Ditemukan 159 data
81 — 21
.: 550.2/04/02/53.23/2003, Surat Ukur Tgl04102001 No.: 87/Polewali/2001 Luas 7.541 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh satumeter persegi), Nama Pemegang Hak Koperasi Unit Desa Masagena Berkedudukan diBulukumba Tanggal Lahir 29091982 Akta Pendirian No. 4229/BH/IV, PembukuanBulukumba, Tg 28042003, Penerbitan Sertifikat Bulukumba, Tg 30042004, Penunjuk :10HGB No.133 ini terdaftar pada tanggal 28042003 dan berakhir pada tanggal 28042033,yang diberi tanda T.I.II1;Foto Copy Laporan Keuangan Rapat Anggota
IKonvensi / Pengugat Rekonvensi hanya menumpang (petitum poin 3 gugatan Konvensi);Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensidalam perkara Konvensi mengajukan alat bukti utama berupa Foto Copy Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Guna Bangunan No.113 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/KotamadyaBulukumba, Kecamatan Gangking, Desa/Kel : Polewali, NIB : 20.23.01.18.00172, Letak TanahDusun Ponci, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Ka.Kanwil BPN Prop.SulSel Tgl 14042003No.: 550.2
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam pertimbangannyahalaman 31 alinea ke 4, mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detaildan terperinci dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah diakuinya bahwa objek sengketa (gedung) yangditempatinya tersebut adalah milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi, yaitu bukti T9 (Surat keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah NomorSK.550.2
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Para Penggugat tersebut yang memohon pembatalanSertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 20002 tanggal 14 Agustus 2000 atasnama Departemen Kesehatan RI adalah bukan kewenangan peradilanperdata untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;Terhadap Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 20002 atas namaDepartemen Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Makassarpada tanggal 14 Agustus 2000, didasarkan atas Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 550.2
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangsangatlah keliru dan bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria sebagaimana dalam pertimbangan hukumPengadilan Negeri Hal 35 dan 36 dimana pertimbangan tersebuttidak sesuai dengan bukti dan kenyataan dilapangan serta SuratKeterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Tangerang No. 550.2/0158/04.1I/2003 tanggal 11Februari 2003 (P.2) dan Surat Keterangan Saksi Idup Nain tanggal23 Agustus 2007 (P.3).
32 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIMOPLAS) berdasar SK.PAKTO.550.2/53/96 tanggal2 Agustus 1996 yang merupakan kebijakan Pemerintah untuk memasukkanmodal kedalam Negeri dengan PAKET OKTOBER 1993, selanjutnya olehPemerintah, KDH Tk.ll Semarang dikeluarkan SK. Walikota untukPT. SIMOPLAS atas jalan yang dikuasai Pemda selebar jalan yang tidakikut dilepaskan/dibebaskan oleh PT. ADHY KARYA dari SHM No. 195 danSHM No. 196 yang tidak dimohon oleh PT.
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tersebut yangmemohon pembatalan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 20002tanggal 14 Agustus 2000 atas nama Departemen Kesehatan R.1.adalah bukan kewenangan peradilan perdata untuk memeriksa,mengadili dan memutuskannya;Bahwa terhadap Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 20002atas nama Departemen Kesehatan R.l. yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Makassar pada tanggal 14 Agustus 2000didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cidadap Sertifikattanggal 27101978 Gambar Situasi tanggal 02031978 seluas 888 m* atasnama pemegang hak: Perum Perhutani, Hak Guna Bangunan Nomor 399/Kec.Cidadap tersebut berakhir tanggal 22091998;Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota MadyaBandung Nomor 550.2/30/HGB/KP/1999 tanggal 2381999 maka telah diterbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103/Kel.Ledeng Sertifikat tanggal 16Februari 2000 Gambar Situasi tanggal 27101978 Nomor 2108/1978 seluas 888 m?
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertulis atasnama PT Bumi Kusumah Ardipura, Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/07/HGB/1995 tertanggal 22Juni 1995 tentang Pemberian/Penerbitan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995luas 12162 m? tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, Badan HukumIndonesia, berkedudukan di Bandung, terletak di Kelurahan Palasari,Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung berasal dari tanah adat milik:1.
