Sumarlin Bin Abdul Jalil Melawan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis KemerdekaanKm.16 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1.

Setiyono, S.H., Pangkat/Nrp.Kombes Pol/65020509, Jabatan Kepala BidangHukum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;2. Iskandar, S.H., Pangkat/Nrp.AKBP/60050386, Jabatan Kasubbid BanhatkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;3. H. Rusli, S.H.,M.H., Pangkat/Nrp.Kompol/56121098, Jabatan Kaur SunkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;4. S. Syamsuddin, S.Ag.,M.H., Pangkat/Nrp.AKP/71070395, Jabatan Paur SunkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; 5. Ridwan Saenong, S.H.

., Pangkat/Nrp.AKP/71010387, Jabatan Paur RapkumBidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; 6. ELISABETH M.B., Pangkat/Nrp.

Selatan No.

SULAWESI SELATAN;

., pekerjaan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;2.Misna M. Hattas, SP, pekerjaan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Asrar Marlang, S.H., M. Si., pekerjaan Kabag Hukum Tehnisdan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Selatan ;4. Ismail Masse, SE., pekerjaan Kasubag Hukum SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 1 dari 15 halaman.

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, adalah anggota PartaiDemokrat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor kartu anggota No.13731110680202300001, yang telah diusulkan sebagai calon anggotaDPRD Propinsi Sulawesi Selatan Pada Daerah Pemilihan Sulsel 5 yangmeliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, oleh Partai DemokratPropinsi Sulawesi Selatan ;2.

ANDIMUTTAMAR MATTOTORANG tidak tercantum dalam surat keputusan KPUtersebut ;Bahwa perbuatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang tidakmencantumkan nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dalamSurat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPUProv025/VIIV2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRDPropinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, jelas merupakan suatu perbuatanyang melanggar hukum dan hak politik Drs. H.

Pemilihan umum Tahun 2014Propinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 5 (Bulukumba dan Sinjai).b.

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG untuk menjadi anggotaDPRD Propinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sulsel 5.

Penggugat:
ABDUL RAIS
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PT BINA DINAMIKA RAGA VS PERUSAHAN DAERAH PROPINSIH SULAWESI SELATAN,

., Advokat, berkantor diCentral Cikini Bulding, Jalan Cikini Raya Nomor 58 ST Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding;LawanPERUSAHAN DAERAH PROPINSIH SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Komplek Latanete Plaza Blok E Nomor 34 JalanSunai Saddang Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada Sri Cahyanti Dewi Ratih Djafar, S.H., M.H., dankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sungai SaddangKomplek

Ruko Zamrud Blok F Nomor 19, Kota Makassar,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27September 2012;Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas

Kerugian Immateril sebagai akibat dari perobuatan Tergugat yangmelakukan pengecatan atas bangunan ruko yang ditempati Penggugatdengan kata Ruko Ini Dalam Pengawasan Pemerintah Sulawesi Selatan(Perusda Sulsel) yang dilakukan disiang hari dan Tergugat telahmelakukan penyegelan/pengembokan pada tanggal 9 Juni 2012, yangmembuat nama baik serta kredibilitas Penggugat baik di hadapancustomer maupun warga/penghuni disekitar Penggugat menjadi jelek sertaterpengaruhnya kepercayaan publik terhadap Penggugat

Selatan dalam halperpanjangan Sertifikat HGB Nomor 226/Pisang Selatan, Kecamatan UjungPandang (sekarang Makassar) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunanseluas 82 m?

Kerugian Immateril sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yangmelakukan pengecatan atas bangunan ruko yang ditempati Penggugatdengan kata Ruko Ini Dalam Pengawasan Pemerintah Sulawesi Selatan(Perusda Sulsel) yang dilakukan disiang hari dan Tergugat telahmelakukan penyegelan/pengembokan pada tanggal 9 Juni 2012, yangHalaman 11 dari 22 hal. Put.

