Ditemukan 1024 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA R.I. cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP 3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG VS RUSHENDY EFFENDI, DKK
7749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti novum 1); Kartu Identitas Barang (KIB) menjelaskan luas tanah seluruhnya,lokasi, tandatanda batas tanah dan unit penggunanya. Dalampelaporan KIB seluruh Tentara Nasional Indonesia (TNI AD, AL danAU) dan Kepolisian (Polri) ditujukan kepada Menteri Keuangan dalamhal ini DJK Pusat terdekat dengan Satuan Angkatan (TNI AD, AL danAU) dan Kepolisian (Polri) secara online;Bahwa dalam KIB di atas disebutkan luas tanah seluruhnya adalah 5.000m?
    Bahwa dengan jelas surat inimenerangkan pembangunan sekolah tersebut di atas Tanah Milik TNIAU Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara (fotocopy SuratKeterangan terlampir), (bukti novum 2):3. Bahwa luas tanah 578 m? (lima ratus tujunh puluh delapan meter persegi)Halaman 13 dari 25 hal. Put.
    Bukti penguasaan adalahSurat Ijin Pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi LanudHusein Sastranegara Nomor SI/56/XII/2015/Prim, tanggal 15Desember 2015 dan Surat ljin ini dikeluarkan atau diperbarui sertiaptahun (fotocopy Surat terlampir), (bukti novum 4);B.
    novum 1 asli) dan(bukti TI 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan,Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
    Sehingga perbuatan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum (bukti TI 3) dan (bukti novum 3 dan bukti novum 4).
Putus : 21-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 September 2013 —
12491 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Termohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum lagi dengantanah obyek sengketa dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmemiliki alas hak untuk membuktikan dasar kepemilikan atasobyek sengketa (Diberi tanda N 1);2 Bukti Novum 2 (diberi kode N2) berupa: Pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali atas Pembatalan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 1701/Pattunuang an.
    Djie Nam Wie(Tergugat IJ) yang menunjukkan bahwa bahwa TermohonPeninjauan Kembali dkk/dahulu Tergugat dkk/Termohon Kasasitidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah obyeksengketa dan Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki alashak untuk membuktikan dasar kepemilikan atas obyek sengketa(Diberi tanda N 2);Bahwa keseluruhan Bukti Novum tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembalibelum pernah diajukan baik di tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi sehinggadengan demikian memenuhi syaratsyarat yang
    novum tersebut yakni Bukti Novum 1Hal. 27 dari 38 hal.
    SulSel No. 10/Pbt/BPN.73/2009 (bukti Novum N1) keseluruhannya telahdibatalkan dan pembatalan tersebut telah pula disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali (bukti N2);Bahwa dengan telah dibatalkannya surat Keputusan Kepala Kantor Wilayahbadan Pertanahan Nasional Prop.
    novum tersebut yakni Buktibukti Novum 1 (diberi kode N1) berupa: Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 10/Pbt/BPN.73/2009yang telah menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dkk/dahuluTergugat dkk/Termohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum lagi dengantanah obyek sengketa dan Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki alashak untuk membuktikan dasar kepemilikan atas obyek sengketa (Diberi tanda N 1); dan Bukti Novum 2 (diberi kode N2) berupa
Putus : 27-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1774 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Desember 2012 — Dra. WA ODE NURIATI binti LA ODE MIHI, Dkk vs LA ODE AKSA MIHI bin LA ODE MIHI
3715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B B tanggal23 Mei 2011 dengan mengedepankan bukti novum dalam putusanPeninjauan Kembali perkara perdata agama adalah keliru atau salahmengadili;Bahwa dikabulkannya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat oleh PengadilanNegeri Baubau dalam perkara a quo adalah didasarkan pada putusanPeninjauan Kembali Nomor 47/PK/Ag/2007 tertanggal 24 September 2008(vide: bukti surat bertanda P.I.4 = T.Il s.d.
    novum tersebutdipertentangkan dengan buktibukti surat Termohon Peninjauan Kembali (KiniPemohon Kasasi/Tegugat) yang telah pula dijadikan bukti yang sama dalamperkara a quo, terutama buktibukti surat berikut:a.
    Bukti surat bertanda T.Il s/d TX11, permohonan untuk mendapatkan hakmilik atas nama La Ode Mihi tertanggal 9 April 1969 Nomor 178/UH1/69;Apabila bukti novum tersebut dipertangkan dan kemudian dipertimbangkan,maka akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa antara objek yang tercantumatau diterangkan dalam novum sangat berbeda dengan objek perkara dalamperkara perdata agama sebagaimana dimaksud dalam putusan PengadilanAgama BauBau Nomor 103/PDT.G/2002/PA.BB.
    novum (dalamperkara perdata agama Peninjauan Kembali): Rumah La Ode Rifai sampai saat ini masih ada sekalipun bentuknya telahberubah dengan apa yang diterangkan dalam bukti novum; Tanah yang menjadi obyek sengketa jauh lebih luas dari rumah/tanah milikLa Ode Rifai; Rumah yang menjadi bukti novum berada disebelah barat tanah obyeksengketa dan terletak dibagian belakang;Bahwa dalam perkara a quo salah seorang saksi Termohon Kasasi yangmengaku sebagai anak La Ode Rifai, dikutip dari putusan menerangkansebagai
    novum tidaknampak sedikitopun kalau rumah yang diterangkan panitia N.I.B. sebagaimilik La Ode Rifai tersebut merupakan warisan La Ode Rore; Bahwa dalamperkara ini tidak terdapat bukti apbapun menyangkut silsilah keturunan La OdeRore, siapa saja ahli warisnya, melalui Penetapan Ahli Waris dariPengadilan, setidaknya keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansiyang yang berwenang untuk itu; Demikian pula tidak ada bukti berapabanyak harta warisan La Ode Rore dan siapasiapa saja ahli warisnya
Putus : 04-10-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2010
Tanggal 4 Oktober 2010 — Hj. IDA FARIDA RACHMAT.dkk vs BUPATI OGAN KOMERING ULU (OKU), dkk
133138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti bukti Novum 1 (satu)Schetskaart dan tanah berdasarkan keteranganJaninudin di halaman 2 (dua) dan hasil SidangBadan Komisi 2 (dua) hari Sabtu' tanggal 18Pebruari 1950 yang dipimpin Abbas AbdullahJabatan Wakil Wedana Ogan Ulu ;Gambar Oekoeran dengan 1 : 1.000 dibuat hariSabtu 18 Pebruari 1950, Schetskaart dari tanahpada halaman 3 (tiga) sesual keteranganJainudin di halaman 2 (dua) hasil sidang BadanHal. 18 dari 33 hal. Put.
    Bukti Novum 2 (duaBahwa surat keterangan waris tanggal29 Desember 2009 yang menerangkan Tjik Olahbin Murod yang meninggal dunia tanggal 02Nopember 1988, isterinya Mareah binti AbdulRoni meninggal dunia tanggal 25 Mei 2001 diBaturaja ; Tjik Olah bin Murod pernah menjabatsebagai Pasirah Marga Bindung Langit LawangKulon Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulupada tahun 1958 tempat tinggal terakhir diJalan Serma Zakaria No.58 Rt.09/Rw.03Kelurahan Pasar Baru Kecamatan BaturajaTimur Kabupaten Ogan Komering
    No.330 PK/Pdt/20103.Jalan yang membuktikan Pengeran Hajibadalah Tokoh Masyarakat di Baturaja ;Bukti Novum 3 (tigaSurat Pernyataan tanggal 29 Desember 2009 dariahli waris Tjik Olah bin Murod :1. Indriwati binti Tjik Olah ;2. Nelyana binti Tjik Olah ;a: Yohana binti Tjik Olah ;4.
    KepadaSlamet Pangkat Pembantu Letnan NRP. 251643telah menyerahkan lepas dan menjadi hakmilik Makodim 0403 sepenuhnya tanah seluas +(lebih kurang sembilan ribu dua ratus tujuhpuluh enam koma lima puluh meter persegi).Yang ada tertulis dalam Surat Penyerahan ituadalah Pemakaian Tanah tersebut diserahkansehingga Angkatan Darat masihmempergunakannya ;Bukti Novum 4 (empatSurat Keterangan tanggal 25 Januari 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh1.
    Tertatar bukti ini menjelaskan, bahwadalam pengukuran dan menunjukkan batas batastanah Kantor Pertanahan tidak pernah melibatkantetangga yang berbatasan langsung dengan tanahSertifikat Hak Pakai No.27 tanggal 05 September2006 ;Bukti Novum 5 (limaSurat yang ditujukan kepada Bapak Jenderal TNIAD Agustiadi Sasongko, Kepala Staf TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat RepublikIndonesia di JakartaNomor Surat : 23/BOS.P R11/X2000Tanggal Surat : Bekasi, 21Oktober 2009Lampiran Surat : 1 (satu) lembarPerihal
Putus : 24-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/Ag/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — 1. UNTUNG BIN NGADIMIN BIN SURATMIN;, DK VS 1. SALAN NG ALIAS SALAN NGADIMIN BIN SURATMIN; , DK
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Factidan Judex Juris, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa novum yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali tidakbersifat menentukan sebab novum mengatakan dalam akta kelahirannyaJumhar Bin Lelur, sedangkan perkara yang telah diputus sampai dengantingkat kasasi adalah Jumhar Bin Ngadimin dan Ade Putra (Tergugat IV)sebagai anak dari Jumhar Bin Ngadimin, tidak pernah membantah danmenyangkal statusnya tersebut dalam pemeriksaan Judex Facti;Bahwa bukti
    novum para Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 1membuktikan Jumhar anak Lelur yang tidak ada kaitannya dengan JumharBin Ngadimin yang tersebut dalam perkara a quo;Bahwa bukti novum para Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 2 danNomor 3 dibuat setelah perkara diputus dan tidak termasuk novum, begitujuga dengan bukti novum para Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 4sampai dengan Nomor 6 bukan bukti yang bersifat menentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang
Putus : 10-09-2019 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 10 September 2019 — Ir. MOCHAMMAD SULTON SAHARA, M.Eng
230109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapat sebagai berikut: Bahwa mengenai alasan adanya novum berupa buktibukti surat, yaitufotokopi Surat Keterangan Nomor 893/571/Badiklatda tanggal 19 Maret2015 (bertanda PK1), fotokopi Paspor Nomor V 887009 atas namaMochammad Sulton Sahara (bertanda PK3), fotokopi Surat Nomor800/4366/Sekre tanggal 19 Desember 2014 (bertanda PK4) dan fotokopiSurat Pernyataan Dedi Suhardedi tanggal 16 Maret 2015 (bertanda PK5), tidak dapat dibenarkan karena bukti bertanda PK1 dan bukti bertandaPK3 bukanlah bukti
    novum yang bersifat menentukan, sebab buktibukti tersebut selain sudah terungkap di persidangan Pengadilan TingkatPertama, juga alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yangHal. 9 dari 12 hal.
    tanggal27 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2013, akan tetapi ketikadilakukan pengajuan pembayaran tersebut Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana masih berada di Indonesia yang dibuktikan denganadanya barang bukti berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) yang ditandatangani oleh Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tanggal 12 Desember 2012, sebab tanpa adanyapermohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka uangpembayaran 100% tidak akan bisa dicairkan; Bahwa begitu pula bukti
    novum berupa bukti bertanda PK4 dan buktiPK5 tidak dapat dibenarkan karena buktibukti tersebut tidak dapatdikualifikasi sebagai bukti novum yang menimbulkan keadaan baru; Bahwa mengenai alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan yangdimaksud Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak ternyataadanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepatdan benar
Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/Pdt/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — Drs. KETUT TAMA ARIMAWAN, B.A., M.M. vs MADE WIRANATHA, dkk
6442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 33 PK/Pdt/2019Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali tentang adanya novum tidak dapat dibenarkan, oleh karenabuktibukti tersebut tidak bersifat menentukan yang dapat melemahkanbuktibukti Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tentang kepemilikanatas objek sengketa;Bahwa bukti novum PK1 berupa Surat Perjanjian Pencarian DanaPinjaman Diluar Bank tanggal 25 Januari 2010 antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Drs.
