Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Ad.I.

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Bahwa berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil, berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 42.K/Kr/1965, tertanggal 8 Januari 1966, maka sifatmelawan hukum dapat hilang oleh karena halhal sebagai berikut :1.

Tetapi sebaliknya Terdakwa harusS menanggung sendirituduhan pidana yang tidak mendasar sedang dialaminya hingga Terdakwadiberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cangkoak yang manaputusan pengadilannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami berpendapatbahwa Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Seperti yang telah dipahami bersama, bahwa unsur Menyalahgunakankewenangan

Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Bahwa dari faktafakta yang didapat selama dalam pemeriksaan perkara ini dimuka Judex Facti, terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon padatahun 2007 mendapat bantuan Raksa Desa yang seluruhnya berjumlah Rp104.000.000, (Seratus empat juta rupiah).Bahwa Terdakwa selaku Kuwu Desa Cangkoak, ditunjuk sebagai Ketua SatlakDesa Cangkoak, berdasarkan Keputusan Camat

keuangan Negara atauperekonomian Negara, harus dinyatakan tidak terpenunhi.Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata unsur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakterpenuhi, maka Dakwaan Lebih Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti.Bahwa dari keberatankeberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka telahterbukti bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 253

keuangan Negara atau perekonomian Negaradipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang unsurnya meliputi

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta yangterungkap dalam persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

:1.Setiap orangDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan a quo yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian NegaraMenimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindak pidanakorupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tersebuttidak perlu telah terjadi akan tetapi apabila perbuatan tersebut dapat/mungkinmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara maka perbuatanpidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara atauperekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perobuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibatperbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Barda Nawawi Arief SH dalambukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat didepan unsur merugikan keuangan Negara merubah delik ini menjadi delikformil

keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa ia Terdakwa Ir.

RI Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapatdipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 2042(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa UnsurUnsur yang terkandung

dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1 Setiap orang ; 222 nne nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn2 Secara Melawan Hukum ; 7022222 222 nnn nn nnn nnn nn3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; Ad 1.

keuangan negara atau perekonomian negara ;Hal 43 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby44Ad 1.

NURCHOLIS selaku Direktur CVCahya Adi Karya Tuban sebagai rekanan pemenang lelang Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1Senori telah merugikan keuangan Negara karena sesuai dengan kontrak Proyek Pembangunan GedungSMAN 1 Senori yang telah ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp.946.000.000, (Sembilan ratusempat puluh enam juta rupiah) terbukti telah merugikan keuangan negara yaitu telah menguntungkandiri sendiri sebesar Rp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu

keuangan negara atau perekonomian negara,meskipun masingmasing merupakan kejahatan, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara berikut : Berawal pada tahun 2005, Pemerintah RI cg.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;5.

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannyamenyatakan unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum ;Bahwa unsur Yang dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomian negara adalah unsur yang disusun secara alternatif redaksional

keuangan negara atauperekonomian negara maka perbuatan tersebut bukanlah tindakpidana korupsi ;Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Domputersebut, telah jelas Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delikini dan pendapatnya bertentangan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang a quo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam pertimbanganputusannya pada unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, membuat kekeliruan lagi dalam menafsirkanunsur delik dengan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yangdimaksud dengan merugikan perekonomian negara, padahal unsur iniadalah alternatif redaksional ;Bahwa dalam Requisitoir dan Repliknya Jaksa Penuntut Umum telahmenyebutkan apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomiannegara tidak dapat diketemukan definisi

Nomor 299 K/Pid.Sus/2013tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sesuai Akte Notaris yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris SISTKELIMOWA, SH Nomor : 16 Tahun 1997, pada tanggal 04 April 1997 telahterjadi perjanjian tukarmenukar tanah dan bangunan antara DepartemenPertanian RI dengan PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills (PT.

WAYAN SUTAPA pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau sutau badan secara langsung atau tidaklangsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang manaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Drh.

keuangan Negara,badan atau perekonomian Negara atau patut disangka olehnya bahwaperbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Bahwa untuk dapatnya seseorang dipidana menurut ketentuan dari Pasal 1ayat (1) a dan Pasal 1 ayat (1) b UndangUndang No. 3/ 1971, makaperbuatan palaku harus memenuhi seluruh unsurunsur delik/pasaltersebut, artinya unsurunsur delik tersebut tidak bersifat alternatif,melainkan kolektif, karenanya harus dibuktikan seluruh unsur delik, untukmenghukum seorang

WAYAN SUTAPA, artinyadalam dakwaan Primair : harus ada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan ; harus ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; harus merugikan keuangan Negara.

Dan merugikan keuangan Negara. Istilah khas esensi oleh beliau pada halaman yang sama dikatakan bahwa:"unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lain.Seseorang baru dapat melakukan tindak pidana apabila telah terpenuhiunsurunsur daripada tindak pidana itu".

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001,rumusannya sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungankan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsiadalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukupapabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara itu sendiriadalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikianyang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadiruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R.

Pacitan Kab.Pacitan atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukanbeberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut

Pacitanatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya , yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan denganHal. 7 Putusan No.86/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sbytujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan;6. Dalam hal dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Majelis berpendapat dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukanoleh Terdakwa.

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan;6.

Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akibatperbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesarsebesar Rp.76.392.875,06(tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluhlima koma nol enam rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke empatyaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telahterpenuhi dilakukan secara hukum oleh Terdakwa ;Unsur ke 5 : Yang

Alimudin sebagai penanggung jawab organisasi dan pelaksana programpemerintah di bidang ekonomi dalam hal ini pertanian dan pengadaanberas untuk kepentingan stok nasional, yang telah digunakan dengan tidaksesuai dengan ketentuan kredit program/proposal kredit, Terdakwa telahtidak dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan kredittersebut, sehingga telah merugikan keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan 1992 sebesar Rp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani tahun 1990/

keuangan Negara atauperekonomian Negara, yaitu dengan telah dilakukannya serangkaian perbuatansebagai berikut:1.Bahwa dalam tahun 1990/1991 atau Masa Tanam 1990/1991, Terdakwa sebagaiManager KUD.Sipurennu sekaligus sebagai pelaksana penanggung jawaboperasional KUD untuk melaksanakan fasilitas atau sarana program Kredit UsahaTani (KUT) melalui Terdakwa berdasarkan buktibukti pencairan yang semuanyatercantum dalam berkas permohonan Kredit Usaha Tani untuk KUD.Sipurennu No.68/KUD/SIP/XII/1990 tanggal

keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan (KPP) tahun 1992 sebesarRp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani tahun 1990/1991 sebesar Rp. 12.416.000.Jumlah Rp. 87.416.000,(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), atau disekitar jumlah itu.Perobuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo.Pasal 28 jo.

keuangan Negara melalui BRI CabangBarru sebesar : Kredit Pengadaan Pangan (KPP) tahun 1992 Rp. 75.000.000, Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 1990/1991 Rp. 12.416.000,Jumlah Rp. 87.416.000,(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), atau disekitar jumlah itu.Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 KUHP jo.

Kadir bin Alimuddin secara sah dan meyakinkantelah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimanatersebut dalam dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya secaralangsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Menghukum oleh karenanya dengan hukuman penjara selamalamanya 4(empat) tahun dikurangi

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPinrang, Jalan Jenderal Sukowati Nomor 40 Kelurahan MaccorawalieKecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPinrang, secara bersamasama atau bersekutu satu sama lain baik sebagaiorang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau. suatu) korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2009 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasimelalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrangmengadakan kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UnitPelaksana Teknis Rajang Desa Buttusawe Kecamatan DuampanuaKabupaten Pinrang , tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempersiapkanlahan pemukiman dan perkebunan bagi warga transmigrasi

ANDI ONCIsebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara sebesarRp. 216.072.397, (dua ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratussembilan puluh tujuh rupiah) ; 200 non noe nnn nner neeBahwa perbuatanperbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDIONCI bersamasama dengan H.M SADDIKA Bin H.

ditunjuk, berdasarkan surat perintah kerja Nomor :08/SPK/PPK.PS.B/IlV2009 tanggal 18 Maret 2009, pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, secarabersamasama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yangmelakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan

keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2009 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasimelalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrangmengadakan kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UnitPelaksana Teknis Rajang Desa Buttusawe Kecamatan DuampanuaKabupaten . .Kabupaten Pinrang , tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempersiapkanlahan pemukiman dan perkebunan bagi warga

keuangan negara atau perekonomian negara,sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Hal. 1 dari 19 hal.

No. 1238 K/PID.SUS/2013menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program BlockGrant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterimaPemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan

Bin THONCEWARMASEN telah terbukti secara sah da menyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

keuangan negara sebesarRp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribuRupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap TerdakwaYOHAN WARMASEN, S.Pd.

Bin THONCEWARMASEN telah merugikan keuangan negara sebesar Rp131.460.000,00(seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) sehingga sudahselayaknya Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCEWARMASEN untuk dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesarRp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribuRupiah).

Keuangan Negara atau Perekonomian Negarac.q.

keuangan negara atauperekonomian negara c.q.

keuangan negara atau perekonomiannegara;Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap penafsiran JudexFacti tentang unsurunsur' tindak pidana sebagaimanadirumuskan dalam pasal 3 jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara" ;Bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pertimbanganhukum dalam putusan a quo pada halaman 29 sampai dengan 30antara lain menyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan danabantuan hibah P2SEM sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2008 telahditransfer ke rekening LSM Lambada dan Terdakwa sebagaiketua LSM tersebut telah mengambil

hukum" Bahwa, pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Pemohon Kasasiterdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, seharusnya untukmenyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara" terbukti, terlebin dahulu ditetapkan nilai kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara akibat perobuatan Terdakwayang diterangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.

Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan

keuangan Negara atau daerah sebesarkurang lebih Rp.113.188.400,.

keuangan negara atauperekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400..

keuangan negara atauperekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400,(seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratusrupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:Hal 11 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smq.

Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerjapada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal, Terdakwa SLAMET BinSUWARDI selaku staf Koperasi dari PKM serta sebagai Anggota TimPelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana BergulirPemerintah bagi UMKM (Usaha Makro Kecil Menengah), telah menerimauang setoran dari para nasabah, dimana sesuai ketentuan yang belaku,uang setoran yang diterima tersebut seharusnya diteruskan

keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsurunsurdari pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 3 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagai didakwakanpada dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Primair

ISMAIL SYARIEF, pada tanggal 3 Maret 2009s/d 14 Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2009, bertempat di Jalan Tambak Sari Komplek Gelora 10 NovemberSurabaya, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

keuangan negara Cq.

Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal ketika Terdakwa H.

No. 1443 K/Fid.Sus/201 1Surabaya dan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan sesuai denganperuntukan, maka telah merugikan keuangan negara Cq. PemerintahKota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000, (Seratus tujunh puluh lima jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Surabaya tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa H. M.

keuangan negara atauperekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkanalokasi anggaran untuk beberapa Proyek yang antara lain untuk melaksanakanproyek yang anggaran/dananya dari Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi(DAK non DR) sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)dan Dana Pendamping DAK non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empatpuluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima

Pasal 64 ayat(1) KUHP terdiri atas unsurunsur sebagai berikut:@. setiap orang;b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi;c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana, yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;d. dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara;e. dilakukan secara berlanjut.Ad a) Unsur setiap orangMenimbang bahwa unsur setiap orang adalah untuk menentukan subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban.

keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 tahun 2001, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal,yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan

Apabila makna katamerugikan tersebut dihubungkan dengan keuangan negara atau perekonomiannegara, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara ataumenyebabkan rugi keuangan negara.

keuangan negara atau perekonomiannegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;25Ade) Unsur dilakukan secara berlanjutMenimbang, bahwa tentang unsur perbuatan berlanjut, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa unsur perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDJI dari dakwaanPrimair tersebut;Menyatakan bahwa terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDIJT terbuktisecara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan

keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HLMUDJIONO Als PAK MUDJIberupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan tahanan sementara dan denganperintah

Jabatanatau Kedudukan yang ada padanya dengan tujuan Menguntungkan dirisendiri Menguntungkan orang lain Menguntungkan suatu koorporasi Yangdapat merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara,terdakwa juga tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pidana, ;4.

No. 1541 K/Pid.Sus/2013Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan olen Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Hal. 7 dari 55 hal. Put.

keuangan Negara, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Keuangan Negara ;Bahwa hasil audit BPKP menurut Saya sebenarnya tidak layak dipertimbangkankarena BPKP dalam melakukan audit tidak profesional dan proporsional (hanyasepihak), artinya tidak melibatkan PT.

keuangan Negara atau perekonomian Negarayang terdapat pada dakwaan Primer tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke 4 dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan Primer dan unsurke 4 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara padaHal. 47 dari 55 hal.

Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; A Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.

Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluhsembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa ia Terdakwa H.

;e Biaya Hut Provinsi Maluku Utara = Rp. 95.000.000, ;Sedangkan sisanya sebesar Rp. 627.500.000, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu sama sekali tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa ;Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan SulawesiUtara Nomor : Lap2676/PW.18/5/2005 tanggal 16 September 2005, perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 2.131.159.090,91(dua milyar seratus

keuangan negara Rp. 18.159.090,91(delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiahsembilan puluh satu sen) ;Dengan demikian Rp. 2.003.000.000, (dua milyar tiga juta rupiah) + Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) + 18.159.090,91 (delapan belas jutaseratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen) =Rp. 2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluhsembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen

keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar Rp. 2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu jutaHal. 9 dari 26 hal.

No. 467 K/Pid.Sus/2007Utara Nomor : Lap2676/PW.18/5/2005 tanggal 16 September 2005, perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 2.131.159.090,91(dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilanpuluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu dengan perinciansebagai berikut :16Jumlah panjar / kas bon yang diterima oleh Terdakwa pada tahun 2001adalah sebesar Rp. 2.105.000.000, (dua milyar seratus lima juta rupiah)dikurangi jumlah

keuangan negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Halaman 2 dari 92 hal.

AHMAD HADI.Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair yang berbunyi: setiap orang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara; dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa semua unsur daridakwaan primair terpenuhi.Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum putusanPengadilan

Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT SMR2.3.Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau Suatu korporasi:;Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Yang uraiannya sebagai berikut:1.UNSUR SETIAP ORANG:Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pengertian tindak pidanakorupsi yaitu Siapa saja atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapatdimintai pertanggungan jawab atas suatu perbuatan hukum yang dalamperkara ini maksudnya Terdakwa AJKURI

keuangan Negara sehingga unsure secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi terpenuhi.

Terdakwa dinilai beritikat baik karena walaupun temuan kerugian keuangannegara terjadi 2 tahun setelah selesai mengerjakan proyek tersebut( setelan PHO ) apalagi proyek tersebut dikerjakan dipesisir pantai yangrawan erosi dan cuacanya/gelombang yang tidak menentu, namunTerdakwa tetap taat untuk mengembalikan kelebihan pembayarankepadanya kepada negara.Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan PerekonomianNegara walaupun telah dipulinkan.