SH
Tergugat:
1.YAYASAN OLAH RAGA SULAWESI SELATAN (YOSS), DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PIMPINAN / KETUA YAYASAN
2.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN / PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Amiruddin Anwar;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,2.Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan),DKK

TERGUGAT ;Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUNJKT.....GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN (DAHULU GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT PROPINSI SULAWESISELATAN) ; tempat kedudukan di JalanUripsumoharjo No. 269, Makassar,selanjutnya disebutsebagai sins ee teen ee eeeees TURUT TERGUGAT I ;BUPATI PINRANG ; tempat kedudukan di Jalan Bintang No. 1,Kabupaten Pinrang, Propinsi SulawesiSelatan, selanjutnya disebutsebagai ww ee tee ee TURUTTERGUGAT II;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon

ALEXANDER CITRA vs KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN, dkk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS HERMANSYAH PAGALA, DK;

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, DKK

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Jalan Urip Sumihardjo Nomor 269 Makassar;2. KETUA PARTAIl GOLONGAN KARYA PROVINSISULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan AmannaGappa Nomor 2 Makassar;3. DR.H.SYAHRUL YASIN LIMPO,SH.,M.Si,MH, (GubernurSulawesi Selatan), bertempat tinggal di Jalan S. TangkaNomor 33 dan atau Komp. BPH Jalan Bumi Makassar;4.

Bahwa demikian pula dengan Tergugat Ill sebagai tokoh masyarakatSulawesi Selatan yang mempunyai kedudukan yang menentukan dalampenaatan hukum yaitu sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, justru juga tidakpatuh dan tidak taat pada putusan Pengadilan tersebut, sehingga Penggugatmeragukan kualitas Tergugat Ill untuk tampil dan tetap memimpin SulawesiSelatan, sebagai pemimpin yang patuh dan pemimpin yang dapat dijadikanpanutan bagi warga masyarakat Sulawesi Selatan dalam penaatan terhadaphukum;9.

hormat anggota danKetua DPRD Kabupaten Bulukumba.SK Nomor 927/III/Tahun 2011,tanggal 22Maret 2011 diterbitkan oleh Tergugat I/Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 20 Oktober 2010 jo.

Nomor 2568 K/Pdt/2014Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat I/Gubernur Sulawesi Selatan;Keberatan KetigaBahwa akibat kelalaian Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) tidakmemenuhi kewajiban hukum yang diputuskan oleh Pangadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menjalankanfungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua DPRD Bulukumba, sehinggamenimbulkan

Nomor 2568 K/Pdt/2014dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a maka keputusan tata usahaNegara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; Bahwa akibat tindakan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) belum adaniat baik untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, maka Tergugat I/Gubernur Sulawesi selatan telah melanggarasas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas legalitas tidakadanya kepastian hukum, sehingga berdasarkan hukum jika Pengadilanmenyatakan

BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT;

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan danSulawesi Barat, NPWP: 01.134.213.6.812000, beralamat di: Jalan DR.Ratulangi No. 16, Mamajang Luar, Makassar, 90125 dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut : Penghasilan Neto Rp.279.849.143.615,00Penghasilan Kena Pajak Rp.279.849.143.615,00PPh Terutang Rp. 83.954.742.900,00Kredit Pajak Rp. 81.413.224.000,00PPh Kurang Bayar Rp. 2.541.518.900,00Sanksi Administrasi :a.

Lukas Kwandou ; Kepala Kantor wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan

LAHAMI bin SEMMANG VS GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, dkk

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR,beralamat di Jalan Urif Sumoharjo, Makassar ;2. LURAH LAMATTI RILAU, KECAMATAN SINJAI UTARA,KABUPATEN SINJAI, beralamat di Panrang ;3.

No. 2411 K/Pdt/2009dimaksudkan oleh Penggugat ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harusdinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;Eksepsi Tergugat Ill :1.Bahwa gugatan Penggugat yang mempersoalkan. surat izin yangdikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat lI) yangdidasarkan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lamatti Rilau(Tergugat Il) mengenai tanah sengketa yang dikuasai oleh Mappeajo Ali(Tergugat Ill), dimana dalil gugatan Penggugat

dimaksud tidak dijelaskan izinapa yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi selatan (Tergugat )dan juga tidak dijelaskan surat keterangan apa yang dikeluarkan oleh LurahLamatti Rilau (Tergugat ), hal ini menjadikan gugatan Penggugat obscuurlibel (Kabur) ; Bahwa oleh karena Penggugat mempersoalkan izin yang dikeluarkanGubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan surat keterangan yang dikeluarkanoleh Lurah Lamatti Rilau (Tergugat Il) sepanjang mengenai tanah sengketayang dikuasai oleh Mappeajo Ali

No. 2411 K/Pdt/2009Nomor 10/Pdt.G/2001/Pn.Sinjai adalah Nebis Is dem, hal ini dapat kita lihatputusan berturutturut berikut : Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Agustus 1989 Nomor :19/PDT.G/1989/PN.Sinjai ; Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 1989Nomor : 477/PDT/1989/PT.UJ.PDG ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September1998 Nomor : 237 PK/PDT/1993 ;5.

