Lokasi Wonorejo Kencana asri XI/2 ( alamat lama Griya Kencana AsriG7) Surabaya, diterima tanggal 4 April 2013, dengan bukti tanda terimapermohonan No. 13040433/IMB/UPTSAT/2013;Bahwa dari 10 ( sepuluh) berkas permohonan izin mendirikan bangunanyang diajukan kepada tergugat, ternyata tergugat hanya menerbitkan 5(lima) surat izin mendirikan bangunan untuk lokasilokasi1.

Lokasi Wonorejo Kencana Asri XII/2 ( alamat lama Griya Kencana AsriH9 ) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.188/143792/436.6.2/2013 tanggal 25 April2. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XI/17 ( alamat lama Griya Kencana AsriH1 ) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.188/141492/436.6.2/2013 tanggal 23 April3.Lokasi .....3.

Lokasi Medayu Indah Regensi VI/5 ( alamat lama Taman RiveraRegency K6) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.188/160792/436.6.2/2013 tanggal 10 Mei4. Lokasi Wonorejo Kencana Asri IX/2 ( alamat lama Griya Kencana AsriA19) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Izin BangunanNo.188/149492/436.6.2/2013 tanggal 29 April5.

Lokasi Wonorejo Kencana asri XI/2 ( alamat lama Griya Kencana AsriG7 ) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.188/144192/436.6.2/2013 tanggal 25 AprilSedangkan untuk 5 (lima ) permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk lokasiyang lainnya, Tergugat bersikap diam terhadap permohonan Surat izinMendirikan Bangunanya yaitu1.

Bahwa oleh karena terhadap 10 ( sepuluh ) permohonan izin mendirikanbangunan, hanya diterbitkan 5 ( lima ) Surat Izin Mendirikan Bangunan,kemudian Penggugat pada tanggal 19 September 2013, menanyakan secaratertulis kepada tergugat, dengan suratnya No. 1070/Um/IX/2013, tetapitergugat tidak juga memberikan jawaban dan tidak juga menerbitkan izinmendirikan bangunan. 72220 none ne nen nn nn nen nn nnnKemudian Penggugat pun mengulangi lagi menanyakan kepada tergugatdengan surat No. 1206/Um/X1/2013 tanggal

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan namatergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawabpada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;I. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 577 K/Pdt/202010.TsSurat Izin Tempat Usaha;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);Tanda Daftar Industri;Surat Izin Gangguan (HO);Surat Izin Usaha Perdagangan;Surat Keterangan Fiskal;NO OF WN =Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Yang kesemuanya menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar sebagainama pengusaha/penanggung jawab, dirubah menjadi atas nama ZhangMingbo selaku Direktur PT Ming Yuan Indonesia sebagai penanggungjawab PT Ming Yuan Indonesia dan juga sebagai pengusaha pemilik(Penanam

(tiga ribu enam ratus tujuhpuluh tiga meter persegi) (bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 00063) yangsaat ini masih tercantum atas nama pribadi tergugat Sanny Oscar:Menyatakan mengubah nama Tergugat pada kolom penanggung jawab/nama pengusaha PT Ming Yuan Indonesia atas suratsurat tersebutdibawah ini:Surat Izin Tempat Usaha;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);Tanda Daftar Industri:Surat Izin Gangguan (HO):Surat Izin Usaha Perdagangan;Surat Keterangan Fiskal;NO af WN =Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB);Yang kesemuanya menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar sebagainama pengusaha/penanggung jawab, diubah menjadi atas nama ZhangMingbo selaku Direktur PT Ming Yuan Indonesia sebagai penanggungjawab/pengusaha PT Ming Yuan Indonesia;Halaman 8 dari 12 hal.Put.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/PIMB464BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 TentangPencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja KatholikSanta Maria Atas Nama Badan Pengurus Gereja dan Amal KatholikKristus Raja Yang Berlokasi di Kota Bukit Indah Sektor L Timur DesaCinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiPurwakarta Nomor : 503/PIMB464BPMPTSP/X/2009 tanggal 19Oktober 2009 Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gerejadan Amal Katholik Kristus Raja Yang Berlokasi di Kota Bukit IndahSektor L Timur Desa Cinangka Kecamatan Bungursari KabupatenPurwakarta ; 4.

