• Kemudian CamatBabakan mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 141.3/81Kec.tertanggal 6 April 2016, perihal Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa ;Bahwa, berdasarkan Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintah, Pasal 63 ayat (4) menyatakan :Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1);Sedangkan, KeputusanTergugat Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tertanggal11

  Hal ini sebagaimana Surat Camat BabakanNomor : 141.3/81Kec, tertanggal 6 April 2016 yang ditujukan kepadaTergugat tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa ;Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2016, Para Penggugat dipanggil oleh CamatBabakan perihal Surat Keberatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut CamatBabakan menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannyaRekomendasi adalah :a. Berita Acara Persetujuan dari BPD Desa Bojonggebang, dan ;b.

  Surat Permohonan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/0231Des/2016 ;Hal ini membuktikan bahwa Camat Babakan tidak konsisten/kontradiktifdalam mengeluarkan Surat Nomor : 141.3/81Kec. tanggal 6 April 2016,tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, kemudianmengeluarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian PerangkatDesa Bojonggebang Nomor : 141/115/Kec, tertanggal 9 Mei 2016, sehinggakedua surat tersebut saling bertentangan satu sama lain ;Halaman 8 dari 39 halaman.

  Putusan Nomor 353K/TUN/201719.20.21.22.23.Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015tentang Perangkat Desa Bab IX Pasal 25 menyatakan : Dalam hal selama15 (lima belas) hari sejak teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya,maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat ;Bahwa, Surat Rekomendasi Camat Babakan Nomor : 141.3/81Kec,tertanggal 6 April 2016, dibuat sebelum Teguran Ketiga, sehingga SuratRekomendasi

  gugatan yang tidak sempurna,karena tidak menyebutkan dengan jelas apaapa yang dituntut, harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Surat Rekomendasi CamatBabakan Kabupaten Cirebon dan Berita Acara Persetujuan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Bojonggebang Kecamatan BabakanKabupaten Cirebon ;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 18yang pada pokoknya adalah mendalilkan Perihal Camat Babakan tidakkonsisten/Kontradiktif dalam mengeluarkan Surat Nomor : 141.3

• (satu) Surat Catatan Penarikan Kariati, Sakur, Paidi, Sutamar, Ida,Kemijan, Ngatirah, Sunipah dan Bardi total Rp 40.900.000, (empatpuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).1 (satu) bundel foto copy dokumen permohonan ganti rugi SUTET.1 (satu) bundel Surat Pernyataaan pembagian ganti rugi tanaman.1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No:3 Tahun 2016, tanggal 10Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaPemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3

  /5 Tahun 2016,tanggal 21 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat DesaPapasan Kecamatan Bangsri.1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 /5 Tahun 2016,tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat DesaPapasan Kecamatan Bangsri.1 (satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No: 140 / 4802, tanggal 01Agustus 2017.1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No:5 Tahun 2017, tanggal 23Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APB Desa tahun 2016 Desa Papasan

  SusTPK/2018/PT.SMGDe10.11.12.13.14.15.16.17.1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No: 3 Tahun 2016, tanggal10 Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaPemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 /5 Tahun 2016,tanggal 21 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat DesaPapasan Kecamatan Bangsri.1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 /5 Tahun 2016,tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat DesaPapasan Kecamatan Bangsri

• Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor :141.3/8/11/2019Keterangan Singkat Bukti 12 :Membuktikan bahwa benar Tergugat dan Tergugat II benar memiliki usahadi bidang Pertanian yaitu pertanian tembakau di daerah Tlahab Kab.Temanggung.Saksi :1. Sdr.

  ADK/01/2020,tanggal29Januari 2020, ( Bukti P5) ;Fotocopi Surat Panggilan Nomor : B.155/KBUVII/OPS/11/2019, tanggal 4Nopember 2019, (Bukti P6) ;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323170806640001, tanggal 31Oktober 2012 atas nama Pulyanto dan Kartu Tanda Penduduk Nomor :3323175611720001, tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Parti, (Bukti P7) ;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3323171612050539 tanggal 10 Juli 2015atas nama Kepala Keluarga Pulyanto, (Bukti P8) ;Fotocopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 141.3

• Putusan Nomor 191 K/TUN/2021yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07TUM/2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30April 2020, yang diterbitkan oleh Kuwu Budur, Kecamatan Ciwaringin,Kabupaten Cirebon, selaku pejabat daerah, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang

• Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 141.3/46/II/2015 tanggal 10Februari 2015 dari Kepala Desa Tlahab, selanjutnya diberi tanda bukti5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman KanakKanakAisyiyah Bustanul Atfhal Murni 2 ParakanTemanggung, atas namaCorrina Shaffa Nabihah, tertanggal 20 Juni 2015, selanjutnya diberi tandabukti (P.5);6.

