Ichlam Suparno tanggal 18 September 2003.Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 6 tahun 2003.Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 412.6/008612002.Foto copy kwitansi dari BPR BKK Klepu tanggal 3 Oktober 2003.Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Pringapus tanggal 25 April 2003.Surat Keputusan Kepala Desa / Kelurahan No. 923/ / V /2003.Asli suratsurat tahun 2002 dikembalikan kepada Pemerintah DesaPenawangan melalui saksi Yoso Utomo (PJAK) .e Asli suratsurat tahun 2003 dikembalikan kepada Pemerintah

Hal ini termaksud dalam Pagu RaskinPropinsi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia Tahun 2008 No : 412.6/2518/PMD tanggal 07 Desember 2007.Bahwa adalah benar, Program Raskin adalah Program Nasional /PemerintahPusat yang dana atau anggarannya dari Pemerintah Pusat/APBN, dantujuan dari program Raskin adalah untuk membantu masyarakat miskin/tidakmampu.Fakta ini diakui sendiri kebenarannya oleh Jaksa Penuntut Umum, yangmana baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan

tanggal 15 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 yang di tandatangani Kepala Badan PMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos;147. 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 192 / B.PMPD / Bid.III / 2010 tanggal 23 12 - 2010 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 yang di tandatangani Kepala Badan PMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos.148. 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 412.6

Pencairan Dana Bantuan PemerintahPropinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 yang di tandatangani KepalaBadan PMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos;146 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 192 /B.PMPD / Bid.HI / 2010tanggal 23 12 2010 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 yang di tandatangani Kepala BadanPMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos.Halaman 17 dari 154 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg147 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 412.6

OKI Nomor : 412.6 / B.PMPD / 2009, tanggal 09November 2009, yang dicairkan oleh A. RAFIK selaku Kepala Desa Jungkalbersama BUNY AMIN selaku Bendahara Desa Jugkal;Bahwa dana BHP tahun 2009 yang diterima oleh Desa Jungkal sebesar Rp.6.557.326, (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enamrupiah), dan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dilakukan pada tanggal 30Desember 2009 berdasarkan Rekomendasi Kepala BPMPD Kab. OKI Nomor :236 / B.PMPD / Bid.

189 / B.PMPD / Bid.III / 2011tanggal 15 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 yang di tandatangani Kepala BadanPMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos;146 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 192 /B.PMPD / Bid.HI / 2010tanggal 23 12 2010 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 yang di tandatangani Kepala BadanPMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos.147 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 412.6

/ B.PMPD / Bid.III / 2011tanggal 15 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 yang di tandatangani Kepala BadanPMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos;147 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 192 / B.PMPD / Bid.HI / 2010tanggal 23 12 2010 perihal Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 yang di tandatangani Kepala BadanPMPD Kab.OKI H.NEHRU BHM SALEH.S.Sos.148 1 (Satu) berkas foto copy surat Nomor : 412.6

Bahwa pada tahun 2009 Desa Harjowinangun menerima bantuan danaADD sejumlah Rp.119.559.000, berdasarkan Keputusan Bupati DemakNo.412.6/297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Besaran AlokasiDana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagaiberikut :e Alokasi fisik sebesar Rp.83.691.300,e Operasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekening saksiSutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq Bendahara Desa pada PDBKK Dempet dalam 2 (dua) tahap

yaitu :e Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500,e Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD tersebut dibentuk PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PUOK), Penanggungjawab Administrasi Kegiatan(PUAK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) berdasarkan KeputusanKepala desa Harjowonangun No.412.6/IV/2009 tanggal 23 April 2009.Bahwa seluruh dana ADD tersebut telah diambil oleh saksi Sutono aliasMiftahudin bin (alm) Mustari selaku bendahara desa atas perintahterdakwa dan

Saksi Rebo Rosidi selaku Perangkat Desa hanya menerimabantuan tunjangan perbaikan penghasilan sebesarRp.300.000, padahal seharusnya yang bersangkutanmenerima Rp.3.106.500, sedangkan sisanya sebesarRp.2.806.500, ( dua juta delapan ratus enam ribu lima ratusrupiah) dikuasai oleh terdakwa.Bahwa pada tahun 2009 Desa Harjowinangun menerima bantuandana ADD sejumlah Rp.119.559.000, berdasarkan KeputusanBupati demak No.412.6/297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran

sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut dibentukPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PUAK) dan KelompokMasyarakat (Pokmas) berdasarkan Keputusan Kepala desaHarjowonangun No.412.6

rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

SOMANTRI tertanggal 20 Agustus 2019, tentang kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan dari anggaran Dana Desa T.A 2018, Dana Desa Tahap I T.A 2019 dan ADPD Tahap I T.A 2019, dengan ketentuan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 september 2019;

SOMANTRI untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan;

SOMANTRI untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan;

yang diperoleh dariprogram beras miskin (Raskin) terdapat uang bantuanpemerintah sebesar Rp. 3.619,99 kepada RTM yang berhak olehkarena itu program beras raskin ini hanya diperuntukkanuntuk RTM selain itu tidak diperbolehkan ; Bahwa penyaluran beras raskin harus mengacu padaPedoman Umum (Pedum) yang telah ditentukan oleh Perum Bulogbersama sama dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakan danDesa Departemen Dalam Negeri sebagaimana Surat DirjenPemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negerinomor 412.6

