Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 02-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMANSYAH RH, S.H.
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA JAMBI
40 — 21
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 04/B/2020/Halaman 2dari 10halaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPT.TUNMDN tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus sengketa ini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Nomor: 04/B/2020/PT.TUNMDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3.
    bahwa KontraMemori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menerima putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, dan selanjutnya menolak seluruh dalil dalilHalaman S5dari 10halaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmaupun alasanalasan banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimanaterurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksaperkara aquo berkenan memutus
    dimohonkanbanding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim PeHalaman 7dari 1Ohalaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMngadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut adalah telah tepat dan benar sesuaidengan hukum dan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbanganhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo dimaksud diambil alin menjadipertimbangan hukum Judex factie dalam memutus
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 65/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : YUSRIN HELMI, ST
Terbanding/Tergugat : WALI KOTA MEDAN
36 — 12
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor :65/B/2020/PT.TUNMDN, tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; 2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuMajelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;Halaman 2 Putusan No.65/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3.
    dimohon bandingdan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebutdan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatannya, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akanmemutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam memorinya bandingnya Penggugat/pembandingmenyatakan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding denganalasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dalam memutus
    Dengan demikianPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memutus perkara ini tidak salahmenerapkan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalin menjadi pertimbanganhukum di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Tergugat:
HAMBALI
56 — 13
  • wajar jikaPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untukmenetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalammelaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
    gugatan ini, danselanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:1.
    Menghukum TERGUGATuntuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul ;AtauApabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untukPenggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak pernahhadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah di persidanganmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilantertanggal
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 17-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3673/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 21 Agustus 2019 —
14 — 17
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    G/2019/PA.Cbnayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif bervenangmengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihakyang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agarmengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya denganTergugat tetapi
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut'.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1444/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2017/PA.Bks1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx binXxxx)terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);3.
    pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    No. 1444/Pdt.G/2017/PA.Bkstelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Mpw
Tanggal 16 Juli 2020 — Pemohon:
MILYANA
16 — 2
  • PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2020/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan Pemohon bernama:Milyana, perempuan, lahir di Peniti Besar pada tanggal 18 Desember1982, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Serok RT004 RW 014 Desa Peniti Besar, KecamatanSegedong, Kabupaten Mempawah, selanjutnyadisebut
    inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan denganpenetapan ini;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN MpwTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahmengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang yang belumdewasa khusus guna mengurus menjual tanah dan bangunan yang beralasSertipikat Hak Guna Bangunan,;Menimbang, bahwa pertamatama Hakim akanmempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenanguntuk memeriksa dan memutus
    perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P7 berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Milyana dan keterangan para saksi yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pemohon tinggal di Jalan Sungai Serok Rt. 004/Rw. 014Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, telahmenunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum PengadilanNegeri Mempawah, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untukmemeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1)
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 277/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ARTHA UTAMA PROPERTINDO
Terbanding/Penggugat : PT. Batama Nusa Permai dalam hal ini diwakili oleh Anas
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
91 — 19
  • TUNMDN"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memeriksa, mengadili,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:277/B/2019/PT.TUNMDN. tanggal 20 November 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019;4.
    Tinggi Tata UsahaNegara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbanganhukum seperti diuraikan di bawah inl; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukumdimaksud diambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam memutus
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 03-05-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon:
1.KHARIS NUGROHO
2.ALWINA AURELIA
28 — 3
  • PENETAPANNOMOR : 415/PDT.P/2019/PN.TNG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :1. Nama : Kharis Nugroho (Suami)Tempat/ Tgl Lahir : Tangerang, 27 Agustus 1989Jenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : KaryawanAlamat : Jil. Shinta No. 1 RT. 005 / RW. 010 Kel. Cibodas Baru,Kec. Cibodas, Kota Tangerang.2.
    AktaKelahiran Nomor 3671LU280720160005 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 29 Juli 2016dari yang semula tertulis dengan nama Anak AMABELLE KHANAYA PUTRIdirubah menjadi AMABELLE KANAYA;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadipokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksadan memutus
    Cibodas, Kota Tangerang dan apabila hal tersebut dikaitkandengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaikidengan UndangUndang Nomor: 24 tahun 2013, telah ternyata Para Pemohonberdomisili di Kota Tangerang yang merupakan daerah hukum dari PengadilanNegeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untukmemeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgr.