Menyatakan berlaku Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :503/PIMB464BPMPTSP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009Tentang Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Gereja Katholik Santa Maria Atas Nama Badan Pengurus Gerejadan Amal Katholik Kristus Raja yang berlokasi di Kota Bukit IndahSektor L Timur, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari ;4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara.

OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaDepok tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor:648.12/336/IMB/DPMPTSP/2018 IMB Renovasi dan Balik Nama dariIMB No: 648/241/X/2009 yang ditujukan kepada Avi Yunawan tertanggal9 Pebruari 2018, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;Ill.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaDepok tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor:648.12/336/IMB/DPMPTSP/2018 IMB Renovasi dan Balik Namadari IMB No: 648/241/X/2009 yang ditujukan kepada Avi Yunawantertanggal 9 Pebruari 2018 ; 4.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT tidak sesuai/memenuhi prosedur,karena pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT II Intervensidilakukan sebelum IMB ke luar dan tidak dilengkapi persetujuan tetanggaserta Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Rumah Tinggal;c. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;PENGGUGAT saat menyatakan Surat IMB yang dikeluarkan olehTERGUGAT untuk atas nama TERGUGAT Il Intervensi dikatakan prosespenerbitan IMB yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai atau tidakmemenuhi prosedur.

Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik (AUPB); Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yang Terhormat,terus terang TERGUGAT II Intervensi selama ini bekerja menjadi karyawanswasta. TERGUGAT II Intervensi tidak paham tentang asasasas umumpemerintahan yang baik.

Izin mendirikan Bangunan (IMB) yangsama sekali tidak Tahu ?

Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara legal.2. Pengurusan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)3. Pengurusan Balik Nama atas pemecahan Sertifikat No. 497.4. Pengurusan pembayaran Pajakpajak atas tanah dan bangunan.Yang tertuang dalam pasal 5.

Bahwa selanjutnya barulah terbanding (semula penggugat) melakukanpengurusan balik nama/pemecahan sertifikat, membayar pajakpajak sertamengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai pasal 5 yang tertuangdalam perjanjian no 6, tanggal 15 Juli 2015.

Syarifah Thaleb sebagai Pihak Pertama, dalam perjanjian No. 06, tanggal15 Juli 2015, untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan (IMB) padahalsesuai pasal 4 dan pasal 5, telah diatur bahwa yang bertanggung jawab adalahPinak Kedua (terbanding semula penggugat).

Bahwa pengurusan surat izin mendirikan bangunan (IMB) terbandingselaku penggugat telah merekayasa pengurusan surat Izin mendirikanbangunan (IMB) dengan melibatkan pembanding (semula tergugat ) yangawam dan telah lanjut usia dan bukan orang yang tepat untuk mengajukanpermohonan IMB ke kantor Dinas Pekerjan Umum Kota Lhokseumawe danKantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.

Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDGOBYEK GUGATAN....1.Adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/IB/BPPT.2,tertanggal 16 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada :PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jenis bangunan : MenaraAnte na. == == == 22222 nnn enn nnn nnn nnn nn cn cn nn nnn nnn nnn cnn.

Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDG12.dari syarat baik administrasi maupun teknis tidak terpenuhi makaseharusnya SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TIDAK DAPATBanyaknya kejanggalan perizinan pembangunan menara antena yangdidirikan oleh PT. Protelindo maka Penggugat yang rumahnya beradadalam radius menara antena yang didirikan oleh PT.

