--------------------------------------

1. DALAM POKOK SENGKETA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------
   2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.709-Huk/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian

Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 - 2024 dan Lampiran II Keputusan Kabupaten Karawang tentang daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 - 2024, Khusus

Nomor Urut 8 Atas Nama Usman Sonjaya Kepala Desa Curug, Kecamatan Klari;--------

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARAObjek gugatan sengkata Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018, tanggal 14 Desember 2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala DesaDan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 2024 dan Lampiran Il Keputusan Bupati Karawang tentang DaftarPengesahan

Dengan demikian jelas TERGUGAT telah melakukanpelanggaran asas akuntabilitas ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, karenanya beralasan hukumapabila Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018,tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan DanPengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Secara Serentak Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang PeriodeMasa Jabatan

Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Desadan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan 67 (EnamPuluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun20182024 dan Lampiran Il Keputusan Bupati

Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Desadan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan 67 (EnamPuluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun20182024 dan Lampiran Il Keputusan Bupati

T1 Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.709 Huk/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (EnamPuluh Tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan Dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh)Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode MasaJabatan Tahun 2018 2024 ( copy sesuai asli) ;2. T2 Tata tertio Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Curug,Kecamatan Klari , Kabupaten Karawang (copy dari copy) ;3.

./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dindin Firmansyah, SE., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Yangdinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya,yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acaratidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diriPenggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansipemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 TentangPerangkat Desa, Jo.

Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifatExceptio Obscuur Libel, tidak jelas atau kabur dalammengajukan dalildalilnya dalam surat gugatannya, karena tidakmenjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum dipecatdengan Hormat sebagaimana Keputusan Kuwu Desa GebangKulon Nomor: 141.3/Kep. 061 Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARIDINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESADALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG, Penggugat selama

Artinyaselama perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berjalankemudian di putusan pada tanggal 19 Agustus 2020 namun Tergugatmengeluarkan objek baru berupa Pemecatan tertanggal 8 Juli 2020tetaplan sah dan tidak menggugurkan Keputusan Kuwu DesaGebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 058 Sekret./2020 tanggal 8 Juli2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARIDINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAMJABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG, sebagaimana bunyi pada putusan yangtelah

Menyatakan sah Keputusan Kuwu Desa Gebang KulonNomor: 141.3/Kep. 061 Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARIDINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAMJABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG;Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusanini;4.

Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi SebagaiPerangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang KulonKecamatan Gebang (vide Bukti P1, berupa fotokopi sesuai dengan fotokop!

./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----------------

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;--------------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah)

Yangdinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya,yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acaratidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik IndoneBahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diriPenggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansipemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan Pasal32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 TentangPerangkat Desa, jo.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor :076/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n.

ELMALIA PESAWIK pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 00070/KEP/FT/5910/08 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama HJ.

Dengan Hormat SaudaraDrs.

Prima Karya Manunggal danselanjutnya surat Nomor: 835/Kpts/PKM/1600/112008 tertanggal 12 November2008 perihal Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Hamsir sebagaikaryawan PT. Prima Karya Manunggal, yang masingmasing ditandatangani olehDirektur Utama Drs. H.M.

No.406 K/Pdt.Sus/2010PKM/16.00/112008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara:Hamsir/NIK.66.92.080 sebagai karyawan organik PT. Prima Karya Manunggalvide bukti T 6 ;Bahwa Pemberhentian dengan hormat kepada Termohon' Kasasikarena dianggap mengundurkan diri adalah merupakan pelaksanaanSurat Edaran tersebut bukti 71, dan bukan suatu tindakanpemutusan hubungan kerja secara sepihak dari perusahaan yangmengakibatkan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi PT.

PrimaKarya Manunggal tentang pemberhentian Dengan Hormat SdriDra. Hj. Anggraini Amir dan Sdr. Hamsir, akan tetapi justrumenegakkan aturan hukum yang berlaku pada perusahaan, sehinggasangat keliru pertimbangan dan putusan judex facti tersebut denganmenyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Prima KaryaManunggal tentang pemberhentian Dengan Hormat Sdri Dra. Hj.Anggraini Amir dan Sdr.

dengan hormat Sdr (i)Dra.Hj.

Dengan Hormat TidakAtas Pemintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama URAYBahwa adapun yang menjadi Alasan dan Dasar Gugatan PENGGUGAT adalah sebagaiberikut: 200220 2 22 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn1 Bahwa atas Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/24/Tahun 2006 Tanggal 1Desember 2006 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PemintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi Objek Sengketa yang manaoleh pihak PENGGUGAT tersebut diajukan dalam GUGATAN

Terhitungsejak Mei 2006 hingga ke Januari 2007 (lebih kurang 8 bulan) hingga akhirnyaPENGGUGAT menerima Keputusan Bupati Sambas Nomor : 888/24/Tahun 2006Tanggal 1 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bupati Sambastersebut baru diserahkan kepada PENGGUGAT pada Tanggal 9 Januri 2007.Keputusan Bupati Sambas Nomor : 888/24/Tahun 2006 Tanggal 1 Desember 2006Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil.