• Penggugat bernomor321207531180000 tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, telahdicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, kKemudian diberikode bukti (P.2);Surat Keterangan Nomor : 141.3/49/Pem.Desa tanggal 13 Maret 2017yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukawera Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu, kemudian diberi kode bukti P.3;Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :SIT!

• Tergugat secara formal;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 107/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3

   /Kep.060-Sekret/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Azat Zurijat sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Staff Kadus 05 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon Tanggal 08 Juli 2020;

3. Memerintahkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.060-Sekret/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Azat Zurijat sebagai Perangkat Desa Dalam

• Klaten.Bahwa setelah itu. pada tanggal 10 Maret 2011 denganmenggunakan Surat Kepala Desa Tangkisan Pos bernomor 141.3/III/2011Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Gubernur JawaTengah cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarangdengan mencantumkan nomor rekening 3138010511 pada PT.

  Kepala Desa (Terdakwa), besarnya danayang diminta Rp. 7.500.000,keseluruhan dana yang dimohonkan sebesar Rp.100.000.000,Sl3.Surat Keputusan Kepala Desa Tangkisan Pos Nomor: 141.2/03/Tahun 2011 tanggal 05 Maret 2011 tentang aturan penggunaandanabantuan, yaitu Setiap Kelompok memberikan jasa sebanyak1% dariuang yang dipinjam dalam jangka waktu 18 bulandikembalikan penuh.Bahwa pihak Pemerintah Desa Tangkisan Pos sekitartanggal 10 Maret 2011 mengajukan permohonanpencairan dana melalui Surat Nomor: 141.3

  Klaten.e Bahwa setelah itu. pada tanggal 10 Maret 2011 denganmenggunakan Surat Kepala Desa Tangkisan Pos bernomor 141.3/IWI/2011 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan danakepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan SetdaPropinsi Jawa Tengah di Semarang dengan mencantumkannomor rekening 3138010511 pada PT.

  Klaten.Bahwa setelah itu) pada tanggal 10 Maret 2011 denganmenggunakan Surat Kepala Desa Tangkisan Pos bernomor 141.3/1/2011 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana kepadaGubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi JawaTengah di Semarang dengan mencantumkan nomor rekening3138010511 pada PT.

• Fotocopy dari Keterangan Domisili Nomora:141.3/IV/Des.2018,tanggal 10April 2017 sebagai pengganti dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohonyang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Luwungkencana Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon,, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.1);2.

• Blora nomor: 141.3/23/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nginggil Kec. Kradenan Kab. Blora tahun 2021.

• Tsanawiyah Negeri Purwokerto,tanggal 17 mei 1984, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh KetuaMajelis ditandai P.6; Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor 03 PC 290002 atas nama JENAB, yang dikeluarkan dariDepartemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 18 September 2006, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis ditandaiFotokopi Surat Keputusan Kepala Kabupaten Banyumas, Nomor 141.3

• Tentang Desa di sebutkan bahwa semuapengaturan Pelaksanaan tentang desa yang selama ini adatetap berlaku sepanjang tidak bertentengan dengan Undang Undang tersebut, karena pengaturan mengenai perangkat desamengalami perubahan pada Nomenklatur perangkat desa,belum di aturnya tata cara penjaringan dan penyaringanperangkat desa belum diaturnya namanama jabatan perangkatdesa maka pengisian perangkat desa ditunda sampai denganadanya petunjuk lebih lanjut sebagaimana diamanatkan padaSurat Bupati Nomor: 141.3

  Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pati tanggal 20 Januari 2014Nomor : 141.3/156/2014 Tentang Penundaan PengisianPerangakat Desa sampai adanya ketentuan / petunjukpelaksanan teknis lebih lanjut serta pada alenia kedua disebutkan bahwa bagi desadesa yang sebelumnya telahHalaman 10 dari 125 halaman Putusan Nomor: 079/G/2014/PTUN Smg.mendapat ijin dari bupati agar segera melaksanakannya namunpengisian perangkat desa di desa Srikaton tidak segera dileIKS BINA GN james nr rei reer iDari beberapa hal di atas

  pemilihan perangkat desasrikaton yang telah mengirim surat kepada Bupati Pati dengansurat Nomor 19/Pan/IX/2014 tanggal 15 September 2014;Halaman 47 dari 125 halaman Putusan Nomor: 079/G/2014/PTUN Smg.12.Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Point point 9(sembilan), Tergugat tidak menanggapinya lebih jauh, karenadalil Para Penggugat tersebut adalah isi dari kutipan SuratBupati Pati Nomor: 141.32/4234 tanggal 17 September 201 4;Bahwa akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah isi suratBupati Nomor: 141.3