Surat Izin Mendirikan Bangunan tanpa dengan teliti mengeceklangsung ke lokasi menara antena yang terletak di Jalan ManggaRaya Nomor 44, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, hal mana suratizin mendirikan bangunan baru dikeluarkan setelah MENARAANTENA yang didirikan oleh PT. Protelindo BERDIRI ;b.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai tanahobjek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai duadi atasnya tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dan tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang lebih berhakberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Bungin, Surat Ukur NomorHalaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/20219/1977 tanggal 1711977 seluas 1.651 m? atas nama Penggugat ,adalah perbuatan melawan hukum;.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telan menguasai tanahobjek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai duadi atasnya tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dan tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang lebih berhak berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 12/Bungin, Surat Ukur Nomor 09/1977 tanggal17011977 seluas 1.651 m? atas nama Penggugat , adalah perbuatanmelawan hukum:3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketaseluas + 400 m?

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai tanahobjek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai duadi atasnya tanpa disertai dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dan tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang lebih berhakberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Bungin, Surat Ukur Nomor09/1977 tanggal 17011977 seluas 1.651 m?* atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt/2021.

N N % NY IY NNN ON NON , SN ewe RN WM SVN NON YON LV XN ON ON NON YNNN NN NON , NN YS SON LN NN YSPN NN NON ON ON ON NON NN ON ON ON ONYke N ON NUN % % Nx y NC mM XY NON NOUN NNN NO ONON N XN NON XN ON NON J YN & N Putusan Perdata No.395/Pdt.G/2015/PN.Madn, hal. 3 dari 446.Bahwa bangunan tersebut harus sudah selesai dikerjakan dalam jangka waktu 6(enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang i.c. Turut Tergugat;.

Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Turut Tergugat namunTergugat mengatakan Surat lIzin Mendirikan Bangunan (SIMB) pasti akandiperoleh Tergugat dari Turut Tergugat.

Barat 31 m berbatas dengan tanah Nasution.Dan bangunan tersebut sudah harus selesai dikerjakan dalam jangka waktu 6(enam) bulan terhitung mulai tanggal surat izin mendirikan Bangunan (SIMB)dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Turut Tergugat) ;. Bahwa harga dari pekerjaan pemborongan tersebut sebesar Rp.740.000.000,(tujun ratus empat puluh juta rupiah) ;.

Bahwa menurut Pengggugat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan(SIMB) tersebut, adalah tugas dari Tergugat, sedangkan menurut Tergugat suratizin mendiirkan bangunan tersebut adalah tugas Penggugat ;.

Bahwa sebelum SIMB keluar, Penggugat mulai melaksanakan pekerjaanbangunan tersebut, tibatiba bangunan tidak dapat dilanjutkan pembangunannyaPutusan Perdata No.395/Pdt.G/2015/PN.Man, hal. 32 dari 44karena surat izin mendirikan bangunan (SIMB) tidak dapat dikeluarkan oleh TurutTergugat, karena tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah untukpelebaran jalan dan untuk jalur hijau ;.

Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yangtelah diterbitkan;13.Bahwa atas tindakan Tergugat Ill yang melakukan pembangunanWaterpark tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)sebagimana tersebut diatas, maka Tergugat dan Tergugat Ildidasarkan atas pengaduan para warga komplek perumahan Bumi Asri,kemudian memberi peringatan serta perintah kepada Tergugat III untukmenghentikan kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan pembangunanWaterpark di komplek Perumahan Bumi Asri, hal ini tertuang secarategas

Walikota Medan) dan Tergugat Il(Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan) agar tidakmenerima atau menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yangdiajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugatlll);Bahwa berdasarkan tersebut kemudian Tergugatl (Pit. Walikota Medan)maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan) telah menolak Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) yang diajukan PT.