    Sugianto, sehingga bukan denganTermohon Peninjauan Kembali, sedangkan perjanjian antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah AktaPengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 25 Februari 2010 dan Akta SuratKuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 25 Februari 2010;Bahwa bukti novum PK2 berupa Surat Perjanjian Kontrak Tanah UntukTempat Jualan Mebel tanggal 5 Juni 2008 dan bukti novum PK3 berupaSurat Perjanjian Kontrak Tanah Untuk Tempat Usaha tanggal 10 Januari2008 hanya menerangkan
Putus : 18-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/PDT/2020
Tanggal 18 Februari 2020 — SUPARJA SETIAWAN VS Ny. LINDA ARYANI,, DKK
6025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat asli Surat Panggilan Polisi; Nomor S.PGL/14580/VII/2010/Dit.Reskrimum, tertanggal 26 Juli 2010 diberi tanda bukti novum 1;2. Surat asli dari Departemen Keuangan RI juncto Direktur Jenderal Piutangdan Lelang Negara Kantor Wilayah Ill Jakarta yuncto Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara Jakarta II Nomor S175/WPL.03/KP.02/2006,tentang Ucapan Terima Kasih, diberi tanda bukti novum 2;Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagaiberikut:1.
    suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa bukti baru novum 1 berupa surat panggilan dari kepolisiantanggal 26 Juli 2020 yang ditujukan kepada Suparja Setiawan/Pemohon PKbukan merupakan bukti yang bersifat menentukan, oleh karena suratgugatan dalam perkara a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 14 Agustus 2014 mencantumkan alamatPemohon PK/Tergugat yang berbeda dengan novum akan tetapi hal itutidak menyebabkan gugatan menjadi cacat;Bahwa bukti
    novum 2 juga bukan merupakan bukti yang bersifatmenentukan oleh karena untuk menentukan siapa saja yang harus digugatdalam perkara a quo adalah menjadi hak Penggugat sepenuhnya danmenjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah suatu gugatankurang pihaknya atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali SUPARJA SETIAWAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari
Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 PK/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2019 — PT. SAN MARINO PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Moch. Chanafi VS PT. KARUNIA JAYA SENTOSATAMA, yang diwakili oleh Direktur, Lanawati, dk.
8442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • San MarinoPerkasa:Bahwa bukti novum 1 dan bukti novum 2 tersebut tidak bersifatmenentukan karena kedua bukti novum tersebut hanya menjelaskan perihaltuntasnya pembayaran ganti rugi dari Penggugat/Termohon PeninjauanKembali kepada ahli waris penggarap dan tidak terkait dengan keabsahansuatu Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 68 tanggal 29 Maret 2012 antaraPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai penjual denganTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pembeli:Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
Putus : 26-07-2011 — Upload : 25-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 PK /Pdt/ 2010
Tanggal 26 Juli 2011 — ZEFNAT CHR SAHETAPY vs. DORKAS PASANEA
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Nomor Akta : 05 tanggal 5 April 2010 di Ambon (bukti Novum PKI);b. Pernyataan kesaksian dari : JOHANIS LESBASA yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT di Ambon yaitu Rosdiana Ely.
    ., NomorAkta : 06 tanggal 5 April 2010 di Ambon (bukti Novum PK Ih) ;Telah terbukti secara hukum bahwa pecahnya rumah tangga PemohonPeninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali karenapertengkaran teruS menerus yang disebabkan oleh ulah TermohonPeninjauan Kembali (PK) dan bukannya kesalahan dari PemohonPeninjauan Kembali (PK), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohonpatut harus diakhiri dengan perceraian ;.
    Bahwa bukti Baru (NOVUM) berupa Surat Pernyataan dari PemohonPeninjauan Kembali (dikutip) (bukti Novum PK. III) :SURAT PERNYATAANKepada Yth,Ny. Dorkas PasaneadiTempatYang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Zefnat Chr. Sahetapy, STHHal. 6 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010Pekerjaan : PendetaUmur : 56 TahunAlamat : Jalan Haruhun RT.003/RW.02 No.27, KelurahanWaihoka Kecamatan Sirimau AMBONDengan ini menyatakan bahwa :Hubungan perkawinan saya dengan Ny.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — YURINA ALIE MURSALIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung No. 195 K/TUN/2011, tanggal30 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 124/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, tanggal 8 Februari 2011,PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI akan mengajukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan (NOVUM) yakni :a) Bukti NOVUM 1 (diberi kode N1) berupa LEMBARAN DAERAHKOTA KENDARI NOMOR 22 TAHUN 2006 tentang PEMBENTUKANKECAMATAN PUWATU yang menunjukkan bahwa tanah obyeksengketa terletak di Kelurahan KORUMBA dan bukannya diKelurahan
    WUAWUA, dan Kelurahan KORUMBA dahulu sebelumpemekaran asalnya dari Kelurahan MANDONGA sehingga antaraobyek sengketa MILIK PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI denganobyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 6424/WuaWua milikTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI berbeda dan tidak memilikihubungan hukum ;b) Bukti NOVUM 2 (diberi kode N2) berupa LEMBARAN DAERAHKOTA KENDARI TAHUN 2006 NOMOR 20 tentang PEMBENTUKANKECAMATAN WUAWUA yang menunjukkan bahwa tanah milikTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI terletak di Kec.