  P1710 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);: Surat Bupati Pati kepada Camat seKabupaten PatiNomor: 141.3/156 Hal Pengisian Perangkat Desatanggal 20 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);Pengumuman Nomor: 01/Pan/IV/2014 PendaftaranBakal Calon Perangkat Desa Lainnya (2 (dua)Kadus, Staf Urusan Keuangan, 2 (dua) Staf SeksiPembagunan) Desa Srikaton Tahun 2014 bulanApril 2014 (fotokopi dari fotokopi);Undangan Panitia Pencalonan Perangkat DesaLainnya Desa Srikaton, Kecamatan Kayen,Kabupaten Pati kepada

  SUYADI Sebagai Staf SeksiPembangunan Desa Srikaton, Kecamatan Kayen,Kabupaten Pati tanggal 20 September 2014(fotokopi dari fotokopi);: Surat Camat Kayen kepada Fomasi Desa SrikatonNomor: 141.1/549 Perihal Permohonan jawabantertulis tentang pemberian soal ujian tanggal 25September 2014 (fotokopi sesuai fotokopi yangLINCS gm nn mn tn enn: Surat Sekretaris Daerah kepada Camat KayenNomor: 141.3/4718 Hal: Pengisian Perangkat DesaLainnya di Desa Srikaton Kecamatan Kayentanggal 29 September 2014 (fotokopi

• Photo Kopy Surat kematian nomor 141.3/143/Ds yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tanggal 21 Maret2011 bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P.4 ;5. Photo kopy Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik IndonesiaNomor SKEP/11/03/31/AIX/IV/1993, tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkanoleh Direktorat Administrasi SDM Repulik Indonesia bermeterai cukup dan telahdicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti P.65 ;6.

• Surat Keterangan Nomor 141.3/1X/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx KabupatenTegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desatersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejakDesember 2003 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberitanda P.3;B. Bukti Saksi:1.

• Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 141.3/434/Kepend, tanggal05 November 2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala DesaXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKX KabupatenKuningan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, (bukti P.1);Hal 3 dari 11 hal Put. No 2464/Pdt.G/2019/PA.Kng2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/080/v/2016,tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanXXXXXXXXXXXXXXXXX.

• Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 141.3/Pem/Ds/Kt/I/2014, tanggal 30 Januari2014, dari Kepala Desa Sokanegara, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalinggayang isi pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT adalah penduduk desatersebut tetapi sejak 25 Juni 2012 sampai sekarang telah pergi meninggalkandesanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidak diketahuialamatnya ;Menimbang, bahwa bukti suratsurat tersebut bermeterai cukup yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

• Surat keterangan miskin dari Kepala Desa SabanNomor:141.3/02/X/2018,tanggal 09n Oktober 2018.I1.Bukti Saksi:Bahwa selain buktibukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut tatacara agamaIslam sebagai berikut;1.SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diKabupaten Grobogan; dibawah sumpah sbb: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksisebagai kakak Pemohon II; Bahwa saksi tahu Pemohon dan

• Surat Keterangan Nomor 141.3/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasuruhan, KecamatanKayen, Kabupaten Pati, bukti (P.3);Saksi:1.

• Asli surat kKeterangan penghasilan nomor 141.3/318Des/VIII/2020 tanggal17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kalimeang KecamatanKarangsembung Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut oleh Hakim diparafdan diberi tanda P10;Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksiyaitu :1. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon,; Bahwa benar anak Pemohon bernama xxxakan segera menikahdengan calon suaminya bernama xxxakan tetapi

• Hasildari pemilinan tersebut terdakwa mendapatkan suara terbanyak danpada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa ditetapkan sebagai KepalaDesa Sidanga periode 2017 2023 berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Tengah No: 141.3/KEP/237/2017 tentang PemberhentianHalaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosPejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin dan Pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

  Hasildari pemilinan tersebut terdakwa mendapatkan suara terbanyak danpada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa ditetapkan sebagai KepalaDesa Sidanga periode 2017 2023 berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Tengah No: 141.3/KEP/237/2017 tentang PemberhentianHalaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosPejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin dan Pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

  Dari hasil pemilinan tersebut terdakwamendapatkan suara terbanyak sehingga pada tanggal 20 Oktober 2017Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Sidanga periode 2017 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah No:141.3/KEP/237/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Pemilihan KepalaDesa tahun 2017.Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 69 Ayat (1) Undangundang