maka sanksi administrasi kenaikan sebesarRp3.677.327.659 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus duapuluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) (100%) secaraotomatis juga batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 13ayat (3) c sehingga harus juga dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak YangMulia mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding danmemutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00091/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 2 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak Desember 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00091/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113063.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00091/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat di PulogadungHalaman 4 dari 9 halaman

/2017 tanggal 02 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00015/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonHalaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2019KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan atasKeberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017,sehingga kekurangan pembayaran bea keluar Pemohon Banding menjadisebesar Rp364.917.000,Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118406.40/2017/PP/M.VIIB

Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP01/WBC.20/2017,tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000031,tanggal 20 Juni 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.

Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017 atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017 atasPemberitanuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000194, tanggal 31 Mei2017 dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kemballdalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114084.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajakmengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan keputusan keberatanyang diterbitkan oleh Terbanding dalam Surat NomorKEP00160/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 3 April 2017 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang Bayar 03 Sanksi Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114084.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00160/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016 atas nama PT CIMB NiagaHalaman 2 dari 9 halaman.

Dengan mengadili sendiri:1..1Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00160/KEB/WPJ.20/2017, tanggal O03 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 0003/207/13/007/16, tanggal 8 Januari 2016, atas nama PTCIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance),NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000);1..2Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk

Putusan Nomor 3182/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00160/ KEB/WPJ.20/2017, tanggal 3 April 2017 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00003/

Pemohon Bandingsehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Bandingmenjadi sebesar Rp. 778.117.000.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001164.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP20/WBC.20

/2017 tanggal 11Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000040 tanggal28 Agustus 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.

Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017;Mengadili Sendiri4. Menetapkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 untukmenundukkan diri dalam bentuk IUPK OP dan membayar bea keluar;5.

Putusan Nomor 1249/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor: SPPBK000040 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000; dan menolak selebinnya danmenetapkan atas barang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP20/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000040 tanggal 28 Agustus 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor: 000304 tanggal 03Agustus 2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114083.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajakmengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan keputusan keberatanyang diterbitkan oleh Terbanding dalam Surat NomorKEP00152/KEB/WP4J.20

/2017 tanggal 30 Maret 2017 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang Bayar 03 Sanksi Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114083.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 00002/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016 atas nama PT CIMBHalaman 2 dari 8 halaman.

Dengan mengadili sendiri:1..1Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00152/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 0002/207/13/007/16, tanggal 8 Januari 2016, atas namaPT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa ArthaFinance), NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000);1..2Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Putusan Nomor 3181/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00152/ KEB/WPJ.20/2017, tanggal 30 Maret 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00002

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP00162/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00007/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak September 2012;4.

sudah dibayar masa September 2012 Rp 27.268.203,00PPN yang masih harus dibayar Masa September Rp 0,002012Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114243.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00162/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di Jl.Malaka No. 6 RT.006 RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 13.945.499.057,00 Penyerahan yang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00162/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak SeptemberHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/20202012 Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atasnama: PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di JI.

/2017 tanggal 4 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2019memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O01 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak September 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113060.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 01 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00012/207/13/004/16 tanggal 18Januari 2016 atas nama: PTI Alngit Raya, NPWP:02.313.153.5004.000, beralamat di Pulogadung Trade CenterBlok A Lt.1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

PeninjauanKembali pada tanggal 9 Januari 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00085/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 01Halaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00994/107/14/007/15tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas nama: PTCakung Permata Nusa, NPWP 01.353.307.0007.000, beralamat diJI.

PeninjauanKembali pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 1 Februari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2014 Nomor: 00994/107/14/007/15 tanggal 2 Desember2015, atas nama Penggugat, NPWP: 01.353.307.0007.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00359/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 01038/107/14/007/15 tanggal 10Desember 2015 Masa Pajak Juli 2014 yang dibetulkan melaluiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 April 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00359/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 01038/107/14/007/15 tanggal 10Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23September 2016, atas nama Penggugat, NPWP 01.760.732.6007.000,adalah sudah tepat dan benar

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00359/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil

Sanksi Bunga 0,00 Sanksi Kenaikan 76.726.157 ,00 Jumlah Pajak Yang Masih harus dibayar 198.492 3149 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115438.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00194/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 24Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT.Tridana Bina Mulia, NPWP: 02.408.942.7024.000, beralamat di: PulomasSelatan Kav.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00194/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Mei2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2019Nomor 00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016, atas nama: PTTridana Bina Mulia, NPWP 02.408.942.7024.000, beralamat di:Pulomas Selatan Kav.

PeninjauanKembali pada tanggal 26 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00194/KEB/ WPJ.20

/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor :00013/207/11/003/16 tanggal 31 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.408.942.7024.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp160.000,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00326/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00546/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Sumber Kharisma Persada, NPWP01.326.182.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, adalah

PeninjauanKembali pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00326/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 6Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00546/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013,atas nama Penggugat, NPWP: 01.326.182.1007.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00326/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:Halaman 4 dari 7 halaman.

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Herdiawan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4.04/4502, tanggal 12 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82077/PP/M.VIIB/20

/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.

Denda Jumlah Tagihan Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82077/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP238/BC.8/2015tanggal 11 November 2015, Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82077/PP/M.VIIB/20/2017 tanggal 21 Maret 2017, dan mengadilisendiri dengan amar yang menyatakan:e Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;e Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP238/BC.8/2015 tanggal 11 November 2015;e Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/202082058/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP206/BC.8/2015tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon BandingTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai DalamSTCK1 Nomor S09/WBC.08/KPP.MP.01/STCK1

Pemohon .Terbanding . dibatalkanBandingSanksi Administrasi berupa denda 19.190.108.000,00 0,00)19.190.108.000,00 Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Bandingmohon agar diputuskan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82058/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82058/PP/M.VIIB/20/2017 tanggal 21 Maret 2017, dan mengadilisendiri dengan amar yang menyatakan: Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya; Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP206/BC.8/2015 tanggal 20 Mei 2015: Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Halaman 3 dari 7 halaman.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak $Nomor:KEP00093/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00003/240/13/004/16Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2019tanggal 18 Januari 2016 Masa Pajak April 2013, atas nama: PT. AlngitRaya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor: PUT113243.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00093/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00003/240/13/004/16tanggal 18 Januari 2016 Masa Pajak April 2013 , atas nama: PT.

Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP00093/KEB/WPVJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2013 Nomor:00003/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.313.153.5004.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp88.736.360,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Putusan Nomor 4046/B/PK/Pjk/20192018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00191/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/207/14/004/16, tanggal1 April 2016, Masa Pajak Oktober 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115582.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung SaranaLestari, NPWP

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00191/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00014/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PTTanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamatdi Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00191/KEB/WPJ.20

/2017, tanggal 22 Mei2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00014/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, Masa Pajak Oktober 2014 atasnama Pemohon Banding, NPWP 31.475.565.3004.000 sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115579.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00188/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 0001 1/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak Juli 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 115579.16/2014/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP00188/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0001 1/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Juli 2014,atas nama PT.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00188/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 19 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00011/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Juli 2014 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 31.475.565.3004.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanHalaman 4 dari

Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115583.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00192/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak November 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115583.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung SaranaLestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok O.R.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00192/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4128/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00015/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak November2014, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokO.R.

PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00192/KEB/WPJ.20

/2017, tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2014,Nomor: 00015/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.475.565.3004.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

terjadi Pemohon Banding mohondapat diperhitungkan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 27AUndangUndang KUP;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115577.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00196/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 24Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Mei 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115577.16/2014/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00196/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00009/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016, Masa Pajak Mei 2014,atas nama PT. Tanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.!

MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00196/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 24Mei 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Mei 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP. 31.475.565.3004.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

pihakTerbanding dan Pemohon Banding;Bahwa mohon kiranya Majelis dapat menerima dan mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90395/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00010/KEB/WPJ.20

/2017 tanggal 5 Januari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 2 dari 8 halaman.

