BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Bulukumba, bertempat tinggal di Bulukumba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.0088-XIII/KC/ADK/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 kepada:1. M. Firdaus Ibrahim Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar.2. Dg.

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk diBulukumba, bertempat tinggal di Bulukumba, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khususNomor : B.0088XIIVKC/ADK/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 kepada:1. M. Firdaus Ibrahim Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Wilayah Makassar.2.

Tergugat tanpa dasar menyurati Penggugat denganSurat Nomor : O086/PEKOLA/VII/2020 tertanggal O06 Juli 2020 perihalperintah mengosongkan tempat;Bahwa Selanjutnya Tergugat mengadakan lelang terbuka untuk PengelolaanFasilitas Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa Kecamatan LangsaBarat pada tanggal 15 Juni 2020 yang terkesan mendadak dan terburuburudimana Tergugat menunjuk Turut Tergugat Il sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, berdasarkanSurat Keputusan Direksi

Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa No.014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020 tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :Kerugian Materiil sebesar Rp.1.300.710.265, (Satu milyar tiga ratus tujuhjuta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) denganrincian sebagai berikut : No.

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat IIadalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan KotaLangsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentang PenunjukanCv. Ayudhia Management sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata HutanMangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikut PerjanjianBersama PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) dengan CV. AyudhiaManagement tertanggal 30 Juni 2020 yang menjadi lampiran takterpisahkan dari surat keputusan tersebut;b.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin (12) dan (27), Penggugatmendalilkan Tergugat menunjuk Turut Tergugat II sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa selanjutnya, yang sebenarnya hubungan hukum antara Tergugatdengan Turut Tergugat II adalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentangPenunjukan CV. Ayudhia Management sebagai Pengelola FasilitasEkowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikutPerjanjian Bersama PT.

HERRY SETIAWANkarena secara yuridis formal dalam setiap AktaPendirian dan dokumen perizinan perusahaanbertindak sebagi direksi perseroan;" bahwa tanggung jawab dalam sangkaan / tuntutan terhadap PT.NANOPLAST ALKESTRON juga dapat diserahkan kepadaSdr. JEFFRY EFFENDI KUSNADI, yang meskipun sebagaiKomisaris, namun secara faktual berdasarkan keterangankaryawan perusahaan, bertindak sebagai pengelola/pengurusperseroan dan bertindak Ultra Vires (melewati bataskewenangan).

Dengan demikian pertanggungjawaban pundiperluas dan sama dengan tanggung jawab direksi;13) bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas menurutTERMOHON terhadap perkara dugaan tindak pidana aquo sudahmemenuhi unsurunsur sebagai berikut :A. Analisa Kasus :Berdasarkan analisa kasus dalam perkara ini, TERMOHONberkeyakinan bahwa perbuatan yang terjadi di PT. NANOPLASTALKESTRON merupakan tindak pidana melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

BdgNomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana olehKorporasi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa korporasiadalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, korporasi sebagaisubjek hukum dimana perbuatan korporasi selalu. diwujudkan melaluiperbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahanpertanggungjawaban manajemen (badan hukum; legal person) dapatdilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas

Copy dari asliNANOPLAST ALKESTRON Menerangan bahwa perubahanNomor : AHUAH.01.030152051 susunan Direksi dan KomisarisP.9 tahun 2017 tangga 12 Juli 2017 PT. NANOPLAST ALKESTROnterkait perubahan susunan Direksi sudah memiliki ijiindan Komisaris PT. NANOPLAST KemenkumhamALKESTRONP.10 Akta Berita Acara Rapat Umum Menenrangkan Pelaksanaan Gopy dari ash HIm. 33. Putusan Praperadilan No. 43/Pid.Pra.Per/2020 /PN.

Copy dari asliNANOPLAST ALKESTRON Menerangan bahwa perubahanNomor : AHU AH.01.030246782 susunan Direksi dan KomisarisP.11 tahun 2018 tanggal 27 September PT. NANOPLAST ALKESTROn2018 terkait perubahan susunan sudah memiliki ijiinDireksi dan Komisaris PT. KemenkumhamNANOPLAST ALKESTRONSurat Perjanjian Sewa Gedung PT. Copy dariNANOPLAST ALKESTRON copyyang telah didaftarkan di kantor Menerangkan PT.

