Ditemukan 1087 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 188.45 1884 18p14 162.4 18g14 188.44 183.1 18886 18898
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-08-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 06-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.INDIRA KOESUMA WARDHANI, SH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
TJANDRA BUDIANTO
143 — 158
  • Rachmat Tanuwidjaja;
  • 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3266-92/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;
  • 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3217-92/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;
  • 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3219-92/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.
    Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.
    Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.
    Rachmat Tanuwidjaja; 1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.
    Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor:188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denahpersil JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 11-05-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 — DARMAWATI, S.Pd.SD
406 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dana BOS SDN 19 RANGAS.23) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/109/SULBAR/I/2017, tanggal 20 Januari 2017tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan OperasionalSekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.24) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur BantuanOperasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan , II, Ill, danIV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta.25) 1 (satu) rangkap lampiran
    Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BantuanOperasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama.2/7) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah.28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/194/SULBARI/III/2017, tanggal 22 Maret 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017
    ( TW.I )29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/388/SULBAR/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 tentangSekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi SulawesiBarat Tahun Anggaran 2017 (TWA.II ).30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/598/SULBAR/IX/2017, tanggal 22 September 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III ).31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi
    BaratNomor: 188.4/656/SULBAR/X1I/2017, tanggal 03 November 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV ).32) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No.
Pengadilan PN SERUI Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF
87 — 30
  • denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
    • 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
    • 3 (tiga) lembar dokumentasi;

    • Dikembalikan kepada saksi NELI D.TEBAI;

    - 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 188.4

    Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat
    charge;Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberi keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitandengan tindak Pidana Pemilu;Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.40 Witbertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnyadi lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampungatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4
    partaipolitik dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam beritaacara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwaseperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alatBukti Surat berupa:1.Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4
    Sedangkan barang bukti berupa:> 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten WaropenNomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatanpenjabat kepala kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2812 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
79 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.
    Putusan Nomor 2812/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131/C/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT FREEPORT INDONESIA, vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA
248 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan banding di atas, makaPemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PAP terutang seharusnyaadalah NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009301 .06/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2017 Nomor 973/0844/BAPPENDA tanggal 6 Juni 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun 2017 tanggal 15Desember 2017: dan4.
    dapatdikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KontrakKarya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 332/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/223/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap
    Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1012/Dispenda tanggal 1 April 2015 untuk Masa Pajak Maret2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/223/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.
    telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
342 — 2037
  • Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkanterkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT WanaKencana Sejati Unit Il terhadap Keputusan Bupati HalmaheraTimur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28November 2007. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihatdalam tabel dibawah ini; PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 JULI 2008PENGGUGAT :1. PT WANA KENCANA SEJATI ( PENGGUGAT 1!)2.
    Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati HalmaheraTimur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin KuasaPertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMATAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan,Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;5.
    Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 danPemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan WesileSelatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;AMAR PUTUSAN :MENGADILIA.
    Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG 38 (Tergugat II Intervensi I);d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG(Tergugat II Intervensi I);3.
    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelasbahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera TimurNomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 yangdiberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti UtamaTambang) adalah sah dan berdasar hukum;36.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS
82 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beserta Lampiran;1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013Hal. 30 dari 72 hal. Put.
    Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanHal. 31 dari 72 hal.
    ., beserta Lampiran;1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013Hal. 43 dari 72 hal. Put.
    ., beserta Lampiran;13.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/03/1.13.01/2013Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KegiatanProgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
    KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang PenunjukanPetugas Lapangan Kegiatan Program Pembangunan KawasanTransmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiHal. 61 dari 72 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Agustus 2012 — SETIYATNO ADI WIDODO
38 — 18
  • Supriyadi (Kaling), Muhtasi (Kaling),Sutrisno (Ketua RT), Sudarmin (Ketua RT), Sarto (KetuaRT) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010 tanggal 20 September 2010 tersebut tugasTim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan SemawungKembaran adalah sebagai berikut :a. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan sewa eks tanah bengkokKelurahan Semawung Kembaran tahun 2010/ 2011, kepada Lurah ;b.
