Terdakwatersebut sebagai orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini, dengan demikianmaka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Menimbang, tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);Menimbang, bahwa pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk adalah bahankimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan

CPB dan berkaitan dengan penyediaan Akomodasi transportasipengiriman tenaga kerja dari PT. CPB dengan jarak tempuh 2 jam yanghanya bisa dilakukan melaluijalan sungai maka tanggal 8 April 2010 Pemohon Kasasi kembalimemanggil Termohon Kasasi agar segera berangkat melasksanakantugas ke PT.

Menteri Energi dan Sumber DayaMineral tersebut ;Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkanPasal 62 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwapelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina(Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai suratpenunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT.

BDIcabang Cayman Island hanya merupakan cabang BDI dan tidakada dokumen pembuktian dari Pemohon Banding yangmenyatakan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan suratberharga subordinasi adalah BDI cabang Cayman Island;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan bahwa uangpinjaman yang diterima dari penerbitan surat berharga subordinasi tersebut digunakan oleh BDI Pusat untuk memperkuatrasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") dalamrangka

atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Setiap kegiatanperedaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwaNarkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan

Bahwa SID Bank Indonesia adaiah Sistem yangdipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan datafasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruhPelapor SID (seluruh Bank Umum, BPR dengan kriteriatertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank) ;32.

mempertanyakan tentang hakatas barang terlarang tersebut, ternyata terdakwa tanpa mempunyai izin yang sah dariinstansi yang berwenang, dan terdakwa sebagai masyarakat juga mengetahui benarbahwa shabushabu adalah termasuk Narkotika atau barang terlarang yang peredarannyaharus disertai ijin dari instansi yang berwenang ; Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenanguntuk menyediakan narkotika jenis sabusabu tersebut, dengan demikian keberadaan2sdan perbuatan terdakwa dalam rangkaian penyediaan

perjalanan kerjasama Para Tergugat tidak pernah mengirimShipping Instruction kepada Penggugat untuk pemesananbatubara,sedangkan Penggugat sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untukkebutuhan batubara yang akan diminta Tergugat sesuai perjanjian kontrakdan Penggugat membeli batubara kalori tinggi untuk persiapan blending,tetapi transaksi tidak dapat di jalankan karena Para Tergugat belummemberikan Shipping Instruction kepada Penggugat, jadi dengan demikiantimbul kerugian Penggugat dalam proses penyediaan

di pertamina sebagai Sales Executive RetailV Kalimantan Tengah Fuel Retail Marketing Region VI yang tugasnya antaralain merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Khusus (NPSO) melaluiLembaga Penyalur, seperti SPBU,APMS dan SPDN.e Bahwa benar Saksi menerangkan pada Bab I pasal I ayat (4) UURI Nomor 22tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan, bahwa Bahan BakarMinyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal, dan/atau diolah dari MinyakBumi, sesuai Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan

Untuk jelasnya, kami kutipketentuan Pasal 3.1 Stock Financing Agreement sebagai berikut:Halaman 27dari 53 HaLPutusan No.248/PdtG/2013/PN.JKT.PSTThe supply and sale of Merchandise shall be made by Toepfer in accordance with the SalesContract which form an integral part and as anaddendum to this Agreement nne nnn nnn nnnTerjemahan resmi dan tersumpahnya sebagai berikut:"Penyediaan dan penjualan Barang Dagang harus dilaksanakan oleh Toepfer sesuai denganKontrak Penjualan yang merupakan satu kesatuanyang

Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendapatkanperintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelakupembunuhan tersebut.Bahwa kemudian saat melakukan penyelidikan di daerah Jakarta Timuruntuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya didapatkan informasiTOTOK HARIYANTO, S.H berperan dalam penyediaan senjata apidalam pembunuhan tersebut sehingga kemudian TOTOK HARIYANTO,S.H akhirnya berhasil ditangkap;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan

Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan

Penyediaan sarana dan prasarana umum;e. Penanganan bidang kesehatan;f. Penyelenggaraan pendidikan;g. Penanggulangan masalah sosial;h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;j. Pengendalian lingkungan hidup;k. Pelayanan pertanahan;. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;m. Pelayanan administrasi unum pemerintahan;n. Pelayanan administrasi penanaman;o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, danp.

telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 tentang Migas;Bahwa pembelian BBM dari SPBU dengan menggunakan galon tidakdiperbolehkan karena SPBU hanya melayani kendaraan bermotor;Bahwa SPBU tidak diperboleh kan menjual BBM jenis solar yang di subsidipemerintah atau pun BBM jenis Premium (bensin) kepadaIndustri/perusahaan atau kepada masyarakat yang menggunakan galonmaupun drum dengan maksud untuk di jual kembali sesuai denganPeraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan

sepanjang terkait dengan objek tanah dan bangunanrumah milik sahnya Para Pembantah tersebut secara berturut turutadalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum:;Bahwa di samping jaminan tersebut diterima oleh Terbantah Ill tanpasepengetahuan Para Pembantah maupun orang tua Para Pembantahsemasa hidupnya, secara hukum Terbantah Ill juga telah melanggar prinsipkehatihatian/prudential sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PeraturanBank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang menyatakan Penyediaan

Cakra Bahana Sejahtera Jalan RayaCitayam Km 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax :(021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan DanLayanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan KeteranganLulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor : 95/SDCBS/IX/12 tanggal28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTOHARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera.Print Scaning surat berkop PT.

Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminan danLayanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dan KeteranganLulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor : 2086/MKT/9/12 tanggal27 September 2012 bertempat di Bandung, dukungan diberikankepada PT Andalan Mintra Persada.657.

Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminandan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis danKeterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat diBandung, dukungan diberikan kepada PT Andalan Mintra Persada.657.

Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminandan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis danKeterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor:2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung,dukungan diberikan kepada PT Andalan Mintra Persada;484.

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan,bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance/quality control.2. Mengkoordinasikan penyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga ahli.3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan.4. Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut.5.

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan,bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance/qualitycontrol.2. Mengkoordinasikan penyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga ahli.3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan.4. Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut.5.

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan danpenggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan, bahan bangunan,informasi, dana, program quality assurance/quality control, Mengkoordinasikanpenyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga abhli,Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan,Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut, Mengendalikan Program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputipengendalian

ST dengan caraTerdakwa HEPRAN HEDI, ST memalsukan specimen tanda tangan TerdakwaPRAN SALOKI KURNIAWAN.Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak Pengawasan danRenovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya dimulai pada tanggal 09September 2013 sampai dengan bulan 07 Desember tahun 2013.Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab KonsultanPengawas adalah Mengevaluasi Program Kegiatan pelaksanaan Fisik yangdisusun oleh pemborong yaitu ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan

Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal 16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran PPKD selaku BUD, beserta 1 lembar lampiran; 37. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran pekerjaan pengadaan pakaian hansip linmas pilkada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam an.CV.

PPKD dan pembantu bendaharaPenerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pembantu pengeluaran, SatuanKerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam beserta 3 lembarLampiran;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal16 Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada KotaPagar Alam;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan

Surat Penyediaan Dana (SPD)beserta lampiran dari DPPKA.c. Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang dibuatoleh DPPKA.d. NotaDinas dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kepada WAlikotaPagar Alam perihal Pembayaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip.e. Surat Perintah Membayar yang dibuat oleh saya sendiri selaku BendaharaPengeluaran.f. Surat Perintah pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS) SPP1yang dibuat oleh saya sendiri selaku Bendahara Pengeluaran.g.

Asisten 1 perihalPermohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip LinmasPilkada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam A.n.CV.SUMBER ABADI TEKSTIL, setelah Surat tersebut di setujui olehWalikota Pagar Alam,DPPKA mengeluarkan Surat Pejabat Pengelola keuangan daerah selakubendahara umum daerah, Nomor SPD.5.2/452/LS/2012 tahun tanggal 16Agustus 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran PPKD Selaku BUD (bendahara umum daerah)Permintaan Pembayaran Langsung Barang

dan pembanitu bendahara Penerimaan, pembantubendahara penerimaan, pembantu pengeluaran, Satuan Kerja perangkat DaerahPemerintah Kota Pagar Alam beserta 3 lembar Lampiran;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada Kota PagarAlam;Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal 16Agustus 2012 tetang surat penyediaan

Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal16 Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada KotaPagar Alam;36.Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahunanggaran PPKD selaku BUD, beserta 1 lembar lampiran;37.Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran pekerjaanpengadaan

Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan20perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadapkebutuhan barang dan jasa masyrakat terutama dibidang penyediaan saranadan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD).e Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan pasal 6 PeraturanDaerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :a.

Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan41perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadapkebutuhan barang dan jasa masyrakat terutama dibidang penyediaan saranadan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD).e Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan pasal 6 PeraturanDaerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :a.

Menyiapkan Surat Penyediaan Dana(SPD) ;c.

Dari sisi biaya dan manfaat diragukanBahwa Adapun jenis dari Investasi tersebut berupa : Penyertaan Modaldalam bentuk penyediaan finansial untuk mendanai proyekproyek /pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu :a. CV. Asyifa Pratama Karya sebesarRp.516.370.000,b. CV.

kesepakatan secara lisan yaitu bagi hasil 60% :40% ,60% untuk saksi dan 40% untuk Ihsan sebagai pemodal dari keuntungansetelah uang modal dikembalikan;Bahwa, saksi pernah mengajak Terdakwa Ihsan untuk melihat lokasiproyek tersebut bersama orang dari Dinas Tata Ruang dan pemukimanyaitu sdr .Yayan Sofyandi, dan hingga sekarang proyek tersebut belumdikerjakan, setelah menunggu lebih dari 2 tahun ternyata proyek tersebuttidak ada atau proyeknya bodong, hal tersebut saksi ketahui setelahSurat Penunjukan Penyediaan

Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedungdengan Tergugat I.Dikarenakan Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung Tergugat danTergugat II hanya bersifat sementara maka tidak dimungkinkan Tergugat II182mempekerjakan Para Penggugat atas dasar Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu.19.Sebagaimana telah Tergugat Il jelaskan di atas, yang memilikihubungan kerja dengan status PKWT dengan Tergugat II hanyalah100 dari 128 Penggugat.Ke 100 Penggugat tersebut bekerja di lokasi kerja sebagai berikut:Jakarta Barat

Pasal 3 ayat (1), (2) dan(4)KepmenakertransNo. 100/MEN/VI/2004 dikarenakan:e Pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat adalah pekerjaan yangdidasarkan pada Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung,Pemeliharaan Dan Pengamanan Asset antara Tergugat danTergugat Il sehingga apabila Perjanjian Penyediaan JasaPengelolaan Gedung, Pemeliharaan Dan Pengamanan Assettersebut berakhir maka selesailah pekerjaan Para Penggugat.e Jangka waktu PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat II hanya1 tahun.187e PKWT

(catering), usahajasa pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara Tergugat dan Tergugat II dikarenakan:a.

Graha Sarana Duta (Tergugat Il)melalui surat perjanjian penyediaan Jasa pekerja/buruh ;Bahwa benar setahu saksi PT.Graha Sarana Duta(Tergugat Il ) merupakan Perusahaan yang menerimapenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dariPerusahaan lainnya yang dalam hal ini dari PT. TelkomIndonesia.

Kegiatantersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning services), usahapenyediaan makanan bagi pekerja/oburuh (catering), usaha jasa pengaman(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan danperminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.688Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara TERGUGAT danTERGUGAT II dikarenakan:d.