Prismas Jamintra denganNo.14179Lg/PJ/HRD/I/2014 tanggal 01 Januari 2014Bahwa saksi bekerja berdasarkan Job deskription yang tertera dalam suratpengangkatan saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pemberian Kredit Serba Guna Mikro padaBank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 ada Petunjuk Teknis OperasionalKredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas PemberlakuanManual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Samin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro,sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual KreditMikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Atas Pemberlakuan Manual KreditMikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Sentausa selaku Direktur RiskManagement dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) harusdilaksanakan oleh petugas Bank yaitu MKS, MKA dan MMM.Bahwa benar apabila Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimanalembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit MikroNo.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatanganioleh Direksi (Sentot A.

Atas Pemberlakuan ManualKredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Novalin(Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) danPenerima Kuasa Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012Direksi CV. Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat selaku PPK pada KegiatanSanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012(berkas perkara terpisah) antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012 atausetidaktidaknya sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl.

Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK sertabantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gajiTFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelolaserta masyarakat pengguna ; Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh Terdakwa JacobWaas melalui Direksi CV Englie yaitu saksi Englie Waas, dengan caraTerdakwa Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuatdokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai denganvolume kontrak dan disetujui

Mercya dengan DirekturWellem Lasamahu, selanjutnya saksi Paulus Saouhuwat (berkas perkaratepisah) selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/PihakPertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat danmenandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Galaladengan Saksi Wellem Lasamahu/pihak kedua, selanjutnya setelahpenandatanganan pekerjaan diserahkan selurunnya kepada TerdakwaJacob Waas berdasarkan Kuasa Direksi Kuasa

Novalin(Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) danPenerima Kuasa Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012Direksi CV. Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat (berkas perkara terpisah)selaku PPK pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAKKota Ambon Tahun 2012, antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012atau setidaktidaknya sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl.

., ternyatadiketahui kalau) yang mewakilli PENGGUGAT dalampenandatanganan aktaakta tersebut adalah ANTON SANTOSOdalam kapasitasnya selaku Komisaris perusahaan.e Bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perusahaan (PT.PROPERTINDO PERSADA) untuk menanda tangani aktaaktasebagaimana tersebut diatas seharusnya adalah Direksi (Direktur Utamaatau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

yakni : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanhal 15 dari 40 hal. put.

No.327/PDT/2016/PT.DKI1616serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar;Dan pasal 98 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yakni Direksi mewakili Perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan;Bahwa oleh karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 09, Akta Kuasa untukMenjual No. 10 maupun Akta Pengosongan Rumah No. 11 masingmasingtertanggal 02 Maret 2012 sebagaimana aktaakta yang dibuat oleh KantorNotaris / PPAT B.R.A.Y

Hal mana sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhakmewakili perusahaan (TERGUGAT REKONVENSI) untuk menandatanganiaktaakta sebagaimana tersebut diatas seharusnya adalah Direksi (DirekturUtama atau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni : "Direksi adalah OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

Penukal Kab.PALI, jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Kuasa KhususNomor B.1217/KCIV/MKR/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 dari PemimpinCabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat KuasaNo. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan AnggaranDasar PT.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Tahuna, berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo Nomor 51, Tahuna95813, kelurahan Soataloara,Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ProvinsiSulawesi Utara, dalam hal ini bertindak mewakili direksi berdasarkanSurat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapanEmi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,Notaris di

AKTA PERDAMAIANPada Hari Kamis, Tanggal 7 November 2019, pada persidangan yangterobuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadiliperkara perdata gugatan, telah datang menghadap :Sukarno, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Timika,bertempat tinggal di Timika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris diJakarta, oleh karena itu berdasarkan

• 1 (satu) bendel fotocopy daftar nasabah penyelewengan Terdakwa;
• 1 (satu) bendel fotocopy jadwal angsuran Terdakwa;
• 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa dengan para nasabah;
• 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi

Bahwa setelah itu berkas permohonan kredit diajukan ke Direksi(Sdr. P.

