baru lanjut ke apakah pelaku memakaidesakan, tekanan atau kekerasan secara fisik maupun psikis, lalu apakahbertentangan dengan kehendak korban, kemudian apakah korban tidakmampu secara fisik dan psikis untuk melawan atau menghindar.

Sehingga,meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundangundangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision)namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

yang cukup hakim praperadilan perlu menilai apakah alatalatbukti yang digunakan memang memiliki kualitas dalam menentukan suatu unsurdelik yang disangkakan, untuk hal tersebut hakim praperadilan tidaklahberwenang untuk menentukan apakah alatalat bukti yang digunakan memangmemiliki kualitas didalam menilai suatu unsur pidana, karena hal tersebutmerupakan kewenangan penuh dari hakim pemeriksa perkara pokok, karenasuatu kualitas alat bukti baru dapat dinilai setelah dibenturkan dengan setiapunsur delik

Pengertian perkataan tanpa hak wederrchtelijkheia terbagi atasdua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganutpaham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijkheid sebagaitanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut olehHOGE RAAD.HazewinkelSuringa sebagai pengikut pahamnegatif berpendapat bahwa : wederrechtelijk itu, ditinjau daripenempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwaperkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai zonder eigenrecht atau tanpa ada hak yang

Kalau hal itu dilakukanmelalui Suatu tulisan, delik tersebut disebut pencemarantertulis (Smaadschrift). Bandingkan dengan istilah.Slanderdan Libel dalam common law, dengan perbedaan: If thedefamation is spoken, it is slander. If it is written or printed, it islibel (Mc. Kee Fisk Norbert J. Mietus James C. Snapp,1972);Adapun unsur lengkapTindak Pidana pencemaran nama baikatau penistaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310ayat (1) KUHP adalah :a.

Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atauMentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen ElektronikMenimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata dandalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secarakumulatif, yaitu.

Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yangdimaksud apabila seluruh unsur dari dari delik ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata dan/ataudalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskansecara alternatif dan kumulatif secara bersama sama, yaitu Terdakwadianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud apabila salah satu ataukeseluruhan dari unsur delik ini telah terpenuhi;Menimbang, yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah Terdakwamelakukan

formilBahwa kata dapat merugikan keuangan negara tidak perlu actual lost tapicukup potential lost, sehingga dipakai terminologi kata dapat ;Bahwa dengan perumusan pasal 2 UU Tipikor sebagai delik formil, makayang penting perbuatan harus terpenuhi.

Jika ada pengembalian kerugiannegara maka berlaku pasal 4 UU tipikor ;Bahwa kepastian hukum dalam delik formil adalah terpenuhi semua unsurdalam delik tersebut ;Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum atau melawanundangundang ;Bahwa yang dimaksud peraturan perundangan termasuk di dalamnya PP,peraturan menteri ;Bahwa Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang248pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang

Setiaporang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhidan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti danpelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ; ukum dan memperhatikan halhal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tidakditemukan.Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni telah mengajukanDrs..BESKINUR menjadi

Fokus dari delik formil dalah perbuatanbukan akibat sebagaimana delik materiil.

Pada delik formil tidak perlu dicari hubungankausal (conditio sine quanon) antara akibatdengan perbuatan, yang penting adalahperbuatan tersebutmelawan hukum atau tidak ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurutpenjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabentuk kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengawasan dan