Dengan mengadili sendiri:1..1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00010/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor: 0004/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016, atas namaPT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa ArthaFinance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):1..2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding

Nomor 3064/B/PK/Pjk/2018Kembali pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00010/KEB/WP4J.20

/2017 tanggal 5 Januari 2017 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor: 00004/207/13/007/16tanggal 8 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.

VIA PPU 1590100668162SME BANK Cl SUBANDRIO 00.00RTGS =HTYOBIAYA6/16/2017 BIAYA JASA EBANKING TRANSFER 25,000.00SMETRANSFER VIA IBSME KE 0021610622 HILDA NARU 100,000,06/16/2017 TAHAPAN 100000000.00 IDR HALIM 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 4840266899 KEVIN 262,835,06/16/2017 GIRO 262835000.00 IDR TANDRAWAN 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 2370078991 25,000,006/19/2017 25000000.00 BENUNANTAHAPAN IDR 0.00TRANSFER VIA IBSME KE 4666788788 DAVID 925,000,06/19/2017 GIRO 925000000.00 IDR GUNAWAN 00.00BY 1,000,0006/20

/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00BY 1,000,0006/20/2017 NDLAINNYA AGUNANPENILAIAN .00REFTRANSF NOTRANSFER RTGS VIA IB 0220026PT.

PANIN SFER 1,000,000,000.010/17/2017 PPU 2299900 M2kVIA IBSME B VIA 0=G9YRTGSLBIAYA JASA E BIAYA TRANSFER10/17/2017 25,000.00BANKING SMETRANSFER VIA IB 391003712810/18/2017 80000000.00 : TJONG HERMANTO 80,000,000.00SME KE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 698012265210/18/2017 20540000.00 VONNY SESILINA TAN 20,540,000.00SME KE TAHAPAN IDRB:PEMBAYARAN 1727710/20/2017 TIME LOAN 17,277,777.81PINJAMAN 777.81TRANSFER VIA IB 466678878810/20/2017 950000000.00 DAVID GUNAWAN 950,000,000.00SME KE GIRO IDR10/23/2017

/2017 TIME LOAN 16,361,111.13PINJAMAN 111.13TARIKAN GIRO11/20/2017 200,000,000.00LOKALB:PEMBAYARAN11/22/2017 TIME LOAN 81805 8,180,555.59PINJAMAN55.59B:PEMBAYARAN 2843711/24/2017 TIME LOAN 28,437,656.25PINJAMAN 656.25PEMBAYARAN BUNGA KREDIT11/27/2017 40,949,692.28PINJAMAN LOKALB:PEMBAYARAN 3520511/28/2017 TIME LOAN 35,205,020.78PINJAMAN 020.78TARIKAN TUNAI11/28/2017 500,000,000.00GIRO11/30/2017 BIAYA ADM 30,000.0012/7/2017 NDLAINNYA BAYAR ANGS Ki/I 128,854,167.30TARIKAN TUNAI12/14/2017 215,000,000.00GIROB

:PEMBAYARAN 7128512/18/2017 TIME LOAN 71,285,625.00PINJAMAN 625.00TARIKAN TUNAI12/19/2017 200,000,000.00GIROB:PEMBAYARAN 1583312/20/2017 TIME LOAN 15,833,333.36PINJAMAN 333.36 Halaman 17 Putusan Nomor 6/PID/2021/PT DKI B:PEMBAYARAN12/22/2017 D TIME LOAN 79166 7,916,666.70PINJAMAN66.70PEMBAYARAN BUNGA KREDIT12/27/2017 D 21,465,110.85PINJAMAN LOKALB:PEMBAYARAN 3406912/29/2017 D TIME LOAN 34,069,374.95PINJAMAN 374.95B:PEMBAYARAN 2752012/29/2017 D TIME LOAN 27,520,312.50PINJAMAN 312.50PEMBAYARAN BUNGA