T31Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Dan Bimbingan SemesterGanjil Tahun Pembelajaran 2011/2012, tertanggal 20 Juni 2011, besertalampirannya ;Foto copy sesuai foto copy bersetempel basah Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 412.6/K/135/2011 Tentang Penetapan Unit PengelolaanKegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung MasyarakatProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLMPNPMMP) Tahun Anggaran 2011, tertanggal 11 Maret 2011, besertalampirannya;Foto copy sesuai aslinya

rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 133/SPP-LS-ADD/V/2021/BPKAD Tanggal 28 Mei 2021;

Tanggal 15 Desember 2021;

SOMANTRI tertanggal 20 Agustus 2019, tentang kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan dari anggaran Dana Desa T.A 2018, Dana Desa Tahap I T.A 2019 dan ADPD Tahap I T.A 2019, dengan ketentuan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 september 2019;

SOMANTRI untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan;

SOMANTRI untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan;

SOMANTRI tertanggal 27 Maret 2020;

kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannyamengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.Bahwa penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) diberikanberdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut :e Tahun 2008 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak68.087.940 Kg (enam puluh delapanjuta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratusempat puluh kilogram), ditetapkan berdasarkan Surat Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 412.6

bagikelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakanpengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.Bahwa penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) diberikanberdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut : Tahun 2008 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak68.087.940Kg (enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh sembilan ratus empat puluhkilogram), ditetapkan berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor: 412.6

(ASLI) Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaGubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 /PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras UntukRumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. (COPY) Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No,79 / 090 / Dp. VII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal LaporanRealisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu RekapitulasiPenerimaan PBB Kab. Kep.

(ASLI)Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur,Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 / PMD tanggal 26Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(RASKIN) Tahun 2007. (COPY)117Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No, 79 /090 / Dp. VII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Laporan RealisasiPenerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBBKab. Kep.

penyediaannya mengutamakan pengadaan berasdari gabah petani dalam negeri ;Bahwa penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) diberikanberdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut :Hal 3 dari 104 halaman perkara No.34/Tipikor/2013/PT.BdgTahun 2008 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak68.087.940 Kg (enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu sembilanratus empat puluh kilogram), ditetapkan berdasarkan Surat DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 412.6

Tipikor/2013/PT.Bdgmiskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan berasdari gabah petani dalam negeri.Bahwa penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin)diberikanberdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut :e Tahun 2008 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak68.087.940 Kg (enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu sembilanratus empat puluh kilogram), ditetapkan berdasarkan Surat DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 412.6

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6 / 034 / PMDtanggal 11 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Program RaskinTahun Anggaran 20063.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6 / 034 / PMDtanggal 11 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Program RaskinTahun Anggaran 2006Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 88Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan PaguAlokasi Raskin, Rumah Tangga Miskin, Titik Distribusi danPenanggung Jawab Beras Raskin di setiap Kecamatan dalamKabupaten Tanjung Jabung Timur;e Bahwa pendistribusian jatah beras raskin untuk Kecamatan Dendanguntuk bulan Januari sampai dengan April 2006 direalisasikan

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim InventarisasiBarang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;Surat Keputusan Gubernur Maluku No.07 Tahun 2007 tanggal 12Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan BagiPengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah DaerahPropinsi Maluku TA 2007;Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaGubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.21 Tahun 2007tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim InventarisasiBarang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;Surat Keputusan Gubernur Maluku No.07 Tahun 2007 tanggal 12Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan BagiPengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah DaerahPropinsi Maluku TA 2007;Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaGubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6

No.131 PK/Pid.Sus/2014307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan PemerintahDaerah Provinsi Maluku TA 2007 ;Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaGubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum BerasUntuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan AruNo.79/090/Dp.VIII/2007 tanggal 03 Agustus

Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang danKekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;306 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan BagiPengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah DaerahPropinsi Maluku TA 2007 ;307 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaGubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6

Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan KekayaanDaerah Kabupaten Kepulauan Aru ;306Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi PengelolaKeuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi MalukuTA 2007 ;307Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur,Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6

Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang PembentukanTim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah KabupatenKepulauan Aru ;306 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan BesaranTambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan TingkatSKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi MalukuTA 2007 ;307 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruhIndonesia No. 412.6

ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Bulan April 2021;

17. 2 (satu) Lembar Daftar penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

18. 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa botteng kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 271.093.364,-(dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan nomor surat : 412.6

Bahwa Saksi sebagai bendahara/pengelola dana pembangunan desapada Desa Ujunggede sejak tahun 2006 sampai sekarang berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Ujunggede Nomor : 412.6/01/VV2006. Bahwa sumber dana pemerintahan Desa Ujunggede berasal dari tanahkas desa (bondodeso), tanah bengkok, dana Bantuan Pembanguan Desa(BPD) yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan swadya masyarakatdesa. diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujunggede(APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.

Bahwa Saksi sebagai bendahara/pengelola danapembangunan desa pada Desa Ujunggede sejak tahun 2006sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Ujunggede Nomor : 412.6/01/V1I/2006.e Bahwa sumber dana pemerintahan Desa Ujunggedeberasal dari tanah kas desa (bondodeso), tanah bengkok,dana Bantuan Pembanguan Desa (BPD) yang bersumberdari Pemerintah Daerah dan swadya masyarakat desa.diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaUjunggede (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.e Bahwa Saksi mencatat