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil dengan tanda penerimaan Tanggal 9 Januari 2007.

Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.2 Bahwa dalam konsiderans menimbang CKeputusan Bupati SambasNomor :888/24/Tahun 2006 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Yuhani, AMD.KEP., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 02 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, diktum pertimbangan huruf a:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.058Sekret./2020,Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraYuhani, Amd.Kep, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 02Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, berbuny!

Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diriPenggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansipemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal 32Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang PerangkatDesa, Jo. Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;19.

Bahwa, saat perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, sedangdiperiksa, Tergugat menerbitkan:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.058Sekret./2020,Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraYuhani, Amd.Kep, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 02Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;22.

Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.058Sekret./2020, Tanggal08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Yuhani,AMD.KEP., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 02 DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang;3.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.058Sekret./ 2020,tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraYuhani, AMD.KEP., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan StaffKadus 02 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;4.

Keputusan Kepala Desa Bagik PayungNo. 188.47/ 06/ K.Pem/2018tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Urusan PemerintahanDesa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok TimurTanggal 12 Maret 2018;2. Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/ 07/ K.Pem/2018tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Pengangkatan PJS KepalaUrusan, Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan Desa Bagik PayungKecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 2018.Khusus Lampiran Nomor 1 (satu) a.n.

Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No.188.47/ 06/K.Pem/2018 tentang Pemberhentian dengan hormat KepalaUrusan Pemerintahan Desa Bagik Payung Kecamatan SuralagaKabupaten Lombok Timurdan Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No.188.47/ 07/K.Pem/2018 tentang Pemberhentian Kepala Urusan danHalaman 8 dari 28 halaman.

Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/06/K.Pem/2018tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Urusan Pemerintahan DesaBagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 12Maret 2018;b. Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/07/K.Pem/2018tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Pengangkatan PJS KepalaUrusan, Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan Desa Bagik PayungKecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 2018.Khusus Lampiran Nomor 1 (satu) an.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.MTRKeputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor: 188.47/06/K.Pem/2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Urusan PemerintahanDesa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timurtertanggal 12 Maret 2018;5.

Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/06/K.Pem/2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Urusan Pemerintahan DesaBagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 12Maret 2018 ( vide bukti P1);2. Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/07/K.Pem/2018tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Pengangkatan PJS KepalaHalaman 21 dari 28 halaman.

Dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HarnawanNugroho, A.Ma;Halaman 1 dari 13 halaman.

Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiriatas nama Harnawan Nugroho, A.Ma, dinilai cacat secara yuridis karenapenetapan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012;Halaman 5 dari 13 halaman.

dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HarnawanNugroho, A.Ma;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HarnawanHalaman 6 dari 13 halaman.

Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/009038, tanggal 28Nopember 2013, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Harnawan Nugroho, A.Ma ;4.

dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HarnawanNugroho, A.Ma; Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HarnawanNugroho, A.Ma., berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 29Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya

Dengan Hormat Dengan HakPensiun tanggal 1 Agustus 1985, namun Tergugat tetap tidak melaksanakankewajibannya untuk membayar hak pensiun Penggugat;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan tidak membayaruang pensiun Penggugat sejak pemberhentian dengan hormat dengan hakpensiun sebagaimana tertuang dalam surat No.II/DBTM/P/1 7/1985 tentangPemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tanggal 1 Agustus1985 tersebut, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karenatidak melaksanakan kewajibannya

Menyatakan bahwa Surat Pemberhentian Dengan Hormat DenganHak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 adalahberlaku sebagai peraturan yang harus dilaksanakan sebagaipemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;3.

Dengan Hormat Dengan HakPensiun No.

II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985, dimana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi, judex factitelah mengetahui bahwa suatu pengakuan adalah bukti yang sangat kuatdalam acara perdata (Pasal 311 RBg/174 HIR);Bahwa keberadaan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan HakPensiun No.

Menyatakan Batal :

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1247/KPTS/M/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Penipuan, atas nama ANUAR SADAT, S.T NIP. 197105162007101002 Pangkat/Golongan Penata (III/c);

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : Ku.02.02/skpp/2022

Mewajibkan Tergugat I Untuk Mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1247/KPTS/M/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Penipuan, atas nama ANUAR SADAT, S.T NIP. 197105162007101002 Pangkat/Golongan Penata (III/c);

4.

NIP. 19701219 200801 1 004 beserta keputusan Walikota Tangerang Nomor 862/Kep.648-BKPP /2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Efendy Surianto Sitompul, S.Pd.

/strong>: --------------------------------------------------------------------------

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima; -----------------

DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;---------------------------

Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Sahat Patar L.

NIP. 19700419 1999031003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang; ------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar

No.7/G/2019/PTUNPLGIndonesia (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) Nomor: B.II/3/01345,tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat SahatPatar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd.