    Supriyadi (Kaling), Muhtasi (Kaling),Sutrisno (Ketua RT), Sudarmin (Ketua RT), Sarto (KetuaRT) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal 20 September 2010, tersebut tugasTim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan SemawungKembaran adalah sebagai berikut :a. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan sewa eks tanah bengkokKelurahan Semawung Kembaran tahun 2010/ 2011, kepada Lurah ;b.
    Mudji, Msi ;Bahwa tujuan audit/ pemeriksaan untuk menelusuri/ menyelidiki atasadauan dari masyarakat kelurahan Semawung Kembaran, apakah benartelah terjadi penyalahgunaan keuangan hasil lelang eks tanah bengkokKelurahan Semawaung Kembaran ;Bahwa datadata yang digunakan dalam melakukan audit yaitu := Surat Keputusan Kepala Lurah Nomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal20 September 2010 tentang Pembentukan Tim lelang sewa eks tanahBengkok Kel.
    Purworejo ;40Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010 tanggal 20 September 2010, telah dibentukPanitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :Ketua : Setiyanto Adi Widodo. (Kalur) ;Sekretaris : Eko Setiyono, S.IP. (Seklur) ;Bendahara 1 : Sundari (Kasi Pemberdayaan) ;Bendahara 2 : Puji Lestari (Kasi Kesra) ;Anggota : Heru Riyadi (Kasi pemerintahan), BambangSW, SE.
    Purworejo telahmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ X/ 2010, tanggal 20 September 2010 tentangPembentukan Tim Penjualan Sewa Eks Tanah Bengkok KelurahanSemawung Kembaran Musim Tanam Tahun 2010/2011 dengan ketuaSETIYATNO ADI WIDODO (terdakwa sendiri selaku Lurah) danBendahara Sundari ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Semawung KembaranNomor : 188.4/ 02/ IX/ 2010, tanggal 20 September 2010 tersebut TimPenjualan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 11-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 28 April 2016 — Drs. RAHMAT FAJRI.M.Si bin NAZARUDDIN.
74 — 21
  • ., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor:188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten BangkaBarat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan TransmigrasiPada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka
    Si BIN NAZARUDDIN dalamjabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sekaligus sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor :188.4/39/1.13.01/2013 tanpa tanggal bulan April 2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 B/PK/PJK/2018
Tanggal 27 Februari 2018 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79862/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4
    Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Juli 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/65/ Tahun 2015tanggal 06 Maret 2015; dan,4.
    telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.
Tanggal 12 Januari 2015 — H. ABDURRAHMAN CS,SH.Msi
33 — 8
  • Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURARAHMAN, Cs.SH.Msi (Copy).; 19.
    Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentangPenunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada KantorDinas Pertanian Kab.
    Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.
    Sampang nomor :188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan danpengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor DinasPertanian Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 334 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/225/Tahun 2015 tanggal 01 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan
    Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1272/Dispenda tanggal 1 Juni 2015 untuk Masa Pajak Mei2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/225/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan;4.
    Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG
Putus : 05-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 64/PID/2011/PT.BABEL
Tanggal 5 Desember 2011 —
26 — 11
  • IPONG, yang bertindak sebagai Kontraktor PelaksanaKegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam PelaksaanPengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautandan Perikanan kabupaten Bangka Barat tahun 2009 atas dasarKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BangkaBarat Nomor : 188.4/40.A/2.05.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 danberdasarkan Surat = Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :27/274.A/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009 antara Phak Pertamayaitu ROMULUS HASIBUAN,
    IPONG, yang bertindak sebagai Kontraktor PelaksanaKegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam PelaksaanPengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautandan Perikanan kabupaten Bangka Barat tahun 2009 atas dasarKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BangkaBarat Nomor : 188.4/40.A/2.05.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 danberdasarkan Surat = Perjanjian Kerja = (Kontrak) Nomor :27/274.A/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009 antara Phak Pertamayaitu ROMULUS HASIBUAN
    Anggaran 2009 tanggal 10 Maret 2009beserta lampiran.Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/44/2.05.01/2009 tanggal 27 Juli2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor188.4/06.B/2.05.01/2009 tanggal 10 Maret 2009.Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BangkaBarat dengan CV.