Walikota Medan) maupun Tergugat II (KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) yang telah menolakPermohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diajukan PT.Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (TergugatlIl) dengan Surat No.Halaman 35 dari 40 HI.Put.No.343/Pdt/2014/PTMdn426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 telah diperiksa dan diuji diPengadilan Tata Usaha Negara dan telah Berkekuatan Hukum Tetap(Inkracht Van Gewijsde) sebagaimana telah diuraikan dalam bagianEksepsi di atas dengan Putusan

Kepala Dinas Tata Ruangdan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selakuTergugatll) Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuaidengan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding (ic. PT. AsriPembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selakuTergugatlll), tertanggal 18 Maret 2010, Perihal Permohonan IzinMendirikan Bangunan;5. Menghukum Tergugat/ Terbanding (ic.

Haris Nasution No. 17 Medan;Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya dalilgugatan Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugatl (Pit.Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan) yang saat ini tidak melakukanpembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunanWaterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)oleh Tergugatlll secara juridis menurut Para Penggugat bahwasannyaTergugat!

karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa Pemohon yang bernama NURAENI terdapat kesalahan pada penulisannama NINI Binti COANG dalam SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB),SURAT KETERANGAN HIBAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETERANGAN IZIN USAHA, SURATKETERANGAN BEDA NAMA, SERTIPIKAT (TANGANDA BUKTI HAK) TANAHadalah orang yang sama sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu TandaPenduduk (KTP).3.

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, pemohontelah mengajukan bukti Surat Surat yaitu berupa :a.Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor ; 503/5653/IMB/KPT,sesuai aslinya diberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Desa Jenetallasa, tertanggal 14Nopember 1996, sesuai asli dan diberi tanda P 2.Fotokopi Surat PBB tahun 1997, sesuai asli dan diberi tanda P 3.Fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha dari Desa Jenetallasa

Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum lagi (cacat hukum)Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/2085 K tertanggal 26November 2013 an. Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il ;. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan rumahtoko milik Tergugat rata dengan tanah atau menghukum Tergugat atau oranglain yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar bangunan Rukosebanyak 6 (unit) tersebut ;7.

Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.648/2085 K tertanggal 26 November 2013, yang notabene dalampelaksanaan teknisnya dijalankan oleh Tergugat III saja;Bahwa dengan demikian, tindakan Penggugat yang juga menggugatTergugat Il dalam perkara a quo menyebabkan gugatan a quo menjaditumpang tindih.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 648/2085 K tanggal 26Nopember 2013 An. Paumiah Lindawati yang pada pokoknya memberikanizin mendirikan bangunan sebanyak tiga (3) unit berlantai tiga (3), namunfaktanya Tergugat mendirikan bangunan sebanyak enam (6) pintu tiga (3)lantai, selanjutnya disebut Sebagal.................:ceceeeeeeeeeeeeeeeeeees Bukti P2 ;3. Sertifikat Hak Milik No. 709 tanggal 11 Pebruari 2013 an.

Gambar Situasi Bangunan Ruko Terperkara yang diduga didirikan dengancara melawan hukum dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yanghanya 3 unit berlantai 3, namun faktanya Tergugat mendirikan bangunanruko sebanyak 6 berlantai 3, selanjutnya disebut sebagai .......... Bukti P4 ;5.

Lampiran surat izin mendirikan bangunan No. 648/2085 K tanggal 9Desember 2013 tentang perhitungan retribusi izin mendirikan bangunanyang dikeluarkan oleh Kepala Bidang TRTB Kota Medan, Total Retribusiadalah sebesar Rp. 14.381.043,00, selanjutnya disebutSCDAQAIl..... 0... eee e eee eee eee teens ee eeee ene ee ea teene eaten eee Bukti T.1No.8 ;.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pejabatyang berwenang pada Pemerintah Kota Pontianak sehingga Pemerintah Kota Pontianakcq Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak harusdijadikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara ini karena seandainya Tergugattelah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hukum atas peraturan hukum yangmana yang telah dilanggar Tergugat?

Pontianak Selatan Kota Pontianak, dengan demikian semestinya pemiliktanah dan rumah tersebut menjadi subjek hukum dalam perkara ini;Bahwa pihak Pemerintah Kota Pontianak sebagai pemberi ijin bangunan, dimanapihak Tergugat melaksanakan pembangunan perumahan Villa Mega Purnamatersebut sesuai dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkanPejabat yang berwenang pada Pemerintah Kota Pontianak, sehingga PemerintahKota Pontianak cq.