    Putusan Nomor 23 PK/TUN/2015PENINJAUAN KEMBALI berbeda/lain dan tidak memiliki hubunganhukum ;:Bukti NOVUM 3 (diberi kode N3) berupa SURAT KEPUTUSAN NO.1206 Tahun 1997 tentang Pengangkatan KEPALA KELURAHANKORUMBA sebagai Pemekaran dari wilayah Kelurahan asal yakniKELURAHAN MANDONGA tertanggal 13 Desember 1997, yangmenunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Korumba adalah dariKelurahan asal yakni Kelurahan Mandonga yang menunjukkanbahwa letak tanah obyek sengketa dengan letak tanah obyekSertipikat No.6424
    /WuaWua ADALAH BERBEDA dimana tanahobyek Sertipikat berada di Kelurahan WuaWua dan Kelurahan WuaWua bukanlah induk hasil dari pemekaran Kelurahan Korumba,sebab Kelurahan Korumba adalah hasil dari pemekaran KelurahanMandonga, Bukti Novum 3 ini juga menguatkan Bukti N1 dan N2 ;Bukti NOVUM 4 (diberi kode N4) berupa Putusan No. 14/PDT/1995/PT.SULTRA, tanggal 5 Juni 1995, yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor. 48/Pdt.G/1993/PN.Kdi, tanggal 22September 1994 (vide Bukti P25) ;Bahwa SHM
Putus : 23-09-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2019
Tanggal 23 September 2019 — Drs. H. M. HIRSAN vs SANDIM alias AMAQ IMAR alias PAPUQ UNI, dk
4733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor SK.80/LA/25.A/1972 tanggal 15 Mei 1972;Bahwa bukti novum pertama sudah pernah diajukan dalampemeriksaan tingkat banding sehingga tidak dapat dijadikan novum dalampermohonan peninjauan kembali a quo, lagi pula bukti tersebut masihdigantungkan apakah syaratsyarat dalam Surat Keputusan tersebut telahdipenuhi dan hal tersebut tidak dibuktikan oleh Pemohon PeninjauanKembali, sedangkan novum kedua tidak sinkron dengan
    tanah objeksengketa mengenai luasnya, sehingga kedua bukti novum tersebut bukanbukti surat yang menentukan di tingkat peninjauan kembali ini dan tidakdapat dipertimbangkan lagi;Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembalidari Termohon Peninjauan Kembali , dinubungkan dengan pertimbanganPutusan Judex Juris ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan
Putus : 11-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt/2017
Tanggal 11 April 2017 — Ir. PRASETY A JATI, Msc vs SIGIT SURYO NUGROHO
5229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prasetya JatiMSc (Bukti novum 1);2. Akte Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polsek PamulangTangerang Selatan tertanggal 23 Juni 2014 (Bukti novum2);Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 158 K/Pdt/2017Adapun bukti baru atau novum tersebut disampaikan serta dila mpirkanpada berkas memori kasasi ini sebagai bukti hukum untuk membatalkanamar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PDT.G/2015 tertanggal28 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini :Mengadili:1.
    Bahwa dengan atau melalui bukti Novum 1 dan bukti Novum 2 adalahdalil hukum yang sangat akurat dan tidak terbantahkan untuk membatalkanputusan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PDT.G/2015tertanggal 28 September 2015 Jo.
    S dengan Tergugat Ir.Prasetya Jati, MSc (Bukti novum 1):Harus terlebih dahulu dinyatakan pembatalannya secara inkrachtoleh Pengadilan Agama;2.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Ahli waris almarhum RUHAMAH dan almarhum ALI BASYAH: JUARIAH (Isteri Ali Basyah), DKK VS Drs. ZAINUDDIN bin IBRAHIM, DKK
7162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diketemukannya Novum Suatu Bukti Baru:Surat bukti (Novum) yang bersifat menentukan yang waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan:Bukti PK1 (Foto Copy) yang telah dimateraikan yaitu:Halaman 28 dari 39 Hal. Put.
    disumpah yangsebenarnya menurut agama dan keyakinannya berdasarkan kebenaranakan diketahui dan diketemukannya kedua bukti novum tersebut;Bukti kedua Novum yang diajukan ini adalah untuk membuktikan secarahukum mengenai objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/ParaTermohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:1.