Sinjai), berubahsikap dalam kedua perkara karena dalam perkara No. 19/Pdt.G/1989/PNSinjai mengakui bahwa tanah terperkara adalah tanah Negara yang iamendapat izin dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukanpenambangan tambang galian golongan C, sementara dalam perkara iniNomor 10/Pdt.G/2001/PN.Sinjai Tergugat Ill Mappeajo mengakui bahwatanah terperkara adalah tanah miliknya ;Vil.

Romlah ABN, dkk lawan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dkk

Penggugat:
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/779/VIII/2020, tertanggal 7Agustus 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Asri, S.Pd,Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 94/G/2020/PTUN.Mks.5.Pangkat/NRP Bripka/81100214, tanggal lahir 24101981, Jabatan BAPolres Luwu Timur, Kesatuan Polres Luwu Timur;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi

,Nrp.81100214, yang ditujukan kepada Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Seksi PropamNomor: R/O2/II/2019/Propam, tanggal 13 Februari 2019,Perihal : Usulan Pembentukan Komisi KEPP untuk memeriksaTerduga Pelanggar atas nama bBripka Asri, S.Pd.

Selatan, Nomor: B/2055/VII/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 15 Juli 2020, perihal : RapatKoordinasi Pemberhentian Dengan Hormat (PTDH), yangditujukan kepada : Direktur Reserse Kriminal Umum PoldaSulsel, Kepala Pelayanan Markas Polda Sulsel, KepalaKepolisian Resor Luwu Timur dan Kepala Kepolisian ResorTana Toraja ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/779/VIII/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia kepada BripkaAsri, S.Pd., Nrp. 81100214, Ba Polres (Mantan Ba Siwas)Polres Luwu Timur, tanggal 7 Agustus 2020;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/779/VIII/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariHalaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 94/G/2020/PTUN.

Selatan mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NomorHalaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 94/G/2020/PTUN.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

No. 125 K/TUN/2012salah ataupun dieliminir atas laporan masyarakat oleh TERGUGAT (KetuaKomisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan) namun pihak PENGGUGAT yangmembuat kebijakan dinyatakan bersalah oleh TERGUGAT.

Selatan) Nomor : 49/KPTS/KPUProv025/IX/2010tertanggal 17 September 2010 Tentang Pemberhentian Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gowa Periode 20082013 atas nama NURZAINAHPAGASSINGI, S.G., dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, maka wajar dan patutmenurut hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan Pihak TERGUGAT(Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan) untuk merehabilitasinama baik PENGGUGAT dan memberikan hakhak PENGGUGAT sebagaiAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ;19)Bahwa oleh

karena Surat Keputusan TERGUGAT (Ketua Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor : 49/KPTS/KPUProv025/IX/2010tertanggal 17 September 2010 Tentang Pemberhentian Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gowa Periode 20082013 atas nama NURZAINAHPAGASSINGI, S.H., dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, maka wajar dan patutmenurut hukum apabila Majelis Hakim menunda atau menangguhkanpemberlakuan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pihak TERGUGAT (KetuaKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan atau TIDAK SAH Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor : 49/KPTS/KPUProv025/IX/2010 tertanggal17 September 2010 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Gowa Periode 20082013 atas nama NURZAINAH PAGASSINGI,S.H.,;3.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan) No.49/KPTS/KPUProv.025/IX/2010 tertanggal 17 September 2010 TentangPemberhentian Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Periode 20082013 atas nama Nurzainah Pagassingi, SH;3.

Sungguminasa, Gambar Situasi (GS) Tanggal 20 September 1990 No. 243/1990 dengan luas : 22.227 M2 (Dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama : PEMDA TINGKAT I SULAWESI SELATAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN DINAS PERIKANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN, sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi), adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum; 6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 129/Kel.