    Anggaran 2009 tanggal 10 Maret 2009beserta lampiran.a Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/44/2.05.01/2009 tanggal 27 Juli2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor188.4/06.B/2.05.01/2009 tanggal 10 Maret 2009.4 Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BangkaBarat dengan CV.
Pengadilan PN Kaimana Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN Kaimana Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kmn
Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon:
HUSIN TEFRUAM
50 — 32
  • Foto Copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atas namaHUSIN TEFRUAM Nomor 188.4/531, yang di beri tanda bukti P.3 ;4.Foto Copy ljazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2007/2008atas nama Husin Tefruam dengan nomor induk 161, yang di beri tanda buktiP.4 ;5.
    keterangan Para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalahPenetapan Nomor: 14/Pdt.P/2019/PN Kmn Halaman 5 dari 8 Himtanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 12 Nopember1993 menjadi tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan ljazah SD, SMP dan SMU atas namaPemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 Desember 1992 (Vide P.3yang berupa foto copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atasnama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4
    Pertama tahun pelajaran 2007/2008 atas nama HusinTefruam dengan nomor induk 161 dan P.5 yang berupa foto copy IjazahSekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Husin Tefruamdengan nomor induk 4207)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui Pemohon lahir tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang berupa foto copydan P.3 yang berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005atas nama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 14-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ktg
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
1.NANY DIAN SARY KOROMPOT, S.Pd, M.Si
2.IRVAN BASRI
61 — 20
  • Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor:188.4/115/RehsosAnak/XII/2019 tentangPertimbangan Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara IndonesiaSaudara Irvan Basri dan saudara Nany Diansari Korompot, dan suratRekomendasi Nomor: 008/1045/RehsosAnak/XII/2019 tentangPemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia OlehCalon Orang Tua Angkat (COTA), selanjutnya diberi tanda (P3);4.
    Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/IV/2019 tentangPemberian Izin Asuhan Anak Kepada Bapak Irvan Basri dan Ibu NanyDiansari Korompot untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkatyang bernama Ahmad Furaihan, selanjutnya diberi tanda (P4);5.
    AnakAntar Warga Negara Indonesia Oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan buktibertanda P4 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/IV/2019 tentang PemberianIzin Asuhan Anak Kepada Bapak Irvan Basri dan Ibu Nany Diansari Korompotuntuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat yang bernama AhmadFuraihan, menunjukkan kalau Para Pemohon telah memenuhi pasal 27Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 yaitutelah memiliki
    /12006/XI/YAN.2.3/2019/SATINTELKAM atas nama Irvan Basri, S.IP, bukti P13 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Nomor 717401020780003, atas Nama Irvan Basri, S.IP, buktiP14 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174015512870001 atasnama Nany Dian Sary Korompot, S.Pd., M.Si, bukti P11 berupa FotokopiLaporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial KabupatenBolaang Mongondow Tahun 2019, bukti P3 berupa Fotokopi Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor:188.4
    /115/RehsosAnak/XII/2019 tentang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak antar WargaNegara Indonesia Saudara Irvan Basri dan saudara Nany Diansari Korompot,dan surat Rekomendasi Nomor: 008/1045/RehsosAnak/XII/2019 tentangHalaman 16 dari 18 halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN KtgPemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Oleh CalonOrang Tua Angkat (COTA), bukti P4 berupa Fotokopi Keputusan Kepala DinasSosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKPDPAP 973/0791, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/0791;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108274.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4
    Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2016 Tanggal 2 Agustus2016; dan,4. Mengadili dan memutuskan bahwa Pajak Air Permukaan hanya dapatdikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KontrakKarya;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Halaman 3 dari 8 halaman.
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Juli 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2811 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
72 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding Mohon PadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Suat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan 973/0003 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA tanggal 9 Januari 2017Juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017tanggal 7 Juni 2017; dan,4.
    Putusan Nomor 2811/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7Juni 2017, tentang penolakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA u.p. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKPDPAP 973/0582, dan oleh karena itu kami mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/00582 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari2016 Nomor 973/0582/DISPENDA tanggal 7 April 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1Juni 2016; dan4.
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2791 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Air Permukaan973/1501 tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.
    Putusan Nomor 2791/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peinjauan Kemaballidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000