keliru, salah dan terkesan mengadaadatersebut; apabila benar benar memahami isi Keppres Nomor 32 Tahun 1979terutama Pasal 2 nya serta analisa hukum sebagaimana telah Penggugat /Pembanding uraikan diatas pada poin 4 (empat) Konversi Hak atas Tanah,Tujuan Konversi, Pelaksanaan Konversi dan Pembahasan tentang HakEigdendom;Untuk itu mohon kepada Judex Juns Hakim Agung Pada Mahkamah Agungagar memperhatikan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas danmengambil putusan dengan putusan yang ilmiah, rasional

Hierarki jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia atau dikenaldengan hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia dalambentuk UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan yaitu:1) UUD 19452) Ketetapan MPR3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang4) Peraturan Presiden5) Peraturan Daerah Provinsi6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional

Atau jangan janganbenar apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan sebelumnya didalammemori banding bahwa Memori Banding tersebut patut diduga tidakdibaca sama sekali;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihperkara ini dan menjatuhkan putusan yang secara ilmiah, rasional, benar,jujur dan seadil adilnya;6.

Hanya berdasarkan telah mendiami sekiantahun dan pihak lain yang mengklaim secara sepihak semata;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional, benar, jujurdan seadiladilnya;Sebagaimana Pasal 27 UndangUndang Pokok Agraria menyebutkan :Hak Milik hapus bila:a. Tanahnya jatuh kepada negara:1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18,2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya,3. Karena ditelantarkan,4.

hukum banding) untuk menilai bukti bukti dan alasan yangPenggugat/Pembanding sampaikan ini agar kami selaku Pemilik Tanahdan Bangunan yang Sah berdasarkan hak mewaris dan didukung buktibukti surat kepemilikan yang ada, sah dan benar dapat mengambil apayang menjadi milik kami Penggugat/Pembanding; bukan dikalahkan ataudi tolak berdasarkan pertimbangan yang keliru dan ngawur itu;Selanjutnya Mohon Kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum,karena telah mempertimbangkan bahwa unsur mengambil ternak tidakterpenuhi, padahal Judex Facti seharusnya mempertimbangkan secaraseksama, logis dan rasional bahwa saksi Muh. Rafiq Jabbar menjelaskandi BAP Penyidik bahwa saksi saksi Muh. Rafiq Jabbar melihat Terdakwabersama dengan temannya dimana teman Terdakwa yang dua orangmemakai topeng sedangkan Terdakwa hanya menutup pada bagianmulut, dan saksi Muh.

Rafig Jabbar bahwa saksitersebut telah menyangkali beberapa keterangannya yang ada di BAPpadahal Judex Facti seharusnya mempertimbangkan secara seksama, logisdan rasional alasannya saksi Muh. Rafiq Jabbar menyangkali keterangannyahanyalah karena ketakutan yang mana saksi tersebut sudah dipukul olehTerdakwa karena menyebut Terdakwa adalah pelaku pencurian sapi dan halini sangat jelas ketika saksi Muh.

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah kepadaTergugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluhsatu juta rupiah) adalah tuntutan dengan jumlah yang tidak rasional dantidak berdasar hukum.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan melihat, meneliti danmencermati serta memahami seluruh dialildalil atau alasanalasanperceraian yang diajukan Pemohon in casu Tergugat Rekonvensikhususnya terkait mengenai

Pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia).Hal 12 dari 58 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.BatgBahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah inijumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan. Oleh karena ituPemohon tidak sanggup memenuhinya.

Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensiberupa mutah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) adalahtuntutan dengan jumlah yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum.Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukumuntuk dinyatakan ditolak.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami in casu Tergugat Rekonvensi.

(Vide Pasal 160 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam Di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan mutah ini jumlahnyatidak rasional dan sangat memberatkan. Oleh karena itu Pemohon tidaksanggup memenuhinya.

Pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam Di Indonesia).Bahwaterlepas dari alasanalasan hukumsebagaimanatersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikanpekerjaanPemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan, makatuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah ini jumlahnyatidak rasional dan sangatmemberatkan. Oleh karenaituPemohon tidaksanggup memenuhinya.

Putusan yang demikiantelah tidak memenuhi persyaratan formal dan materil suatu putusan,untuk itu sangat rasional sekali keberatankeberatan yang diajukan olehPemohon Kasasi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;. Bahwa keberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya jo Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi disebabkan putusan dimaksud telah salahdalam menerapkan hukum sebagai berikut:a.