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • Put No. 0088/Pdt.G/2017/PA Sgrmaka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harusmembuktikan hak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana akandipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
    Put No. 0088/Pdt.G/2017/PA Sgrmerupakan pihak yang memiliki kapasitas (legal standing) dan berkepentingandalam perkara ini (persona standy in judicio);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatjuga mengajukan saksisaksi, yang mana oleh Majelis Hakim akandipertimbangkan untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan olehPenggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi dipersidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
    saksi telah memenuhi batasminimal (vide Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebutadalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan danmendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksisaksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus
    setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektifuntuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat denganTergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalahdengan memutus
    abtl ye Guile Ul slinlll;434 cialArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempatatau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan,apabila Penggugat ada bukti yang kuat.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanPasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangHal. 14 dari 14 hal.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 04-04-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PA PALU Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Pal
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat Tergugat
28 — 15
  • rumahtangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, dan memohon agarkiranya gugatan cerai ini tidak diteruskan;Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak lakilaki bernama xx, umur xx tahun, dimana anak tersebutmasih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orangtuanya agar kelak anak tersebut dapat tumbuh dengan kasih sayang darikedua orang tuanya;Berdasarkan uraian di atas Tergugat mohon agar kiranya Ketua MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
    perkara ini agar kiranyaberkenang megadili serta memutus dengan seadiladilnya sebagai berikut :Primer :1.2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukanreplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor
    Bahwa replik Penggugat pada point 7, Tergugat memohon agar Penggugatmempertimbangkan kembali niat untuk melanjutkan gugatannya;Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;Berdasarkan uraian di atas Tergugat mohon agar kiranya Ketua MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranyaberkenang megadili serta memutus dengan seadiladilnya sebagai berikut :Primer :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknyaakan menimbulkan kemudaratan dan perselisinan yang berkepanjangan bagisalah satu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapatpakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2865 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — SAHODA Binti BADOLLAH Bin UKI VS KASIM BIN MAHDI dan SITI SIYAH Binti BADOLLAH Bin UKI alias OPAK
50 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fisik dari para saksi, mendengar langsung keterangan yang diberikanoleh para saksi, serta berinteraksi langsung dengan para saksi melalui soaljawab di depan persidangan.Hal ini kami selaku kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat)katakan tentunya demi akuratnya penilai Judex Facti Pengadilan TinggiMataram dalam menilai keterangan para saksi tersebut, dan hal tersebut telahdilakukan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri SumbawaBesar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutus
    oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalildalam gugatannya tersebut, baik tentang dalil tentang kepemilikan tanah dandalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadapdalil bantahan Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi" danseterusnya (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Mataram halaman 32 alinea ketigasampai dengan alinea keenam);Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat kami telah terjadikekeliruan dari Judex Facti Tingkat Banding dalam memutus
    Pajak Terutang Pajak Bumi DanBangunan atas nama Badollah Uki dan Sahoda dari tahun 1999sampai dengan tahun 2014;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman32 alinea ketiga Putusannya menjadikan penerapan hukum dalam putusannyamenjadi salah dan keliru, sebb hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 283Rbg yang mengharuskan para pihak harus mampu membuktikan dalildalilnya baiktentang dalil gugatan ataupun tentang dalil bantahannya guna mencari perimbangansebelum memutus
    Selanjutnyapertimbanganpertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram untuk memutus perkara ini, sangat tidak relefan dengan dalil memoribanding pembanding.
    Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 7:1213Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan PengadilanTinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telahtepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan danpertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yangmenunjukkan bahwa Penggugat tidak
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 28-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 64/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
MINTARDJO HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
PT HERMAWAN MEGAH DANA
393 — 175
  • Bahwa selain sebagaimana disebutkan di atas, PengadilanTata Usaha Negara yang juga bertindak selaku badan peradilanyang berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan(Perma 6/2018), berikut kutipan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018:Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus
    Oleh karenanya,Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara aquo, memutuskan Gugatan aquodapat dikabulkan untuk seluruhnya.B. OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK66.
    Penggugat, harus ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus in litis objek sengketa.B.
    Bahwa berdasarkan dalildalil dalam Eksepsi tersebut di atas, denganini Tergugat memohon dengan hormat, agar sudi kiranya Majelis HakimYang Memutus dan Memeriksa Sengketa a quo, berkenan untukmenerima EksepsiEksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima.D.
    Dengandemikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus sengketa ini;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 03-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 3 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) vs PT Karya Murni Anugerah, dkk.
103 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENGENAI FORMALITAS PUTUSAN :Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia In CasuMajelis Komisi dalam memeriksa dan memutus perkara yangdimohonkan keberatan in dari seluruh Putusan telah salah menerapkanhukum, telah melampaui kewenangan (kompetensi), salah menganalisadan salah mempertimbangkan faktafakta termasuk semua buktibukti ;Bahwa seluruh pemanggilan, pemeriksaan yang dilakukan danpertimbangan hukum yang diambil oleh komisi Pengawas persainganusaha Republik Indonesia/Majelis Komisi
    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KPPU:Bahwa selain Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut tidakmempunyai kewenangan (Kompetensi) untuk memanggil para Terlapor,memeriksa dan memutus perkara ini juga putusan / Diktum putusanKomisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut adalah Putusan yangtelah cacat hukum. Putusan yang janggal menurut hukum atau putusanyang tidak menegakkan hukum dan keadilan ;Bahwa, sebagaimana dalam diktum putusan tersebut berbunyi :1. Menyatakan Terlapor : PT.
    Bertitik tolak dariketentuan ini bila ada ditemukan penyimpangan/bersekongkol mengenaitender dalam bidang Ekonomi : Produksi dan pemasaran barang ataujasa maka sesuai ketentuan ini yang berwenang/berkompeten untukmemeriksa, menangani dan memutus memang benar adalahpejabat/instansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha republik Indonesia.Sedangkan persekongkolan yang terjadi dalam hal pelelangan umumsebagaimana dalam UndangUndang Jasa Konstruksi No. 18 TahunHal. 39 dari 99 hal. Put.
    No. 699 K/Pdt.Sus/201 1Majelis tidak berwenang memanggil, memeriksa dan memutus paraTerlapor terlebin Terlapor Ill selaku yang keberatan dan menyatakanputusan tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikatterhadap Terlapor V selaku yang keberatan ;B.
    ;ll TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN KPPU : Bahwa selain Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tersebut tidakmempunyai kewenangan (Kompetensi) untuk memanggil para Terlapor,memeriksa dan memutus perkara ini juga putusan/Diktum putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha RI tersebut adalah Putusan yang telahcacat hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 12-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, DK VS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, DK
488 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 220 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cqMajelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, yangdiwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)M.
    Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201644.hukum dan didasari kekhilafan yang nyata oleh Termohon terhadap faktafakta hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antaraTurut Termohon dengan Pemohon.
    ;Jawaban:Pekerjaan konstruksi yang telah kami lakukan dalam masa pengerjaankontrak konstruksi mengalami kendala dan tidak adanya persetujuan dalambeberapa pelaksanaan pengerjaan kontrak konstruksi antara kami selakuKontraktor dengan Salamander (dahulu APD) selaku pemilik proyek (projectowner) sehingga dengan alasan tersebut pihak Salamander (dahulu APD)memutus kontrak konstruksi secara sepihak melalui surat pengakhiran kontrakHalaman 26 dari 136 hal. Put.
    Sedemikian sulitkah memahami posisi BANI yang hanya dijadikantempat penyelenggaraan sidang Arbitrase Ad Hoc, dan bukan sebagaiinstitusi yang memutus sengketa Arbitrase Ad Hoc a quo?;7. Bahwa dengan demikian, jikalaupun benar (quad non), putusanArbitrase Ad Hoc tersebut dianggap salah atau tidak adil oleh Pemohonmaka seharusnya yang diajukan sebagai Termohon adalah MajelisArbiter Ad Hoc;8.
    Setelah memutus sengketa, berakhir pulaarbitrase Ad Hoc ini;Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikandan melekat pada suatu badan atau lembaga (institution) tertentu.Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikansengketa yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian.
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BARRU Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Br
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 68
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;> Jawaban Turut Tergugat VI s/d XV sebagai berikut:Dalam Eksepsi :Pengadilan Agama Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa,Memutus Dan Mengadili Perkara Ini :1.
    Umsman) dariIsamuhu, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus danmengadili perkara ini adalah Pengadilan dalam lingkup PeradilanUmum ;9.
