Bandung(Tergugat ); Kemudian atas permintaan DPRD Kota Bandung, pihak BPNpada tanggal 30 Maret 2001 telah melakukan pengukuran ulang atas tanahsengketa yang dilaporkan dengan surat No. 630.1/55/P2K/2001 tanggal 17April 2001;.Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kodya Bandung dengan suratnyaNo. 530.2/1121/KP/1999 tanggal 4 Agustus 1999 perihal Kekeliruan SertifikatHak Pakai No. 1/Kelurahan Garuda, pada pokoknya menerangkan bahwa:terhadap terjadinya kekeliruan tanah milik almarnhum Oehe Soehe yang

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat pada point 7 halaman 67intinya mendalilkan bahwa Kepala Kantor BPN Kodya Bandungdengan suratnya Nomor 530.2/1121/KP/1999 tanggal 4 Agustus 1999menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara musyawarah, jika tidak diperoleh penyelesaian agar ditempuhjalur hukum di Pengadilan;d.

telahdijual oleh para Penggugat kepada pihak lain/pihak ke tiga;Padahal berdasarkan surat BPN Kantor Pertanahan KotamadyaBandung Nomor 530.2/1121/W/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 yangditujukan kepada Sdr.

No. 787 PK/Pdt/201 1Ahli Waris) tidak melakukan protes/keberatan tanahnya dijadikan objektukar menukar oleh Pemda kepada PJKA;Bahkan PJKA tetap bisa menguasai tanah tanpa ada gangguan daripihak manapun sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1990an (+30tahun);Fakta ini selaras dengan surat BPN Kantor Pertanahan KotamadyaBandung Nomor 530.2/1121/KP/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 yangditujukan kepada Sdr.

Perusahaan Jawatan Kereta Apidengan harga sebesarRp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);Adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi, berdasarkan surat BPNKantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 530.2/1121/KP/ 1999tertanggal 4 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Sdr.

Bandung (Tergugat ) ; Kemudian atas permintaan DPRD KotaBandung, pihak BPN pada tanggal 30 Maret 2001 telah melakukanpengukuran ulang atas tanah sengketa yang dilaporkan dengan suratNo. 630.1/55/P2K/2001 tanggal 17 April 2001 ;Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kodya Bandung dengansuratnya No. 530.2/1121/KP/1999 tanggal 4 Agustus 1999 perihalKekeliruan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Garuda, pada pokoknyamenerangkan bahwa terhadap terjadinya kekeliruan tanah milikalmarhum OEHE SOEHE yang tidak

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada point 7 Halaman67 intinya mendalilkan bahwa Kepala Kantor BPN KodyaBandung dengan suratnya Nomor 530.2/1121/KP/1999 tanggal 4Agustus 1999 menyarankan untuk menyelesaikan permasalahandengan Tergugat secara musyawarah, jika tidak diperolehpenyelesaian agar ditempuh jalur hukum di Pengadilan ;d.

telahdijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain / pihak ke tiga ; Padahal berdasarkan surat BPN Kantor Pertanahan KotamadyaBandung Nomor 530.2/1121/W/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 yangditujukan kepada Sdr Sulaeman (Kuasa Hukum Ahli waris Uhe Suhe)menjelaskan antara lain :"Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 2361999 dan tanggal 22071999, terhadap tanah milik Uhe Suhe yang telah dijual kepadaPemerintah Kotamadya Dati II Bandung berdasarkan Surat Jual BeliTgl 1411941 Nomor. 13141 adalah termasuk

telah termasukkan dan menjadi bagian Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Garuda ;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut tidakbenar, hal ini sesuai dengan surat BPN Kantor PertanahanKotamadya Bandung Nomor 530.2/1121 /KP/1999 tertanggal 4Agustus 1999 yang ditujukan kepada Sdr Sulaeman (Kuasa HukumAhliwaris Uhe Suhe) menjelaskan antara lain :"Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 2361999 dan tanggal 22071999, terhadap tanah milik Uhe Suhe yang telah dijual kepadaPemerintah Kotamadya Dati

No. 1588 K/Pdt/2010Tahun) ;Fakta ini selaras dengan surat BPN Kantor Pertanahan KotamadyaBandung Nomor 530.2/1121/KP/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 yangditujukan kepada Sdr Sulaeman (Kuasa Hukum Ahliwaris Uhe Suhe)menjelaskan antara lain :"Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 2361999 dan tanggal 22071999, terhadap tanah milik Une Suhe yang telah dijual kepadaPemerintah Kotamadya Dati II Bandung berdasarkan Surat Jual BeliTgl 1411941 No. 13141 adalah termasuk tanah yang dipertukarkandengan PJKA oleh

Anwar, Amag Andi, Pesi, dan AmaqMiase sebagai penjual dan Terbanding/Penggugat tanggal 19 April 2013 terhadapbidang tanah yang luas keseluruhannya + 69. 996 m2 tidak mendapatperlindungan hUKUM); 22 220 nnn nn nnn cnn nnn no ne so nnn ne cen cne nce ccn cnnMenimbang, bahwa Obyek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1)diterbitkan pada tanggal 5 April 1999 oleh Tergugat /Pembanding Il yangdidasarkan atas Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor :Hal. 22 Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.SK. 530.2

/01/1/98/62/1999 dari Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat bukti bertanda T 137 =T IlIntervensSi 9 j 22 e nnn nnn nnn nnn nnn nen cnn nnn ence cen nnn cee ne ene cee cee cnnMenimbang, bahwa surat bukti bertanda T 137 =T Il Intervensi 9 SuratKeputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor : SK. 530.2/01/1/98/62/1999 dari KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Baratunsurkonstitutif terdapat pada diktum Pertama, sedangkan ketentuan

angka1 sampai dengan angka 11 diktum Pertama merupakan syaratsyarat yang dalamhukum administrasi disebut dengan ketetapan yang diberi syarat ( voorwaardelijkebeschikking), sedangkan obyek sengketa bukti T Il Intervensi 10 = T 1)diterbitkan pada tanggal 5 April 1999 merupakan keputusan tata usaha negarayang bersifat deklaratu 20 22+ 220 on nnn nee nee nena =Menimbang, bahwa secara ex tunc pada saat diterbitkannya bukti bertandaT 137 = T Il Intervensi 9 Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor : SK.530.2

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503/434BP2T/3003/PK/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 dari BPPT Tangerang;g. ljin Usaha Industri No. 530.2/21/IUIBP2T/2011 tanggal 23 Februari2011adalah 100M2, tetapi fakta seluas 400 M;h. Rekomendasi dari BPLHD Kabupaten Tangerang No. 660.2981BLHPtanggal 14 September 2011 Perihal Rekomendasi PengolahanLingkungan Hidup untuk kegiatan industry radio, televisi, alatalatrekaman suara dan gambar dan sejenisnya;i.

TDP.30,03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampaidengan 18 Maret 2016.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP)kecil Nomor : 503 / 434 BP2T/ 3003/ PK/ IIl/ 2011 tanggal 17 Maret2011 dari BPPT Tangerang.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2/21/IUIBP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah : 100 M2 tetapi faktaseluas 400 M2.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi dari BPLHD KabupatenTangerang No.660/2981BLHP tanggal 14 September

LESTARI ;8. 1 (satu) lembar fotocopy legalsir Ijin Gangguan dari Bupati TangerangNomor : HO.517/156 DUBP2T/2010 18 Juni 2010 ;9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.30,03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampai dengan 18Maret 2016 ;10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP)kecil Nomor : 503 /434 BP2T/3003/PK/III/2011 tanggal 17 Maret 2011dari BPPT Tangerang ;11. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2

