Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkansebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang exofficio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dandiperiksa secara

memberiketerangan apapun tentang pengasuhan ketiga anak tersebut, maka akan teijadiketidak pastian siapa yang berhak mengasuh, merawat dan mendidik ketiga anaktersebut, hal ini harus dihindari;Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama ketiga anak tersebutdalam asuhan Penggugat ditemukan adanya halhal yang menjadi penghalang atauterhambatnya kepentingan hakhak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

kumulasi Penggugat tentang hakhadhanah ketiga anak (ANAK I, lahir 27 Desember 1991, ANAK Il, lahir 19November 1994 dan ANAK III, lahir 4 Juni 1999) sebagaimana tercantum dalampetitum nomor 3 patut dikabulkan, hal ini sesuai pula dengan doktrin hukum Islamyang tercantum dalam Kitab Bajuri juz Il halaman 195 yang oleh Majelis diambil alihsebagai pendapatnya sendiri:Artinya : Bahwa apabila seorang lakilaki bercerai dengan isterinya, dandia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya

TENTANG HAK ASUH ANAK:HIm. 14 dari 18 hlm.Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Lpk.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat

TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat

TENTANG HAK ASUH dan NAFKAH ANAK.HIm. 21 dari 30 hlm.Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Lpk.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anakadalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini sesuaipasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubahkedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama dengan demikian secara

formil Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat danTergugat yang bernama: 1).

generasi yang sehat spirit danjasmaninya;Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah,Majelis berpendapat kondisi tersebut tidak membawa dampak yang baikdan tidak memenuhi waktu yang cukup untuk mendidik dan mengajarianakanak aquo, sehingga kedua anak yang waktunya lebih banyakbersama orang lain tidak sama jika kedua anak tersebut diasuh olehibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk kepentinganHIm. 25 dari 30 hlm.Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Lpk.anak anak aquo, maka gugatan

kumulasi Penggugat tentang hak asuhanak dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang hak pengasuhananak Penggugat telah ditolak, maka tuntutan tentang biaya nafkah anakoleh Penggugat yang menjadi satu kesatuan dalam kumulasi gugatanPenggugat dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan tidakdipertimbangkan lagi;TENTANG REKONPENSI.Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensiPenggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi

Qaedah fighiyyah yang artinya :Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat, bernama

penggabungangugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 disebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri, dan harta bersama suami Istri dapat diajukan bersamasamadengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatanhukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan

kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, perkawinan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aracelly Nafiza Adrina bintiSumarlin Rivo Tanana, lahir pada tanggal 15 Agustus 2019, umur 5 bulan, saatini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat menganggap anak PenggugatHal. 15 dari 19 Put.

Bimsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hakhadhonah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karenamasih

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersama sama (kumulasi);Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatanperceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan

kumulasi dengan gugatanbiaya hadanah, nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau yang terhutang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan gugatan soalpenguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta Bersama suami istridapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudahputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat yangtelah dikumulasikan dengan gugatan

kedua anak Penggugat dan Tergugat perbulanhingga kedua anak Penggugat dan Tergguat tersebut dewasa atau mandirisejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddahsejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mutah Penggugat berupauang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Nafkah terhutangTergugat selama 7 tahun sejumlah Rp126.000.0000,00 (seratus dua puluhenam juta rupiah);Halaman 15 dari 18 halamanPutusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/MS.LgsMenimbang, bahwa terhadap gugatan

kumulasi Penggugat tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya hadanah serta biayapendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat perbulanhingga kedua anak Penggugat dan Terggugat tersebut dewasa atau mandirisejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat olehkarena gugatan nafkan anak tersebut tidak disertakan dengan gugatanhadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat serta pula di dalampetitumnya

Eksepsi penggabungan gugatan kumulasi subjektif (obscuur libel),Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikanputusan sebagai berikut: Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada

sebagaimana amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat denganTergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadappetitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuaimaksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perluditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertaldengan kumulasi guagatan lainnya , dan karena gugatan pokoknya telahdikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan

kumulasi yang menyertaigugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugatberupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan duaorang anak bernama Anak, perempuan umur 7 tahun dan Anak,Hal. 15 dari 20 hal.

gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkanGugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan hartabersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatanperceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatanhukum tetap. , dengan demikian berdasarkan posita dan petitumgugatan penggugat , maka gugatan

kumulasi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanaholeh Penggugat atas nama dua orang anak tersebut di atas tinggalbersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;Menimbang,bahwa esensinya hadlanah adalah sematamatauntuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang danpangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan

yangmenyatakan perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri in casuPenggugat konvensi dan Tergugat konvensi teruS menerus terjadi perselisinandan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu gugatan Penggugat konvensi aquo harus dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat konvensi terhadapPenggugat konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat Konvensiyang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalambatasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengandemikian kumulasi gugatan Penggugat Konvensi sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikianMajelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat Konvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar anakPenggugat Konvensi

telahterbukti secara sah;Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatanPenggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dariTergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diriPenggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat danTergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata, halaman 104 s/d 105 penggabungan gugatan (kumulasi gugatan)harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) terdapat hubungan erat/hubunganbatin diantara gugatangugatan yang digabungkan; 2) terdapat hubunganhukum antara para penggugat atau antara para tergugat.Dengan demikian, penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yangdilakukan oleh para penggugat telah menyalahi teori dan prakteksebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para penggugatharus

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakammemandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan s Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anakanak Penggugatdan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat

PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makadiperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan

kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hakhadhonah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karenamasih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengangugatan hak hadhanah masih ada koneksitas/nhubungan yang sangat erat makakumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakHal. 10 dari 19 Hal.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakammemandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anakanak Penggugatdan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersama sama (kumulasi);Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Qaedah fighiyyah yang artinya :Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak hasilperkawinan Penggugat dan Tergugat

No.613/Pdt.G/2020/PA.TPI.Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, perkawinan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat danTergugat, bernama XxxxxXxXxXXXXXXXXxXxx, lahir pada tanggal 05 Desember 2018,saat ini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat menganggap anak Penggugatdengan Tergugat sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibukandungnya

perlumenambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:HIm. 15 dari 20 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat danTergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan

Tidak ditemukan hubungan hukum yang erat,sebab : Dua orang subjek hukum (Penggugat I, II) adalah masingmasingsempurna sebagai subjek hukum Objek gugatan Para Penggugat adalah berbeda.Penggabungan gugatan (kumulasi) yang dengan tegas tidakdibenarkan.Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan, antara lain, yaituantara lain : Pemilik Objek Gugatan Berbeda.Sebagaimana disebutkan oleh M.

Larangan itu, bersumber dari hasilpengamatan praktik peradilan.Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek,dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No.201 K/Sip/1974. Objek anah yang terperkara yang digugat terdiri daritanahtanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orangpemilik). Oleh karena itu, Para pemilik tersebut tidak dapat melakukanpenggabungan gugatan terhadap Tergugat.

Berbeda Petitum gugatan masingmasing PenggugatKesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanahsebagai objek hukum gugatan Penggugat dan tanah sebagai objekgugatan Penggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untukmasingmasing Penggugat menjadi berbeda.2.1. Kerugian Immateriil.o Dalam gugatan (Posita) pada point 19, halaman 7, tentangkerugian Immateriil.

Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);Berbeda Posita gugatan masingmasing Penggugat;Dengan kesalahan penggabungan gugatan (kumulasi) dari dua orangsubjek hukum (Penggugat I, Penggugat II) yang berbeda dan dua objekhukum yang berbeda pula (tanah sebagai objek gugatan Penggugat ,Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snttanah sebagai objek gugatan Penggugat Il) maka posita gugatan untukmasingmasing Penggugat menjadi berbeda;Perbedaan posita gugatan tersebut dapat terlihat dengan jelas

dalamgugatan Para Penggugat :e halaman 2 s/d 3 : Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugate halaman 4 s/d 5 : Perbuatan melawan hukum Tergugat.e halaman 6 s/d 8 : Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.Hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur;Berbeda Petitum gugatan masingmasing Penggugat;Kesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanah sebagaiobjek hukum gugatan Penggugat dan tanah sebagai objek gugatanPenggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untuk masingmasingPenggugat

;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat