kalau sebenarnya tidak pernah adajualbeli tanah.Berdasarkan hal tersebut di atas sebenarnya tidak pernah ada jualbeli karenaapa mungkin di jaman sekarang orang beli tanah senilai Rp.550.000.000, (lima ratuslima puluh juta rupiah) hanya mau diberikan kwitansi tanpa Sertifikat dan menguasaiobyek sengketa serta baru 7 (tujuh) tahun mengajukan gugatan menuntut haknya,sehingga sangatlah tidak mendasarkan hukum gugatan dari Penggugat.1 Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatanterhadap Pemberi

Kuasa/HENDRAWAN GUNA WIJAYA, SHselaku Notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat II, hal ini membuatsubyek hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena garismiring (/) mempunyai arti atau sehingga dengan demikian gugatanPenggugat itu ditujukan kepada HENDRAWAN GUNA WIJAYA,SH selaku Notaris atau HENDRAWAN GUNA WIJAYA, SH selakuPPAT, karena kapasitas atau pekerjaan dari Pemberi Kuasa/HENDRAWAN GUNA WIJAYA, SH disini ada 2 (dua) yaituHENDRAWAN GUNA WIJAYA, SH sebagai Notaris ataupekerjaannya adalah

Notaris dan HENDRAWAN GUNA WIJAYA,SH sebagai PPAT atau pekerjaannya adalah PPAT karena antaraNotaris dan PPAT adalah sangat berbeda dan Surat Keputusan (SK)Notaris dan Surat Keputusan (SK) PPAT yang mengeluarkan jugadari lembaga yang berbeda serta tugas Notaris dan PPAT disini jugatidak sama, sehingga sebagaimana uraian di atas yang digugatPenggugat tersebut tidak jelas, yaitu Pemberi Kuasa selaku Notarisatau Pemberi Kuasa selaku PPAT.Berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugat subyeknya

Sriyono , selaku Kepala Gudang Pooling Kantor Pusat;Seharusnya prosedur / mekanisme Penerbitan PTB adalah sebagai berikut: Cabang penerima/atas ketersedian barang yang dibutuhkan melakukankonfirmasi terlebih dahulu atas ketersedian barang yang dibutuhkankepada cabang pemberi.

Cabang Pemberi melakukan analisa ketersediaan stok di Gudang cabang.Halaman 6 dari 43 Putusan Pidana No 1383/Pid.B/2018/PN Jkt Sel Apabila tidak sesuai, maka cabang Pemberi melakukan konfirmasi ataspembatalan permintaan barang. Apabila disetujui cabang pemberi membuatkan surat PTB ( PermohonanTransfer Barang ) yang ditandatangani oleh stok supervisor, Apoteker dankepala cabang.

Cabang pemberi melakukan input kedalam system sebanyak barang yangdimutasi tersebut ke sub inventory GIT. Berdasarkan surat PTB tersebut pihak gudang pusat menerbitkan notaretur dan memberikan ke cabang pemberi. Dan cabang pemberi kemudian mencocokannya dengan surat PTB yangdikirim.

Untuk cabang penerima menerima debit nota dari gudang pusat danmelakukan inputan kedalam system serta melakukan konfirmasipenerimaan ke cabang pemberi dan gudang pusat.Bahwa setelah PTB Nomor : 72,73,74 /PTB/LOGJK.1/II/16 tanggal 11Februari 2016 , diterbitkan oleh terdakwa 1). Gunawan, dengan tanpa diketahuioleh saksi Prasetyanto selaku Kepala Cabang dan tanpa diketahui oleh : MIAYUARITA, S. Far.

./2010/PT.TK.ini memilih domisili di kantor kuasanya, sertamemberi kuasa kepada: AHMAD BASUKI,SH.Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AHMAD BASUKI,SH & PARTNER beralamatkantor di JIl.P.Antasari No.115 Bandar Lampung,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli2009, dan berdasarkan surat pernyataanpencabutan kuasa hukum tanggal 13 Oktober 2009oleh Pemberi Kuasa maka surat kuasa tersebutdinyatakan dicabut, dan penerima kuasa tidak lagimenangani perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.KTA 77

., kuasa dari PEMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama KotaTasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raji yang kesatuatas nama pemberi kuasa PEMOHON terhadap istrinya TERMOHON;Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Pemohon mengikrarkan talakPemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahuikeadaannya apakah suci atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) KompilasiHukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yangbersangkutan

. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan AgamaKota Tasikmalaya Nomor 1464/Pdt.G/2014/PA.Tmk, tanggal tanggal 17Desember 2014 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadapTermohon dengan lafal sebagai berikut :Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Rabu tanggal 17 Desember 2014 sayauasa dari PEMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama KotaTasikmalaya, dengan ini berikrar menjatunhkan thalak satu raji yang kesatuatas nama pemberi

IMAM CHAMBALT, SH.Para advokat / Pengacara pada Kantor Hukum M.IRFAN CHOIRI, SH.MH. dan REKAN berkantordi Perumahan Alam Bukit Raya (ABR) Blok A3/9,Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;Berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 21 Maret2013, baik bersamasama maupun sendirisendiribertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT: MELAWAN :1.