    Bahwa, pada saat terjadi Proyek Pembebasan tanah untuk Proyeklrigasi Krueng Aceh Pada Tahun 1992 di Desa Babah Jurong, KecamatanKuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pembebasan tanah untuk proyek IrigasiKrueng Aceh salah satunya adalah tanah hak kepunyaan/milik saudaraRuhamah (bukti PK1 angka ke2, nomor Persil 32);Bukti Novum ini membuktikan Tanah yang dibebaskan untuk proyekKrueng Aceh tahun 1992 adalah tanah Kepunyaan/milik Ruhamah(Nenek/mertua dari pada Para Tergugat/Para Pemohon PeninjauanKembali)
    Bahwa dengan kedua bukti novum tersebut membuktikkan secarahukum telah terjadinya gugatan yang kabur (obscure libel) dan hibah yangdilakukan antara almarhumah Ruhamah kepada anaknya almarhum AliBasyah dengan Akta Hibah Nomor 226/KBXI/1999 Tanggal 2 November1999 kemudian almarhum Ali Basyah mewariskan kepada anakanakkandungnya bukan sebagai Perbuatan melawan hukum;8.
    Bahwa dengan bukti kedua bukti Novum PK tersebut sebagaidasar bukti alas hak pembebasan tanah untuk kepentingan proyekIrigasi Kruang Aceh Pada Tahun 1992 yang dibayarkan kepadaRuhamah maka secara hukum, Tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat/Para Pemohon Peninjauan kembali adalah sah menuruthukum;B.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /KAOTIEH IND yang diimpor dari SGS Far East Ltd.Taiwan dan Certificate Of Conformity Nomor 6101/139684 82TW200002 & Nomor 6101/139681 82TW 200002;Bahwa bukti Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak JojoSuroso, selaku Direktur PT. Bandung Perkasa Jaya pada hari senin,tanggal 17 September 2012 dan atas temuan novum dimaksud siapuntuk diangkat sumpah;Halaman 11 dari 21 halaman.
    proses produksi benang;Dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keberatan danPermohonan Banding telah terbukti bahwa Pemohon PeninjauanKembali memang menggunakan mesin tua sehingga asumsi TermohonPeninjauan Kembali yang mengkonversi jumlah kapas yang ada didalam gudang dengan benang yang dihasilkan adalah tidak benarkarena banyaknya kapas yang menjadi waste (sisa) selama prosesproduksi dan adanya penjualan kapas kepada non PKP (PengusahaKena Pajak).Novum Dokumen Kontrol/Pemeriksaan Kapas;Bahwa bukti
    Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak DespiTakari, selaku Kepala Gudang, pada hari selasa, tanggal 2 oktober2012 dan atas temuan novum dimaksud, siap untuk diangkat sumpah;Dari novum tersebut diatas terbukti bahwa prosedur kerja di pabrikPemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Kapas Persediaan di gudang atas permintaan Kepala Produksidikirimkan ke bagian produksi.
    Hal tersebut pernah Pemohon Peninjauan Kembalisampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali, namun TermohonPeninjauan Kembali tetap dengan asumsi sebelumnya;Novum Surat Pernyataan dari Bapak Despi Takari, mengenai ukurankapasitas Gudang;Bahwa bukti Novum tersebut di atas dibuat oleh Bapak Despi Takari,selaku Kepala Gudang, pada hari selasa, tanggal 2 Oktober dan atasNovum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;Novum tersebut membuktikan bahwa gudang penyimpanan kapasmemiliki kKapasitas menampung kapas
    Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2013Bahwa bukti Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak SofyanRahmatullah selaku Human Resources Department (HRD), pada harikamis, tanggal 4 Oktober 2012 dan atas novum dimaksud siap untukdiangkat sumpah;PENJUALAN KAPAS OKTOBER 2007 No. Surat No.
Putus : 27-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Juli 2015 — SYAFRUL AHMADI bin KHAIDIR
10455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TELAH TIDAKMEMPERTIMBANGKAN DAN MENGENYAMPINGKAN ALAT BUKTI(NOVUM) BARU DARI PEMOHON KASASI1.1.
    Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah tidak mempertimbangkandan mengenyampingkan alat bukti sebanyak 7 (tujuh) buah yang telahdiserahkan Penasihat Hukum PEMBANDING dalam persidangan diPengadilan Negeri Lhokseumawe yang dilampirkan bersamaan denganNota Pembelaan tanggal 9 Desember 2013 dari Penasihat HukumTerdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak jugamempertimbangkan dan mengenyampingkan alat bukti (novum) barusebanyak 5 (lima) buah yang dilampirkan bersamaan dengan MemoriBanding
    ADANYA ALAT BUKTI (NOVUM) BARU BERUPA AKTA CERAI NOMOR53/AC/2014/MSy.Lsm Seri A Nomor 016163 tanggal 18 MARET 2014dari MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSEUMAWEBahwa dalam proses berjalannya perkara KDRT di Pengadilan NegeriLhokseumawe, PEMOHON KASASI telah membuat dan mendaftarkan CeraiTalak terhadap istri keduanya TERMOHON KASASI (SUSIAWATI binti HARUNAL RASYID) di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe (lihat alat bukti (novum)baru Gugatan Cerai Talak perkara Register Nomor 163/Pdt.G/2013/ MS.LSMtanggal 26 Agustus
    Lihat Alat Bukti (Novum) baru AktaCerai Nomor 53/AC/2014/Msy.Lsm (Lihat lampiran Akta Cerai dalam MemoriKasasi tanggal 17 April 2014) ;Majelis Hakim Yang Mulia,Bahwa PEMOHON KASASI merasa keberatan dan tidak dapat menerima ataumenolak hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri LhokseumaweNomor 122/PID.B/2013/PNLSM tanggal 24 Desember 2013 dan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PID/2014/PPT.BNAtanggal 20 Maret 2014, untuk itu PEMOHON KASASI telah menyampaikanbeberapa alasanalasan
    Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014serta alat bukti (novum) baru dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim diMahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Jakarta dalam memeriksadan mengadili sendiri perkara a quo ;Apalagi Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRTyang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe danMajelis Hakim Tinggi Banda Aceh telah melakukan tindak pidana KekerasanFisik Dalam Rumah Tangga dan mempidana Terdakwa SYAFRUL AHMADI binKHAIDIR dengan penjara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/PDT/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — EDUARD MANGARAJA BUTAR-BUTAR VS ELIANA
6665 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 18Desember 2015 di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK6 ditemukan fakta tanah yangmenjadi objek sengketa adalah salah satu bidang tanah yang menjadiobjek pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Pekanbaru;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK6 pada halaman 2 ditegaskan:Memutuskan:Menetapkan:Pertama : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaruuntuk menarik dan mencoret
    AninRahman berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Hutan tanggal 22111976 Nomor 15/SK/SH/1976, yang kemudian dilakukan pengurusansertifikat Hak Milik atas tanah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2907 denganWarkah Nomor 4890/2002:Bahwa terdapat kesesuaian data antara Sertifikat Hak Milik Nomor 2907yang menjadi dasar kepemilikan tanah milik Pemohon PeninjauanKembali dengan lampiran yang menjadi alat bukti Novum PK6,sehingga jelaslah Sertifikat Hak
    Edward Nanggaraja ButarButarpada tanggal 28 Maret 2016, ditandai dengan bukti Novum PK8;Bahwa alat bukti yang diberi tanda Novum PK8, menyebutkan halhalsebagai berikut:1. Bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor 2907/Kel.Simpang Tiga Surat Ukurtanggal 4 Mei 2002 Nomor 1206/Simpang Tiga/2002 luas 2.048 m?
    Anin Rahman;Bahwa uraian angka 1 huruf a Novum PK8 adalah berkesesuaian denganalat bukti Novum PK6 yaitu Novum PK6 berupa Keputusan KantorPertanahan Kota Pekanbaru Nomor 27520.105012002LC 222 tentangPemberian Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Konsolidasi TanahPerkotaan yang ditetapkan di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2002 dan ditandatangani oleh Drs. H.
