Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Mei 2011 sebesar Rp36.136.357.992,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu Pajak Masukan yang penyerahanatas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan olehTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdikreditkan

Putusan Nomor 770/B/PK/Pjk/2021pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;b. bahwa

Putusan Nomor 584/B/PK/Pjk/2018perhitungan PPN untuk Masa Pajak September 2005 menurut perhitunganPemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: Pemohon Banding Uraian(Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 251.649.810.358PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 25.164.981.036Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 20.247.918.917Dibayar dengan NPWP sendiri 4.917.062.119Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 25.164.981.036 PPN Yang Kurang Dibayar PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masapajak

untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perinciansebagai berikut : Uraian Pemohon Banding (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 251.649.810.358PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 25.164.981.036Pajak masukan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak September 2012 sebesar Rp533.547.727,00; yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam halaman 3 sampai dengan halaman 8 dari 10 halamanMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan

Putusan Nomor 1808/B/PK/Pjk/2018Pajak Masukan yang dapat dikreditkan RpJumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar RpKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan RpPPN Kurang Bayar RpSanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP RpJumlah pajak yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp1.600.712.633,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawitdan perkebunan karet dalam rangka perolehan TBS dan getah karetyang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggaPajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 786.155.789 b.2. LainLain14.960.369.20714.960.369.207 c. Jumlah (a+b)14.960.369.20715.746.524.996 id.

2018Terbanding Nomor : KEP2162/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor : 00051/207/11/029/14 tanggal 17 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.614.652.4029.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor 1.158.071.748.663,00Jumlah PPN yang harus dipungut sendiri 1.620.077.302.752,00Jumlah Penyerahan PPN 2.778.149.051.415,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 162.007.730.275,00Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan 324.872.523.151,002. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan 324.872.523.151,003. PPN yang kurang dibayar (162.864.792.876,00)4.

Koreksi terjadi karena FakturPajak yang Pemohon Banding terima terdapat kesalahan nomor NPWPpenjual dan kesalahan tersebut sebenarnya juga bukan kesengajaanPemohon Banding karena yang membuat Faktur Pajak adalah pihak penjualdan pihak penjual juga sudah melaporkan ke KPP setempat dan diakuisebagai Faktur Pajak keluaran sedangkan Faktur Pajak masukan PemohonBanding tidak diakui;Bahwa jumlah tersebut juga termasuk denda dan bunga yang seharusnyatidak harus Pemohon Banding tanggung karena kesalahan

Pada Tahun 2008 kami mendapatkan faktur masukan dari PT.JulangRekayasa Utama untuk masa maret dengan nilai DPP Rp.1.348.085.610,dan PPN Rp.134.808.561,.Tetapi ternyata PT.Julang Rekayasa Utamatersebut belum PKP yang informasi tersebut kami ketahui setelan kamidiperiksa pada Tahun 2011.2. Pada pemeriksaan tersebut kami dikenakan kurang bayar sebesarRp.212.453.294, dengan perincian Rp.134.808.561, pokok danRp.77.644.733, adalah kenaikan.3.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.942.600,00b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain 807.877.168,00 b.6. Jumlah 812.819.768,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 812.819.768,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (812.819.768,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 812.819.768,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... c.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Pajak Masukan Yang Dapatdikreditkan Masa Pajak September 2011 sebesar Rp4.942.600,00; yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan

/WPJ.21/2016 tanggal 7April 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2010Nomor 00003/407/10/043/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama: BUT PCLTankers, NPWP. 02.983.385.2043.000, beralamat di Jalan Bukit GadingRaya Blok A Nomor 3 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240 danmenetapkan Pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp63.974.874.981,00PPN keluaran Rp 6.397.487.499,00PPN Masukan

Putusan Nomor 1122/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak Rp63.974.874.981,00PPN keluaran Rp 6.397.487.499,00PPN Masukan Rp 6.397.487.499,00PPN kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya

Adapun terhadapklarifikasi atas Faktur Pajak dengan jawaban konfirmasi dijawab "TidakAda atau ada tapi tidak sesuai maka apabila mungkin akan terjadikerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada PemohonBanding karena Faktur Pajak memiliki sifat aantonder yang dapatdikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilaiuang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat

Dikurangib.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 430.683.692b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lainlain b.6 Jumlah 430.683.692Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 414.348.362 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 15.746.524.996 16.629.624.158b.2. LainLain 0 0ic. Jumlah (a+b) 15.746.524.996 16.629.624.158 id.

