KIARATAMA PERSADA;

HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada Tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tanggerang;

Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;

EDINEVIAN.78.1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri PertanianNomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan PejabatPengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsidan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013,yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 DesemberTahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONOyang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan Propinsi Bengkulu Ir.

RIZALSYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHk di Bengkulupada tanggal 09 Agustus 2016.79.3 (tiga) lembar photo copy Lampiran Keputusan Menteri PertanianNomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan PejabatPengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana PertanianPropinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun AnggaranPutusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 134 dari 233 Halaman2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani

EDINEVIAN.78. 1 (Satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri PertanianNomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan PejabatPengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsidan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013,Putusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 167 dari 233 Halamanyang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 DesemberTahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI

RIZALSYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHk di Bengkulupada tanggal 09 Agustus 2016.79. 3 (tiga) lembar photo copy Lampiran Keputusan Menteri PertanianNomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan PejabatPengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana PertanianPropinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian

EDINEVIAN.78. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yangmembidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan danditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh SekjenKementerian Pertanian HARI PRIYONO yang dilegalisir oleh Kabid PLADistan Propinsi Bengkulu Ir.

Hal inimemungkinkan dilakukan dan banyak ditemukan kontrak padasatuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKIJakarta yang memuat masa pelaksanaan suatu' kegiatanpekerjaan proyek paling lambat tanggal 15 atau 16 atau 17 atau18 atau 19 atau bahkan mungkin 20 Desember pada masa tahunanggaran berjalan. Jika itu yang dibuat dan dipilih tentulah masapelaksanaan pekerjaan bagi Penggugat sebagaimana dikehendakioleh PPK Biro Umum Setda Prov.

Nomor : 02/G/2019/PTUN.Mdo.Bahwa saksi tahu objek sengketa diterbitkan 12 November 2018,dan sesuai prosedur diserahkan kepada yang bersangkutansehingga pada tanggal 22 November 2018 telah diserahkanlangsung oleh saksi kepada para penggugat dan ada tandaterimanya;Bahwa pada Saat saksi menyerahkan objek sengketa kepada parapenggugat bertempat diruang kerja saksi dimana sebelumnyasaksi mengirimkan undangan untuk penyerahan objek sengketa;Bahwa Tahun 2016 saksi belum menjadi Kepala bidang namunmasih di SKPD

Manggarai : 173/DPRD/254.a/V/2006, Nomor AJB Bumi Putera 1912 : 05/BP.DPRD MANGGARAIKS/V/06. di mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal10 yang menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat penggunaanggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf c adalah Kepala Sekretariat Dewab dan mempunyai tugas, melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebas anggaran belanja : hurufe

Berdasarkan faktahukum di persidangan, barang bukti Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP tersebut terdaftarsebagai Aset Pemerintah pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenMinahasa Selatan dengan nomor registrasi:12.19.07.11.03.12.01.01.02.03.03.08.0010 dan tidak pernah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa barang bukti tersebut telahdidaftar dan dibalik nama menjadi atas nama orang lain atau korporasi lain.

Berdasarkan informasi tertulis yangdihimpun Perangkat Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang,Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah,yang disampaikan kepada SKPD Dinas Nakertrans Kabupaten BaritoTimur diketahui bahwa tidak seluruhnya dari 300 Kepala Keluarga wargatransmigrasi UPT Trans Wuran bertempat tinggal dan menetap di tempatpermukiman itu.

Bila diperhatikan secara seksamabunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2003 tersebut jelas jelas adalahbersifat keperdataan yang menentukan adanya pengadaanbarang/jasa oleh Pemerintah/SKPD dan penyedia barang/jasa olehswasta, maka disitu akan terdapat proses berupa pelellangansampai pada akhirnya penandatanganan kontrak ;Bahwa hubungan hukum = antara pengguna barang/jasa denganpenyedia barang/jasa selanjutnya adalah besifat keperdataan.Oleh karena itu dapat disimpulkan surat tergugat

Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;

Sentradesain Konsultan;

Pendapat, tanggal 16 Agustus 2018;

Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

1 (satu) lembarcopydokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tangal 8 Maret-9 Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.

1 (satu) lembarcopydokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang diadakan pada tanggal 13 Maret-14 Maret 2018 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Labuhanbatu Utara.

Labuhanbatu Utara Nomor: 37 Tahun 2016.44. 1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita AcaraMusrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPDKab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tangal 8 Maret9Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.45. 1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita AcaraMusrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPDKab.