    Barru, tanggal 31 Maret 2016 tersebutdiatas, yang menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa dan memutus serta mengadiliperkara tersebut, bukan berarti serta merta Perkara Nomor92/Pdt.G/2019/ PA.Br. menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barru,untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, bahwa akan tetapiperlu. dilihat, dicermati apa yang menjadi pokok tuntutan ParaPenggugat apakah gugatan tuntutan Penentuan ahli waris, Penentuanharta warisan dan tuntutan penentuan
    Turut Tergugat XV), memohon dengan hormatkepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yangmemeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ini, berkenan kiranyauntuk menyatakan Tidak Berwenang secara Absolut untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan serta mengadili perkaraini ;Il. Gugatan para penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);1.
    Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Brpara ahli waris almarhuma Isamu, dan Pengadilan Negeri Barrumenyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadiliperkara tersebut ;35.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 365 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:TOEPFER INTERNATIONAL ASIA PTE LTD, sebuah perseroanyang didirkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura,berkedudukan di 100 Beach Road # 3101 Shaw Tower, Singapore189702, Bahwa Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugatmenjadi: Toepfer International Asia Pte Ltd, sebuah perseroan yangdidirikan dan tunduk kepada hukum
    Oleh karena itu, GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat atas dasar ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam memeriksa dan memutus perkara a quo (kompetensi absolut).
    ;Bahwa berdasarkan halhal yang disampaikan di atas maka Tergugatmohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa terlebihdahulu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsecara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutus perkara aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankemudian menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa terlepas dari pengajuan Eksepsi Kompetensi
    perkara perdata aquo, Majelis Hakim Pengadilan TinggiJakarta justru menerima permohonan banding Termohon Kasasi danmemutus bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara perdata a quo.
    Bukankah berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal11 UU Nomor 30/1999 telah jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri harusmenyatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perkara di antarapihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — SIONDY RACHMAN OEI, SE vs OEI AN SENG, dk
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu JudexFactidalam memutus perkara a quo telah salah menerapkan dan/ataumelanggar hukum yang berlaku, maka putusan Judex Factiin casu harusdibatalkan pada tingkat kasasi;IV. Judex Factitelahsalahmenerapkanataumelanggarhukumyang berlaku;Hal. 15 dari 50 hal. Put.
    Putusanyang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) Karena tidak mempertimbangkan secara seksama faktayang ditemukan dalam persidangan; Putusan MA Nomor 698 K/sip/1969 Penolakan terhadap suatu petitumgugatan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;Oleh karena Judex Factidalam memutus Perkara a quo (perkara Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks) hanya memeriksa dan memutus sebagian saja danmengabaikan gugatan selebihnya yakni Petitum gugatan Intervensi point
    ,tanggal 13 Desember 2011 adalah putusan yang kurang pertimbanganhukumnya (onvoldoende gemotiveerd).maka putusan Judex Facti dalamperkara a quo demi hukum harus dibatalkan dalam tingkat kasasi;Judex Factitelah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Bahwa Judex Factidalam memeriksa dan memutus perkara a quo telahmelanggar hukum karena mengabaikan asasaudiet alteram partem.
    Putusanyang dijatuhnkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) Karena tidak mempertimbangkan secara seksama faktayang ditemukan dalam persidangan; Putusan MA Nomor 698 K/sip/1969 Penolakan terhadap suatu petitumgugatan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum ituditolak;Oleh karena Judex Factidalam memutus Perkara a quo (perkara Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks) hanya memeriksa dan memutus sebagian saja danmengabaikan gugatan selebihnya yakni Petitum gugatan Konvensi point
    Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum YangBerlaku;Bahwa Judex Factidalam memeriksa dan memutus perkara a quo telahmelanggar hukum karena mengabaikan asasaudi et alteram partem. Karenain casu pertimbangan hukum putusan Judex Factidalam perkara a quohanya mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat Konvensi (bukti P2;Vide, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 596/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.MOH. IMAM SYAFII, S.HI.