Karena faktanya, pemberi kuasaPenggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Alm. Tn. Iwan Kusnawanadalah Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt.SusPHI/2015bukan Direksi BPUS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah disebutkandalam butir 1 eksepsi diatas;. Bahwa demikian juga pemberi kuasa Penggugat Kovensi/TergugatRekonvensi atas nama Alm.

Bahwa menurut Pasal 1813 KUHPer salah satu sebab berakhirnyapemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, ataupailitnya si pemberi kKuasa maupun si kuasa. Jadi jelas bahwa Surat Kuasagugur atau berakhir ketika si Pemberi Kuasa meninggal dunia;. Bahwa surat gugatan semestinya memuat keterangan lengkap mengenaipihakpihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama(identity of the parties);.

Sementara Pemberi Kuasa dalam halini adalah Sdr. Iwan Kusnawan yang melimpahkan kuasa padaPenerima Kuasa, terbukti bukanlah bagian dari Direksi BPJSKetenagakerjaan;b.

Disamping itu, terbukti Pemberi Kuasa atas nama Almarhum lwanKusnawan yang bukan sebagai Direksi BPJUS Ketenagakerjaan ternyatatelah meninggal dunia dan Penerima Kuasa dari Termohon Kasasi(dahulu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mencabutdan atau memperbaiki Gugatan yang cacat formil dan Judex Factidiawal Pemeriksaan juga mengabaikan permohonan putusan selaterkait eksepsi berkaitan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syaratFormil yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu, ParaTergugat

Jamsostek (Persero)demi hukum status hubungan kerja beralih menjadi pekerja padaperusahaan pemberi kerja yaitu sebagai pekerja tetap PT. Jamsostekdengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)?Bagaimanakah status hubungan kerja antara penggugat dengan paratergugat setelah adanya transformasi dari PT. Jamsostek menjadi BPJSHalaman 37 dari 43 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2012 ;e 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n BAGUS HARIYADI dan ENDANGWERDININGSIH ;e 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n BAGUS HARIYADI ;e 1 (satu) lembar nota pembelian '% roll Xlite Biru di toko besi dan bengkel lasPutra Jaya tanggal 15 Oktober 2012 seharga Rp. 463.000, (empat ratus enampuluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pemberi barang TRIWINARNO dan penerima barang BAGUS HARIYADI ;e 1 (satu

SRI HANDAYANI ;1 (satu) lembar surat keterangan asal kendaraan dari Adira ;1 (satu) unit sepeda motor merk Happy type HP100A th 2009 warna hitamnopol AE4195JV beserta STNK dan anak kuncinya ;1 (satu) lembar nota pembelian '% roll Xlite Biru di toko besi dan bengkel lasPutra Jaya tanggal 15 Oktober 2012 seharga Rp. 463.000, (empat ratusenam puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pemberi barang TRIWINARNO dan penerima barang BAGUS HARIYADI ;1 (satu) lembar nota pembelian 9 (sembilan) lembar

galfalum 9 x 6 m, 8(delapan) lembar galfalum warna 8 x 6 m dan 1 (satu) pack dreleng di tokobesi dan bengkel las Putra Jaya tanggal 20 Desember 2012 seharga1.608.000, (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatanganioleh pemberi barang TRI WINARNO dan penerima barang BAGUSHARIYADI ;26e 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tentang sudah terima dari AW 88 jumlahuang Rp. 15.000.000, untuk pembayaran pengecatan dan penggantiangalfalum AW 88 nilai kontrak Rp. 30.000.000, tanggal 31 Oktober

juta enam ratus delapan ribu rupiah) yangditandatangani oleh pemberi barang TRI WINARNO dan penerima barang BAGUSHARIYADI, 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tentang sudah terima dari AW 88jumlah uang Rp. 15.000.000, untuk pembayaran pengecatan dan penggantiangalfalum AW 88 nilai kontrak Rp. 30.000.000, tanggal 31 Oktober 2012 dan 1 (satu)lembar kartu nama atas nama SUBONO, oleh karena barang barang bukti tersebutdigunakan untuk pembuktian perkara ini maka terhadap barang barang buktitersebut

juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatanganioleh pemberi barang TRI WINARNO dan penerima barang BAGUS HARIYADI;1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tentang sudah terima dari AW 88 jumlahuang Rp. 15.000.000, untuk pembayaran pengecatan dan penggantiangalfalum AW 88 nilai kontrak Rp. 30.000.000, tanggal 31 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar kartu nama an.

Salah satupembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai kebutuhanuntuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihakkonsumen pemberi kerja (end user) agar PT DI tetap mendapatkanpembelian pesawat atau jasa perawatan.

Sekretariat Negara 9 Rp258.822.401.807,00Rp3.052.205.394.745,40Jumlah 79 USD 374,856,490.00EUR74,318, 743.28 Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumenpemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akanmemberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerjayang jumlah maksimalnya adalah single digit.

Untuk dapatmengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi danakhusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor PusatPT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagaiKepala Divisi Pemasaran PT DI, memerintahkan DEDITURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alatmiliter dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militerdari konsumen pemberi kerja (end user).

No.Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User Nama End User Jumlah Nilai KontrakKontrak EUR74,318, 743.28 Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumenpemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akanmemberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerjayang jumlah maksimalnya adalah single digit.

Untuk dapatmengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi danakhusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor PusatPT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagaiKepala Divisi Pemasaran, memerintahkan DEDI TURMONOmencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militerdikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer darikonsumen pemberi kerja (end user).

Salah satupembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai kebutuhanuntuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihakkonsumen pemberi kerja (end user) agar PT DI tetap mendapatkanpembelian pesawat atau jasa perawatan.

Sekretariat Negara 9 Rp258.822.401.807,00Rp3.052.205.394.745,40Jumlah 79 USD 374,856,490.00EUR74,318, 743.28 Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumenpemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akanmemberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerjayang jumlah maksimalnya adalah single digit.

Untuk dapatmengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi danakhusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor PusatPT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagaiKepala Divisi Pemasaran PT DI, memerintahkan DEDITURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alatmiliter dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militerdari konsumen pemberi kerja (end user).

No.Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User Nama End User Jumlah Nilai KontrakKontrak EUR74,318, 743.28 Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumenpemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akanmemberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerjayang jumlah maksimalnya adalah single digit.

Untuk dapatmengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi danakhusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor PusatPT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagaiKepala Divisi Pemasaran, memerintahkan DEDI TURMONOmencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militerdikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer darikonsumen pemberi kerja (end user).

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dariTergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuatdalam Perjanjian Kredit Nomor : 2010/055/KMK NON KUK tanggal 18Juni 2010 dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.000.000.000, (Satumilyar rupiah); dan berhubung satu dan lain hal perjanjian kredit tersebuttelah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.016 tertanggal

Suku Bunga :11% per tahun.Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 Penggugat selakuDebitur ( Penerima Kredit) kembali mendapatkan Fasilitas Kredit ModalKerja dari Tergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimanatermuat dalam Perjanjian Kredit Nomor :2011.034 tanggal 30 Maret 2011;dengan jumlah Kredit Maksimumum Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah), dan berhubung satu dan lain hal perjanjian kredit tersebut telahmengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir denganPerjanjian

Suku Bunga : 11% per tahun.Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dariHalaman 3 dari 67 putusan Nomor: 457/Pdt.G/2014/PN.Smg.Tergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuatdalam Perjanjian Kredit Nomor : 2009/196/KMK NON KUK Aflopendtanggal 7 September 2009; dengan jumlah Kredit Maksimum Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah), dan berhubung satudan lain hal perjanjian kredit tersebut

Suku Bunga : 11,50 % per tahun.Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dariTergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuatdalam Perjanjian Kredit Nomor : 2010/054/KI NON KUK tertanggal 18 Juni2010 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 1.250.000.000, (Satu milyardua ratus lima puluh juta rupiah), dan berhubung satu dan lain halperjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan danpembaharuan

Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Gugatannomor 8 yang mendalilkan bahwa dengan adanya perubahandan pembaruan Perjanjian Kredit No. 2011/034 menjadiPerjanjian Kredit No. 2013.017 tanggal 26/04/2013 makaPerjanjian Kredit yang terdahulu menjadi tidak berlaku lagisehingga menimbulkan konsekuensi hapusnya HakTanggungan quod non.Bahwa sangat nampak Penggugat tidak membaca secara cermat danmemahami isi klausul dalam Perjanjian Kredit a quo yang telahdisepakati sendiri oleh Penggugat sekaligus Pemberi

Dana Pensiun Pemberi Kerja dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) SalinanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005 menyatakan bahwa IuranNormal Pemberi Kerja dapat diperhitungkan dari surplus sebagaimana bukti T22.bberupa Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005 tentangPerubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.06/2002tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Pemberi KerjaHal. 35 dari 84 halaman Put.

kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiunsuatu Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaatpensiun peserta merupakan pertimbangan hukum yang benar, namun apakahMajelis Hakim memeriksa tentang sebagian dari penghasilan yang diterima daripemberi kerja dan ditetapkan pada peraturan Dana Pensiun ?

