Ditemukan 545214 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tandukan tindrawan tindarani
Penelusuran terkait : Tindakan kekerasan Tindakan faktual Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. TAMBORA RAYA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
43 — 1

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak melakukan Tindakan Administratif Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Tambora
    Luwu Timur Nomor: 540/06/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tambora Raya yang berlokasi di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 4.738 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP selama 20 Tahun atau sampai dengan 19 Mei 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Menyatakan batal Tindakan
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan / mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Tambora Raya, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/06/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tambora Raya yang berlokasi di Desa
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-03-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 35/B/TF/2024/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Mei 2024 — Pembanding/Penggugat I : Hari Efendi Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat II : Feri Amsari Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat III : Ediset Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat IV : Muhammad Ichsan Kabullah Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat V : Muhammad Yusra Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat VI : Fajri Rahman Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat : Majelis Wali Amanat Universitas Andalas
122 — 149
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 23-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
CV Sentosa Abadi
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
68 — 13

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.
    Sentosa Abadi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Sentosa Abadi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-01-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
CV. KARYA JAYA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Cq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara
162 — 106
  • Menyatakan batal :
    2.1 Tindakan Tergugat I /Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
    Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memasukan
    data IUP CV.KARYA JAYA sebagaimana keputusan Kepala Dinas
    Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Luwu Timur
    Nomor:540/021/DESDM/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin
    Halaman 108 dari 110 Hal.
    Usaha Pertambangan
    Operasi Produksi dengan luar areal 209 Ha, CV.Karya Jaya didirikan
    berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
    berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 mei 1977 dan telah mengalami
    perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita
    acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 untuk
    diproses kedalam sistem minerba one data Indonesia (MODI) di
    Kementerian ESDM RI.
    2.2 Menyatakan batal Tindakan
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-07-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.PL
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
PT. ARNINS CORPORATION
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.Direktur Jendral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
84 — 43

  • MENGADILI:
    I. DALAM EKSEPSI:
    - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;
    II. DALAM POKOK SENGKETA:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
    2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.

Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-10-2023 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL
Tanggal 26 Maret 2024 — Penggugat:
1.J. TUTI
2.IR ANTON JAPRI
3.IR CALYSVIE YAPRI
4.HANSEN JAPRI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia cq. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung
2.Pemerintah Provinsi Lampung cq. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
93 — 77
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 26-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juli 2023 — Penggugat:
PT Yudaf Persada Jaya
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
65 — 94
  • IDalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam
    Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 3/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Terbanding/Penggugat : CV. AULIA
70 — 33
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 22-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
PT Sumpitmas Dinamika
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
55 — 64
  • Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika
    SUMPITMAS DINAMIKA Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.SUMPITMAS DINAMIKA, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.017/DESDM/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 25-01-2024
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.MTR
Tanggal 18 Januari 2024 — ABDUL JIHAR LAWAN: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU LABANGKA
107 — 46
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 42/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 7 Juli 2022 — NURHUDI, S.H Melawan 1. 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS
245 — 43
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-04-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 27/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 15 Agustus 2022 — AGUS PRIYANTO serta PT.SUMBERMASANDA JAYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES serta BOO HYUNG LEE
231 — 88
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-07-2022 — Putus : 05-08-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 5 Agustus 2022 — DARIM Melawan KEPALA DESA / PETINGGI DESA SUWAWAL
275 — 97
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-04-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 11 April 2023 — KARDANI Dk Melawan 1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 2. PT. BHIMASENA POWER INDONESIA 3. KUSNADI 4. MUDAKIR
188 — 64
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 5 Maret 2014 — ASRANI Als. GUSDUR bin BAHRAN (Alm) ;
198 — 55
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-12-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor r 97/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 22 Januari 2024 — Ny.SOEKO ADI WARTINI,Dk Mel;awan 1. PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daup 6 Yogyakarta. 2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) 3.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, tempat kedudukan Komplek Balaikota Surakarta5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta,
118 — 78
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/TF2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — BUDIANTO VS WALIKOTA SURABAYA
273 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-10-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2023 — Drs. H. Masykur Ridwan Melawan I. Gubernur Jawa Tengah II. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
431 — 266
  • Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq.
    Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-08-2002 — Putus : 15-09-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 64/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 15 September 2023 — NURHUDI, S.H. Melawan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS
166 — 139
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 1 Nopember 2022 — YAHYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
416 — 165