SR40/KW.06.1.2/KP.07.6/1/2019,perihal: Usul Mutasi Pembimas Kristen Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti TI7); Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol,S.Sos., M.A., M.Pd.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol,S.Sos., M.A., M.Pd.

Perkebunan Nusantara II Nomor 2.11/Kpts/554/IX/2014 tanggal 19September2014tentang Pemberhentian dengan hormat 19 (sembilan belas) orang Karyawan Pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT. Perkebunan Nusantata II (ic. Ahmad Muda Pohan) dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Nomor 2.5/Kpts/376/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat 26 (dua puluh enam) orang Karyawan Pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT. Perkebunan Nusantata II (ic.

Perkebunan Nusantara II Nomor 2.11/Kpts/554/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat 19 (sembilan belas) orang Karyawan Pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT. Perkebunan Nusantata II (ic. Ahmad Muda Pohan) dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Nomor 2.5/Kpts/376/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat 26 (dua puluh enam) orang Karyawan Pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT. Perkebunan Nusantata II (ic.

Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat terhadap SuratKeputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr. Dr.Ari Kamayanti, SE., MM. MSA hingga ada putusan yang berkekuatanhukum tetap;Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan RektorUniversitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE.,MM.

,MSA;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE.,MM.MSA;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Dosen beserta hakhak dan kewajiban yang melekatdalam jabatan tersebut;5.

No. 12/G/2019/PT.TUNJKTPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;TENGGANG WAKTU GUGATAN: Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :021/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang PeringananKeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplinatas nama AKHMAD JANG IPRAJAYA, SH., NIP. 19721217 199603 1 001yang memutuskan mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Surat Keputusan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor : KEP150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018 yang dijatunkan kepadaAKHMAD JANG IPRAJAYA, SH ; NIP/NRP : 19721217 199603 1 001Pangkat Penata ; Golongan Ruang (lll/c) ; Pegawai Jaksa Agung MudaPerdata dan Tata Usaha Negara, dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas, diterima Penggugat pada tanggal11 September

dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil adalah terang benderang sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsungberlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuainya (einmalig);3.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan PertimbanganKepegawaian bahwa Banding administratif adalah upaya administratifyang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangdijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada BadanPertimbangan Kepegawaian ; Dengan demikian, nyatalah bahwa Badan

No. 12/G/2019/PT.TUNJKTIndonesia Nomor : KEP150/A/JA/09/2018 tanggal 10 September 2018yang dijatuhkan kepada AKHMAD JANG IPRAJAYA, SH ; NIP/NRP :19721217 199603 1 001 Pangkat Penata ; Golongan Ruang (Ill/c) ;Pegawai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dariPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaanSON Giri ; 29 n enn nn nan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nen3. sebagai Pegawai Negeri Sipil jelas adalah suatu penetapan

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan:e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 22/YTF/ KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku DirekturRumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh;e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 2/YTF/ KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku DirekturAkademi Keperawatan Teungku Fakinah (APTF) Banda Aceh;dengan mengatasnamakan Yayasan Teungku Fakinah adalah telahbertentangan dengan UU Nomor 16 tahun

Putusan Nomor 2502 K/Pdt/2014e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 22/YTF/KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat PENGGUGAT selaku DirekturRumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh;e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 23/YTF/ KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat PENGGUGAT selaku DirekturAkademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah Banda Aceh;Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa Pokok Permasalahan yang dipersoalkan Penggugatdalam Gugatannya adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 22/YTF/ KEP/IV/2011, tanggal 04 April2011 tentang pemberhentian Dengan Hormat Penggugat dari jabatanDirektur Rumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh dan Surat KeputusanHal. 10 dari 28 Hal.

Putusan Nomor 2502 K/Pdt/2014e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 22/YTF/KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku DirekturRumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh;e Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 23/YTF/KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku DirekturAkademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah Banda Aceh;Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan sah Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit TeungkuFakinah

Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor 22/YTF/KEP/IV/2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku DirekturRumah Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh danb.

Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;Bahwa adapun maksud Keputusan BUPATI Nias Utara Nomor :800/317/K/ Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaMartianus Telaumbanua, Nip. 19870303 201001 1 008 tanggal 10Agustus 2020 yaitu Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS);c.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor800/317/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nip. 19870303 201001 1008 tanggal 10 Agustus 2020, Atas Nama : MARTIANUS TELAUMBANUA,Tanggal Lahir 03 Maret 1987, sah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;3.

Bukti T10 Fotokopi Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/317/K/Tahun2020, Tentang : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaMartianus Telaumbanua, NIP. 198703031010011008, tertanggal 10Maret 2020 ;11. Bukti T11 Fotokopi Surat Resi POS Indonesia ;12.

Bukti T13 Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/317/K/Tahun 2020Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanHalaman 42 Putusan No. 204/G/2020/PTUNMDNSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MartianusTelaumbanua ;14.

i berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaituberbentuk Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. bersifat Individual artinya.

Perkebunan Nusantara II No. 2.11/Kpts/23/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun 11 (sebelas) orang Karyawan Pelaksana Kebun Sampali PT.