Yusuf Hasan, saksi Mokhlis dan saksi Tang Li Hian menerangkan bahwa akibat daripembangunan perumahan Villa Mega Purnama yang melewati batas parit rumah Penggugatmengalami kemiringan/penurunan sehingga temboknya retakretak, hal yang sama juga dialamioleh para saksi dan warga sekitar perumahan ditempat Tergugat membangun perumahan,sehingga warga protes ke Tata Kota, walaupun ditanggapi namun pembangunan perumahantersebut terus berjalan;31Menimbang, bahwa dari bukti T1 yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan

Walikota Pontianak Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pontianakmenunjukkan bahwa dalam hal Tergugat membangun perumahan, Tergugat telah memperolehIzin untuk Mendirikan Bangunan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Pontianak, halini membuktikan bahwa Tergugatlah yang membangun perumahan Villa Mega Purnamatersebut;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana ketentuanketentuan yang harus ditaati yang tertuang di dalam bukti T1, makaTergugat

telah mengajukan gambar lokasi perumahan yang akan dibangun oleh Tergugatsebagaimana bukti T2 ;Menimbang, bahwa di dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB/bukti T1)ditentukan bahwa pemegang dan atau yang mendapatkan hak daripadanya harus mentaati apayang telah disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syaratsyarat teknis maupunadministratif dan mentaati ketentuanketentuan yang disyaratkan didalam IMB, sehingga apabilahendak membangun suatu bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan,

Tolitoli berperan dalam penghitungan untukmendapatkan besaran jumlah retribusi terhadap permohonan yangdiajukan pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Pemohon berapabesaran retribusi yang harus dibayar, selanjutnya setelah diperolehbesaran jumlah retribusi kemudian dituangkan kedalam SuratKetetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani olehBendahara Penerima dan pemohon, dan pembayarannya dilakukan diloket atau kepada Bendahara

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaiberikut :REKAPITULASI PENERIMAAN IMBPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaiberikut :19REKAPITULASI PENERIMAAN IMBPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akantetapi terdakwa tidak membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tetapitetap menerima dan memungut pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana Surat Tanda Setoran (STS) pada tahun 2012 dan tahun 2013;57Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagaiperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini menuruthukum telah terpenuhi;1.

No. 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret2003 yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;bahwa di atas tanah Penggugat kuasai tersebut, pada tahun 2003Penggugat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepadaTergugat IV, dan dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 58/IMB/2003tanggal 07 April 2003. (bukti P3);bahwa sewaktu Penggugat ingin mengajukan permohonan untukmembuat surat sertifikat tanah hak milik di BPN Bengkalis, terhadap tanah yangdikuasai oleh Penggugat seluas 250 m?.

No. 50/SKGR/KTT/2003 tanggal 28Maret 2003 atas nama Giok Ha dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 56, 57 dan 58 tanggal 07 April 2003, berdasarkan surat perihal penarikankembali surat yang telah dikeluarkan No. 591/375/2003 tanggal 29 Oktober2003 atas pertimbangan menanggapi surat Tergugat V, No. 29/KSB/2003tanggal 27 Oktober 2003 perihal: adanya unsur penipuan/pembohongan tanahkepunyaan Ny. Atjun, yang dilakukan oleh suami yang bersangkutan Sadr.