Sungguminasa, Gambar Situasi (GS) Tanggal 20 September 1990 No. 243/1990 dengan luas : 22.227 M2 (Dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama : PEMDA TINGKAT I SULAWESI SELATAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN DINAS PERIKANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi), adalah tidak mengikat secara hukum; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.8.

- BATJTJE BINTI TJALELAWAN- PEMERINTAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN, DK

Padahalsebagaimana kita ketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bukan person yangdapat bertindak sebagai Subyek Hukum/dimintai pertangggungjawaban secara hukum.Il.

atas nama Pemda Tingkat I Selawesi Selatan untuk perumahan karyawan DinasPerikanan Propinsi Sulawesi Selatan.2 Bukti T.1.2 : Daftar inventaris barang tanah milik pemerintah provinsi satuankerja Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi Sulawesi Selatan.3 BuktiT.I.3 :Sertifikat Hak Pakai nomor 8 tahun 2014 seluas 8.083 M?

Nai, yangdidalilkan oleh Penggugat sebagai harta warisan dari orang tua Penggugat yaituTjalle.Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah bahwa objek sengketa a quomerupakan milik Penggugat yang diperoleh dari orangtua Penggugat yakni Tyalle,melainkan objek sengketa adalah milik Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan dipergunakanuntuk Perumahan Karyawan Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Selatan berdasarkansertifikat hak Pakai No. 129 dengan luas 22.227M?

atas nama Pemda Tingkat I Selawesi Selatan untuk perumahankaryawan Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sertifikat Hak Pakai nomor 8tahun 2014 seluas 8.083 M?

atas nama Pemda Tingkat I Selawesi Selatan untuk perumahan karyawan DinasPerikanan Propinsi Sulawesi Selatan (vide T.I1 dan T.II2) yang menerangkan jikatanah yang terletak di kelurahan Sungguminasa Kec. Somba Opu kab. Gowa PropinsiSulawesi Selatan adalah an. Pemerintah daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang dipergunakan untuk perumahan karyawan dinas Perikanan Propinsi Selawesi Selatandengan luas 22.227 m?

Penggugat:
1.Ardedi Wijarni
2.Andi Indra Sakti B
Tergugat:
Gubernur provinsi sulawesi selatan Cq. Kepala dinas bina marga dan konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Cq. kepala bidang jalan Provinsi Sulawesi Selatan selaku kuasa pengguna anggaran

Pemohon:
1.KASIM DAENG LAU
2.TUWO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN CQ. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULAWESI SELATAN

Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pembanding/Tergugat II : Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perseroda Sulsel) Diwakili Oleh : MUSTANDAR, S.H
Terbanding/Penggugat : Nanu Rewa

ILHAMSYAH MATTALATTA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Keberadaan Penggugat bukan sebagai pribadi tetapi YayasanOlah Raga Sulawesi Selatan di atas tanah/bangunan yangmenjadi obyek perkara adalah karena pihak KONI memberikanhak kepada Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan yang diwakilloleh Andi Mattalatta untuk mengelola obyek perkara pada Tahun1985 bukan untuk dimiliki oleh Penggugat.Hak Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan untuk mengelola obyekperkara telah dicabut sehingga seharusnya Yayasan Olah RagaSulawesi Selatan ic Penggugat mengosongkan obyek perkara.Tidakan

Selatan menggantikan Alm.

Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor1647/X/Tahun 2019 tanggal 13 September 2019 Tentang PenetapanStatus Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan SaranaOlahraga GOR Mattoanging pada Dinas Kepemudaan dan OlahragaProvinsi Sulawesi Selatan, ditandai dengan bukti T3;4.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua UmumKONI Daerah Sul Sel Nomor 056/X/1984 Tanggal 17 November 1984Tentang Pengelolaan Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan,ditandai dengan bukti T7;8. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor055 THN 1985 tanggal 3 Januari 1985 antara KONI dan YayasanOlahraga Sulawesi Selatan, ditandai dengan bukti T8;9.

Foto copy Surat Keputusan KONI Sulawesi Selatan Nomor :312/SK/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang PengelolaanSarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan,ditandai dengan bukti T12;13. Foto copy Surat Keputusan KONI Sulawesi Selatan Nomor313/SK/VIII/2019 Tanggal 2 September 2019 Tentang PenyerahanKembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/Pemeliharaan Saranadan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, ditandaidengan bukti T13;14.