ARRY MARDIYANTO) dan setelah Direksi melakukananalisis/penelitian, kKemudian Jajaran Direksi bersama Manager,Kepala Staf dan Marketing (AO) melakukan Survei ke lapanganuntuk mengecek kondisi yang sebenarnya; Bahwa setelah tahapantahapan itu dilaksanakan, kemudian padatanggal 6 Juli 2012, pemohon kredit TRI HATMOJO (terdakwa H.SUSILO TRI ATMANTO) dan seorang perempuan yang diakui sebagai24istri terdakwa yaitu WIDYASTUTI EKO RETNO sekaligus sebagaipemilik tanah jaminan dan pihak PT.

ARRY MARDIYANTO) dan setelah Direksi melakukananalisis/penelitian, kKemudian Jajaran Direksi bersama Manager,Kepala Staf dan Marketing (AO) melakukan Survei ke lapanganuntuk mengecek kondisi yang sebenarnya; Bahwa setelah tahapantahapan itu dilaksanakan, kemudian padatanggal 6 Juli 2012, pemohon kredit TRI HATMOJO (terdakwa H.2SUSILO TRI ATMANTO) dan seorang perempuan yang diakui sebagaiistri terdakwa yaitu WIDYASTUTI EKO RETNO sekaligus sebagaipemilik tanah jaminan dan pihak PT.

Bahwa setelah itu berkas permohonan kredit diajukan kepada saksiuntuk dilakukan analisis/penelitian, kKemudian Jajaran Direksi bersamaManager, Kepala Staf dan Marketing (AO) melakukan Survei kelapangan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya;Bahwa selain itu terhadap terdakwa juga telah dilakukan BI checkingnamun pada saat dilakukan pengecekan, ternyata sistem sedang error;Bahwa setelah tahapantahapan itu dilaksanakan, kemudian pada tanggal6 Juli 2012, pemohon kredit TRI HATMOJO (terdakwa H.

Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat dengan adanya jual belidan pelepasan hak atas sahamsaham perseroan dari Tergugat kepada ParaPenggugat dan pengunduran diri Tergugat sebagai anggota Direksi perseroantersebut maka Tergugat dengan ini berjanji dan mengikat diri akan membelidan mengambil alih asset milik perseroan tersebut menjadi hak pribadinya, danPara Penggugat telah sepakat untuk menjual asset perseroan kepada Tergugat yaitu berapa:1) Sebuah bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak

Tergugat dengan ini berjanjidan mengikat diri akan menandatangani Akita Jual Beli saham untukpemindahan hak atas sahamsaham perseroan tersebut dari Tergugat kepadaPara Penggugat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Para Penggugat danmengundurkan diri sebagai anggota Direksi perseroan, demikian pula ParaPenggugat dengan ini berjanji dan mengikat diri akan menandatangani akta jualbeli atas pemindahan hak atas Ruko tersebut dari perseroan kepada Tergugat I.I Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat

Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 huruf (h),. ataspengunduran diri Tergugat sebagai Direksi perseroan, Tergugat beijanji danmengikat diri segala tanggung jawab atau kewajibankewajiban dan/atauhutanghutang perseroan yang muncul akibat tindakan sebelum pengundurandiri Tergugat tetap menjadi tanggung jawab Tergugat bersamasama denganPara Penggugat;10.

Bahwa Tergugat Il membenarkan posita angka 6 huruf (c dan f), denganteijadinya kesepakatan seperti tersebut pada posita angka 6 huruf (b), makaTergugat Il mengundurkan diri dari anggota Direksi, dan Tergugat II juga telahmenyerahkan seluruh asset perseroan yang digunakannya sebagai fasilitasselaku Direktur perseroan kepada Para Penggugat, diantaranya 1 (satu) unitmobil Honda New City, Nomor Polisi: B 8298 PI beserta assetasset perseroanlainnya;7.