Nomor 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21Maret 2003 sah dan berharga;Menyatakan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 58/IMB/2003 tanggal 7 April2003 atas nama Pengugat sah dan berharga;Menyatakan sisa tanah seluas 250 m? berdasarkan Reg. Nomor 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 sah dan berharga adalah milikPenggugat;Menghukum Tergugat I, IV dan V untuk membayar ganti rugi materiil 250 m?

tanggal 21 Desember 2016telah mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat milikPenggugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3199/Mulyorejo terdaftaratas nama Penggugat terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya,Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo seluas 595 M2 (lima ratussembilan puluh lima meter persegi) selanjutnya disebut Obyek sengketa,berikut dengan bangunan yang telah ada atau akan ada diatas bidang tanahHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT SBYberdasarkan Surat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor188/243092/402.5.09/19 tanggal 07091999, dimana tanah dan bangunantersebut setempat dikenal dengan nama JI.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 188/243092/402.5.09/19 tanggal 07091999, dimana tanahdan bangunan tersebut setempat dikenal dengan nama Jl.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :188/243092/402.5.09/19 tanggal 07091999, dimana tanah danbangunan tersebut setempat dikenal dengan nama JI.

Eksepsi Error In Persona:Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatanyang diajukan oleh Penggugat, adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 648/127/RG/2012235.B/2012 tanggal 29 Februari 2012 atas nama JoTjoen Khim selaku kuasa dari Novianti Chandra;Bahwa tidaklah tepat alias keliru Penggugat mendudukkan Kepala Dinas CiptaKarya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat, karenasurat Izin Mendirikan Bangunan

Nomor 134 PK/Pdt/2016Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tersebut diterbitkan di atastanah Hak Milik Nomor 4405, SU Nomor 1125/1989, sebagaimana yang terteradidalam kolom status dan luas tanah pada surat izin mendirikan bangunan atasnama Jo Tjoen Khim selaku kuasa dari Novianti Chandra, bukan diterbitkan diatas sertifikat hak milik atas nama Penggugat;Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah diterbitkan danditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, berdasarkantugasnya

Mengenai Pihak Penggugat:Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 648/127/RG/ 2012235.B/2012 tanggal 29 Februari 2012, diterbitkan di atas tanah Hak Milik Nomor4405, SU Nomor 1125/1989, sebagaimana yang tertera didalam kolom statusdan luas tanah pada surat izin mendirikan bangunan a quo, atas nama Jo TjoenKhim selaku kuasa dari Novianti Chandra, bukan diterbitkan diatas sertifikat hakmilik atas nama Penggugat;Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum Penggugat denganterbitnya objek

Mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan:Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang didalilkan oleh Penggugatyang menjadi objek sengketa a quo, adalah diterbitkan diatas tanah SertifikatHak Milik Nomor 4405, SU Nomor 1125/1989, sebagaimana yang terteradidalam kolom status dan luas tanah pada surat izin mendirikan bangunantersebut, atas nama Jo Tjoen Khim selaku kuasa dari Novianti Chandra, bukanditerbitkan diatas tanah (Penggugat).

Sedangkan objek sengketa diterbitkan diatas tanah sebagaimana sertifikathak milik Nomor 4405, SU Nomor 1125/1989, sebagaimana yang tertera didalamkolom status dan luas tanah pada surat izin mendirikan bangunan tersebut, atasnama Jo Tjoen Khim selaku kuasa dari Novianti Chandra, bukan diterbitkan di atassertifikat hak milik atas nama Penggugat;Dengan demikian tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta agardilakukan penundaan pelaksanan surat izin mendirikan bangunan objek sengketa.Oleh kerenanya

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keberadaan bangunan ruko milikTergugat karena jelas jelas telah melanggar Rooilyn (Garis SepadanBangunan) dengan Penggugat, di mana Tergugat juga tidak memiliki dasaruntuk membangun ruko tersebut, karena Tergugat tidak mengantongi atautidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), hal ini dikuatkandengan surat penolakan dari Tergugat Ill sesuai surat nomor : 648/1443,tertanggal 23 Mei 2008 yang secara tegas menolak permohonan SIMB dariTergugat ;.