Kasasiadalah sesuatu yang tidak rasional, mengingat segala sesuatu yangdisampaikan melalui pengadilan adalah justru mengaburkan dan tidakmeminimalisir persoalan. Oleh karena keadaan rumah tanggaHal. 5 dari 9 hal. Put.

sekarang beradadibawah asuhan Penggugat, untuk ditetapkannnya, maka Majelis hakimberpendapat bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur, dan belummumayyiz, maka demi kemaslahatan anak tersebut yang selaam ini beradadalam hadhonah Penggugat, maka ditetapkan berada dalam asuhanPenggugat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) oleh Penggugat karena anak tersebutberada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatuntutan tersebut rasional

, wajar dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan nafkah anak tersebut wajar, rasional dan sesualdengan azas kepatutan, kewajaran dan Tergugat selaku ayah kandung darianak tersebut patut dikabulkan untuk memberikan biaya hidup sesuai dengandengan penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiaptahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undangundang nomor 1 tahun

NegeriKepanjen berwenang mengadili Permohonan yang terkait perubahan nama ;Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebutterulama masalah administrasi kependudukannya perlu dimohonkanberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapunalasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakandan kepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

nomor urut anak pemohon pada akta kelahiran Laga Aditya JalasenaHal. 5 dari 8 halaman Penetapan No.520/Pdt.P/2017/PN.KpnYudha dibetulkan sesuai dengan nomor anak pemohon yang tertulis padadokumen kependudukan yaitu anak ketiga dari pemohon;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan pembetulanpenulisan nomor urut anak Pemohon dapat diterima dan dapat dikabulkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupunnorma kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

Bahwa.....Bahwa Tergugat adalah pemakai narkoba, sehingga seringkalipemikirannya menjadi tidak rasional dalam menanggapi semuapersoalan yang terjadi di dalam rumah tangga;Bahwa tingkah laku dan perangai Tergugat dalam berumah tanggasangat kasar bahkan pernah menjatuhkan tangan/ menyakitibadan Penggugat;Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah lahirterhadap Penggugat dan anak dari hasil perkawinan, sehinggauntuk memenuhi kebutuhan hidup' Penggugat dan anak hasilperkawinan, maka Penggugat

Bahwa Tergugat adalah pemakai narkoba, sehinggaseringkali pemikirannya menjadi tidak rasional dalammenanggapi semua persoalan yang terjadi di dalamrumah tangga;. Bahwa tingkah laku dan perangai Tergugat dalamberumah tangga sangat kasar bahkan pernah menjatuhkantangan/ menyakiti badanPenggugat; .

Bahwa Tergugat adalah pemakai narkoba, sehinggaseringkali pemikirannya menjadi tidak rasional dalammenanggapi semua persoalan yang terjadi di dalam rumahtangga;3. Bahwa tingkah laku dan perangai Tergugat dalam berumahtangga sangat kasar bahkan pernah menjatuhkan tangan/menyakiti badanPenggugat; eee194.

Opak No. 25 Surabaya baik pada Pelawan maupun Terlawan, yangnota bene menjadi obyek dan dasar sengketa dalam Perkara aquo.Demikian adalah kekhilafan dalam menjalankan kewajiban Hukumsebagairnana mestinya.Bahwa manakala menyimak tata cara perolehan hak atas Rumah Jl.Opak No. 25 Surabaya dari Pelawan maupun Terlawan sudah pastidiketahui secara obyektif rasional mengenai perolehan Pelawan sesuaidengan ketentuan Hukumnya, sedangkan perolehan Terlawan terdapatCacat Hukum serta Tidak Sah, NAMUN demikian

Majelis Hakim AgungPemeriksa dan Pemutus Kasasi untuk sudilah kiranya berkenan memberikan penilaian secara obyektif rasional sehingga tercapai keadilandalam menemukan kebenaran. dengan harapan sudilah kiranyaberkenan menyatakan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan TinggiSurabaya No. 190/PDT/2007/PT. Sby tanggal 28 Agustus 2007 danPutusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 480/Pdt. G/2004/PN. Sbytanggal 4 Januari 2005 disertai mengabulkan Gugatan Perlawanan dariPelawan.Hal. 6 dari 9 hal. Put.

datang menghadap sendiri dipersidangan ;Selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan secara lisan bahwa anakPemohon yang bernama SETIA DEVA PRANATA yang dicarikan Akta Kelahiranternyata namanya tidak sesuai seperti yang diajukan ;Oleh karena itu Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya yang telahdiajukan oleh pemohon tersebut ;Setelah Hakim mendengar pencabutan permohonan pemohon yang diajukansecara lisan dipersidangan tersebut kemudian Hakim menilai bahwa pencabutanPermohonan adalah masih rasional

Bahwa Penggugat merasa tidak pernah mengancam keselamatanTergugat, Pernyataan Tergugat meninggalkan rumah dengan alas anbahwa Penggugat mengancam keselamatan Tergugat Saya simpulkansebagai pernyataan yang tidak rasional dan mengada ada.6.