TDP.30,03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampaidengan 18 Maret 2016.9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP)kecil Nomor : 503 / 434 BP2T/ 3003/ PK/ IIl/ 2011 tanggal 17 Maret2011 dari BPPT Tangerang.10. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2/21/IUIBP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah : 100 M2 tetapi faktaseluas 400 M2.11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi dari BPLHD KabupatenTangerang No.660/2981BLHP tanggal

Rekondisi Abadi Rayayang berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatanusahanya dan wajib me.akukan regristrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.Copy Ijin Usaha Industri (IUI) Nomor: 530.2/885/IUIBP2T/ X /2011, tanggal10 Oktober 2011, diterbitkan untuk PT. Rekondisi Abadi Raya yang berlakauuntuk jangka waktud (lima) tahun dan wajib diperbaharui kembali selamabatlambatnya 90 hari sebelum masa berlakunya berakhir.Berdasarkan ke 2(dua) dokumen tersebut terlinat bahwa PT.

SPPT (NOP)36.76.021.005.0080372.0 tanggal 2 Januari 2013, a.n.wajib pajak MULYONO BUDIMAN.17)Copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten TangerangNomor : 530.2/385/IUIBP2T/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang ljinUsaha Industri (IU);18)Copy Laporan Hasil Survey dari Sucovindo, sertifikatnomor: 02308/BBAAAG tanggal 1 Mei 2013, terhadapPT.

Pertama, Juni 2004,him. 195).Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidangandiperoleh adanya faktafakta hukum bahwa Terdakwa adalah pemilik PT.RekondisiAbadi Raya yang bergerak di bidang import barang bekas sesuai Surat Ijin UsahaIndustri (IUI) No.530.2/385/IUIBP2T/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yangdikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang.

Copy Angka Pengenal Impor Produsen (APIP) Nomor: 090301 160P,tanggal 28 September 2012.Copy Ijin Usaha Industri (IUI) Nomor: 530.2/385/IUIBP2T/ X /2011,tanggal 10 Oktober 2011.6) Copy berstempel basah Surat Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri Kementerian PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 1341/DAGLU/SD/6/2015tanggal 19 Juni 2015, perihal Perubahan PersetujuanImpor Barang Modal Bukan Baru, berikut :a. Surat PT.

SPPT (NOP)36.76.021.005.0080372.0 tanggal 2 Januari 2013, a.n.wajib pajak MULYONO BUDIMAN.23)Copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten TangerangNomor : 530.2/385/IUIBP2T/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang jinUsaha Industri (IU);24)Copy Laporan Hasil Survey dari Sucovindo, sertifikatnomor: 02308/BBAAAG tanggal 1 Mei 2013, terhadapPT.

Sawa yang sudah dilegalisir.9) 2 (dua) lembar photo copy surat nomor 530.2/1121/KP/1999, tanggal 4 Agustus 1999, perihal kekeliruan sertipikat hak pakai nomor 1, Kelurahan Garuda yang sudah dilegalisir.10) 1 (satu) lembar photo copy surat segel jual beli tanah nomor 13/41, tanggal 14 Januari 1941 yang sudah dilegalisir.11) 1 (satu) lembar phot copy , 1 (satu) lembar gambar situasi perbandingan 1 : 1000 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kotamadya Bandung yang diparaf oleh Kepala Seksi Mutasi

Elang Bandung.10) Bukti T-10 : Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.11) Bukti T-11 : Surat BPN Kota Bandung No.530.2/1121/KP/1999 tanggal 4 Agustus 1999, perihal kekeliruan Sertipikat Hak Pakai No.1 / Kelurahan Garuda.12) Bukti T-12 : Surat BPN Kota Bandung No.610.32.73/979/KP/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008, perihal penggambaran dan pengukuran ulang tanah harta peninggalan almarhum Oehe Soehe.13) Bukti T-13 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No.593/1433/Pem.Um, tanggal 27 Mei 2000

Sawa yang sudah dilegalisir.2 (dua) lembar photo copy surat nomor 530.2/1121/KP/1999, tanggal 4Agustus 1999, perihal kekeliruan sertipikat hak pakai nomor 1, KelurahanGaruda yang sudah dilegalisir.1 (satu) lembar photo copy surat segel jual beli tanah nomor 13/41, tanggal14 Januari 1941 yang sudah dilegalisir.1 (satu) lembar phot copy , 1 (satu) lembar gambar situasi perbandingan 1 :1000 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kotamadya Bandung yangdiparaf oleh Kepala Seksi Mutasi Drs.

Sawa yang sudah dilegalisir.9) 2 (dua) lembar photo copy surat nomor 530.2/1121/KP/1999, tanggal 4Agustus 1999, perihal kekeliruan sertipikat hak pakai nomor 1, KelurahanGaruda yang sudah dilegalisir.10) 1 (satu) lembar photo copy surat segel jual beli tanah nomor 13/41, tanggal14 Januari 1941 yang sudah dilegalisir.11) 1 (satu) lembar phot copy , 1 (satu) lembar gambar situasi perbandingan 1 :1000 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kotamadya Bandung yangdiparaf oleh Kepala Seksi Mutasi Drs.

Elang Bandung .10) BuktiT10 : Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.11) Bukti T11: Surat BPN Kota Bandung No.530.2/1121/KP/1999 tanggal 4Agustus1999,perihal kekeliruan sertifikat Hak Pakai No.1/ Kelurahan Garuda.12) Bukti T12 : Surat BPN Kota Bandung No.610.32.73/979/KP/VII/2008, tanggal23Juli 2008, perihal penggambarandan pengukuran ulang tanah hartapeninggalan almarhum Oehe Soehe.13) BuktiT13 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No.593/1433/Pem.Um,tanggal 27 Mei 2000, perihal masalah tanah

Sawa yang sudah dilegalisir.2 (dua) lembar photo copy surat nomor 530.2/1121/KP/1999, tanggal 4 Agustus1999, perihal kekeliruan sertipikat hak pakai nomor 1, Kelurahan Garuda yangsudah dilegalisir.1 (satu) lembar photo copy surat segel jual beli tanah nomor 13/41, tanggal 14Januari 1941 yang sudah dilegalisir.Halaman 40 dari64 halaman putusan nomor340/Pid.B/2015/PN.Bdg11)12)13)14)15)16)17)18)PR)2)7)8)10)11)12)13)1 (satu) lembar phot copy , 1 (satu) lembar gambar situasi perbandingan 1 : 1000yang

ElangBandung.Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.Surat BPN Kota Bandung No.530.2 / 1121 /KP / 1999, tanggal 4 Agustus 1999,perihal Kekeliruan Sertipikat Hak Pakai No.1 / Kelurahan Garuda.Surat BPN No.610.32.73 / 979 /KP / VII /2008, tanggal 23 Juli 2008, perihalPenggambaran dan Pengukuran ulang tanah harta peninggalan alm Oehe Soehe.Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat No.593 / 1433 /Pem.Um, tanggal 27Mei 2000, perihal Masalah Tanah milik Sdr. Oehe Soehe (alm) di JI.

Lombok TengahHalaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pyadengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs.Nyoman Suartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor; 530.2/32/1993tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai an. Ir.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs.Nyoman Suartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor;530.2/32/1993 tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai an.Ir. Soetomo Koesbandi atas nama Dinas Perikanan Propinsi NusaTenggara Barat;Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pyan.

NyomanSuartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor; 530.2/32/1993 tanggal 20Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai an. Ir. Soetomo Koesbandi atasnama Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang akhirnya Tergugat memperoleh hak pakai atas tanah obyek sengketa berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NusaTenggara Barat (Tuahjaya M.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs.Nyoman Suartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor; 530.2/32/1993tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai an. Ir. SoetomoKoesbandi atas nama Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat;Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pyan.

Bahwa Tergugat Il sejak tahun 1993 Tergugat II telah mengajukanpermohonan sertifikat hak pakai oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi DaerahTingkat NTB kepada kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah(Drs.Nyoman Suartha, SH) kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor:530.2/32/1993tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Ir.

kepadaTermohon Kasasi Il/Pembanding II/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding /Tergugat II Intervensi untuk mengadirkan Winoto dan L.Badni sebagai orang yang disebutkan secara tegas oleh TermohonKasasi/Pembanding /Tergugat Il Intervensi dihadapan sidang yangmerupakan sumber perolehan keseluruhan bidang tanah yang di atasnyaterbit objek sengketa;Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayapada pertimbangan hukumnya hal. 23 = alinea kedua hanyamempertimbangkan Surat Keputusan Nomor: SK.530.2

Putusan Nomor 511 K/TUN/2017Bahwa Surat Keterangan Nomor: SK.530.2/01/1/98/62/1999 dari KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat justrutelah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 10 yakni:Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberikeputusan mengenai:a. Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2Ha (dua hektar);b.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menggunakan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 016/02-530.2-09-04-2002 Tanggal 13-05-2002 sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00048 Tanggal 30 Mei 2002 juncto Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 4 Februari 2002 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;3.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 016/02-530.2-09-04-2002 Tanggal 13-05-2002 yang merupakan dasar diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00048 Tanggal 30 Mei 2002 juncto Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 4 Februari 2002 oleh Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Penggugat Rekonvensidinyatakan cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan, adalahpertimbangan hukum yang salah dan keliru, dengan alasanalasan sebagaiberikut:e Bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk mendapat prioritaspermohonan pengajuan hak baru, bukan hanya Penggugat Rekonvensi saja, akantetapi Penggugat Intervensi juga berhak, dan hal itu sudah dicatat dan diakuiserta dibenarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung datamsuratnya tanggal 26 Desember 1992 Nomor 530.2

Berdasarkan atas uraianuraian tersebut diatas, maka jelas penguasaanobyek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak sahdikarenakan tidak ada dasar hukum/alas hak yang halal;Bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk mendapatprioritas pengajuan hak bare, bukan hanya Penggugat Rekonvensi saja,akan tetapi Penggugat Intervensi juga berhak, dan hal itu sudah dicatatdan diakui serta dibenarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaBandung dalam suratnya tanggal 26 Desember 1992 Nomor 530.2

Juli 2009 Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan laporan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, dan petugasDeperindag yang menerima laporan malah balik bertanya, untuk apalaporan tersebut disampaikan dan harus diserahkan kepada siapapetugas itu juga tidak tahu, demikian pula untuk laporan semesterberikutnya pada tanggal 5 Januari 2010, juga mengalami hal yang sama(Bukti L.9) ;Bahwa perlu pula Majelis Hakim Agung ketahui, pada saat ini PemohonKasasi/Terdakwa telah memiliki lzin Usaha Industri (IUI) No.530.2

Bukti T.1.910.Bukti T.I.10Foto copy Surat Keterangan Tidak Bersengketa Nomor :BU.593/013/2002 tanggal 21 Januari 2002 ; (sesuai denganaslinya) Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 21Januari 2002 ; (sesuai dengan aslinya) Foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tanah Nomor :530.2.114/HAT/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 ; (sesuai denganaslinya) Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor : 530.2/13/BATP/2002 tanggal 23 Pebruari 2002 ;(sesuai dengan aslinya) Foto copy

Sertipikat Hak Pakai No. 120/Cengkareng Barat danNo. 121/Cengkareng Barat atas nama PEMDA ODKIJAKARTA diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanKakanwil BPN DKI Jakarta, tanggal 30092003 No.064 / 09 530.2 09.03 2003065 10Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama PEMDA DKkKIJAKARTA ; B. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No.120/Cengkareng Barat dan No. 121/Cengkareng Baratberasal dari tanah Negara bekas Milik Adat Girik C.13849 Persil 89 Blok D.

Kereta Api (Persero) Divisi RegionalII Sumatera Barat dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Barat No.JB.308/IX/08/DIVRE.IL 2006 dan 530.2/68/BPN2006 tanggal 11 September 2006 , diberi tanda bukti P.63 . ;Foto Copy Surat kesepakatan bersama Antara PT. Kereta Api (Persero) denganBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.59/HK/UM/2009 dan 3SKBBPN RI2009 tanggal 26 Mei 2009 , diberi tanda bukti P.64 . ;Foto Copy Surat perjanjian antara PT.

Kereta Api (Persero) Devisi Regional IISumatera barat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera barat No.HK.213/VI/17/DIVRE.II2009 dan 530.2/443/BPN.2009tanggal 19 Juni 2009 = ,~= diberi tanda obukti P65 . ;70.71.Td73.74.73.76.77.~ 45 ~Foto Copy Surat dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera barat No.200.6/631/BPN2009 tanggal 8 September 2009 tentangpermohonan penerbitan sertifikat tanah PT Kereta Api (Persero) , diberi tandabukti P.66 . ; Foto Copy Surat

Izin Usaha Industri (IUI) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan Pariwisata, nomor 530.2/337/IUIIKAHT/XI/2007 tanggal 30November 2007 ;2.3. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer, Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Pariwisata, Nomor TDP : 30.03.3.52.06363 tanggal 2 Oktober 2007 ;2.4. BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia) No. MD 249128001073 tanggal 28 April 2008.Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No.

Lombok Tengahdengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs.Nyoman Suartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 530.2/32/1993tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakai an. Ir.

(tiga juta rupiah).i) Surat Permohonan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Dati NTB(Ir.Soetomo Koesbandi) bertindak untuk dan atas nama PemerintahDaerah Tingkat NTB Nomor B:02306 Tanggal 2 Februari 1993;j) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs.Nyoman Suartha, SH) ditujukan kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:530.2/32/1993 tanggal 20 Juni 1993 perihal Permohonan Hak Pakaian. Ir.

Bahwa Tergugat menolak dengan~itegas dalilgugatan Penggugat pada halaman 4 Nomor 17 yangmenyatakanseBahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TengahNomor SK.220.3) 530.2 575.33 2004 tanggal 21 12 2004 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Desa Pulodarat,Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang nyata nyataberasal dari HGB No. 3/Desa Pulodarat, KecamatanPecangaan, Kabupaten Jepara atas nama Yayasan TAN TONGKAY tersebut, jelas jelas mengakibatkan

(Fe dari Fc) ;MenimbangMenimbang, bahwa guna = menguatkan dalil dalilsangkalannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti' buktidicocokkansurat foto copy bermaterai cukup dan telahdengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alatbuktiBuktiyang15T I54sah yang diberi tanda T I 1 sampai dengan T Idengan rincian sebagai berikut1 : Foto copy Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalBuktiT IPropinsi Jawa tengah Nomor SK. 220.3 530.2 575 33 2004 tanggal 21 12 2004.

dibacakan di persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Abhlitermuat BAP Penyidik tersebut sudah benar;e Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan selakuAhli ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi, Nomor 981/SPT/Disperindag4.2/2015 tanggal 01 Juni 2015;e Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian denganNomor 530.2

Tergugat II)tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara yang sedang berjalan ini sampai adanya putusanperadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:I DALAM PENUNDAAN :*Menetapkan :a Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara (Tergugat I) yakni SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timurtanggal 8112000, Nomor153/530.2

Ahi: YAN HANIMAN BIN YAKNIYOHANIS :Bahwa ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan Ahli dengan nomorSurat 551/SPT/Disperindag4.2/2013, tanggal 1 Mei 2013 dan benar bahwa Ahlibekerja pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.10Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Pelaksanaan Seksi Pengawasan Barang Beredardan Jasa Perlindungan Konsumen selaku PPNSPK sebagai ahli ada memilikiSertifikat keahlian dengan no. 530.2/P4/ Disperindag tanggal Desember 2003 tentangtelah mengikuti