Agus Hermawan, Peraturan Dana Pensiun adalahlandasan hukum untuk memberi Dana Pensiun serta dalam Undangundang Nomor 11Tahun 1992 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992tentang Dana Pensiun Pemberi (vide bukti T21) tidak ada pengaturannya dalammenyusun Peraturan Dana Pensiun harus dirundingkan terlebih dahulu dengan SerikatPekerja atau Pekerja;Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon Kasasi/semulaPara Penggugat menyatakan keberatan karena:1 Bahwa

Agar pemenuhan janjidimaksud sesuai dengan ketentuan Undangundang ini, maka janji tersebut harusdituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerjasebagai Pendiri, setelah mendengar dan memperhatikan pendapat dan saran darikaryawan, apakah pendapat dan saran dari karyawan didengar dan diperhatikan?

M.HH01.03.03 tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi BantuanHukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai PEMBERI BANTUANHUKUM untuk orang atau kelompok orang miskin; sebagaimanapersyaratan terlampir :a. Surat Permohonan Bantuan Hukum dari Penggugat (Sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 21 Maret 2018.b.

sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 21 Mei 2019dan Surat Kuasa Hukum Termohon tanggal 17 Juli 2019 ternyata telahmemenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan,dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitardengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasayang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dantelah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi

disumpah olehPengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa SuratKuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai denganPasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuanPasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanyapenerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dankapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atasnama pemberi

PerkaraMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor163/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 13 Maret 2020 mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak/keturunan dari hasilperkawinan antara Pemohon dengan Bapak Ajat Sudrajat (Alm).Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 163/Pat.P/2020/PA.CbdSALINANBahwa anak yang ke 3 dan ke 4 masih dibawah umur yaitu Ratu ShelvyaSudrajat, Umur 19 tahun beralamat di tempat tinggal Pemberi

Kuasa(Pemohon), dan Aden Anto Anggara Sudrajat, Umur 17 tahun beralamat ditempat tinggal Pemberi Kuasa (Pemohon).Bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon tersebut diatas masihdibawah umur maka untuk kepentingankepentingan hukum keperdataannyaseperti penandatanganan suratsurat yang menyangkut kepemilikan,pembagian harta warisan dari almarhum ayah kandungnya (Ajat Sudrajat).Demi kepentingan itu perwaliannya dari hakhak dan kewajiban kedua anaktersebut diserahkan kepada Pemohon (ibu kandungnya)

legalitas kedudukan dankehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 20November 2019, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telahmenyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenisperkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatifpengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentinganpemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi danmateri kuasa yang diberikan oleh pemberi

Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalahseorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan TinggiSurabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 18 Maret 1998,maka telah memenuhi Pasal 4 UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentangAdvokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telahmempunyai /egal standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidangbertindak untuk dan atas nama pemberi

M.HH01.03.03 tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi BantuanHukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai PEMBERI BANTUANHUKUM untuk orang atau kelompok orang miskin, sebagaimanapersyaratan terlampir;a. Surat Permohonan Bantuan Hukum dari Penggugat (sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 31 Agustus 2018;b.

Para Advokatyang berkantor di Law Office Yurid & Partner beralamat di JalanKutuk Barat Nomor 42 Sidokare Sidoarjo, bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa, selanjutnya sebagai PEMOHON;melawanTERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati,bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkansurat kuasa khusus bertanggal 31 Agustus 2016 memberi kuasakepada Eva Savitry Bariah, S.H.

Advokat yang berkantor diSavitry Associates beralamat di Ruko Multi Sarana Plaza BlokB12 A jalan Gubernur Suryo Gresik, bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa, selanjutnya sebagai TERMOHON;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengarkan jawaban Termohon;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannyabertanggal 13 Juli 2016 dan telah diterima dan diregister oleh

Kuasa tertanggal 14 Januari 2016 yangdiberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karenasecara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama KabupatenMadiun dengan memuat materi telaahn yang menjadi batas dan isi dari materikuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atas nama Pemberi

Kab.Mn .mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikahterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masihterikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Dolopo,Kab.

Menetapkanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon sekaligussebagai Kuasa insidentil dariPemohon Il, Ill, IV dan V, hadir untuk diri sendiridan pemberi kuasa di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulaidengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidanganyang terbuka untuk umum, yang isinya oleh PemohonBahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, maka Pemohonltelah mengajukanalat bukti surat sebagai berikut:1.

yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris, makaterhadap penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalahruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggalO9Januari2019, Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiluntuk bertindak sebagai kuasa insidentil terhadap diri Pemohon Il, III, IV danV;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan PemohonIdatang menghadap di persidangan untuk diri sendiri dan pemberi