Ditemukan 36926 data
75 — 21
operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa para Saksi yang di panggi kedipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yangsah keterangan para Saksi tersebut dibacakan olehOditur Militer dari Berita Acara PemeriksaanPenyidik POM yang keterangannya diberikan di bawahsumpah maka nilainya
62 — 17
;sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim mempertimbangkanpenghasilan Tergugat Rekonpensi serta rasa kepatutan dan kewajaran makaMejelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarmutah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang /barang (Sesuaikan)........
80 — 17
Selanjutnya dalam ayat (2)nyamenyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acarapemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka denganmendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa,selanjutnya
31 — 5
mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dankelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Pemohon;Menimbang, bahwa kecuali dari pada itu, ternyata antara Pemohon danTermohon yang telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 4 Maret 1991,yang berarti Pemohon dan Termohon telah menjalani bahtera rumah tanggabersama selama lebih kurang 28 tahun, di mana kurun waktu sekitar 28 tahunberumah tangga tersebut bukanlah waktu yang pendek, pengabdian Termohonkepada Pemohon selama kurun waktu tersebut nilainya
33 — 12
Indonesia khususnya Propinsi SumateraUtara dalam keadaan damai.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatelah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangansecara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapitidak dapat hadir dengan alasan yang sah, makaketerangan para Saksi dibacakan oleh OditurMiliter dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POMyang keterangannya telah diberikan di bawah sumpahmaka nilainya
69 — 9
secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karenapada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapatditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undangundang Nom or 31 tahun 1997keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dariketerangan Saksi pada Berita Acara Pemneriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yangtelah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya
Terbanding/Tergugat : Pemerintah R.I. Cq. Ketua Pengadilan negeri makassar
33 — 11
Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat yang seharusnya tidak diderita KERUGIAN MATERIL:Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat,Penggugat mengalami kerugian, yang diuraikan sebagai berikut: Biaya selama mengurusperkara ini Sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus riburupiah); KERUGIAN INMATERIL: Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, Penggugat mengalami kerugian telah menghilangkanwaktu dan tenaga yang tentu nilainya
89 — 21
Nilai ganti rugi batang = Rp.1.660.000.000, (Satu milyar enam ratusenam puluh juta rupiah);e Nilai pemupukan dan perawatan kebun Rp.3.000.000, x 3 x 24 Tahun= Rp. 216.000.000, (Dua ratus enam belas juta rupiah);Jumlah keseluruhan = 19.380.000 + 1.660.000.0000 + 216.000.0000 =Rp.1.679.596.000, (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;Dan secara moril Penggugat telah dirugikan waktu dan perasaan terhinaatas perlakuan Tergugat yang jika diuangkan nilainya
48 — 14
Kesatuan, NegaraKesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwatidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secarasah menurut Undangundang namun tidak hadir di persidangan,sesuai dengan pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut,maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita AcaraPemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya
53 — 29
.: Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, sesuai denganpasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir disidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalamBerita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama denganketerangan yang disampaikan dalam persidangan.Saksi1Nama lengkap : M.
16 — 15
Bahwa Tergugat menolak dalil yang telah didalilkan oleh Penggugatini, Karena dalil Ini menurut Tergugat dalil ini berada luar pokokperkara, karena yang telah didalilkan oleh Penggugat ini masalahhutang piutang pribadi bukan hutang sama BANK, memang benarTergugat mempunyai hutang yang nilainya sebesar apa yang telahdidalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta),namun sekali lagi Tergugat menolak secara tegastegas pada dalilyang berada di surat Replik Penggugat ini;3.
1.Fajar Adi Putra, S.H.
2.Cherry Arida, SH
3.Harry Arfhan, S.H.
Terdakwa:
SYAHRIAL BIN ZAINUDDIN
101 — 17
berdasarkan Surat Pegadaian Nomor:127/Pol/60026/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pegadaian Syariah UPS Idi telah ditemukan fakta hukumbahwa harga 2 (dua) gram emas murni saat ini adalah sejumlahRp1.391.386, (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratusdelapan puluh enam rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pegadaian sebagaimanatersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti sejumlah Rp103.000,(Seratus tiga ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, ternyata nilainya
67 — 20
pihak yangberwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;> Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan penyidik;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah,maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu(7Jhalangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertanggungjawabanatas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan SuratPertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat SuratPermintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) yang nilainya
KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai;Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Danayang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh PenggunaAnggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU)yang nilainya
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Yuli Setyo Laksono
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
Terbanding/Tergugat V : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
34 — 21
tentang Permohonan Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionil yang ditujukankepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/HakimPengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalambutir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminanyang nilainya
(iv).Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim PengadilanNegeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruhIndonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan SertaMerta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilabarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan TingkatPertama.Halaman
No. 4 Tahun 2001 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil,dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta mertatersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA R.I.No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, DanaPension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga JasaKeuangan Lainnya.Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat gugatan a quo,telah jelas terlihnat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkaraa quo adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat denganTergugat Berta adanya penentuan harga limit jaminan perjanjiankredit yang menurut Para Penggugat nilainya
19 — 8
Menetapkan bahwa apabila ternyata dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan menurut perhitungan nilainya atau dengan jalan dijual lelang.8. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut ;8.1. Kepada Bapak H. Hohammad Munif dengan alamat di dusun Madyorenggo RT.01 RW.04 desa Talok Kec. Turen kab. Malang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).8.2.
Menetapkan bahwa apabila ternyata dalam pelaksanaan pembagian hartabersama tersebut tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, makapelaksanaan pembagiannya dilakukan menurut perhitungan nilainya ataudengan jalan dijual lelang.8. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai berikut ;8.1. Kepada Bapak H. Hohammad Munif dengan alamat di dusunMadyorenggo RT.O1 RW.04 desa Talok Kec. Turen kab. Malangsebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).8.2.
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya
dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya
Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.
Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif
25 — 13
Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.
Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.
HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya
Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarenanya, untuk jenis layanan Jasa Titipan merupakan jenis jasa yangdikenakan Pajak Pertambahan Nilaidan telah dibayarkan PajakPertambahan Nilainya;4. Bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang PajakPertambahan Nilai, antara lain:a.
ratus empat puluh empat ribu duapuluh sembilan rupiah) sebagaimana Keputusan Terbanding Nomor KEP1900/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa PajakApril 2009;Pemohon Banding telah mempunyai kegiatan usaha berupa jasa titipanyang pendapatannya telah dicatat dengan akun tersendiri (PendapatanAdministrasi Penitipan Barang) dan atas akun tersebut telah dibayarkankewajiban Pajak Pertambahan Nilainya
8 — 9
bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannyadengan bukti tertulis PR orang saksi masingmasinges y2ng dalam kesaksian di bawahsumpah menerangkan sebagai berikut: bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaianak namun mereka mempunyai seorang anak angkat yang masih dibawahumur; bahwa sejak berpisah hingga sekarang anak tersebut diasuh olen PenggugatRekonvensi:; bahwa sejak pisah rumah, Tergugat Rekonvensi masin memberikan nafkahkepada Penggugat Rekonvensi namun nilainya
suami* ; Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178yang artinya: Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteriterhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayarnafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harusditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu" ;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dimukabahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih tetapmemberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun nilainya