Labuhanbatu Utara pada APBNP 2017 untukBidang Jalan sebesar Rp. 44,915 Millar;Bahwa benar sekitar awal tahun 2017, pada saat SKPD berkumpul pada acaraCoffee Morning di Aula Kantor Bupati Kab. Labuhanbatu Utara, Saksimenyampaikan kepada SKPD untuk membuat usulan anggaran DAK kepadaPemerintah Pusat.

Buyung meminta SKPD terkait untuk melanjutan pembangunan RSUDyang mangkrak tersebut dengan bantuan dari Pemerintah Pusat;Bahwa Bupati saksi H. Kharrudin Syah Alias H. Buyung menyampaikan terkaitpembangunan RSUD Aek Kanopan tersebut disetiap acara coffe morning dankumpulkumpul dengan Kepala SKPD;Bahwa Bupati saksi H. Kharrudin Syah Alias H.

Labuhanbatu Utara Nomor: 37 Tahun2016.1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita AcaraMusrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPDKab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tangal 8 Maret9Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita AcaraMusrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPDKab.

Labuhanbatu Utara Nomor: 37Tahun 2016.1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang BeritaAcara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka PenyusunanRancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yangdiadakan pada tangal 8 Maret9 Maret 2017 di Ala Hotel GrandsLabura.1 (Satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang BeritaAcara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka PenyusunanRancangan RKPD Kab.

Fotokopi Daftar Gaji Bulan Maret 2021 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, selanjutnyabukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P2;Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Tgt3. Fotokopi Kartu Cicilan Mobil di PT IMFIl Cabang Balikpapan atas namaPEMOHON, bermeterai cukup, dan telah memperlihatkan aslinya, selanjutnya buktitersebut oleh Ketua Majelis diberi Kode P3;A.

Dan dari lembar tersebut juga dapat diketahui bahwa lahanyang menjadi objek sengketa tidak pernah dialinkan kepada orangtuaTerbanding/ Penggugat, sehingga untuk tanah yang diklaim olehTerbanding / Penggugat adalah berbeda dengan tanah yang dimiliki olehPembanding / Tergugat lI.Dan juga dari bukti Surat nomor 6 dan 7 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB daritahun 2014 sampai dengan 2017 dan Foto copy Surat Ketetapan PajakDaerah SKPD PBB P2 Tahun

Stempel perangkat daerah;dalam hal ini Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati danWakil Bupati, terhadap Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerahadalah Kepala SKPD, Kepala lembaga lainnya, Kepala UPT dan pejabat yang diberiwewenang sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BupatiMelawi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten Melawi ;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya dan

HH MUHAMMAD ZAIN tersebutsebagai dasar kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 632Desa Jawa/Sei Paring; Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan, Tergugat IV tidakmengajukan bukti surat sedemikian rupa, akan tetapi Tergugat IV tersebut mengajukanSaksi, sebagai berikut: AINUN JARIAH, S.Hut; e Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Banjar melalui SKPD(Satuan kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Banjar dalam melakukan rekelola lahanterlantar (in casu di atas lahan

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkanKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 / KMA / SK / X /2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka melakukan,yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2003 setiao DinasDinas ( SKPD

Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenPangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 /KMA /SK / X / 2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merekamelakukan, yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2003 setiap DinasDinas (SKPD

. /2008, tanggal 10Oktober 2008 ;3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran yang sudah dilegalisir SatuanKerja Perangkat Daerah (DIPPA SKPD) DinasPertanian Prov. Sultra dengan No. DPPASKPD2.01.01.22.02.5.2 ;4. 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat PengesahanPertangungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisirdengan No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov.Sultra :5. SK Kadis Pertanian Prov.

Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 04 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 08 Kel. Nunukan Utara senilai RP. 1.205.600.000,00;

daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan,menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawanhukum,melakukam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah telahmendapat anggaran yang bersumber dari DIPA SKPD

Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasakepada pejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabatyang mengangkatnya;Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35Paket untuk kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yangtersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop

Kalimantan tengah telahmendapat anggaran yang bersumber dari DIPA SKPD Dinas Pendidikan Prop.Kalteng Nomor DPA : 1.01.01.17.19.5.2 tentang pengadaan barang dan jasaberupa pengadaan meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yang tersebar di 14(empat belas) kabupaten dan 1 Kota yang tersebar di Wilayah PropinsiKalimantan Tengah dengan biaya belanja Modal pengadaan Meubelerkeseluruhan sebesar Rp. 4. 250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluhjuta rupiah) dari anggaran tersebut, kemudian Dinas Pendidikan