Ditemukan 18748 data
36 — 12
Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /Pembanding dan Penggugat II /Pembanding II melalui Kuasanya atas nama Eko Irwan SH.tertanggal 29 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor1950/Pdt.G/2014/PA.BI. tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah bertepatantanggal 05 Shafar 1437 Hijrah, telah diajukan dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
18 — 7
Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4)Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonanbanding tersebut telah diajukan oleh pihak yang beperkara (in cassu PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dan/atau memiliki legal standing dalam perkara a quo,sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero .Tbk.
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta
74 — 26
maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, makaPembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Staat blaad Tahun 1941, Undangundang Nomor 20 Tahun 1947Tentang Peradilan Ulangan
22 — 10
dan Penggugat / Terbandingtidak melakukan pemeriksaan dan pembacaan berkas perkara banding (Inzage)sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas (Inzage), tanggal 20 Pebruari2015 dan 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaMalang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan
13 — 8
oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi Sampaikan;Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahkakak kandung Penggugat;Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Dedi Setiawan padabulan Desember 2013;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Negeri Ulangan
106 — 37
Pasal 6 dan 15 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan bandingPembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalamtingkat banding ini;Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.PtkMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusahauntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakimsendiri setip kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediatornonhakim Abd.
53 — 32
/2017/PTA.Ptk pada tanggal 26 Oktober 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara yang telahditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadiatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg juncto pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formalharus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaiPengadilan ulangan
Terbanding/Penggugat I : Hj. IRUK RUKAMANAH
Terbanding/Penggugat II : ADY WIDYARTA
Terbanding/Penggugat III : ISRAENI MIRADANI
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TANGERANG I
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT IDA NOER FATMA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat V : NOTARIS Hj. OFIYATI SOBRIYAH, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SONY WIDJAJA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUKANDI KUSWARA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DADANG YUDHA JUANDA
65 — 42
tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 387/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal20 Oktober 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ditingkat banding;Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2021/PT BTNMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Terbandingsemula Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, Vil dan VIII, harus dihnukum membayar biayaperkara;Memperhatikan Undangundang RI Nomor 20 tahun 1947, TentangPengadilan Ulangan
Terbanding/Penggugat : Ulyani binti Satimin
52 — 35
dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Wonogiri dan setelah membaca danmempelajari secara saksama Akta Permohonan BandingTergugat/Pembanding beserta suratsurat lainnya, yang pada pokoknyaTergugat/Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Gugatan Ceraidengan Nomor Perkara 736/Pdt.G/2020/PA.Wng. tanggal 28 September2020, dimana Tergugat/Pembanding adalah pihak dalam Pengadilan TingkatPertama dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai Pasal 6 UndangundangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
26 — 10
., Jo Pasal 278 281R.Bg, dan Pasal 12 s/d 14 UndangUndang No. 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan.
Terbanding/Tergugat : Nawir Mustaring bin Mustaring
81 — 14
Mks.Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagaiJudex Facti dan sebagai Peradilan Ulangan, dapat memberikan putusan yangbenar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telahdiperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkanbanding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim TingkatPertama
30 — 10
16Juni 2014 dan Nomor W.12A1/1705/Hk.05/V1/2014, tanggal 16 Juni 2014,yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandingsampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak melakukan inzage;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dandengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
38 — 24
diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalamundangundang, sehingga secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri IDItanggal 09 April 2015, Nomor : 06/Pid.Sus.Anak/2014/PNIDI, serta memori bandinghalaman 10 Perkara Pidana Nomor. 26/Pid/2015/PTBNAdari Para Terdakwa, ternyata memori banding dari Para Terdakwa tersebut hanyamerupakan ulangan
37 — 15
PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada KetuaPengadilan Agama Pacitan yang tembusannya disampaikan kepadaPembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13A/1960/Hk.05/4/2020tanggal 24 April 2020;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembandingdalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telahditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
37 — 6
Bg, jo Pasal 7 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan,dan permohonan banding a quo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi AgamaMedan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundangundanganyang berlaku in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
71 — 24
Oleh karenanya kepada Termohon/Pembanding telahdisampaikan Relaas Pemberitahuan isi Putusan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama tersebut tanggal 15 Oktober 2018 dan selanjutnyaperkara tersebut dimohonkan banding oleh Termohon /Pembanding melaluikuasanya pada tanggal 24 Oktober2018, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1),Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonon banding yang diajukanoleh Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan
47 — 15
13A/1944/Hk.05/ 7/2018 tanggal 19 Juli 2018 yangtembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang a quo pada tanggal24 Mei 2018 ternyata diajukan dalam tenggang waktu masa banding dansesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganyang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
91 — 35
denganregister Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 8 Februari 2021, untukselanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex factie di tingkatbanding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara inisebagaimana di uraikan di bawah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdiajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata carasebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
109 — 39
No.82/Pdt.G/2015/PTA.JKPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan meneliti dengan saksama terhadap berkasberkas permohonan bandingyang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukandalam tenggat waktu dan menurut caracara yang ditentukan dalamPasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan diJawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis
21 — 11
sesuaidengan dakwaan alternative ketiga sudah tepat dan benar, sehinggapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alihserta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggisendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tidak terdapat halhal baru yang dapat membatalkanputusan hakim tingkat pertama, akan tetapi dalam memori banding tersebuthanya bersifat ulangan