    Teddy Rufkiadi selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru;Bahwa pada Novum PK6, pada bagian lampiran data mengenai objekterperkara diuraikan pada Nomor Urut 29, dan sesuai dengan uraian angka1 huruf a bukti Novum PK8 sehingga kami berpendapat kepemilikan atastanah milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah;2.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
11548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas hal tersebut tentu saja akan merubah luas tanahyang tertera pada sertifikat milik Tergugat, oleh karenapengurusan dan segala sesuatunya Tergugat serahkankepada PT maka kedua Sertifikat milik Tergugat yaituSertifkat Hak Milik Nomor Kelurahan Ngesrep dan SertifikatHak Milik Nomor Kelurahan Ngesrep, Tergugat serahkankepada PT , sebagaimana bukti novum Nomor PK1;4.
    Nomor 238 PK/Padt/2016Penyerahan dari PI kepada Tergugat adalahsebagaimana bukti novum Nomor PK 2;5. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan di PERUMAHAN,yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu Seritifikat Hak MilikNomor Kelurahan Ngesrep dan Sertifikat Hak Milik Nomor Kelurahan Ngesrep, masingmasing seluas kurang lebih 238m?
    (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi); adalahtanah dan bangunan milik Tergugat yang dibeli sebelumperkawinan dengan penggugat , sebagaimana SuratKeterangan dari PT mengenai tanahtanah tersebut yangkami jadikan sebagai bukti novum PK3;6.
    berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Juris yangmenolak kasasi atas Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yangmenguatkan Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Semarang tidak ditemukanadanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dan Judex Juris tidak salahmenerapkan hukum, pertimbangan telah tepat dan benar untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan didasari pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Bukti
    Novum PK1, PK2 dan PK3 yang menerangkan bahwatanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan Pemohon PeninjauanKembali bukan harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali, maka dengan ikut sertanya TermohonPeninjauan Kembali menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan objeksengketa dalam perkara a quo telah membuktikan objek sengketa merupakanharta gono gini/harta bersama;Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta gono gini/hartabersama yang belum
Putus : 25-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 PK/Pdt/2019
Tanggal 25 September 2019 — ELIN LISTIAWATI, DKK VS NINING, DKK
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 636 PK/Pdt/2019diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 7 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (novum) yaitu:1.Bukti Novum 1: Surat Tanda Pendaftaran Tanah SementaraTanah
    Milik Indonesia atas nama NYI INUT, atas persil tanahberdasarkan Kohir Nomor 2761, Persil Nomor 35, S.IV, Luas 117da, terletak di Propinsi Jawa Barat, Keresidenan Priangan,Kabupaten Bandung, Kewedanaan Udjungberung, KetjamatanBuah Batu, Desa Tjipamokolan, yang diterbitkan oleh KepalaJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah MilikIndonesia, Kantor Cabang Bandung;Bukti Novum 2: Salinan C Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor2761, Persil Nomor 35, S.IV, Luas 1170 da, tertulis dan tercatatatas nama
    Nyi INUT;Bukti Novum 3 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerahtanggal 14 April 1976 atas sawah Kohir Nomor 2761, PersilNomor 35, S.IV, Luas 117 da, tertulis dan tercatat atas nama NyiINUT;Bukti Novum 4 Surat Keterangan Direktorat Jenderal PajakInspeksi luran Pembangunan Daerah Bandung Kantor DinasLuar Tk luran Pembangunan Daerah Kabupaten BandungTanggal 24 Februari 1979 Nomor 451AVPJ.02/KI.3313/1979;kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan
Putus : 26-02-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 PK/Pdt/2017
Tanggal 26 Februari 2018 — Hj. ARBAIYAH, dkk. vs. Drs. MUHAMAD DJAWAWI, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
5841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali, sedangkan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;Mengenai alasanalasan peninjauan kembali, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelahmembaca dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 Agustus2017, kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2017dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi dan putusanJudex Facti dalam perkara a quo majelis berpendapat sebagai berikut:Bahwa bukti
    novum berupa petikan Akta Nikah dari Pendaftaran NikahNomor 766/1962 tanggal 28 Agustus 1962 tidak bersifat menentukan karenabukti tersebut hanya menjelaskan tentang Hj.
    Nomor 892 PK/Pdt/2017dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan buktinovum lainnya yang diberi tanda P2 sampai dengan P5 oleh karena barudibuat setelan perkara a quo berlangsung dan tidak disertai Berita AcaraPenyumpahan ditemukannya bukti novum itu. maka bukti PemohonPeninjauan Kembali bertanda P2 sampai dengan P5harusdikesampingkan;Bahwa selain itu tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata karena almarhum H. Machmud bin H.