2.EDY SISWANTO
3.SITI RULIYATI
Tergugat:
PT Warna Warni Investama
Turut Tergugat:
1.Wali Kota Surabaya
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
4.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5.Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
6.Camat Bubutan
7.Lurah Tembok Dukuh
112 — 37
  • perkara a quo dapat menjatuhkanputusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo:GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONAHalaman 26 Putusan Sela Nomor 596/Pdt.G/2020/PN.Sby.16.17.18.19.Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak ( exceptio plurium litis consortium ),yaitu dalam gugatannya no. 1416, halaman 67 penggugat menyatakan keberatandengan perizinan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, TurutTergugat Ill, Turut
    Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan TurutTergugat VII dan dalam petitum gugatannya no. 5 halaman 1415 memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakanPara Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
    Bahwa dengandemikian gugatan a guo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo perkara ini, karena merupakan kompetensiatau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikianterbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo.Bahwa T urut Tergugat menolak dengan tegas dalil petitum gugatan ParaPenggugat Angka 6
    Bahwa dengandemikian gugatan a guo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo perkara ini, karena merupakan kompetensiatau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikianHalaman 66 Putusan Sela Nomor 596/Pdt.G/2020/PN.Sby.terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo.Bahwa Turut Tergugat Il, Turut Tergugat
    Dengan demikian, nampak bahwa gugatan ganti rugiimateriil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, tidak beralasan, tidak benar, danhanya mengadaada saja, maka tuntutan/petitum ganti imateriil tersebut harusditolak.Bahwa, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V,Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII menolak dalil petitum gugatan Para Penggugatangka 12 yang pada pokoknya menyatakan agar hakim berkenan memutus perkaraini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 131/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BOSUNG INDONESIA Diwakili Oleh : RIZKY YOSSEP FREDOLIN,.S.H
Terbanding/Penggugat I : BADRIAH
Terbanding/Penggugat II : AGUS
Terbanding/Penggugat III : MARYAMAH
Terbanding/Penggugat IV : MAMAT MARCOPOLO
Terbanding/Penggugat V : ALEH MAULANA
Terbanding/Penggugat VI : EVI ERVINA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMSHSN RSKYST
Turut Terbanding/Tergugat III : YARDINA LILITUANI LUBIS SH NOTARIS DI BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN TELAJUNG
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BEKASI
79 — 59
  • BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:PT. Bosung Indonesia beralamat di JL. Raya Rajek Sindangsari Kecamatan1. Badriah,2. Agus,3. Maryamah,Pasar Kemis Tangerang Indonesia dan atau di JI. Raya SetuDesa Mekar Wangi Kecamatan Cikarang Barat, dalam halini memberikan kuasa kepada Priyo Jatmiko, SH., MH.
    No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam dibidang :a. Perkawinan;b. Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan;c.
    perkara A quodapat memutus untuk Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyaatau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapatditerimaNO (niet onvankelijk Verklaard).B.
    perkara iniBahwa apabila mencermati Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini pada Judex Factie ic.
    Perkara No.: 112/Pdt.G/2019/PN.Ckr., Tanggal 12Desember 20119, untuk seluruhnya;Mengadili sendiri perkara a quo dengan memutus sebagaiberikut :MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untukseluruhnya;3. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
SEPRI SITUMEANG
Tergugat:
PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN
92 — 40
  • PUTUSANNomor 21/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraGugatan antara :SEPRI SITUMEANG, beralamat di Gg. Mesjid Ciracas RT. 01, RW. 01,No. 28, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Hengki Merantama Sibuea, S.H.,M.H.
    PERKARA A QUO UNTUKMEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERSELISIHAN YANG TERJADIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus PHI/2018/PN.JKT.PSTALASANALASAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA KEPADA TERGUGATA.
    (huruf kapital dan penebalan huruf adalah penegasan oleh Penggugat)Bahwa untuk menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo, PENGGUGAT, SEJAK DITERIMABEKERJA PADA TERGUGAT, TIDAK PERNAH DIBERIKAN APALAGIMENERIMA PERATURAN PERUSAHAAN SERTA TIDAK PERNAHMENGETAHUI APALAGI DIBERITAHU OLEH TERGUGAT APAKAH ADAPERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH DIDAFTARKAN DANBERLAKU SECARA SAH DI PERUSAHAAN
    perkara a quo, bahwa SP ke3, tertanggal 05 Oktober 2017tersebut, yang diberikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017,DITERBITKAN PADA TANGGAL YANG SAMA DENGAN SP KE2 YAITUTANGGAL 05 OKTOBER 2017;KEMUDIAN, perlu juga untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, BAHWA YANG MENJADIDASAR TERGUGAT MENERBITKAN SP KE3 TERTANGGAL 05 OKTOBER2017 TERSEBUT, TIDAK MENCANTUMKAN
    Perlu untuk diketahui dan diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa PENGGUGAT,pada tanggal 11 Oktober 2017, DENGAN DIKAWAL OLEH 2 (DUA) ORANGSATPAM YANG DIPERINTAHKAN OLEH MANAJEMEN TERGUGAT,MENERIMA 4 (EMPAT) SURAT SEKALIGUS DARI TERGUGAT, yaitu:1.