Bahwa Tergugat II membenarkan posita angka 6 huruf (g), ataspengunduran diri Tergugat Il sebagai anggota Direksi perseroan,Tergugat Il beijanji dan mengikat diri segala tanggung jawab ataukewajibankewajiban dan/atau hutanghutang perseroan yang munculakibat tindakan sebelum pengunduran diri Tergugat Il tetap menjaditanggung jawab Tergugat Il bersamasama dengan Para Penggugatuntuk sampai dengan tahun buku Desember tahun dua ribu delapan(122008);Hal 43 Put.

AHLI SUKISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa terdakwa memikul kayu jati berasal dari dalam hutan petak 162RPH Sukun BKPH Gondang.yang ditebang oleh terdakwa sehinggamengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 652.000, (enam ratus limapuluh dua ribu rupiah) sesuai dengan SK Direksi perum PerhutaniNomor : 664/KPTS/dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010.e Bahwa tempat tinggal terdakwa Suwarno Bin Surat alamat DesaSambongrejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gondang Kab.

Bojonegoro, termasuk dalam kawasan hutanRPH Sukun BKPH Gondang dan jarak antara rumah terdakwa denganpetak 162 RPH Sukun BKPH Gondang hanya sekitar 1 (satu) kilometer;e Bahwa benar tujuan terdakwa menebang kayu jati dikawasan petak 162RPH Sukun BKPH Gondang adalah untuk memperbaiki rumah terdakwa;e Bahwa benar perbuatan terdakwa menebang pohon tanpa ijin dari pihakyang berwenang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 652.000,(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan SK Direksi perumPerhutani

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri daripegawaipegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/ Gubernur/Bupati/Walikota/DewanGubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secarakhusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/Lembaga/SekretariatLembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/ Komisi/

akan di pertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 5dikatakan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal94 ayat (1) bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS;Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwaPenggugat adalah karyawan yang bertugas dan mempunyai fungsimewakili Perusahaan secara langsung tidak dapat Majelis Hakimpertimbangkan

Bahwa dalam Direksi PD AUMB terdiri dari Direktur Umum Sdr. M.Sukhaimi, Sdr Yudha Septiarso Miyarjo, ST Direktur Aneka Usaha danSdr Drs H. Kamal Hasuna sebagai Plt Direktur Utama PD AUMB dalamperkara ini ternyata tidak ditarik sebagai pihak yang patut pulabertanggungjawab.5. Bahwa dengan tidak ditariknya dan belum lengkapnya pihakpihakyang patut pula bertanggungjawab dalam perkara ini berdampak danberakibat bahwa gugatan penggugat masih cacad formil.6.

Bahwa dalam Direksi PD AUMB terdiri dari Direktur Umum Sar. M.Sukhaimi, Sdr Yudha Septiarso Miyarjo, ST Direktur Aneka Usaha danSdr Drs H. Kamal Hasuna sebagai Plt Direktur Utama PD AUMB dalamperkara ini ternyata tidak ditarik sebagai pihak yang patut pulabertanggungjawab.5. Bahwa dengan tidak ditariknya dan belum lengkapnya pihakpihak yangpatut pula bertanggungjawab dalam perkara ini berdampak danberakibat menurut pemahaman dan pendapat penggugat gugatanpenggugat masih cacad formil.6.

AUMB (Peringatanl), yang ditujukan kepada Direksi PD. AUMB, yang selanjutnya padafotocopy bukti tersebut diberi tanda TLII10;Fotocopy Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1605/Eko tanggal 27Nopember 2012 Perihal : Penyelesaian Kewajiban PD. AUMB (Peringatanll), yang ditujukan kepada Direksi PD. AUMB di Tempat, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI.Il11;Fotocopy Surat Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1714.a/Eko tanggal13 Desember 2012 Perihal Penyelesaian Kewajiban PD.

AUMB (PeringatanIll), yang ditujukan kepada Direksi PD.

NURUL TASIAH, juga bahwa dalam Direksi PD AUMB terdiri dariDirektur Umum Sdr. M. Sukhaimi, Sdr Yudha Septiarso Miyarjo, ST DirekturAneka Usaha dan Sdr Drs H.