Hj. ANDI PAWELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Diwakili MUHAMMAD SUBHAN AKSA
92 — 38
Bosowa BerlianFotokopi sesuai dengan salinan, Akta jual Beli Nomor:1161/TML/JB/XII/2004, tanggal 17 Desember 2004; Fotokopi sesuai salinan, Risalan Rapat Nomor: 41,tanggal 772004;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan Nomor: 550.2/38/16/5301/2000tanggal 1112000; Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak PakaiNomor: 20001/Kelurahan Maccini Sombala, atas namaDepartemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Fotokopi sesuai dengan
178 — 124
Bahwa benar terhadap tanahtanah milik Tergugat IIItersebut, telah diadakan pengukuran ulang (pengembalian batas) olehTergugat IV, dan hasilnya temyata adalah tetap sama sebagaimana yangtercantum dalam gambar situasi.Dengan demikian, terbitnya sertifikatsertiflkat milik dari Tergugat III tersebut,adalah berdasarkan buktibukti yang sah, yaitu Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.7/550.2/35/1989 tanggal1272Juni 1989, dan didukung surat keterangan Kepala Desa
Bahwa terbitnya sertifIkatsertifIkat tersebut di atas, telahsesuai dengan mekanisme dan sesuai hukum yang berlaku serta74sebagai konsekuensi dan tindak lanjut dari Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiTawa Timur No. 7/550.2/35/1989 tanggal 12 Iuni 1989,sehinggasertifIkatsertifikat tersebut adalah sah danmempunyai kekuatan hukum berlaku.18.
No. 1659/ Desa Randuagung seluas 1.815 M2. atas nama PT.Bumi Lingga Pertiwi merupakan pemisahan dari sertipikat induk HGBNo.1196 /Desa Randuagung seluas 113.720 M2. melalui permohonan Hak Guna83Bangunan atas tanah Negara sesuai dengan Surat Keterangan Kepala DesaRanduagung yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kebomastanggal 17 4 1989, dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dariKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timurtanggal 12061989, Nomor 71/550.2
49 — 3
jika hanya melibatkan danmendudukkan Tergugat didalam perkara aquo.Sebab,bidang tanah tersebutTergugat peroleh dengan cara Jual Beli dari PT.Capitol Mutual Corporation(sekarang menjadi Central Mitrausaha Cerlang).Sebagaimana tercatat didalamSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor.478/Rappocini tertanggal.15 April2000,Surat Ukur Nomor.654/1986 tertanggal.10 April 1986 ; concen 3.Bahwa selanjutnya,berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor.550.2
90 — 56
Pada tanggal 10 Juni 1997, atas tanahNegara bekas Recht Van Eigendom Verptersebut diatas, diterbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No. 00249 / KelurahanPurwokerto Kulon Luas 47.343 metercatat atas nama Perseroan TerbatasBanyumas Prima Perkasa melalui pemberianhak berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumastanggal 31 Mei 1997 No.550.2/07/07/V/1997, dasar penerbitannyadan alas hak yang mendasari peralihanpenerbitannya sebagai berikutSurat Persetujuan Pelepasan /Perlimpahan
45 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.299 K/TUN/2010Dengan demikian Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Selatan No. 550.2/IV26/1997 tersebut sudah benar dantidak cacat ;Alasan Pemohon Kasasi Ill :DALAM EKSEPSI :1.Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya menyatakan memilikibeberapa bidang tanah: Akte Pengoperan No.38 tanggal 19 Maret 1988 luas 38.600 m2atas nama Romi ; Akte Pengoperan No.53 tanggal 19 Maret 1988 dari Notaris dalamGS No.2191/1979 tanggal 23 November 1979 Luas : 17.895 m2atas nama Romi ; SPH No.43/4/87
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
GARMAK MOTOR (Ltd) berkedudukan di Jakarta,sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1814/Panaikang,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya UjungPandang No. 550.2/2/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994.Bahwa kemudian para pemegang saham PT. GARMAK MOTOR Ltdberkedudukan di Ujung Pandang. menjual sahamnya kepada PROBOSUTEDJOberdasarkan akta Notaris No. 49 tanggal 26 Juli 1976 yang dibuat oleh NotarisR.
Dra Ria Suryanti
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.HERWANTO SUPRATO
2.PT Nojorono Tobacco International
504 — 688
tanggal 17021995 Gambar Situasi No.99/1995 tanggal 311995 Luas 6827 m2 dicatatkan tanggal 17024) Bahwa Tanah Hak Milik No. 401/Kelurahan Binong ini telah dilepaskanHaknya berdasarkan akta pelepasan Kepala Kantor Pertanahan/Notaris/Camat/Panitia Pengadaan Tanah tanggal 13061990 No. 208 sehinggahaknya menjadi hapus dan statusnya menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh NeQara; 2222 nnn n nnn ne nnn nee5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung tanggal 08031995 No.550.2
124 — 47
DASAR PENDAFTARAN SURAT KEPUTUSAN KAKANPertanahan Kota Bandung tanggal 01/02/2005, Nomor 550.2/01/HGB/KP/2005. e). SURAT UKUR: Tanggal 21/02/2005 Nomor 131/Citarum/2005Luas: 962 m2. f). Nama Pemegang Hak PT. Dana Tabungan dan AsuransiPegawai Negeri (Persero) Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta.Akta Pendirian 4 Januari 1982 Nomor 4 dan terakhir akta tanggal 2 Juli 1998,Nomor 10. g). Pembukuan Bandung tanggal 29Maret 2005, An. KepalaKantor Pertanahan Kota Bandung, Kepala Seksi P dan PT.
bukan tanah eigendom verponding melainkan tanah milikadat Dirdja alias Pa Tinggi dan Arsinah istrinya.Bahwa dengan demikian penerbitan Eigendom Verponding No.6679 atasnama Bertha Marle Anna Sedde, janda (Weduwe) dari Jhon HeinrichOhlendorf (meetbrief tanggal 28 Juni 1940 No. 200/1940, luas 962 M2terletak di District Bloeboer Bandung, Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tk.1 Jawa barat pada tanggal 4 September 1984 No. 162/DA.PHT/40HGB/1984, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No.550.2
125 — 49
Surat Kanwil BPN Probinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala BPN tanggal29 Juni 1989 Nomor : 550.2/628/53/89;Akte Ikatan Jual Beli No. 22 tanggal 04 Desember 1992;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor29/G.TUN/95/P.TUN.U.Pdg Jo 29/G.TUN/INV/95/P.TUN.U.Pdg tanggal 13Nopember 1995, yang menyatakan batal SHM No. 1504 atas nama PT.Timurama;8. Akte pernyataan Pelunasan dan Pembebasan Nomor : 164 tanggal 12Februari 1996;9.
97 — 40
KHO TIAT HIONG, tanggal 8109T=3T 4T5T 6T7T 8Mei 1996 No.550.2/ 649/95/269/ 1996, besertalampirannya. (Sda) ; : Foto copy KTP An. KHO TIAT HIONGNomor :.261042001/671360 dan surat pernyataanKeterangan melepaskan kewarganegaraan RepublikRakyat Tiongkok menjadi Warga Negara RepublikIndo nesia tanggal 19 Januari 1962 No.1218 1/1962VI (Fe dari Fe) ; Foto copy Surat permohonan Hak Atas Tanah dariKHO TIAT HIONG tanggal 31 Juli 1995.
106 — 60
Wijaya Tulus Abadi Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor :123/2008tanggal 03 April 2008 ;T15:T16:T17:T18:T19:T20Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur Nomor : 550.2/76/BPN44.9/2007 tanggal 10 April2008 Perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan di Desa Teluk LinggaKecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur An. PT.
108 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 658 PK/Padt/2017Selain itu, surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan yang ditujukkan kepada Kepala KantorPertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor 550.2/694/63.01menyatakan suatu kesimpulan bahwa pendaftaran hak tersebut telahmelampaui tenggang waktu, yaitu seharusnya setelah 6 bulan terbitnyasurat keputusan tersebut, maka dalam waktu 3 bulan PT Timurama harussegera melunasi kewajibannya, tapi dalam kenyataannya Surat Keputusantersebut terbit tanggal