MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 28 Maret 2013 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-02092015-0026 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan anak- anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap merupakan tanggung jawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik, akan tetapi untuk status hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetap memperhatikan status purusa dan hukum adat Bali ;------------------5.

Menyatakan anak anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATdan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap' merupakan tanggungjawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik, akan tetapi untukstatus hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetap memperhatikan status purusadan hukum adat Bali ;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 1998 di Denpasar adalah putus karena perceraian ; ------------------------------------------------------------------- 3.

dalam register yang disediakan untuk itu ;Berdasarkan alasanalasan dan uraianuraian tersebut diatas, Penggugatmohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.DPS1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Hukum

Adat Bali dan AgamaHindu pada tanggal 31 Januari 1998 di Denpasar adalah putuskarena perceraian ;Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang bernama1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan,lahir pada tanggal 19 April 1999 ;2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki,lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 ;tetap tinggal bersama Penggugat, dengan diasuh dandihidupi bersama oleh Penggugat dan Tergugat, serta tidakmenghalangi Tergugat sebagai Bapak Kandungnya

petitum pokok sedangkan petitum pokok telahdikabulkan maka petitum lain dapat dikabulkan pula;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat harusdihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 serta yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Hukum

Adat Bali dan AgamaHindu pada tanggal 31 Januari 1998 di Denpasar adalah putuskarena perceraian :3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang bernamaANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggalNO angprt, VQ g atee eeereeANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir pada tanggal 31Agustus 2002 ; Tetap tinggal bersama Penggugat dengan diasuh dan dihidupi bersama olehPenggugat dan Tergugat serta tidak menghalangi Tergugat sebagai Bapakkandungnya

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan hukum bahwa I Wayan Darmi mengalami cacat mental (dungu) atau retardasi mental sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam hukum;
Menetapkan Para Pemohon sebagai Pengampu atas I Wayan Darmi;
Menetapkan Para Pemohon berhak untuk mengurus segala kebutuhan hidup, mengurus segala hak dan kewajiban I Wayan Darmi serta melakukan pengurusan I Wayan Darmi dalam arti yang seluas-luasnya sampai akhir hayatnya menurut hukum

adat Bali, termasuk mengurus segala harta kekayaan miliknya dalam arti seluas-luasnya menyewakan, menjaminkan, kepada pihak Bank dan pihak lainnya dan jika dipandang perlu termasuk menjual sebagian atas tanah hak milik seluas 216 m2 dari luas tanah keseluruhannya seluas 433 m2, sebagaimana tertuang didalam SHM No. 2856 / Desa Pemogan serta atas seluruh harta bergerak maupun harta tetap milik I Wayan Darmi baik yang telah ada maupun akan ada / didapat dikemudian hari;
Menyatakan Para Pemohon

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Br.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006 dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CS/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singarajayang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil PihakHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 658/Pat.G/2018/PN SgrPenggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa,untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;1.2.Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secarakeseluruhan;Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut Hukum

Adat dan Agama Hindu di KotaAmlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai denganKUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 107 /CS / 2007 tertanggal 22Januari 2007 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali, adalah sah secara hukum danputus oleh karena PERCERAIAN yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;Menyatakan sah secara hukum, kedua orang anak hasil perkawinan dariPihak Penggugat

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura,Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal O5 Juli 2006 dandilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor 107/CS/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasemadalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2004 di kediaman Pihak Penggugat (Purusa) yakni di Banjar Dinas Mengesta, Kel/Desa Mengeste

Inilah yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Siapa yang dapat menyatakan keabsahandan ketidakabsahan keberlakuan hukum adat di suatu tempat selainmasyarakat hukum adat itu sendiri ???. Bukankah kedinamisan sifat hukumadat itu melekat dalam perilaku warga persekutuannya dalam hidup seharihari ???.

adat (waris) bersifat dinamis, maka apabilaterdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembanganhukum masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertihukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengankedudukan lakilaki, maka hukum adat tersebut tidak dapatHalaman 16 dari 24 hal.Put.

Nomor 1130 K/Pdt/2017yaitu hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempatdan sosial.

Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamisdan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagidengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negarakesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hakperempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2014 di Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-13112014-0009, tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 676/CS/2007 pada tanggal

NHM/Tergugat Il mengembalikan tanah hak ulayat/tanah adatkepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 29.622 Ha dikembalikan kepadapara Penggugat sebagaimana dalam keadaan semula;Bahwa PT.

Bahwa dalam butir 2petitum gugatan, para Penggugat meminta agar Tergugat Il mengembalikantanah hak ulayat kepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 29.622 Hakepada para Penggugat.