Bahwa dalam Replik Penggugat menyanggah kebenaran darijawaban Tergugat dari gugatan Penggugat, yang menyatakan ketidakharomonisan Rumah tangga Penenggugat dan Tergugat didominasioleh perbedaan prinsif dan perbedaan pendapat, bahkan hal ini menurutPenggugat terjadi sejak awal pernikahan, oleh sebab itu Tergugatmenyanggah hal tersebut, dengan alasan bahwa, pernyataan Penggugatmengada ada bahkan tidak rasional karena tidak mungkin perjalananrumah tangga bisa harmonis selama kurang lebin 10 tahun yangdisampaikan

Bahwa, dalam Replik Penggugat yang beranggapan keteranganTerggugat dalam jawaban gugatan terdahulu, di mana Tergugat yangmenyatakan Tergugat terancam jiwanya dianggap oleh oleh Penggugattidak rasional, akan tetapi oleh Tergugat itu sangat rasional, sebab dengankehadiran pihak ke tiga dalam kehidupan rumah tangganya, merupakanancaman baik berupa kehancuran dalam membina rumah tangga maupunsecara pisikologis.4.

sehingga berjumlah Rp.6.000.000,.19.Bahwa oleh Tergugat yang memulai perselisinan ini, maka sudah menjadikewajiban Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang seharusnyaditerima dan, karena tindakan Tergugat yang mem PHK tanpa alasan adalahtindakan yang arogan dan melanggar hukum, padahal selama bekerjaPenggugat telah memberikan kontribusi yang sangat banyak yaitu mencapaitarget.20.Bahwa alasan Tergugat yang mem PHK Para Penggugat dengan kriteria tidakmencapai target, adalah alasan yang tidak rasional

Menyatakan bahwa alasan Tergugat yang mem PHK Para Penggugat dengankriteria tidak mencapai target , adalah alasan yang tidak rasional dan tidakada ukuran yang pasti berapa nilia nominalnya, karena Para Penggugat HANYAKOLEKTOR yang bertugas menagih piutang perusahaan, dan ketika bekerjapertama kali Tergugat tidak menyebutkan berapa besar pemasukan yang harusdisetor tiap bulannya.5.

Menyatakan Penggugat 3 yang mencapai target 80% pada bulan April 2015kemudian di PHK dengan alasan tidak mencapai target merupakan alasan yangtidak rasional.6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat sebesar :e Untuk Penggugat 1 Renaldy A.

dan tidak adaukuran yang pasti berapa nilia nominalnya, karena Para Penggugat HANYAKOLEKTOR yang bertugas menagih piutang perusahaan, dan ketika bekerjapertama kali Tergugat tidak menyebutkan berapa besar pemasukan yang harusdisetor tiap bulannya;Menyatakan Penggugat 3 yang mencapai target 80% pada bulan April 2015kemudian di PHK dengan alasan tidak mencapai target merupakan alasan yangtidak rasional;Menghukum Tergugat untuk membayar Hakhak Penggugat sebesar :e Untuk Penggugat 1 Renaldy A.

Alasan yang tidak rasional sebagaimana dalamtuntutan pada angka 4 dan 5 menurut Majelis Hakim harus dimaknai sebagai tidakrasional secara hukum, atau dengan kata lain alasan tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti mengenai surat peringatan yangdiberikan kepada Para Penggugat yaitu untuk Penggugat sebagaimana bukti T 8dan T9, untuk Penggugat II sebagaimana bukti T18, T19 dan T20, serta untukPenggugat Ill sebagaimana bukti T25, T26 dan T27, pelanggaran/kesalahan yangdilakukan

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menolak gugatan Para Penggugat;Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menuntut ganti rugitanahnya yang terkena proyek pembangunan Bandar UdaraSamarinda Baru (BSB) yang terletak di Kelurahan Sungai Siring,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak rasional,karena sesuai dengan Peta Dasar Lokasi Pembangunan Bandar UdaraSamarinda

Oleh karena dalam prosespembebasan tanah bandara tersebut Tergugat Il samasekali tidak pernahterlibat dan mengetahui, bagaimana pelaksanaan dan prosespembeasannya, namun ujug ujug Para Penggugat menuntut ganti rugikepada Tergugat II sangat tidak rasional dan tidak benar.

Dan dalam gugatannya Para Penggugat jugamenyatakan tanahnya telah dikerjakan oleh Para Tergugat adalah tidakbenar, karena tanah Para Penggugat hingga saat ini belum dikerja /garapoleh Para Tergugat, hal ini dapat dilihat pada sidang Peninjauan Lokasi(PS) nanti;Bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat telah memintaputusan dapat dijalankan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJjVOORRAAD);bahwa permintaan Para Penggugat ini sangat tidak rasional dan tidakprofesional, karena berdasarkan pasal 180 ayat (1

Samarinda inikeliru dan salah dan fatalnya lagi dalam pertimbangan hukumnya MajelisHakim menyatakan bahwa eksepsi eksepsi Para Pembanding/ParaTergugat tersebut telah masuk materi pokok perkara adalah pertimbanganhukum yang sangat tidak rasional dan tidak profesional, karena eksepsiPara Paembanding ini sudah nyata nyata eksepsi yang menyangkutkurang pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap dan eksepsi gugatankabur/tidak jelas, namun Majelis Hakim menganggap bukan eksepsi tetapipertimbangan hukum yang

Samarinda dengan perhitungan ganti rugi bagi ParaTerbanding senilai Rp. 1.075.000, x 9 Ha = Rp. 96.750.000.000,(sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupia) sangattidak rasional dan/atau perkalian ini salah, padahal menurutperkalian / perhitungan yang rasional dan benar adalah sebesarRp.1.075.000, x 9 Ha = Rp. 9.675.000 (sembilan juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) saja bukan sebesar = Rp. 96.750.000.000, olehkarena itu perkalian / perhitungan Majelis Hakim inf Para Pembandingheran

Terdapat 10.211 pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilihtambahan yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama yaitu tanggal0107 dan sangat tidak rasional;h. Pada beberapa Desa di Kecamatan Lakudo terdapat pertambahanpemilih yang tidak rasional sebagai berikut : Desa Boneoge terjadi pertambahan jumlah yang tidak rasional, daridata PILPRES sebesar 1.801 menjadi 2.442 pada PILKADAKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 641 pemilih.

Desa Metere terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 341 menjadi 473 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 132 pemilih; Kelurahan Lakudo terjadi pertambahan jumlah pemilin yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 1.675 menjadi 1.974 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 299 pemilih; Desa Madongka terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 767 menjadi 924 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat

kenaikan sebesar 157 pemilih; Desa Moko terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 586 menjadi 707 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 121 pemilih;i.

Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 6 (enam)adalah tidak benar, yang benar bahwa Termohon telah beberapa kaliberobat di RSUD Banyumas, dan merasakan perubahan yang berarti,Termohon sudah bisa berfikir Secara rasional dan tidak mudahdipengaruhi oleh Pemohon;.

Bahwa masih terkait posita angka 6, nilai yang dituntut olehPenggugat Rekonpensi sangatlah tidak rasional dan tidak masukakal, karena hal ini tidak sesuai dengan kemampuan ekonomiTergugat Rekonpensi yang hanya berpenghasilan kurang dari Rp.2.000.000, (dua juta juta rupiah) per bulan.

Bahwa menanggapi posita angka 7 dan 8, Tergugat Rekonpensihanya ingin mengatakan jika hal itu sangat tidak rasional, karenatidak memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat Rekonpensi danHalaman 13 dari 38 hal. putusan Nomor 2109/Pdt.G/2019/PA.Komsampai saat ini Tergugat Rekonpsi dan Penggugat Rekonpensimasih memiliki hutang yang cukup besar kepada orang tua TergugatRekonpensi sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);14.

Bahwa tuntutan mengenai pembagian harta goni gini dan tuntutanlainnya yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah sangattidak berdasar dan tidak rasional;15. Bahwa apa yang sebenarnya menjadi harta gono gini antara16.17.Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah :1. Tabungan Haji sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah);2. Tabungan di Bank BNI dengan No. Rek. 345074050, atasnama Tergugat Rekonpensi sebesar kurang lebih Rp3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);3.

AA 4070 LJ yang jika di nilai dengan uang,maka bernilai Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) dimana obyektersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi pribadi;Bahwa Tergugat Rekonpensi memulai karir sebagai tentor bimbelsekitar tahun 2013 dan tentunya sampai saat ini belum cukupmatang dan mampu jika harus membayar semua tuntutan dariPenggugat Rekonpensi yang sangat tidak rasional.

berlaku.Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono)Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama belum menunjukPenetapan Majelis Hakim dan belum juga ditentukan hari persidangannya;Menimbang, bahwa kernudian Penggugat menyatakan hendak mencabutsurat gugatannya karena Penggugat masih ingin berpikir kembali dan berusahauntuk memusyawarahkan masalah rumah tangga bersama Tergugat;Menimbang, bahwa alasan pencabutan yang diajukan olehPenggugat dianggap cukup rasional

Doktrinmana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional;Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkanasas breakdown of marriage, yakni pecahnya perkawinan sebagai standarpenyelesaian sengketa perkawinan.

Asas mana dipandang lebih sesuai denganhukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana sendisendi perkawinantelah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukumhukum Allah sudah tidak bisaditegakkan dalam rumah, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yangmenjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.Karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalamrumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruhyang

Terdapat 10.211 pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilihtambahan yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama yaitu tanggal0107 dan sangat tidak rasional;h. Pada beberapa Desa di Kecamatan Lakudo terdapat pertambahanpemilih yang tidak rasional sebagai berikut : Desa Boneoge terjadi pertambahan jumlah yang tidak rasional, daridata PILPRES sebesar 1.801 menjadi 2.442 pada PILKADAKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 641 pemilih.

Desa Metere terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 341 menjadi 473 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 132 pemilih; Kelurahan Lakudo terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 1.675 menjadi 1.974 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 299 pemilih; Desa Madongka terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 767 menjadi 924 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat

kenaikan sebesar 157 pemilih; Desa Moko terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 586 menjadi 707 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 121 pemilih;i.

ikut Penggugat, untuk ditetapbkan dalam asuhan Penggugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut masih dibawahumur, dan belum mumayyiz, maka demi kemaslahatan anak tersebut yangselama ini berada dalam hadhonah Penggugat, maka ditetapkan berada dalamasuhan Penggugat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah kedua anak yangjumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, oleh karena kedua anak tersebutberada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatuntutan tersebut rasional

, wajar dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan nafkah anak tersebut wajar, rasional dan sesuaidengan azas kepatutan, kKewajaran dan Tergugat selaku ayah kandung darikedua anak tersebut patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuaidengan dengan penghasilan Tergugat sebagai sopir bus sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun,diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undangundangnomor 1 tahun

anak yang bernama ANAK I, lahir 19062003 dan NaufalNailul Huda bin Komaedi, lahir 22122008, sekarang berada dibawah asuhanPenggugat, untuk ditetapkan dalam asuhan Penggu gat, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa karena anak tersebut masih didbawah umur, dan selama iniberada dalam asuhan Penggugat, maka demi kemaslahatan kedua anaktersebut ditetapbkan berada dalam asuhan Penggu gat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak kepada Tergugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut rasional

, wajar danberalasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkahanak tersebut wajar, rasional dan sesuai dengan azas kepatutan, kewajarandan Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut patut dikabulkanuntuk memberikan biaya hidup sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagainelayan sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengankenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal41 huruf (b) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo

Bahwa adapun besaran biaya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensisangat rasional atau berdasar hukum karena Tergugat Rekonvensi adalahpetani sekaligus pengusaha bawang yang sukses;6.

Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensiberupa mutah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) adalahtuntutan dengan jumlahyang tidak rasional dan tidak berdasar hukum.Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukumuntuk dinyatakan ditolak.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami in casu Tergugat Rekonvensi.

Halaman 20 dari 75 halaman,Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Batg.Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petanenggarap (bukan sebagai Petani bawan ang sukses seperti yandidalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutan Penggugat Rekonvensiterkait dengan mutah ini jumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan.Oleh karena ituPemohon tidak sanggup memenuhinya.

Pasal 152 Inpres No.1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang notabenehanya seorang Petani penggarap (bukan sebagai Petani bawang yangsukses seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutanPenggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah ini jumlahnya tidak rasional dansangat memberatkan. Oleh karena itu. Pemohon tidak sanggupmemenuhinya.

(Vide Pasal 160 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam Di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petanipenggarap (bukan sebagai Petani bawang yang sukses seperti yangdidalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutan Penggugat Rekonvensiterkait dengan mutah ini jumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan.Oleh karena itu Pemohon tidak sanggup memenuhinya.