Ditemukan 37106 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-11-2007 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473K/PID/2007 Tanggal 6 Nopember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG ; EKO HANDOKO WIJAYA, SH.
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-10-2006 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247K/PID/2005 Tanggal 16 Oktober 2006 — JAPEN SARAGIH als. JAPEN NAPITU
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-10-2007 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466K/PID/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG ; H. SUTRISNO ABDULLAH
33 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN GARUT Nomor 235/Pid.B/2013/PN.Grt. Tanggal 12 Maret 2014 — LIA MARLIANA BINTI UMAR GANI
147 — 24
147 — 24
LimbanganKabupaten Garut, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaranya, telah menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Suratpembukti resmi (Akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolaholahketerangannya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapatmendatangkan kerugian ;Perbuatan
Menimbang bahwa beberapa surat/akta diatas jika diukur berdasarkanketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR maka termasuk kedalamkatagori akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian akta otentiksebagai bagian dari unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakahada perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu terhadap akta otentiksebagaimana
Limbangan;Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar atau tidak telah adakepalsuan pada isi akta otentik tersebut, maka harus dibuktikan bahwa kenyataanyang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam akta tersebutsedangkan orang yang memasukan keterangan tersebut senyatanya mengetahuibahwa keterangan tersebut bertentangan atau sebaliknya dari fakta yang ada;Menimbang bahwa jika keterangan yang dianggap palsu tersebutmerupakan frasa belum menikah perawan dan pernikahan pertama makaharus
syaratsyarat administrasipernikahan tersebut dengan sama sekali tidak melakukan klarifikasi mengenaiasalusul status terdakwa yang sebenarnya, maka hal tersebut harus dipandangbahwa sebenarnya terdakwa mengendaki atau setidaknya memiliki maksud untukmencantumkan status asalusul status perkawinannya dalam datadata pernikahandan Kutipan Akta Nikah/Buku NIkah sebagai belum menikah atau perawansehingga dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaiperbuatan menyuruh orang lain untuk memasukan
datadata status dari diriterdakwa sebagai belum menikah atau perawan pada Surat KeteranganUntuk Nikah, Daftar Pemeriksaan Nikah dan Kutipan Akta Nikah/Buku Nikahyang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas makaunsur "menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik"dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Unsur ''Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh AKte itu"Menimbang bahwa
Putus : 07-11-2006 — Upload : 03-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111K/TUN/2002 Tanggal 7 Nopember 2006 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; Bang Bowie Yoenathan ; Kepala Badan Pertanahan Nasional
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-09-2005 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997K/PID/2005 Tanggal 15 September 2005 — Sunardin alias Nai bin Matohar
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 93/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 21 April 2016 — Ely Rihandaniati Binti Imam Mashud (alm) Hadri
97 — 12
97 — 12
Menyatakan terdakwa Ely Rihandaniati Binti Imam Mashud (alm) Hadrisebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Menyuruh memasukan keterangan palsukedalam Akte Authentik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulaln.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.
Putus : 18-04-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 31/Pid.Sus/2012/PN.BKY Tanggal 18 April 2012 — - Terdakwa I SAROHA RAJA GUKGUK ANAK A. RAJA GUKGUK Alias ARITONANG
- Terdakwa II ERLINA Als. ALING Anak ACHIN
53 — 20
53 — 20
ALING Anak ACHIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama melakukan percobaaan tindak pidana MEMASUKAN DAN MENGEDARKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAROHA RAJA GUKGUK ANAK A. RAJA GUKGUK Alias ARITONANG dan Terdakwa II ERLINA Als. ALING Anak ACHIN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
JON yang telahditunjuk oleh para Terdakwa lalu memasukan barang pesanan para Terdakwa dan ;Bahwa barangbarang yang dimasukan dan diangkut adalah :30 (tiga puluh) karung gula pasir merk P1 PRAI @ 50 Kg buatan Malaysia ;340 (tiga ratus empat puluh) bungkus @ 1 Kg minyak sayur merk Serimas buatanMalaysia;60 (enam puluh) buah tabung gas LPG PETRONAS buatan Malaysia ;60 (enam puluh) krat minuman kaleng merk Stella Artois ;Bahwa setelah selesai memasukan barangbarnag milik para Terdakwa ke dalammobil Mikrobus
JON yang telah ditunjuk olehpara Terdakwa lalu memasukan barang pesanan para Terdakwa dan ;Bahwa barangbarang yang dimasukan dan diangkut adalah :30 (tiga puluh) karung gula pasir merk P1 PRAI @ 50 Kg buatan Malaysia ;340 (tiga ratus empat puluh) bungkus @ 1 Kg minyak sayur merk Serimas buatanMalaysia;60 (enam puluh) buah tabung gas LPG PETRONAS buatan Malaysia ;60 (enam puluh) krat minuman kaleng merk Stella Artois ;Bahwa setelah selesai memasukan barangbarnag milik para Terdakwa ke dalammobil Mikrobus
Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) sehinggaparaTerdakwa bukan Importer Produsen (IP) dan tidak berhak untuk mengimpor/memasukan barang dari luar negeri kedalam Negara Republik Indonesia ;14.
Memasukan Pangan Kedalam Wilayah Indonesia Dan Atau Mengedarkan di dalamWilayah Pangan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undangundang ;C. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;D. Unsur Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Karena Sematamata Disebabkan OlehKarena Kehendaknya Sendiri ;Ad. A.
ALING Anak ACHIN tersebut,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersamasamamelakukan percobaaan tindak pidana MEMASUKAN DAN MENGEDARKANPANGAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISAROHA RAJA GUKGUK ANAK A. RAJAGUKGUK Alias ARITONANG dan Terdakwa IT ERLINA Als. ALING Anak ACHINmasingmasing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
Register : 30-05-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tjk Tanggal 12 Juni 2024 — Pemohon:
SUSAN
8 — 0
SUSAN
8 — 0
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memasukan nama ayah Pemohon JAUW KUI TJIE dan nama ibu Pemohon YULIYANTI dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1871191007180008;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memasukan nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871191007180008
sehingga tertulis nama ayah Pemohon bernama JAUW KUI TJIE dan nama Ibu Pemohon bernama YULIYANTI;
- Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memasukan nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871191007180008 atas nama kepala keluarga SUSAN;
- Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
Register : 20-01-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Tbk 48 — 22
Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia Sesuatu Komponen bahan peledak berupa Ammonium Nitrate dan Tanpa dilengkapi Dokumen yang sah / tanpa dilengkapi Manifest
MBOLONG Als MANG bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat,menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak dan mengangkut barangimpor yang tidak tercantum dalam Manifest sebagaimana dimaksud dalamPasal 7A Ayat (2) berupa Amonium Nitrat, sebagaimana dalam dakwaanKombinasi
TbkAmonium Nitrate dikategorikan sebagai bahan peledak, maka untuk memproduksi,mengimport, atau memasukan ke Indonesia, mendistribusikan, memperdagangkan,membawa, atau mengangkut, memiliki, menyimpan, dan menggunakan AmoniumNitrate harus ada izin dari Polri melalui Baintelkam dan yang berhak memproduksiatau mengimpor bahan peledak adalah : PT. Pindad Persero, PT. Dahana Persero,PT. Kaltim Nitrate Indonesia (KNI), PT. Multi Nitrotama Kimia (MNK), PT. Tripita, PT.Mexis, PT. Asakaria, dan PT.
Tanpa hak memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba,memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu bahan peledak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.Ad. 1.
Sus/2017/PN.TbkMenimbang, bahwa unsur memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima,mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariIndonesia menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhisemua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya :memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, menyerahkan
Sus/2017/PN.TbkHak Memasukan ke Indonesia Sesuatu Komponen bahan peledak berupaAmmonium Nitrate dan Tanpa dilengkapi Dokumen yang sah / tanpadilengkapi Manifest sebagai mana dakwaan kesatu dan kedua;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUH.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im.Pemalsuan Tanggal 28 Nopember 2011 — ABDUL HALIM
233 — 903
233 — 903
Mengadili Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA AUTHENTIK
ATAUKEDUA25n Bahwa ia terdakwa abdul Halim bersamasama dengan Abdussalam PanjiGumilang(dilakukan penuntutan secar terpisah), pada tempat dan waktu tersebutdalam dakawaan pertama primair, melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu aktaotentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolaholahketerangannya sesuai dengan kebenaran
tahu dimana Imam Supriyanto menandatangani Notulenrapat tersebut.83Bahwa Penonaktifan Imam Supriyanto sebagai anggota Dewan Pembina YayasanPesantren Indonesia tersebut atas keinginan semua anggota Dewan Pembina YayasanPesantren Indonesia lainnya.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidakmenanggapi;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa,antara lain menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah memasukan
Register : 27-07-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 10-09-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 335/G/TF/2023/PTUN.JKT. Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat: PT.SURYA KUALITA TEKNIK;
Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
21 — 28
21 — 28
Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintah tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. SURYA KUALITA TEKNIK, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;3.
Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. SURYA KUALITA TEKNIK, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;4.
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbd Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
267 — 91
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
267 — 91
Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaan tindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dikeluarkan oleh Termohon, adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.
Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaan tindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggar Pasal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbd Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
46 — 0
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
46 — 0
Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaan tindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dikeluarkan oleh Termohon, adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.
Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaan tindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggar Pasal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Register : 12-05-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 02-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat: PT. MAHESA PRIMA USAHA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
84 — 46
84 — 46
Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan melawan hukum;3.
Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan;5.
Register : 17-02-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 288/Pid.B/2015/PN Llg. Tanggal 18 Juni 2015 — (TERDAKWA) Nama Lengkap : HATTA BIN SIâ≢IM
22 — 3
22 — 3
Menyatakan Terdakwa HATTA Bin SIIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa Hak membawa senjata api jenis kecepek laras pendek dan secara tanpa hak memasukan ke indonesia;2. Menjatuhkan kepada Terdakwa HATTA Bin SIIM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;3.
Register : 08-06-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN MANADO Nomor 250/Pdt.P/2023/PN Mnd Tanggal 4 Juli 2023 — Pemohon:
JILY BENEDIKTUS MAKING
4 — 0
JILY BENEDIKTUS MAKING
4 — 0
strong> :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pemohon JILY BENEDIKTUS MAKING sebagai Wali dari anak LEONARDO FRANSISCO KERE, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 16 Juli 2004; di Luwuk, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;Memerintahkan secara hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk segera mengganti Kartu Keluarga Para Pemohon dan memasukan
Register : 03-05-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 02-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat: PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
79 — 19
79 — 19
Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tristaco Mineral Makmur sebagaimana Surat Penggugat Nomor 027/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
Register : 12-05-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 02-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat: PT. MAHESA PRIMA USAHA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
68 — 65
68 — 65
Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan/ mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 4.460 Ha, yang berlaku sampai dengan 17 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/251/ DISTAMBEN tertanggal 17 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan melawan hukum;3.
Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 4.460 Ha, yang berlaku sampai dengan 17 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/251/DISTAMBEN tertanggal 17 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan;5.
Register : 23-11-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN SOASIU Nomor 42/Pid.C/2023/PN Sos Tanggal 23 Nopember 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Irwan Tais
Terdakwa:
YUNCE NGATO,Alias UN
25 — 11
Irwan Tais
Terdakwa:
YUNCE NGATO,Alias UN
25 — 11
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Yunce Ngato Alias Un tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;