Putusan Nomor 769/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2012sebesar Rp883.099.162,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

Parman Kav.77, JakartaBarat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2006 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.472.746,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 147.275,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 102.060.438,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (101.913.163,00)Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 101.913.163,00Halaman 2 dari 8 halaman.

menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.472.746,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 147.275,00Pajak Masukan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan terkait dengan perolehan BKP tertentu dengan perolehanHalaman 4 dari 8 halaman.

Di samping itu, Mahkamah Agung R.I. dalamPutusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor70/P/HUM/2014 yang diputus tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) KamarDagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara a quo.Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalihanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel, sehinggaPajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding

PajakEkspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.674.118.110.813,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 34.625.261.430,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.217.834.779,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 23.500.000,00Jumlah Rp1.709.984.707.022,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 101.979.333.906,00Jumlah seluruh penyerahan Rp1.811.964.040.928,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 167.411.811.081 ,00Pajak Masukan

Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.674.118.110.813,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN = Rp 34.625.261.430,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.217.834.779,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 23.500.000,00Jumlah Rp 1.709.984.707.022,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 101.979.333.906,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 1.811.964.040.928,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 167.411.811.081,00Pajak Masukan

Pajakwbahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwapenyerahan non air terutang PPN;bahwa konsumen (penerima jasa) membayar melalui Pemohon Banding, kemucPemohon Banding membayar kepada rekanan (sebagai pemberi jasa) padapenyambungan pipa dan sejenisnya;bahwa atas imbalan jasa penyambungan pipa dan sejenisnya yang dibayar oleh konsuidan diterima oleh Pemohon Banding terutang PPN;bahwa atas transaksi Pemohon Banding dan rekanan, Pemohon Banding akan menerfaktur pajak masukan

yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding menyebutkan bahwa tidak menerbitfaktur pajak keluaran atas transaksi dengan konsumen, dan atas transaksi dengan rekaPemohon Banding juga tidak menerima pajak masukan;bahwa berdasarkan halhal di atas dapat disimpulkan bahwa atas penyambungan pipasejenisnya terutang PPN dimana :e Konsumen adalah penerima jasa dan harus membayar imbalan;e Pemohon Banding pihak yang menerima pembayaran dari konsumen

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp4.853.250,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawitdalam rangka perolehan TBS, yang dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak pada tingkat banding dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamhalaman 8 sampai dengan halaman 30 dari 32 halaman MemoriPeninjauan

Penghitungan PPN kurang bayar a.Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar10.157.191 b.Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan22.054.004 c. Dibayar dengan NPWP sendiri d. Lainlain Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2018 e.Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan22.054.004 f. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar(11.896.813) 3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa 11.896.813Berikutnya4. PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 5. a.

2013 Nomor: 00002/287/13/051/17tanggal 28 Februari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.000.051.1051.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp393.412.290,00; adalahyang secaranyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlakudenganpertimbangan:Halaman4 dari 9halaman.Putusan Nomor 5217/B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Pemungut Faktur Pajak Masukan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan NilaiPemungut Faktur Pajak Masukan dengan Kode "0/0" sebesarRp84.407.200,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat error facti dan error jurisDengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkanputusan a quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwapenerbitan

Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Mansel(Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 6.571.627.283Diperhitungkan dengan Pajak Masukan

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 111.475.191.119Pajak Keluaran yang harus dipungut /dibayar sendiri 6.571.627.283Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 43.528.622.385Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (36.956.995.102)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar (36.956.995.102) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2020,Halaman 3 dari 8 halaman.

437.503. 451. .677.954.dibayar) Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3di atas, Pemohon Banding mohon dan sesuai dengan prinsip keadilandapatlah kiranya banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehinggakoreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp240.451.200,00 dapat dibatalkan; Bahwa besar harapan Pemohon Banding dapatlah kiranya Majelismengabulkan banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

Putusan Nomor 3447 /B/PK/Pjk/2018Maret 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00008/407/13/081/15 tanggal 23 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.060.144.1081.000 sehingga pajak yang lebihdibayar menjadi Rp3.686.169.642,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 6.500.000,00Jumlah Rp 1.780.616.420.683,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.780.616.420.683,00Penghitungan PPN Lebih BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 171.791.033.136,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 182.901.912.392,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 262.744.689,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 183.164.657.081 ,00Jumlah penghitungan PPN

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 6.500.000,00Jumlah Rp 1.780.616.420.683,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.780.616.420.683 00Penghitungan PPN Lebih BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp = 171.791.033.136,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 182.901.912.392, 00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 262.744.689 00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 183.164.657.081 ,00Jumlah penghitungan