Pada satu sisi, para Penggugat menyatakanbahwa tanah hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat Kao namunsebaliknya para Penggugat meminta tanah hak ulayat dikembalikan kepadapara Penggugat;Demikian pula dalam butir 3 petitum gugatan, para Penggugatmeminta agar Tergugat Ill membayar ganti kerugian atas tanah hak ulayatkepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 3.770 ha kepada paraPenggugat.

PAN Tunggal5 PwPnNtePoroapY == ll seOo wpe + oOkrsbersama dengan seluruh karyawannya bertempat di teluk Loleo Kecamatan Kaopada tahun 1976/1977, karena mereka dengan sengaja telah melakukanpengelolaan kayu agatis di atas hak Safa Masyarakat Hukum Adat Kao dan diatas tanah adat / hak ulayat kepunyaan Masyarakat Hukum Adat Kao;Hal. 15 dari 19 hal. Put.

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebaiamana dimaksuddalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yangbersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansi yangmengelola sumber daya alam;2.

Menyatakan hukum anak yang lahir dalam Perkawinan ini yaitu : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 5072/2009, tertanggal 3 Agustus 2009 menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali.5.

ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Denpasarpada tanggal O08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir di Denpasar padaTanggal 22 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 5072/2009 tertanggal 3 Agustus 2009menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali4.

2009, tertanggal 3 Agustus 2009 tersebutberada pada pihak Penggugat sebagai Purusa, Majelisberpendapat berdasarkan posita Penggugat dan dikuatkan denganketerangan saksi saksi, serta ternyata bahwa anak tersebutselama ini yang membiayai hidup dan sekolahnya~ adalahPenggugat dan diajak serta diasuh dengan baik oleh Penggugatmaka demi untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anaktersebut sudah sepatutnya anak tersebut tetap beradadalam asuhan pihak Penggugat selaku Bapak kandungnya dansejalan dengan hukum

adat waris di Bali, namun demikiantanggungjawab atas kebutuhan anak tersebut tetapmenjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tuanya,dan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungya untukdatang memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangkepada anaknya tanpa syarat tertentu, sehingga dengandemikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum 4 dalamsurat gugatan Penggugat, tentang pengiriman salinan Putusanyang telah mempuny ai kekuatan

Menyatakan hukum anak yang lahir dalam Perkawinan iniyaitu : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir di Denpasarpada tanggal O08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No, 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT Lahir di Denpasar padatanggal 22 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No, 5072/2009, tertanggal 3 Agustus 2009menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali5.

M E N G A D I L I:

1.Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patutdan sah;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu

yang bernama I Gusti Ngurah Mangku Rupa, pada tanggal 18 Maret 2013 hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-12022014-0019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal4 Maret 2014 adalah perkawinan yang sah;

4.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan

., telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistriyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal Bahwa dari perkawinan antara Penggugat

Sehingga Penggugat memutuskan untukmengambil keputusan terhahadap Tergugat untuk mengkahirihubungan perkawinan dengan PerceraianBahwa dari halhal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agarperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapanPemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah Mangku Rupa ,pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang

, Lahir di Bangli pada tanggal ,dengan NIK: .Adalah anak yang SAH dari perkawinan antara Penggugat danTergugat, dan Pihak Tergugat selaku Purusa dan Pihak Penggugattetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalangipihak siapapun :Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menuruttata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yangdilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Halaman 20 dari 23 halaman.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah MangkuRupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Agama dan Hukum Adat Hindu, beralamat di Banjar Dinas Darma Yadya, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan telah di catatkan pada Kantor Dinas

Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan Saudara JusRumsaury pada tanggal 01 September 1986 tidak sah BerdasarkanUndangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagiProvinsi Papua dan Peraturan daerah Khusus Provisi Papua Nomor 23Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah karena:e Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak PeroranganWarga Masyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter MonginsidiKel.

Sabatia membuat dokumen kepemilikan tanpasepengetahuan/izin keluarga pemilik tanah hak perorangan wargamasyarakat Hukum Adat Atas Tanah ;6.

Pada poin 12 ini sangat tidak rasional pernyataan Saudara NY.SABATIAH karena yang nyata dirugikan secara material dan immaterialadalah akami kelurga anakanak dari bapak Leonard Rumawi sebagaipemilik Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas TanahBerdasrkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomikhusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi papuaNomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;13.

Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak Perorangan WargaMasyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter Monginsidi Kel.Oyehe Nabire berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah;b. Adanya perbedaan tanda tangan saudara Jus Rumsaury dalam suratyang dibuat pada tanggal 01 September 1986, dengan yang sebenarnya;c.

Sabatia membuat dokumen kepemilikan tanpasepengetahuan/izin keluarga pemilik tanah hak perorangan wargamasyarakat Hukum Adat Atas Tanah;3.

3)Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yangmenetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hakperorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, makamasyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukumadat yang bersangkutan berwenang untuk :a. melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat danatau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahsesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukumadat yang bersangkutan ;b.

hak atas tanah sesuai denganperaturan perundangundangan.Pasal 10:(1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat danatau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahdilepaskan oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan wargamasyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3)huruf a, maka tanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjaditanah yang langsung dikuasai oleh Negara.(2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat

57/PDT/2021/PT JAP.atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dantanaman tumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanahhak ulayat masyarakat hukum adat dan atau tanah hak perorangan wargamasyarakat hukum adat.(5) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangkawaktunya atau hapus

ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGAMASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, ditentukan :Pasal 13:(1)Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hakulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraanwarganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secaraoptimal.(2) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskantanah apabila diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untukkepentingan umum dengan

adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban untuk menjagakelestarian lingkungan tanah tersebut.Dan dalam BAB VI tentang PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYATMASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGAMASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, ditentukan :Pasal 14:(1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau peroranganwarga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang samadapat diselesaikan menurut hukum adat setempat.Halaman 15 dari 19 Putusan

Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1 ANTONIUS MEGOR, Pengugat 5 PAULUS FON dan Alm. TADEUS DON adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak YAKOBUS GO; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena TADEUS DON telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya in casu Penggugat 2 BERNADETA MAMUS, Penggugat 3 YULIANUS ENDERA HOUW dan Penggugat 4 PIUS MAXIMILIAN KOLBE;4.

Inilah yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Sebagai produk sosial,hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa, melainkan setiap masyarakatmemiliki hukumnya sendiri. Sebagai hasil konstruksi sosial, hukum adatbersifat kontekstual, tidak tekstual. Hukum adat hidup, tumbuh dan bekerjasesuai konteks waktu, tempat dan sosial.

Siapa yang dapat menyatakan keabsahandan ketidakabsahan keberlakuan hukum adat di suatu tempat selainmasyarakat hukum adat itu sendiri ???. Bukankah kedinamisan sifat hukumadat itu melekat dalam perilaku warga persekutuannya dalam hidup seharihari ???.

ketentuan hukum adat yang sejatinya berbeda dari satumasyarakat dengan masyarakat lainnya.

Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamisdan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagidengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negarakesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hakperempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh

hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adatPutusan perkara perdata Nomor 58/PDT/2021/PT JAP.

adat dan atau hakperorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidangbidang tanah yang pada saatditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan ataubadan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturanperundangundangan.Pasal 10 :(1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan olehmasyarakat hukum adat dan atau

pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(4) Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dan tanamantumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah hak ulayatmasyarakat hukum adat dan atau tanah hak perorangan warga masyarakathukum adat.(5) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis

ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGAMASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, ditentukan :Pasal 13 :(1) Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayatatas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya denganpemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal.(2) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah apabiladiperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum denganpemberian

TANAH, ditentukan :Pasal 14:(1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan wargamasyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapatdiselesaikan menurut hukum adat setempat.(2) Jika masingmasing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yangberlainan dan memilin hukum adat sebagai mekanisme penyelesaiansengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh forum penyelesaiansengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para abhimengenai hukumhukum

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;------------------------------------4. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :----1.

Bahwa disamping surat keputusan Bupati Badung diatas, Kelianadat juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/11/2014 isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudahlama meninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinanPenggugat dengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakanputus / ceraimekurenan 5 2220222 nnn ence cece ncn nncecce cen e necesBahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agamaHindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor :267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinanyang sah dan Putus Karena perceraian ;3. Bahwa anakanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 02 Mei 1992 ;2.

Badung jugatelah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/III/2014isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat di tempattinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah lamameninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinan Penggugatdengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakan putus / ceraimekurenan j 22220 o nen en nnn n nec ce cnn cence ccs eeee Bahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan tanggung jawabPurusa ( lakilaki ), sedangkan anak

, Pasal 40 ayat 1Undangundang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau UndangUndang lainyang bersangkutan j=e0 nena eine cinemas1.MENGADILI:Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengansepatutnya untuk menghadap dipersidangan TIDAK HADIR ;Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan VERSTEK 52222 22222 2n nnn nn nnn nnn cece ence nn cenceMenyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum

Adat dan agama Hindudiruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yangsah dan Putus Karena perceraian ;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2007 di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2755/WNI/2010, tertanggal 30 November 2010