BRI (Persero) Tok di Gunungsitoli,bertempat tinggal di Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak dalamJabatannya tersebut mewakili Direksi, yang dalam hal ini diwakiliYuniman Laoli Kepala BRI Unit Diponegoro PT.Bank RakyatIndonesia (Persero),Tok. Kantor Cabang Gunungsitoli, ArlianusZendrato Mantri BRI Unit Diponegoro PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok.

BANK RAKYATINDONESIA (Persero), Tok di Barru, tempat tanggal lahir : Cianjur 06 Oktober1985 bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 90 Kec Barru KabBarru, Pendidikan Strata 1 ( S1 ), dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi Bank BRI berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus Nomor :B.1189AKCXIII/ADK/X/2018 kepada:1.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbkkepada Direksi PT. Rapico Busana Permata Indah,Nomor : R.H. 62 ADK/DKR/02/2005 tanggal 22Februari 2005, perihal Putusan Restrukturisasi PinjamanPT. Rapico Busana Permata Indah. ;Hal 15 dari 32 hal Putusan No. 662/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel10.11.12.Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P7aBukti P7bBukti P 8Bukti P9aBukti P9bSurat dari PT.

pakai palet .; Bahwa saksi tahu asset asset perusahaan di asuransikan .; Bahwa saksi tahu klaimnya ditolak asuransi karena mendengar dariomong omongan makan siang .; Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya klaim ditolak.; Bahwa saksi tahu tidak tahu penyebabnya klaim ditolak akibat Forcemajeur atau bukan.; bahwa saksi berhenti dari pekerjaan karena perusahaannya tutup ,dengan perusahaan memberikan uang kebijakan.; bahwa saksi setelah berhenti kerja tidak pernah ke perusahaan lagi.; Bahwa saksi tahu Direksi

;Bahwa saksi tahu Direksi PT. Rapico sejak tahun 2002 s/d tahun2007 adalah Pak Sjarifudin Mustafa .;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, Kuasatelah mengajukan bukti suratsurat berupa foto copy yang telahdibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan,sebagai berikut :1.Bukti TI 1Bukti TI 2Bukti T. 13Bukti T. 14Bukti T. 15Salinan Akta Restrukturisasi Fasilitas KreditModal Kerja Nomor : 6 tanggal 21 Maret 2005Nomor : 6.

Bank Rakyat Indonesia , Tbk ,kepada Direksi dan Pemegang Saham PT.Rapico Busana Permata Indah, Nomor : B 2028 RPK/RPS/11/2008 , tanggal 08November 2010, Perihal PemberitahuanRencana Lelang.;Hal 25 dari 32 hal Putusan No. 662/Pdt.G/2010/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, KuasaTergugat II telah mengajukan bukti suratsurat berupa foto copy yang telah dibubuhimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagaiberikut1. BuktiTI 12.

bahwa pihak yang dapatmelakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasiadalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usahasebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPM,disebutkan sebagai berikut:(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai WakilPenjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,atau Wakil Manajer Investasi hanya orang peroranganyang telah memperoleh izin dari Bapepam.Butir 3.c Peraturan Bapepam No.VA.3 menyatakan bahwasemua anggota direksi

Manajer Investasi wajib memiliki izinorang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek danpaling kurang satu orang anggota direksi wajib memiliki izinorang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwaManajer Investasi adalah suatu entitas hukum, yang dalamhal ini adalah PT Bahana TCW /nvestment Managementdan Wakil Manajer Investasi adalah orang perorangan, yangdalam hal ini adalah Edward P.

mendapatkanpersetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BAPEPAM Lk) yang tertuang di dalam Surat No.S10206/BL/2010 tanggal 9 Nopember 2010.Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (8a) Anggaran Dasar PTBahana TCW Investment Management, sebagaimana tersebutdalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat oleh Enimarya AgoesSuwarko, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa:Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk bertindakuntuk dan atas nama Direksi

dalam Pasal 27 dan Pasal 32 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka EdwardParlindungan Lubis, merupakan Presiden Direktur (Direksi