Bahwa sudah jelas bangunan ruko milik Tergugat tersebut yang secara nyata11.tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai surat penolakan yangdikeluarkan Tergugat IIl dengan nomor : 648/1443, tertanggal 23 Mei 2008,sehingga bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Iskandar Muda No.150D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan harusdinyatakan dibongkar karena menyalahi/melanggar Roolyn (Garis SepadanBangunan) dan atau menyalahi/melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimanayang diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan padapokoknya sebagai berikut, bahwa isi gugatan Penggugat yang menyatakanbangunan Ruko No. 150D tidak memiliki surat izin Mendirikan Bangunan sesuaisurat penolakan nomor 648/1443 tertanggal 23 Mei 2008 tidak mampu/dapat13memahami isi surat penolakan tersebut, yang mana hanya mendengarkan katakataPenggugat saja, sementara bangunan Ruko 150D memiliki

keberatan orang tuaTergugat mendirikan bangunan rumah dan toko di Jalan Sultan Iskandar MudaNomor 150D yang letaknya berbatas sebelah kanan dengan bangunan rumah dantoko milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membangunventilasi udara ataupun jendela, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena orang15tua Tergugat mendirikan bangunan rumah dan toko tidak di atas tanah milikPenggugat.Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai orang tua Tergugat mendirikanbangunan rumah dan toko tanpa adanya surat

izin mendirikan bangunan (SIMB) dariPemerintah Kota Medan adalah kewenangan dari Dinas Tata Kota dan TataBangunan Kota Medan untuk menertiobkan bangunan baik bangunan rumah maupunbangunan rumah dan toko yang berdiri dengan tidak adanya surat izin mendirikanbangunan (SIMB) yang ada dalam kota Medan, oleh karena itu, maka berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, petitum ke II tidak beralasan, haruslah ditolak.Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 akan dipertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa

sisa setelah direvisi sesuai sertifikat hak miliknomor 2078 /Baru/tahun 1988.Menyatakan menurut hukum bahwa bangunan Ruko milik Tergugat padabagian utara sudah memasuki tanah milik Penggugat, yaitu pada bagiandepan sampai belakang + 1 x 52 m sesuai patok batas beton dari BadanPertanahan Nasional Tolitoli No.8 dan No.27.Menyatakan menurut hukum bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan nomor644/15P/Dinas Tata Ruang tanggal 06032007 adalah cacat hukum,karena IMB telah melewati tanah orang lain (tanah milik

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para TurutTergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.Bahwa memperhatikan materi gugatan mempersoalkan masalah Surat IzinMendirikan BangunanNomor : 644/15P/Dinas Tata Ruang, tanggal 6 Maret2007 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III untuk kepentingan Tergugatsebagai suatu ketentuan bidang perizinan adalah suatu Tugas atauKewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalampelayanan masyarakat,maka sengketa tentang Surat

Izin Mendirikan Bangunan pada posita danpetitum gugatan incasu adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara, khusus terhadap Turut Tergugat III;Bahwa selain Eksepsi kewenangan di atas gugatan incasu, kabur dan tidakjelas sebab antara posita yang satu dengan posita yang lainnya kontradiksi,tidak menunjukkan hubungan yuridis antara pokok objek sengketa denganpetitum yaitu pada point 2 Surat Gugatan telah menunjukkan objek pokokyang disengketakan tanah milik Penggugat setelah direvisi yaitu

No. 780 K/PDT/2009pengembalian batas atas sertifikat Hak Milik dimaksud yang dilakukan olehpihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli, sedangkan menurut Tergugattidak pernah ada Pengembalian batas atau perubahan sertifikat tanah milikTergugat sampai pada hari ini dan luas tanahdalamsertifikat milik Penggugattidak pernah ada perubahan tetap berukuran 20 m lebar dan 60 m panjang,yang tepat dan bersesuaian dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yangTergugat miliki, jadi pokok masalah pada perkara ini

Eka Delta Mas;1 (satu) bundle fotocopy (legalisir) Surat Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT. Eka Delta Mas ;Dikembalikan kepada terdakwa ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Februari2013, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:Hal. 4 dari 7 hal. Put.

Eka Delta Mas;1 (satu) bundle fotocopy (legalisir) Surat Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT.